Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

ANALISIS HUKUM TENTANG CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mustajab, Muhammad; Burlian, Paisol
Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.095 KB)

Abstract

The 2019 President and Vice President General Election of the Republic of Indonesia is a democratic process to elect the President and Vice President of the Republic of Indonesia 2019-2024. This general election process not only aims to determine the change of head of state, but also as a concept of the functioning of a democratic system. This is because in a democratic election system is part of the constitutional rights of every citizen that has been guaranteed by our constitution. Sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the Basic Law. That is the main principle of the source of state power, namely the sovereign people and the Basic Law guarantees the exercise of sovereignty.
Peningkatan komunitas Desa Tangguh Bencana dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) kebakaran di Desa Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Huda, Imam Arifa’illah Syaiful; Mustajab, Muhammad; Gunawan, Hendra; Prasaja, Ahmad Syukron; Harianto, Dodi; Sugiarto, Agus; Al Khalidy, Diky
PERDIKAN (Journal of Community Engagement) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/pjce.v6i1.12153

Abstract

Mendahara Village is highly vulnerable to fire disasters. Situational analysis results show that Mendahara Village is a densely populated area, with most of the houses made of wood, a low understanding of disaster management, a lack of awareness about disaster preparedness concepts, the absence of a disaster preparedness framework, and no existing policies or regulations from the village government regarding fire disaster management. Various community service activities have enhanced public awareness of disaster consciousness, such as disaster mitigation socialization and training, disaster risk management, and the formation of Focus Group Discussions (FGDs) based on fire disaster-resilient village indicators. These activities have positively impacted increasing community awareness, knowledge, and skills in facing and managing fire disasters. This community service aims to improve public understanding of fire disaster management through education and training and the formation of FGDs based on fire disaster-resilient village indicators. The method used is active participatory partners with four stages: assessment, preparation, implementation, and evaluation. The partners in this activity are Mendahara Ilir Village. The implementation of community service enhances public understanding of the use and distribution of fire extinguishers at fire disaster risk points. The community service activities were carried out in collaboration with the East Tanjung Jabung Regency BPBD by delivering materials and conducting practical sessions. Following the community service activities, there was an average increase of 59.2% in the community's understanding of fire disaster management. The formation of FGDs involved various village community elements with tasks and objectives based on fire disaster-resilient village strategies and components. Disaster risk reduction activities must be conducted continuously to achieve a disaster-resilient village. [Desa Mendahara memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana kebakaran. Hasil analisis situasi menunjukan bahwa Desa Mendahara merupakan kawasan permukiman padat, mayoritas hunian terbuat dari kayu, pemahaman penanggulangan bencana yang masih rendah, belum memiliki pemahaman tentang konsep persiapan menghadapi bencana, belum terbangun konsep kesiapsiagaan bencana, dan belum ada kebijakan atau peraturan pemerintah desa tentang penanganan bencana kebakaran. Berbagai kegiatan pengabdian telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kesadaran bencana, seperti sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana, manajemen risiko bencana, serta pembentukan FGD berdasarkan indikator Desa Tangguh Bencana kebakaran. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana kebakaran. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan, serta pembentukan FGD yang didasarkan pada indikator Desa Tangguh Bencana kebakaran. Metode yang digunakan adalah partisipatif aktif mitra dengan empat tahapan, yaitu tahap assessment, tahap persiapan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Mitra dalam kegiatan ini adalah Desa Mendahara Ilir. Pelaksanaan pengabdian meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dan penyebaran alat pemadam kebakaran di titik risiko bencana kebakaran. Pelaksanaan pengabdian berupa penyampaian materi dan praktik dilakukan bersama BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah pelaksanaan pengabdian, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 59.2% terhadap pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana kebakaran. Pembentukan FGD melibatkan berbagai elemen masyarakat desa yang memiliki tugas dan tujuan berdasarkan strategi dan komponen Desa Tangguh Bencana. Kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara berkelanjutan agar Desa Tangguh Bencana dapat tercapai.]
PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) Mustajab, Muhammad; Izzati, Cut Rahmi
Jurnal Tahqiqa : Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 18 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli Aceh- Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out the procedures for managing Rural Agribusiness Development (PUAP) funds, the obstacles in managing them and a review of Islamic law related to managing these funds. The research method used is a qualitative method. This type of research is field research using data collection techniques through observation, interviews and documentation review. The results of the research show that the Rural Agribusiness Development (PUAP) funds are managed by lending a certain amount of funds to farmer groups who are members of the PUAP group which are used for their farming needs to buy fertilizer, seeds and so on. The payment is more as a service of 10% of the loan principal as regulated in the PUAP provisions. In the management process, there were several obstacles faced by the administrators, including that there were some borrowers who did not pay on time, which made the cash condition of PUAP funds become congested and financial turnover became a little slow. And ultimately finances become limited and make farmers who have large areas of land unable to take out loans according to the size of their land. As well as crop failures which make farmers who take out loans unable to pay off their loans. Islamic law perspective, its management is still not in accordance with Islamic law.
