Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19 Sugiri, Dani
Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol 19 No 1 (2020): Fokus Bisnis
Publisher : P4M STIE Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32639/fokusbisnis.v19i1.575

Abstract

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyelamatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari dampak pendemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM tersebut serta memetakan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang diperlukan sebagai pelengkap kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, serta homepage untuk mengakses data dan informasi terkini berkaitan dengan kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Teknik analisis dilakukan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa keberhasilan kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi COVID-19 perlu didukung dengan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan UMKM sebagai salah satu pelaku perekonomian Indonesia.
PERLAKUAN ATAS TIDAK TERPENUHINYA NILAI MINIMAL KAPITALISASI ASET: STUDI KASUS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Sugiri, Dani
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.525

Abstract

Batasan nilai minimal kapitalisasi dalam pengakuan belanja modal menimbulkan persoalan dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan, karena terdapat kemungkinan perbedaan harga antara saat pengestimasian alokasi anggaran dengan saat pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan memberikan jalan tengah perlakuan yang paling memadai antara kedua kondisi tersebut. Penelitian studi dilakukan dengan metode kualitatif normatif dan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja yang dialokasikan pada belanja modal namun pada saat pengadaan tidak memenuhi nilai minimal kapitalisasi BMN, dapat diperlakukan dengan dua alternatif. Alternatif pertama: melakukan revisi anggaran sebelum dilaksanakan pembayaran. Alternatif kedua: tetap direalisasikan dan dibebankan pada Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) namun diakui sebagai beban aset ekstrakomptabel dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dengan tidak dmunculkan aset ekstrakomptabel dalam lembar muka Neraca.
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Sugiri, Dani
Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal AKBIS Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/akbis.v5i2.3806

Abstract

Pengalokasian dana desa kepada desa di Indonesia dimaksudkan sebagai upaya mendorong pembangunan desa selaras dengan Program Nawa Cita dan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, terdapat perubahan regulasi mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyaluran dan penggunaan dana desa terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui permasalahan yang dialami desa selama pelaksanaan dalam masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Penelitian mengambil lokasi di Desa Burno, Kabupaten Lumajang dengan menggunakan data tahun anggaran 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana desa secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 dan peraturan perubahannya. Untuk penggunaan dana desa, secara umum juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 dan peraturan perubahannya. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala pada tahap penggunaan dana desa  yang mana prioritas awal penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan desa menjadi tidak terealisasi karena disebabkan adanya kewajiban setiap desa untuk menjalankan program BLT dengan menggunakan dana dari dana desa sebagai bagian penanganan dampak COVID-19. Selain itu, dalam pelaksanaan penyaluran BLT terdapat ketidaksesuaian jangka waktu penyaluran BLT kepada masyarakat karena penerima BLT kurang tepat sasaran. Ke depan disarankan agar dilakukan validasi dan verifikasi penerima BLT agar tepat sasaran.
Apakah Bantuan Sosial dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan? Nabilah, Rima; Sugiri, Dani
Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 21 No. 1 (2022): Fokus Bisnis
Publisher : LP3M Universitas Putra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32639/fokbis.v21i1.115

Abstract

Provinsi Sumatera Selatan berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja bantuan sosial dan modal di APBD. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh parsial dan simultan Belanja Bantuan Sosial (X₁) dan Belanja Modal (X₂) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) pada daerah otonom berupa kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel periode 2010-2020. Dalam penelitian ini, penulis memilih data sekunder bertipe panel sebanyak 110 sampel secara purposive sampling yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi dari laman DJPK dan BPS. Data dianalisis secara urut menggunakan pengujian estimasi model regresi data panel, asumsi klasik, dan hipotesis melalui Eviews 11 Student Version. Hasil penelitian menunjukkan REM sebagai model terbaik. Secara parsial, belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan belanja modal memberi pengaruh negatif dan bersifat signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, kedua jenis belanja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Upaya Pengelolaan Sampah Melalui Pelembagaan Unit Dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Indonesia Sugiri, Dani
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 7 No. 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jiam.v7i2.6669

