Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM PASAL 504 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMIS DI MUKA UMUM KOTA BATAM Hutasoit, Isfandir; Rahmanidar, Rahmanidar; Putri, Febby De
JURNAL DIMENSI Vol 9, No 1 (2020): JURNAL DIMENSI (MARET 2020)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v9i1.2328

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat penegakan hukum terhadap pengemis di muka umum berdasarkan PasalÂ 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kota Batam serta melihat hambatan penegakan hukum terhadap pengemis di muka umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kota Batam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang mencakup penelitian sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan observasi dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Penegakan hukum terhadap pengemis di muka umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kota Batam belum berjalan dengan baik dan maksimal. Penegakan terhambat dikarenakan penerapan hukumnya seolah tumpang tindih dilihat dari penegakan hukum dan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Hambatan terhadap penegakan hukum adalah dimana saling melempar tanggung jawab dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap keberlakukan hukum dan pemerintah melalui dinas sosial tidak menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan perturan-peraturan yang telah dibuat. Hambatan dari Masyarakat dan budaya di wilayah Kota Batam kurang mendukung untuk penegakan ini dimana masyarakat memandang tindakan mengemis bukan suatu tindak pidana dan sikap yang murah hati yang tinggi dan tidak menyadari tindakan tersebut dapat meningkatkan persebaran para pengemis di wilayah Kota Batam

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH No. 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI hutasoit, isfandir; tampubolon, andi
PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019
Publisher : PETITA

Peraturan Pemerintah 43 tahun 2018 perlindungan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah 43 tahun 2018 mengikut sertakan masyarakat sebagai suatu upaya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk itu perlu dikaji sejauh mana diberikan perlindungan peranan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana kedudukan dari masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi.Penelitian menggunakan jenis penelitan normatif dengan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan memperoleh data-data sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menyederhanakan berbagai data untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian dan memberikan kesimpulan.Tinjauan pustka dalam penelitian ini menguraikantinjau tindak pidana korupsi yang mana terbagi atas pengertian tindak pidana korupsi, tindak pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, masyarakat sebagai tindak pidana korupsi, juga mengungkap kebijakan pemberontakan korupsi, hukum terkait lembaga donor tindak pidana korupsi.Hasil penelitan dan pembahasan ditemukan bahwa dalam kedudukan masyarakat sebagai pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi atas laporan perkara tindak pidana korupsi dapat diketahui masyarakat sebagai pengawas, sebagai korban tidak langsung atas tindak pidana korupsi dan sebagai pelapor dalam membantu penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pengawasan merupakan suatu tindakan perfentif yang dilakukan oleh masyarakat yang dimuali dari diri sendiri dengan memiliki sikap dan budaya anti korupsi. Oleh karena masyarakat sebagai korban tidak langsung dalam tindak pidana tidak diberikan tindakan prediktif terhadap bentuk penanggulangan resiko. Pemberian perlindungan hukum dengan Perlindungan perfentif terhadap pelapor tindak pidana korupsi tidak diberikan secara jelas. Perlindungan hukum yang ditawarkan masih bersifat abstrak karena masih adanya tebang pilih terhadap pemberian perlindungan bagi pelapor tindak pidana dimana terlihat pemberian perlindungan masih tergantung dari kebijakan LPSK dengan menilai layak atau tidak diberikan perlindungan kepada pelapor tindak pidana. Oleh karena pelindungan dengan perfentif masih bersifat abstrak berpengaruh terhadap perlindungan represif yang bersifat abstrak pula.

TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK YANG BELUM DEWASA (STUDI KASUS POLSEK LUBUK BAJA) Hutasoit, Isfandir
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Pada bagian pertama dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah Tindak Pidana pencabulan anak di bawah umur yang ditangani oleh Polsek Lubuk Baja. Maka dari itu penulis mengambil penelitian di Polsek Lubuk Baja yang merupakan salah satu Polsek di kota Batam yang paling banyak kasus Tindak Pidana Pencabulan anak di bawah umur.Pada bagian kedua dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai rumusan masalah yaitu factor – factor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus Polsek Lubuk Baja) dan upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Studi Polsek Lubuk Baja).Pada bagian ketiga dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu dengan menggabungkan peraturan perundang – undangan dengan observasi di lapangan berupa wawancara dan pengamatan terhadap penyidik dan tersangka tindak pidana pencabulan anak. Maka dapat disebut dengan metode penelitian Yuridis Empiris.Pada bagian keempat dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai kesimpulan yang akan ditarik selama melakukan penelitiaan yaitu ada berbagai macam factor – factor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu factor pendidikan, factor ekonomi, factor lingkungan, factor teknologi gadget dan factor minuman keras beserta narkoba. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Polsek Lubuk Baja yaitu melakukan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani kasus tersebut.

