Articles
<![CDATA[The Representation of Women’s Role and Position in Taqrib Book: A Discourse Analysis Study ]]>
<![CDATA[Gojali, Dudang]]>;
<![CDATA[Abdurrohim, Nandang]]>;
<![CDATA[Ali, Hapid]]>
<![CDATA[ Mazahib VOLUME 19, ISSUE 1, JUNE 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.759 KB)
|
DOI: 10.21093/mj.v19i1.1737
<![CDATA[AbstractThis article aims at analyzing woman’s role and position in a book of Islamic jurisprudence (fiqh book). It focuses on the discussion of women’s position in domestic and public sphere as written in the fiqh book titled Taqrib. It also explores the relevance of the Taqrib’s contents on women’s role and position in the social context by probing its readers’ awareness. In this qualitative study, the discourse analysis method is used to examine the contents of the book and the context of readers, i.e. prominent teachers of Islamic boarding school (kyai). Although women’s role and position was depicted subordinate to men in several cases of fiqh reasoning (e.g. the authority of father and grandfather in determining marriage for their daughter, the superiority of men over women in being a judge, and so forth) in the Taqrib book, Some kyai were aware of the women’s role and position in the social life equally. Hence, they maintain that the women’s role and position in the domestic and public environment should be recognized. This study thus emphasizes the need to re-read the fiqh reasoning on women’s role and position contextually. Keywords: woman's role and position, fiqh, Taqrib book.]]>
<![CDATA[STUDI ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI TENTANG BA’I AL MU’ATHOH ]]>
<![CDATA[Dudang Gojali]]>;
<![CDATA[Hapid Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Perspektif Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Perspektif: Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/jp.v5i1.114
<![CDATA[The aim of this study is to know the different result of law istinbathwhich is used by Imam Syafi’i and Imam Hanafi in legalizing the law of al-mu’athoh trade. This study used qualitative design in library research method, in collecting data, this study focused on primary and secondary sourses. The result of this study showed that there is different law istinbath used by Imam Syafi’i which focused on bayani method in different formulations and Ijma’ and qiyas enforcement as a hujjah (law sourse) in formulating syara’ law. Thus it showed that the law of al-mu’athoh trade is invalid because the sincerity and agreement of transaction could not be found except by utterance of ijab and qabul between them in other that it far from abuse practice, while Imam Hanafi more focused on bayani method in diffrent approach and focused on qiyas development by istihsan and urf approach gained the result of al-mu’athoh trade is allowance and valid in diversities transaction except in marriage because in ijab and qabul, it did not required to uttarence by words, it is enough to have sincerity and agreement between both of them]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Dudang Gojali]]>;
<![CDATA[Mumu Abdurohman]]>;
<![CDATA[Hapid Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Perspektif Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Perspektif: Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/jp.v4i1.54
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bantaeng dan analisis yuridis terhadap imlementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait dengan perkawinan. Kehadiran pasal tersebut dalam perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa. penelitian ini menggunakan metode deskriftif analitis dalam menggambarkan dan memaparkan secara objectif dari hasil penelitian dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, interview dan data pendeukung lainnya yang diperoleh dalam penelitian di beberapa KUA di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian tersebut menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu; faktor orang tua, faktor kemauan anak sendiri akibat pergaulan, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, dan faktor salah tafsir dalam Agama. Maka hasil dari penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur termasuk eksploitasi anak dengan beberapa faktor tersebut telah merampas hak anak sepanjang perbuatan tersebut tidak berdasarkan hukum and Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu lembaga pemerintah terkait baik pihak KUA, Puskesmas dan lembaga terkait termasuk masyarakat harus dapat berperan aktif dan kerjasama dalam mensosialisasikan dampak negatif akibat dari pernikahan dibawah umur begitu juga hadirnya Undang-Undang No1 tahun 1974 harus dapat dososialisasikan dan di implementasikan terhadap masyarakat Kabupaten bantaeng dengan merata.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106 DI BANK SYARIAH INDONESIA EXS BSM KCP SUBANG ]]>
<![CDATA[Dudang Gojali]]>;
<![CDATA[Gina Gustiani]]>;
<![CDATA[Iwan Setiawan]]>;
<![CDATA[Ade Ponirah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 4, No 1 (2022): AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v4i1.17097