TANGGUNG JAWAB OVER DIMENSION DAN OVERLOADING (ODOL) BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN: Over Dimension dan Over Loading Mustajab, Muhammad; Mukhlasin, Ias
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan akan transportasi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Transportasi mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan salah satu unsur yang turut menentukan kehidupan masyarakat, kelangsungan pembangunan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memberikan dampak pada peningkatan jumlah pergerakan distribusi barang dan jasa. Hingga saat ini moda transportasi darat menggunakan jalan masih dominan digunakan dalam distribusi barang maupun pergerakan orang. Mengejar pembangunan ekonomi di Indonesia, hal utama yang menjadi prioritas adalah pemerataan bahan-bahan pokok setiap daerah. Hal ini merupakan masalah yang timbul dari truk ODOL (over dimension overloading) dengan ukuran yang berlebih dan muatan yang melampaui kapasitas sehingga merusak infrastruktur jalan dan mengakibatkan tingginya angka kecelakaan. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pendistribusian sejatinya menggunakan metode yang memerlukan biaya yang sedikit agar mendapat keuntungan yang maksimal dimana fenomena tersebut memiliki dampak positif bagi pelaku usaha tetapi tidak jarang juga menimbulkan dampak negatif terhadap negara . Dampak negatif yang dirasakan oleh negara karena hadirnya oknum-oknum yang memaksakan suatu angkutan barang untuk diisi melebihi dari kuota yang dapat ditampungnya atau lebih dikenal dengan istilah Over Dimension & Over Loading (ODOL). Dalam upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah yang merupakan suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan maksud mempelajari permasalahan yang ada secara mendalam dengan melakukan case approach dan pendekatan undang-undang. Menurut Peter Mahmud terdapat pendekatan dalam melakukan penelitian yaitu pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Over Dimension Over Load merupakan salah satu perbuatan pelanggaran Hukum Pidana yang termasuk dalam bagian sistem Transportasi terutama sistem Transportasi Angkutan Barang, yang dalam hal ini berupa Transportasi angkutan barang darat. Adapun arti dari Transportasi itu sendiri bersal dari sebuah kata “transporate”, yang dari kata tersbut di artikan secara terpisah yaitu trans di artikan sebagai seberang atau sebelah, serta kata porate di artikan sebagai mengangkut atau membawa. Adapun dapat disimpulkan bahwa Transportasi merupakan suatu proses membawa atau mengangkut sesuatu objek dari satu tempat menuju tempat lain. Dalam hal ini berupa Angkutan barang jenis Transportasi Darat, yang dalam pengangkutan Angkutan Barang itu sendiri sering terjadi Over Dimension Over Load terutama pada Transportasi darat. Payung hukum yang menjelaskan pertanggungjawaban mengenai praktek ODOL mengarahkan pada pasal 307 UULLAJ tentang pelanggaran kelebihan muatan angkutan umum yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” Regulasi tersebut cukup meringankan para pelaku usaha dimana denda sebesar 500.000 rupiah dianggap terlalu kecil sehingga pada pengusaha meremehkan pertanggungjawaban tersebut dan berdampak terhadap masih maraknya praktek ODOL di Indonesia. 2.Perilaku ilegal pelaku usaha dalam hal pengangkutan barang yang ODOL disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah: Pertama, loyalitas pelaku usaha terhadap konsumen, dimana konsumen yang merasa keberatan dengan biaya pengiriman bisa ditekan dengan melakukan over capacity. Kedua, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait dengan ODOL adalah kurangnya ketegasan dan fungsi pengawasan dari pemerintah untuk dapat tegak lurus membenahi permasalahan ODOL. Fenomena ini dapat tergambarkan dengan tindakan-tindakan para aparatur pengawas yang belum mampu bersinergi dengan baik antara Kepolisian Republik Indonesia.
FROM HERETICAL FATWA TO JUDICIAL REVIEW: SALAFI, ULAMA, AND COMMUNAL CONFLICT IN ACEH Alhusni; Mustajab, Muhammad; Kurniawan, Edi
Penamas Vol 37 No 1 (2024): Volume 37, Issue 1, January-June 2024
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/penamas.v37i1.753

Abstract

The Salafi preaching style in Aceh has prompted a response from the Aceh Ulema Consultative Council (MPU/Majelis Permusyawaratan Ulama) through a heretical fatwa on several Salafi teachings leading to communal conflict in Aceh. This article analyzes the socio-political background of the fatwa’s emergence, its impact on socio-religious conflict in Aceh, and Salafists’ resistance through a judicial review of the MPU’s legality. Combining literature and field studies, this paper demonstrates that the socio-religious conflict between Salafists and Acehnese society stems from the former’s truth claims regarding khilāfiyya issues. This is evident in the Salafi preaching style, which criticizes and hereticates some traditional Acehnese Muslim practices, that generated antagonistic responses from the MPU, society, and the Aceh government. The conflict has intensified after Salafists challenged the MPU’s legality in the Supreme Court of Indonesia despite its decline, which further solidified opposition to Salafi teachings and led to their marginalization in Aceh. This paper recommends that promoting tolerance by both parties is essential to resolving the conflict.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Kalangan Petani Di Kemukiman Bambi Mustajab, Muhammad; Aulia, Vivi
HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 4 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STI Syariah AL-Hilal SIgli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61393/heiema.v4i1.272