ANALISA YURIDIS PERAN POLISI SATWA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENELITIAN POLDA KEPRI) hutasoit, isfandir; Candra, Adi
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Pada bagian bahasan paragraph pertama dalam abstrak bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh profesi penulis selaku anggota Polri dalam satuan anjing pelacak atau CA Nine yang membantu penyidik kepolisian dalam mengungkapkan suatu kasus kejahatan tindak pidana pemerkosaan.Pada bagian bahasan paragraph kedua dalam abstrak yaitu rumusan masalah yang berisikan : Prosedur dari penggunaan anjing pelacak jenis helder dalam suatu kasus tindak pidana pemerkosaan dan Faktor yang menjadi hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana pemerkosaan dengan bantuan unit anjing pelacak. (Studi kasus Polda Kepri)Pada bagian bahasan paragraph ketiga skripsi ini peneliti menggunakan metode dengan menggabungkan peraturan perundang – undangan dan melakukan observasi di lapangan dalam hal ini Polda Kepri dan Polresta Barelang maka disebut juga Metode Penelitian Yuridis Normatif.Pada bagian akhir dari kesimpulan yang diteliti oleh peneliti adalah didalam proses awal penyidikan tindak pidana pemerkosaan penggunaan unit anjing pelacak yang berada pada Polda Kepri sangat membantu penyidik Rekrim Polresta Barelang dalam melakukan olah tempat kejadian perkara dimana petunjuk – petunjuk dapat diketahui dengan cepat berkat penciuman anjing pelacak jenis helder tersebut.

Akuntabilitas Hukum dan Batas Legalitas Tindakan Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Ario, Getta; Hutasoit, Isfandir; Maileni, Dwi Afni; Riyanto, Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7939

Penelitian ini menganalisis akuntabilitas hukum serta batas legalitas tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dalam kerangka negara hukum dan prinsip good governance. Penegakan Perda menempatkan Satpol PP pada posisi strategis sekaligus rentan: di satu sisi dituntut efektif menjaga ketertiban umum, di sisi lain wajib tunduk pada asas legalitas, prosedur yang adil (due process), perlindungan hak asasi manusia serta prinsip proporsionalitas. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach, disertai analisis terhadap praktik penertiban yang lazim terjadi sebagai konteks problematik. Temuan menunjukkan bahwa batas legalitas tindakan Satpol PP ditentukan oleh dasar kewenangan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah; kepatuhan pada SOP dan mekanisme peringatan/penertiban bertahap; larangan tindakan koersif yang tidak terukur; serta kewajiban pencatatan, dokumentasi dan pemberian akses keberatan dan pengaduan. Pelampauan batas legalitas umumnya terjadi melalui penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penyitaan dan pembongkaran tanpa prosedur serta penertiban yang mengabaikan jaminan hak warga. Akuntabilitas hukum atas tindakan tersebut dapat ditempuh melalui pengawasan internal dan disiplin aparatur, mekanisme administrasi pemerintahan, pengaduan kepada Ombudsman, hingga gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat keputusan dan tindakan pemerintahan yang merugikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan SOP berbasis due process, standar penggunaan kekuatan, pelatihan hak asasi manusia serta audit kepatuhan dan pelaporan publik untuk memastikan penegakan Perda yang efektif sekaligus legitim dan akuntabel.