<![CDATA[Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang yang telah menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan dalam proses bisnisnya menggunakan produk yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri KCP Subang memiliki kewajiban untuk sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang berbasis syariah yakni sesuai dengan PSAK No. 106. Penelitian difokuskan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai perlakuan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan terkait laporan keuangan pada pembiayaan musyarakah . Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan akuntansi pada pembiayaan musyarakah di BSM KCP Subang telah sesuai dengan PSAK No. 106. Point pengakuan bagian keuntungan dan kerugian masih belum sesuai serta pada point pengungkapan dikarenakan pihak bank tidak membuat catatan atas laporan keuangan, maka untuk lebih mudahnya dalam pencatatan sebagai evalusinya maka pihak mitra pasif juga memahami terkait PSAK No. 101 untuk pencatatan laporan keuangannya. Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Musyarakah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Dudang Gojali]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 1, No 2 (2019): AKSY ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v1i2.5552
<![CDATA[ABSTRAKPerkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) dewasa ini sangat pesat. Hal inidikarenakan besarnya peluang yang ada pada masyarakat dalam aktifitas muamalahkhususnya aktifitas ekonomi. Selain itu pola pikir dan pandangan masyarakat mulaisadar dan bergeser pada pilihan menggunakan lembaga keuangan yang bebas riba.Beranjak dari tumbuhnya permintaan masyarakat inilah maka perusahaan yangbergerak dalam jasa pelayanan keuangan berbondong-bondong membuka lembagakeuangan yang berbasis syariah. Bukan hanya lembaga yang baru, tetapi lembagakeuangan yang tadinya berbasis konvensional juga ikut serta melangkah untukmembuka lembaga cabang lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hukum EkonomiSyariah adalah seperangkat norma aturan yang mengikat yang dikeluarkan olehlembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan alQuran dan al-Sunnah. Lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di Indonesia harusberpanduan pada aturan dan Undang-undang yang berlaku. Namun padakenyataannya masih ada beberapa lembaga keuangan yang masih belum menerapkanpelaksanaan operasionalnya dengan prinsip syariah secara maksimal. Sehingga masihada sistem-sistem transaksi keuangan syariah namun pada kenyataannya systemkeuangan syariah tersebut cenderung hanya labelnya saja yang syariah tetapisubstansinya masih menerapkan sistem transaksi konvensional. Semua pihak harusberkontribusi untuk ikut andil dalam mengawal industri keuangan syariah yangberjalan di Indonesia. Misalnya pihak-pihak pemangku kebijakan, pembuat regulasi,pengawas syariah, ahli hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah, danmasyarakat pada umumnya. Agar bisa mewujudkan perekonomian Islam yangmemberikan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Dudang Gojali]]>;
<![CDATA[Lutfiyah Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 2, No 2 (2020): AKSY : Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v2i2.9797
<![CDATA[Dampak pandemi Covid-19 telah menyentuh berbagai sektor di dunia. Indonesia menjadi salah satu Negara yang terdampak pandemi Covid-19, tidak hanya sektor kesehatan, namun juga sektor ekonomi dan berpotensi mengganggu kinerja keuangan juga membuat perlambatan perekonomian di Indonesia. Sehingga diperlukan langkah cepat dengan penerapan kebijakan countercyclical sebagai respon penanggulangan pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi dan keuangan. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi sebagai kebijakan Countercyclical bagi Lembaga Jasa Keuangan Bank maupun Non Bank. Transaksi restrukturisasi pembiayaan murabahah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan stimulus perekonomian. Metode literature review dengan pendekatan kuantatif yang dikaji dalam perspektif yuridis dan akuntansi syariah digunakan untuk mengkaji dan merasionalisasi pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyatakannbahwaaRestrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai implementasi kebijakan pemerintah, tidak serta merta sebagai bukti objektif telah terjadi peristiwa merugikan (impairment event) pada Lembaga Keuangan Syariah. Kata Kunci:Akuntansi Murabahah, Covid-19, dan Kebijakan Stimulus Perekonomian]]>
<![CDATA[ETHICS OF FINANCIAL MANAGERS IN THE MANAGEMENT OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS ]]>
<![CDATA[Iwan Setiawan]]>;
<![CDATA[Dudang Gojali]]>;
<![CDATA[Ah. Fathonih]]>;
<![CDATA[Mualimin Mochammad Sahid]]>
<![CDATA[ AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 6, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Univeristas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.51 KB)
|
DOI: 10.29313/amwaluna.v6i2.9751
