Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Analisis Hukum Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Indonesian Journal of Community Services Cel
Zulfikar, Ahmad Arif
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Zulfikar, Ahmad Arif
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.82

Abstract

Perjanjian pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang disebut dengan prestasi. Jika prestasi tersebut tidak dipenuhi atau adanya wanprestasi salah satu pihak pada akhirnya akan menimbulkan sengketa diantara para pihak. Berkaitan dengan itu, masalah pokok yang dikaji adalah bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  prespektif hukum ekonomi syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang berbasis pada data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  prespektif hukum ekonomi syariah  dilakukan melalui jalur Non litigasi (Konsultasi, Mediasi dan atau Arbitrase (dalam hal ini Badan Arbitase Syariah Nasional), sedangkan jalur Litigasi dapat diajukan di Pengadilan dalam hal ini kompetensi absolutnya adalah Pengadilan Agama, melalui gugatan sederhana atau gugatan acara biasa.  
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pamungkas, Fajar Tri; Zulfikar, Ahmad Arif
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.086 KB) | DOI: 10.18196/jphk.v2i1.9507

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang dibentuk dengan tujuan sebagai pengawas lembaga keuangan serta mempunyai kontribusi yang besar untuk mencegah serta menanggulangi adanya fraud dalam bisnis investasi yang terjadi di masyarakat. Metode peneltian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun sumber hukum yang dipakai di penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deksriptif kualitatif. Peran pengawasan yang dilakukan OJK sudah ada sejak zaman Rasulullah saw yaitu dilakukan oleh lembaga hisbah, mempunyai fungsi sebagai pengawas yakni mengawasi tatanan kehidupan berekonomi dengan cara memberikan aturan hukum yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan investasi sendiri sangat dianjurkan dalam Islam, selain untuk mempersiapkan bekal untuk masa yang akan datang, investasi juga penting dilakukan agar harta yang dimiliki terus berputar sehingga investasi harus dilakukan dengan cara yang benar dan terhindar dari fraud.
Implementation of International Arbitration Awards in Indonesia from the Perspective of Legal Value Theory Sari, Niken Junika; Zulfikar, Ahmad Arif; Dorlah, Sulaiman
Jurnal Media Hukum Vol 31, No 1: June 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v31i1.20026

Abstract

Establishing an arbitral institution aims to resolve business disputes swiftly and conclusively, with arbitration's finality and binding nature being key principles. However, Indonesian arbitration law requires exequatur from the Central Jakarta District Court to enforce an international arbitration award, leading to delays and complications. A notable instance involved the annulment of an international arbitration award due to ambiguous norms. This study employs a normative research methodology with a theoretical approach to highlight the misalignment between international arbitration awards in Indonesia and Gustav Radbruch's Theory. The findings indicate that the lack of a balanced approach to justice, conflicting norms resulting in legal uncertainty, and the failure to provide benefits to all parties contribute to this misalignment. According to Radbruch, law aims to achieve justice, legal certainty, and expediency, with clear and logical provisions necessary for legal certainty and laws serving the diverse interests of all parties for expediency. The issuance of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 represents an effort to improve Indonesia's arbitration law. Revising Indonesian arbitration law is essential to align it with Radbruch's Theory, ensuring justice, legal certainty, and expediency in international arbitration awards.
Legal Assistance (Social Advocacy) on The Civil Rights of Indonesian Migrant Workers in The Sumber Gede Community Nurhidayati; Nugraha, Satriya; Pitriani; Zulfikar, Ahmad Arif; Nuriasari, Selvia
Indonesian Journal of Community Services Cel Vol. 1 No. 3 (2022): Indonesian Journal of Community Services Cel
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.119 KB) | DOI: 10.70110/ijcsc.v1i3.23

Abstract

The phenomenon of migrant workers in Indonesia is one of the issues that often cause public unrest. Migrant workers are considered foreign exchange heroes for the country. However, often the problems that afflict these migrant workers are unknown and even untouched while still working or after working as a migrant workers. The purpose of the activity is to provide legal assistance (social advocacy) to the village government and migrant workers to ensure the fulfillment of the rights of migrant workers and increase the capacity of both knowledge and legal information for migrant workers and former migrant workers once a month, provide legal protection information and improve the competence of PMI families and increase the ability and competence of PMI candidates in Sumber Gede Village community every three months. The method used is the Participatory Rural Appraisal (PRA) method. It is carried out in Sumber Gede Village, East Lampung Regency, through the stages of problem identification, activity planning, coordination with partners, implementation of activities, and supervision and evaluation. The exercises are strengthening legal literacy through the socialization of the law. No. 18 of 2017 on the protection of Indonesian migrants and Sumber Gede Village Regulation No. 4 of 2021 on the protection of Indonesian migrants, Gender-responsive Case Management Training and Paralegal Training in case handling for women migrant workers. The result of this activity is to increase competence and knowledge for migrant workers, former migrant workers and migrant workers' families both in terms of regulatory knowledge, legal assistance, and improving entrepreneurial skills.
Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam Zulfikar, Ahmad Arif; Sari, Niken Junika
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.4648

Abstract

Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Karena Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqih yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, relegius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui perkembangaan pembangunan ekonomi islam di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun untuk sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi islam di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana hukum Islam akan selalu menghiasi dan menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis liberalis yang dapat mengancam sistem perkonomian di Indonesia yang berdasarkan pada sistem ekonomi Pancasila (nilai-nilai Islam).
Co-Authors Nurhidayati Pamungkas, Fajar Tri Pitriani Sari, Niken Junika Satriya Nugraha Selvia Nuriasari Sugeng, Santoso