Evaluasi Kinerja Bidang Ketertiban Umum Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Batam, Kepualauan Riau Anto, Anto; Hutasoit, Isfandir; Maileni, Dwi Afni; Riyanto, Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7941

Penelitian ini mengevaluasi kinerja bidang ketertiban umum satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam penegakan Peraturan Daerah pada ruang-ruang publik perkotaan yang rentan pelanggaran. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor kunci lintas level, observasi pada kegiatan penertiban di titik rawan serta telaah dokumen operasional berupa SOP, surat peringatan, laporan operasi dan berita acara. Analisis dilakukan secara tematik untuk memetakan kinerja dalam dimensi outcome, proses, kapasitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan penertiban efektif memulihkan fungsi ruang publik dalam jangka pendek, namun keberlanjutan kepatuhan sering melemah karena kemunculan kembali pelanggaran dan perpindahan lokasi setelah intensitas pengawasan menurun. Pada dimensi proses, penerapan prinsip keadilan prosedural melalui tahapan peringatan, komunikasi persuasif, proporsionalitas tindakan dan dokumentasi berpengaruh terhadap penerimaan publik dan durasi kepatuhan, tetapi implementasi belum konsisten antar operasi. Pada dimensi kapasitas dan akuntabilitas, keterbatasan SDM, sarana operasional serta lemahnya integrasi data pelanggaran menghambat monitoring pasca operasi, sementara koordinasi lintas perangkat daerah dan tindak lanjut penataan menjadi faktor kunci untuk mencegah siklus penertiban berulang. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi indikator kinerja dari output penindakan menuju outcome berbasis durasi kepatuhan, penguatan pedoman keputusan lapangan, peningkatan kapasitas komunikasi aparat dan pengembangan basis data serta koordinasi lintas OPD untuk memastikan ketertiban yang berkelanjutan.

Manajemen Kepemimpinan dalam Menunjang Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Stunting di Puskesmas Kecamatan Galang, Batam Roja, Roja; Hutasoit, Isfandir; Kelvin, Edwar; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2025)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.601

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kualitas standar operasional prosedur (SOP), dan pengawasan internal terhadap efektivitas pengendalian stunting di Puskesmas Kecamatan Galang, Kota Batam. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa pengendalian stunting di wilayah kepulauan tidak hanya ditentukan oleh intensitas program, tetapi juga oleh mutu tata kelola layanan primer, terutama pada aspek pengawasan, kepatuhan prosedural, dan kesinambungan tindak lanjut keluarga berisiko. Penelitian menggunakan desain eksplanatori kuantitatif dalam kerangka yuridis empiris (socio-legal), dengan memadukan analisis dokumen normatif dan data lapangan. Data empiris diperoleh melalui survei simulatif terhadap 48 responden yang terlibat langsung dalam program stunting, dilengkapi telaah SOP dan dokumen pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM, kualitas SOP dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian stunting, dengan koefisien determinasi sebesar 0,62. Pengawasan internal merupakan faktor paling dominan, diikuti kapasitas SDM dan kualitas SOP. Temuan dokumen juga menunjukkan adanya kelemahan pada audit pengukuran dan pencatatan, dokumentasi umpan balik rujukan, serta tindak lanjut keluarga berisiko, yang menyebabkan SOP belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan supervisi suportif berbasis indikator, standardisasi SOP kritis, dan pelembagaan bukti akuntabilitas administratif sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas pengendalian stunting di Puskesmas Kecamatan Galang.

Kepemimpinan Dalam Tata Kelola Direktorat Pengamanan Untuk Menegakkan Ketertiban dan Keamanan Internal: Studi Empiris Pada Badan Pengusahaan Batam Darman, Darman; Hutasoit, Isfandir; Maileni, Dwi Afni; Riyanto, Agus
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2025)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.602

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tata kelola Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam menegakkan ketertiban dan keamanan internal pada kawasan otorita yang memiliki fungsi strategis bagi industri, logistik, perdagangan, dan investasi. Artikel ini menempatkan Ditpam bukan semata sebagai satuan pengamanan fisik, tetapi sebagai perangkat kelembagaan yang bekerja dalam kerangka security governance, pengendalian internal, dan hukum administrasi negara. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain studi kasus kualitatif yang diperkaya analisis normatif-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen kelembagaan serta regulasi yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas Ditpam ditentukan oleh empat unsur utama, yaitu kejelasan mandat kelembagaan, konsistensi standar operasional prosedur, kualitas koordinasi lintas lembaga, dan kekuatan sistem akuntabilitas internal. Ditpam menjalankan fungsi preventif, protektif, responsif, dan korektif untuk menjaga stabilitas operasional kawasan, melindungi aset publik, dan meminimalkan risiko gangguan terhadap layanan BP Batam. Namun, kinerja tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, variasi pemahaman prosedur di lapangan, kebutuhan modernisasi sarana pendukung, dan fragmentasi koordinasi dengan aktor eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan Ditpam tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel semata, tetapi harus disertai pelembagaan mekanisme koordinasi, standardisasi dokumentasi tindakan, dan penegasan koridor legalitas serta proporsionalitas dalam setiap tindakan pengamanan. Studi ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai tata kelola keamanan di lembaga pemerintah non-kementerian sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi BP Batam untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan resiliensi kelembagaan.