Abstract

This study aims to determine the form of practice for the production of muzara'ah rice crops carried out by farmers and the causes of muzara'ah practices and Islamic legal views on violations of muzara'ah practices that have been carried out by the people of Kemukiman Bambi, Peukan Baro District, Pidie Regency. In this thesis the author uses a descriptive method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the form of violation of muzara'ah practices committed by farmers in Bambi Village, Peukan Baro District, is that farmers want to get more profits and are not in accordance with an agreement that has been agreed upon, where farmers feel that everything is done by themselves and all risks that occur while working on the fields are their own responsibility. The cause of the violation of muzara'ah practices carried out by farmers in the Bambi Village, Peukan Baro District, was caused by dishonesty from the farmers and because of the very high need factor and it was very detrimental to the land owner. The view of Islamic law on the violation of muzara'ah practices that have been carried out by the community in the Bambi Village, Peukan Baro District is not appropriate because the farmers or cultivators are dishonest, therefore it is expected that all parties are always in accordance with what has been taught by Islam. Therefore, farmers must always be honest with land owners regarding the agreed practice of the muzara'ah contract.
PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN PIDIE TERHADAP ZAKAT INVESTASI PROPERTI Mustajab, Muhammad; Zahara, Cut Naza
Jurnal Tahqiqa : Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 17 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli Aceh- Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the criteria for property investment zakat in the view of Fiqh, the opinions of Contemporary Ulama on property investment zakat and the views of the MPU of Pidie Regency on property investment zakat. This type of research is field research using descriptive analysis methods. Data collection uses observation, interview, and documentation techniques. The results of the study indicate that the criteria for property investment zakat in the view of fiqh are houses if rented for rental or boarding houses. Hotels and properties that are rented Vehicles such as car rentals, buses, boats, ships, trucks and even airplanes. Factories and industries that produce goods such as rice mills and so on. The opinion of Contemporary Ulama on Property Investment Zakat is mandatory, the system for determining property investment zakat (al-mustaghallat) is to determine the end of the current zakat year (haul), the nisab of zakat on assets is worth 85 grams of 21 carat gold calculated based on the mandatory market price. The amount of property zakat is 2.5% for haul. The view of the MPU of Pidie Regency. Pidie regarding property investment zakat is categorized as income zakat, but property investment zakat is not required to be paid by the community, because generally the Pidie community adheres to the Shafi'i school of thought. According to the Shafi'i school of thought, there is no text of the Qur'an or hadith that stipulates paying property investment zakat.
PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA Mustajab, Muhammad; Handayani, Putri
Jurnal Tahqiqa : Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 16 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli Aceh- Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the efforts of religious leaders of Pidie Regency in eradicating drugs, as well as to find out the obstacles faced by religious leaders of Pidie Regency in eradicating drugs. This research method uses descriptive analysis method, the method of data collection is library research and field research. Researchers conducted research using question instruments in the form of observations, interviews, and review of documentation. The results of this study are the efforts of religious leaders in eradicating drugs in Pidie Regency, namely religious leaders must work together and together to eradicate drugs, convey the dangers of drugs to the community through da'wah, pulpit sermons, lectures, discussions both with the government and with the community at In both informal and official meetings, religious leaders together with imum syik in the village area also play a role in formulating the gampong pageu (gampong qanun), the aim of which is to maintain order and environmental security. The obstacles faced by religious leaders in Pidie Regency in eradicating drugs are, religious leaders have limited information and facilities, lack of attention from community support, regional leaders or community leaders in all regions.
Combined Prayer for Surgeons During Medical Operations: A Maqasid al-Shari'ah Perspective Muhammad Ridwan; Rahmadi; Mustajab, Muhammad; Shaukat, Muhammad Awais; Qadarsih.B, Fitri
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 2 No. 1 (2025): May 2025
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/21.57-72

Abstract

This research is motivated by the importance of maqasid al-shari'ah as a foundation in establishing Islamic law, particularly in responding to social dynamics such as the implementation of combined prayer (salat jamak) by surgeons during operations. The research problem addressed is how the implementation of combined prayer for surgeons during operations is viewed from a maqasid al-shari'ah perspective. This study employs a qualitative methodology with a library research approach examining relevant literature. The research findings indicate that combining prayers is permissible for physicians in surgical conditions requiring extended time, emergency situations, or intensive preparation, in accordance with Islamic jurisprudential provisions such as jam' taqdim and jam' ta'khir. The application of combined prayer is valid as long as legitimate legal excuses ('udhr shar'i) exist, however, a casual attitude must be avoided as scholars unanimously prohibit combining prayers without religiously justified reasons.