Garuda - Garba Rujukan Digital

Integrasi Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam Praktik Hukum Bisnis Indonesia Disurya, Ramanata; Suryati, Suryati; Sardana, Layang; Putra, Yanuar Syam; Fitra, Haidir; Munirah, Munirah
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1710

Environmental, Social, and Governance (ESG) in business law practice in Indonesia has become increasingly important as awareness of sustainability and corporate social responsibility grows. ESG encompasses three main aspects: environmental, social, and governance, all of which influence business and investment decisions. The environmental aspect is regulated through Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which mandates environmental impact assessments (AMDAL). The social aspect includes regulations such as Law No. 13 of 2003 on Manpower and Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017, emphasizing social responsibility and workers' rights. The governance aspect is regulated by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Financial Services Authority regulations on good corporate governance. ESG implementation in Indonesia faces challenges, including a lack of understanding and weak law enforcement. However, initiatives from the Indonesia Stock Exchange and the private sector show significant progress. Effective ESG implementation can enhance corporate reputation, competitiveness, and access to financing, while positively impacting society and the environment. Therefore, integrating ESG into business law practice in Indonesia is a strategic step towards greater sustainability and social responsibility.

Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber (Cyber Law) Suryati, Suryati; Sardana, Layang; Disurya, Ramanata; Putra, Yanuar Syam
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1447

With the advancement of information technology that is increasingly influential, a new legal paradigm has emerged known as cyber law or telematics law. This study aims to understand the role of digital literacy in preventing cyber law violations. The approach to be used in this paper is a normative juridical approach (Legal Research). This approach will be used to analyze various principles and regulations related to Digital Literacy and Cyber Law. This study has specifications as Positive Law Inventory Research. The data used in this study are secondary. The data will be systematically compiled and analyzed in a qualitative normative manner to gain a clear understanding of the issues discussed. The results showed that digital literacy involves attitudes, understanding, and skills in managing and communicating information effectively through various media and formats. With proper strengthening of digital literacy, individuals and organizations can be better prepared to face the challenges of cyber law violations in the digital age.

Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Menjaga Persaingan Usaha Sehat di Indonesia Putra, Yanuar Syam; Sardana, Layang; Disurya, Ramanata; Herlina, Ning; Suryati, Suryati
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.15415

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar penting dalam membangun ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Persaingan usaha yang sehat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi, berinovasi, dan menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Di Indonesia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) diamanatkan untuk mengawasi dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha sehat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPPU berperan penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yakni melalui implementasi kebijakan Undang-Undang Persaingan Usaha pasal 35 yakni dengan melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, penyalah gunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Pembinaan Karakter Bangsa Terhadap Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Putra, Yanuar Syam
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v3i2.50

Dalam pembinaan karakter bangsa ini merupakan bagian penerapan dari beberapa unsur-unsur yang terkait pada Pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia. Unsur-unsur dari ideologi itu adalah nilai,moral, dan norma. Dimana nilai merupakan bagian bentuk dari etika dan estetika, sedangkan moral merupakan suatu perilaku yang terbentuk dalam benak diri seseorang yang akan terus dikembangkannya berdasarkan bentuk pengaruh beberapa faktor kehidupan, kemudian juga nilai dan moral ini dapat dibatasi oleh norma yang terbagi menjadi beberapa yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Pelaksanaan metode penulisan karakter bangsa ini masih menggunakan metode normatif yakni menggunakan studi pustaka meliputi beberapa buku yang terkait dengan hal ini, rumusan permasalahan yang diangkat dalam penuiisan ini pun difokuskan pada satu rumusan yaitu pada peranan aspek niiai Pancasila di era reformasi saat ini. Kata Kunci: Karakter Bangsa, Ideologi Pancasila. Abstract: In this nation's character building is part of the implementatian of some elements related to the ideology of Pancasila as the nation of Indonesia. Element - the element of ideology that is the values, morals, and norms. Where the value form part of the ethics and aesthetics, while morality is a behavior that is formed in the mind of a person who will continue the development based on the form of the influence of some factors of life, then also values and morals can be limited by the norms wchich are divided into several, namely religious norms, norms of decency, obscenity, and legal norms. Implementation of the methode of writing the character of the nation is still using normative methods of using the literature includes several books related with this, the formulation of the issues raised in this paper was focused on one aspect of the formulation that is the role of Pancasila values in the current reform era. Daftar Pustaka Buku: A.W. Widjaja. 1985. Masyarakat dan Pemasyarakatan ldeologi Pancasila. Penerbit: CV Armico. Bandung. Erwin Muhamad dan Amrullah Arpan. Cetakan Pertama 2007. Filsafat Hukum (Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan). Penerbit: Universitas Sriwijaya. Palembang. Moerdino. 1995/1996. "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas ", dalam Majalah Mimbar No.75. Tahun XIII. Soedjati Djiwandono, J. 1995. Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pemb- aharuan. Jakarta: CSIS. Suwarno, P.J. 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Penerbit: Kanisius. Yogyakarta. Internet: http://pormadi.wordpress.com/2007/10/01/niiai-nilai-pancasila-dan-uud-1945/ Diakses Tanggal 26 April 2011. http://bendemataram.blogsome.com/2006/06/19/pancasila-nilai-dan-sejarahnya-bagi-manusia- modem/Diakses Tanggal 26 April 2011.

