Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SIYASI: Jurnal Trias Politica
Wadi, Raines
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 Wadi, Raines; Agustin, Ruli; Triadi, Irwan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37653

Abstract

Status Polri sebagai Komponen Pendukung sebagaimana disebutkan dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan ditegaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021 mengalami problematika. Hal tersebut karena pada Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, kedudukan Polri ialah guna melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara adalah sebagai Komponen Utama. Sehingga, penulis ingin menguji secara menyeluruh berkaitan dengan, Pertama kedudukan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945. Kedua menganalisis keberadaan Polri dalam Komponen Pendukung pada upaya pertahanan dan keamanan negara. Terdapat dua kesimpulan yaitu Pertama, Kedudukan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan negara berdasarkan original intent perubahan UUD 1945 adalah saling bersinergi dengan TNI, khususnya jika terjadi suatu perang atau sengketa bersenjata. Kedua, mendudukan Polri sebagai Komponen Pendukung telah mempersamakan haknya sebagai warga negara yang memiliki prinsip hak untuk menolak wajib militer, sedangkan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban konstitusional sedangkan warga negara dalam dinas militer ialah hak konstitusional.
Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 Wadi, Raines; Agustin, Ruli; Triadi, Irwan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37653

Abstract

The status of the National Police as a Supporting Component as stated in the National Resources Management Law for National Defense and confirmed in Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XIX/2021 is problematic. This is because Article 30 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the position of the National Police is to carry out efforts to protect and secure the state as the main component. So, the author wants to examine it thoroughly in relation to, firstly, the position of the National Police in protection and security efforts in terms of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, analyze the existence of the National Police in the Supporting Component of state protection and security efforts. There are two conclusions, namely: First, the position of the National Police in national defense and security efforts based on the initial intention of amending the 1945 Constitution is to synergize with the TNI, especially if a war or armed battle occurs. Second, placing the National Police as a Supporting Component has equalized their rights as citizens who have the principle of the right to refuse military service, while the National Police's protection and security efforts are a constitutional obligation while citizens in military service have a constitutional right.
Co-Authors Ruli Agustin, Ruli Triadi, Irwan