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze financial managers' ethics in managing Islamic financial institutions. This research uses the description-analytical method and qualitative approach. Sources and data collection techniques use literature studies relevant to the topic being analyzed. Data analysis uses a combination of deductive and inductive approaches. The results showed. The ethics of financial managers in an enterprise seeks to create and maintain the economic value or wealth of the company. As for the functions of financial management, there are three, the first of which regulates capital allocation to the company's assets. Second, make decisions related to the fulfillment of capital needs. Third, managerial decisions or streamlining the funds used. Meeting capital needs is often complicated for companies of the three functions. The role of financial management includes the activity of obtaining funds to finance the business, the activity of managing the funds received so that the company's goals are achieved, and the actions of managing the assets owned by the company effectively and efficiently.]]>
<![CDATA[The Position of Wali Al Mal in Islamic Law Structure in Indonesia ]]>
<![CDATA[Mohamad Saran]]>;
<![CDATA[Dudang Gojali]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Studies Vol 2 No 2 (2018): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (49.094 KB)
|
DOI: 10.21070/ijis.v2i2.22
<![CDATA[This research was conducted to describe and also analyze the facts regarding guardianship in carrying out their functions and responsibilities as guardians of children who have not yet been in high school. This study uses normative juridical approach, using the statue approach with analytical descriptive method. The results of this study that a guardian for a child has an obligation and responsibility in his care, both in managing the wealth of children under guardianship, education and the survival of children up to adulthood, namely when they are 21 or married. property rights not only include material things, but also include things that are immaterial, as long as this immaterial thing has economic value. According to Islamic law which is the basis of guardianship in stipulating the provisions of guardianship and law, it is always based on the Qur'an remembering how important it is to safeguard property, especially to the assets of orphans.]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH DEPOSITS BASED ON STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS 105 AT BSI CITARUM BANDUNG BRANCH ]]>
<![CDATA[Dudang Gojali]]>;
<![CDATA[Iwan Setiawan]]>;
<![CDATA[Ramadhani Irma Tripalupi]]>;
<![CDATA[Hana Aulia Islamiati]]>
<![CDATA[ Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 3, No 1 (2022): Komitmen : Jurnal Ilmiah Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/jim.v3i1.19552
<![CDATA[Mudharabah deposits are a type of fund investment product that uses a mudharabah contract. Mudharabah is a cooperation agreement to seek profit between capital and work/business. The agreement occurs between the depositor (investment account) or investment account holder and the Islamic bank itself as mudharib. The first party acts as the owner of the funds (shahibul maal) and the second party acts as the fund manager (mudharib) with profits divided according to the agreement of both parties. The purpose of this study was to determine, analyze and evaluate the mechanism, procedure for implementing mudharabah deposits at Bank Syariah Indonesia Bandung Citarum Branch Office and conformity with Statement of Financial Accounting Standards 105 regarding mudharabah accounting transactions. The study used a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the mudharabah deposit mechanism at Bank Syariah Indonesia Bandung Branch Office was in accordance with the pillars and conditions contained in the mudharabah contract. The accounting treatment for mudharabah deposits is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards 105.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Non Performing Finance pada Keuangan Syariah ]]>
<![CDATA[Dudang Gojali]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 3, No 1 (2021): AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/aksy.v3i1.25137
<![CDATA[Adanya pembiayaan bermasalah pada keuangan syariah dapat memberikandampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional baik secara langsungmaupun tidak langsung. Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di lembagakeuangan syariah dilakukan secara hukum Islam. Upaya untuk menekan/meminimalisasi pembiayaan bermasalah secara umum dapat dilakukansecara bertahap dengan pendekatan persuasif. Penerapan prinsip analisispembiayaan terdiri 5c yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition ofeconomy. Selain prinsip 5c terdapat Prinsip syariah yaitu penyediaan dana yangdilakukan tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim. Pendekatan analisis pembiayaan, prinsip analisis pembiayaan terdiri 5C dan prinsip syariah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi, dan pengambilalihan agunan. Non Performing Finance (NPF) Disebabkan oleh satu atau lebih faktor yang harus diperhatikan yaitu faktor internal yaitu yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan Faktor Ektern yaitu faktor di luar kekuasaan manajemen perusahaan. penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di lembaga keuangan syariah dilakukan secara hukum Islam. Rekonsiliasi/penyelesaian terjadi dalam tiga cara: Shuhl (damai), Tahkim (Arbitrase Syariah) dan Qhada (Otoritas Kehakiman).]]>
