Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia Rasfanjani, Fawzi Ali Akbar; Jumadi; Arbani, Tri Suhendra
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20297

Abstract

Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau presedential threshold yang masih diterapkan dalam pemilihan umum Presiden terutama dalam kaitannya dengan akan diberlakukannya pemilihan umum serentak tahun 2019 memang masih menjadi perdebatan. Berdasarkan hal itu ;Apakah Dampak Hukum Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?Bagaimana Korelasi Sistem Presidential Treshold Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensil di Indonesia Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak hukum yang paling dirasakan adanya aturan Presidential Threshold adalah orang yang berkepentingan pada pemilu serentak tahun 2019. Hak partai politik menjadi terciderai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan Presidential Threshold yang terdapat didalam UU No. 7 tahun 2107 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pileg sebelumnya. Korelasi antara Presidential Threshold dengan pemilu serentak adalah dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensiil yang dianut oleh bangsa Indonesia
Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Perspektif Asas Salus Populi Suprema Lex Esto Akmal, Fathurrahman; Arbani, Tri Suhendra
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21913

Abstract

This study examines the substance of the KEMENKUMHAM Decree Number M. Hh-19.Pk.01.04.04 of 2020 in the handling of Covid-19, as well as the relevance of assimilation and integration with the principle of "Salus Populi Suprema Lex Esto". Literature research with a conceptual approach is used to analyze legislation and Related Literature. The results showed that the Prevention of the spread of the virus in prisons and detention centers is difficult to implement due to over-capacity conditions. Government efforts are needed to reduce the number of prisoners to maintain their health under the Correctional law. Restrictions on access in and out of Prisons and detention centers are important, while reducing the number of inmates is counterproductive. Prison clusters are evidence of the importance of attention to alarming prison conditions.
Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak Sasmitha, Nisha Pratiwi; Marilang; Arbani, Tri Suhendra
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22047

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang analisis terhadap transaksi jual beli melalui e-commerce terkait kesepakatan para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis, dan pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pelaksanaan transaksi jual beli melalui e-commerce serta akibat hukumnya jika tidak terpenuhi kesepakatan sempurna dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli dan makalah-makalah. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.