Rekonstruksi Hukum Transportasi Perairan Terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang dan Barang Putra, Yanuar Syam
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v4i2.109

Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara massal. Banyak contoh kasus terjadinya kecelakaan laut yang disebabkan dilanggarnya standar keamanan yang ada dan dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan di bidang pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai atau biasa disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris di lingkup Pelabuhan Indonesia. Kata Kunci: Pelayaran dan KPLP. Abstract: Cruise or sea transportation is part of transport that can not be separated by part of other means of transportation with the ability to face the changes ahead , has the characteristic of being able to perform mass transport. Many examples of cases of sea accidents caused the violation of existing security standards and in this case the institutions that specifically deal with safety in shipping is the Marine Coast Guard Safety Directorate or commonly abbreviated KPLP Directorate General of Sea Transportation. This writing method normative and empirical research in the scope of Indonesia Port. Daftar Pustaka Buku: Abdulkadir Muhammad. Cetakan ke-5 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti. Bandung. John Rawls. Cetakan 1 Mei 2006. Teori Keadilan. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Kaelan. Edisi Pertama 2013. Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya). Penerbit: Paradigma. Yogyakarta. Muhammad Fathoni. Dialog Nasional Transportasi Multimoda Angkutan Barang. Palembang, 23 Juni 2014. Di Hotel Swarna Dwipa Palembang. R. Soekardono. 1981. Hukum Dagang Indonesia. Penerbit: CV Rajawali. Jakarta. Romli Atmasasmita. Cetakan Pertama Maret 2012. Teori Hukum Integratif. Penerbit: Genta Publishing. Yogyakarta. Sunarjati Hartono. 1982. Apakah The Rule of Law itu?. Penerbit:Alumni. Bandung. Internet: http://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan_pelayaran#Penyebab_kecelakaan_pelayaran

IMPLEMENTASI CITA HUKUM DALAM MENCAPAI NILAI KEADILAN GUNA MEMBANGUN PEMIMPIN YANG BERKARAKTER DI KOTA PALEMBANG Herlina, Ning; Putra, Yanuar Syam
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.227

Abstrak Hukum dalam perkembangannya, mendorong para ahli hukum untuk menghasilkan suatu definisi mengenai hukum. Dapat ditemukan bahwa definisi mengenai hukum yang dihasilkan oleh para ahli memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini memiliki alasan bahwa dalam proses menghasilkan definisi tersebut para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi, Cita hukum ini harus memiliki bentuk, baik dalam tataran teoritis hingga pada tataran praktis. Pada tataran teoritis, cita hukum berawal pada tahap interpretasi yang berujung pada tataran Praktis, yaitu implementasi. Pada tahap interpretasi, cita hukum ini berawal dari konsep hukum itu sendiri. Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris melalui studi pustaka dari beberapa bahan buku dan media lainnya serta observasi lapangan di kota Palembang melalui wawancara. Kata Kunci : Hukum, Nilai Keadilan, Pemimpin. Abstract The law in its development, encourages legal experts to get a resolution on law. Can be found with the resolution of the law produced by experts have different characteristics with the others. This has a reason in the process of producing these experts have different points of view. So, this legal ideal must have a form, from the legal level to the practical level. At the level of transition, the purpose of law starts at interpretation which ends at the practical level, namely implementation. At the interpretation stage, this legal idea starts with the concept of law itself. Regarding this research, the author uses the normative-empirical research method through library research from several book materials and other media as well as field observations in the city of Palembang through interviews.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search