Abstract

Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat modern, terutama di perkotaan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai semi-autonomos agency berpeluang menjadi alternatif pengelola sampah. Penelitian ini menungkapkan upaya, hambatan dan strategi dalam pelembagaan unit pengelolaan sampah menjadi BLUD di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur. Pola pengelolaan keuangan BLUD memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pelayanan pengelolaan sampah. Upaya pelembagaan unit pengelola sampah menjadi BLUD menghadapi tantangan terkait dengan sumber daya manusia pengelolaan BLUD, penetapan tarif layanan, ketersediaan regulasi yang memadai terkait dengan operasionalisasi BLUD sampah, dan ketersediaan benchmarking BLUD pengelola sampah di indonesia. Strategi yang dapat antara lain melalui kebijakan pemerintah yang kondusif dan berpihak, kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, serta menginternalisasi inovasi dalam pelayanan dan pengembangan bisnis.   The problem of waste is one of the challenges of sustainable development in modern society, especially in urban areas. The Regional Public Service Agency (BLUD) as a semi-autonomous agency has the opportunity to become an alternative waste manager. This study reveals the efforts, obstacles and strategies in institutionalizing waste management units into BLUD in Indonesia. This research uses a qualitative approach and secondary data collection is carried out by literature study. BLUD's financial management pattern has a big role in supporting the improvement of waste management services. Efforts to institutionalize waste management units into BLUD face challenges related to human resources for BLUD management, the determination of service tariffs, the availability of adequate regulations related to the operationalization of waste BLUD, and the availability of BLUD benchmarking for waste management in Indonesia. Strategies that can be achieved include through conducive and partisan government policies, partnerships with stakeholders in waste management, and internalizing innovation in service and business development.
Assessing Efficiency in State Universities: Evidence from the Analytical Hierarchy Process Panjaitan, Rido Parulian; Sugiri, Dani; Waluyo, Budi
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 9 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jpsi.v9n2.p73-85

Abstract

The introduction of agencification in state universities, marked by the provision of varying degrees of autonomy, aims to improve service quality and operational efficiency. This study investigates the efficiency of state universities through the lens of agencification, i.e., the use of semi-autonomous or autonomous agencies to deliver public services. The Analytical Hierarchy Process is employed to identify and prioritize key criteria influencing university performance. Drawing on semi-structured interviews and focus group discussions with university managers, policymakers, and academics, we reveal twelve critical factors that contribute to efficiency. The findings reveal an urgent need for innovation across leadership, human resource management, information technology, strategic planning, and governance. The findings highlight the role of visionary leadership, effective human resource management, and stringent internal controls as the dominant criteria. We explore the challenges faced by state universities, including the complexities of autonomy models and bureaucratic constraints. The results imply that while university autonomy can enhance operational efficiency, it must be balanced with accountability mechanisms to prevent disparities. This research contributes to the efficiency scholarship by explaining actionable insights for policymakers and university managers to improve service quality in contemporary governance frameworks.
Efektivitas Musrenbangdes Dalam Penyusunan RKPD: Studi Kasus pada Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung Rahmadya, Salma Dzalika; Sugiri, Dani
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 5 No. 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jiam.v5i2.1281

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Desa Pagergunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penelitian ini dilakukan dengan melihat fakta bahwa Musrenbangdes sebagai bentuk partisipasi masyarakat penting untuk dilaksanakan secara efektif karena menjadi salah satu input penyusunan RKPD. Jenis penelitian merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penggalian data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dokumen dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari faktor usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, dan tingkat kepemimpinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan Musrenbangdes yang ditemukan adalah (a) peserta yang tidak datang tepat waktu saat pelaksanaan Musrenbangdes, (b) masih terdapat pengajuan usulan yang masih menjadi kewenangan desa ke dalam Musrenbang kecamatan yang mengakibatkan usulan tersebut tidak terakomodasi/diajukan ke Musrenbang RKPD kabupaten, dan (c) para pemuda kurang berpartisipasi dalam Musrenbangdes.
Analisis Performa Keuangan Aspek Likuiditas dan Kinerja Layanan BLU Universitas Brawijaya Tahun 2017-2020 Sugiri, Dani; Palupi, Pradita Galih Sekar; Ananda, Muhammad Fawwaz
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 6 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jiam.v6i1.3270

Abstract

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan salah satu institusi yang memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan. Kondisi keuangan PTN menentukan kualitas perguruan tinggi, termasuk kualitas sumber daya manusia yang dihasilkannya. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia, diperkenalkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Universitas Brawijaya mengadopsi PPK BLU sejak tanggal 17 Desember 2008. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, UB sebagai BLU belum pernah dilakukan penilaian kinerja keuangan yang berpedoman pada PER-28/PB/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan BLU Universitas Brawijaya selama kurun waktu 4 (empat tahun) yang dimulai dari tahun 2017 – 2020. Berdasarkan analisis rasio keuangan menurut PER-28/PB/2019, dari aspek likuiditas dan kinerja layanan menunjukkan bahwa kinerja BLU Universitas Brawijaya semakin membaik dari tahun ke tahun. Rasio keuangan BLU untuk aspek likuiditas selama tahun 2017 – 2020 memperoleh kriteria tinggi untuk rasio kas dan rasio lancar. Sedangkan periode penagihan piutang BLU termasuk kriteria cepat yang mencerminkan peningkatan kemampuan BLU untuk mengkonversi piutang yang dimiliki menjadi kas. Selanjutnya dari aspek kinerja layanan, BLU memiliki kemandirian tinggi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sehingga mampu meningkatkan kinerja operasional yang efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.