Implementation of Enforcement of Regional Regulations on Advertising by Batam’s Public Order Agency (Satpol PP) Haryadi, Nono; Hutasoit, Isfandir; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Kelvin, Edwal
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 3 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i3.2053

This study examines the implementation of regional regulation enforcement on outdoor advertising (reklame) by the Satpol PP of Batam using a simple quantitative approach. It investigates how’s the implementation factors of —communication, resources, implementers’ disposition and bureaucratic structure/standard operating procedures (SOP)—shape enforcement effectiveness. Data were collected through a 1–5 Likert-scale questionnaire administered to all Satpol PP personnel in Batam (N=82) using a census technique and analyzed in SPSS using descriptive statistics, reliability testing and multiple linear regression. Reliability results indicate that all constructs are internally consistent (Cronbach’s Alpha: communication=0.86; resources=0.88; disposition=0.84; SOP=0.82; effectiveness=0.90). Descriptively, all variables fall within the “high” category, with mean scores of 3.74 (SD=0.56) for communication, 3.45 (SD=0.63) for resources, 3.88 (SD=0.52) for disposition, 3.60 (SD=0.58) for SOP and 3.51 (SD=0.65) for enforcement effectiveness. The regression model is statistically significant (F=34.96; p<0.001) and explains 64.5% of the variance in enforcement effectiveness (R²=0.645). At the partial level, resources (β=0.39; p<0.001), communication (β=0.28; p=0.002) and SOP (β=0.23; p=0.010) have significant positive effects, while disposition is not significant (p=0.201). These findings suggest that enforcement effectiveness is primarily driven by organizational capacity, consistent information flow and procedural clarity rather than individual attitudes alone. The study recommends strengthening the advertising-object database, standardizing escalation procedures within SOPs and enhancing inter-agency coordination to improve enforcement consistency. From a broader policy perspective, these findings indicate that enforcement effectiveness in Batam is shaped less by individual commitment alone than by the city’s ability to maintain a reliable advertising-object database, sustain inter-agency information consistency, and apply SOP-based escalation uniformly across cases. The practical implication of this study therefore lies in strengthening data-driven and procedurally standardized enforcement design, rather than treating effectiveness as a purely operational or attitudinal issue

The Role of Satpol PP in Handling Buskers and Beggars in Batam City Lumbantobing, Devi Emelda Br; Maileni, Dwi Afni; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Hutasoit, Isfandir
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 3 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i3.2055

This study aims to analyze the role of the Batam’s Satpol PP in handling buskers, vagrants and beggars from an administrative law perspective. The study focuses on operational actions, cross-agency coordination patterns, and implementation constraints that affect the sustainability of enforcement outcomes in public spaces. The study employed a qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through semi-structured interviews, field observations, and reviews of policy and administrative documents, analyzed using thematic analysis, strengthening trustworthiness through source and technique triangulation, audit trails, and adequate context descriptions. The results indicate that enforcement practices in Batam utilize a hybrid enforcement pattern, combining persuasive approaches, administrative actions, and situational enforcement according to the field context. Satpol PP plays a crucial role as a liaison between agencies, but its long-term effectiveness is limited by inconsistent referral channels, varying social service capacity, and a weak post-enforcement follow-up mechanism. The findings emphasize that the success of enforcement is not solely measured by the immediate restoration of order, but rather by the legality of actions, procedural proportionality, quality of coordination, and the sustainability of social impacts. The research contributes to strengthening administrative law studies by showing that effective handling requires integration between norm enforcement, social protection, and the design of more institutionalized cross-agency collaboration.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search