Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Mulyeni, Yulfa
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Ketidakwajaran Tagihan Air dengan Perusahaan Daerah Air Minum oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Solok Ammazis, Rian; Aermadepa, Aermadepa; Mulyeni, Yulfa
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.26880

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Solok berwenang menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan atau non litigasi. Adapun penyelesaian sengketa konsumen yang telah dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Solok salah satunya yaitu adanya tagihan air yang tidak wajar yang diterima konsumen sedangkan air yang mengalir tidak lancar. Penyelesaian ini menarik untuk diteliti karenapenelitian ini dapat membantu konsumen dalam memahami hak-hak konsumen, dan juga dapat membantu memahami kebijakan publik mempengaruhi penyelenggaraan jasa air minum, tentu apa yang telah terjadi dapat merugikan konsumen dikarenakan tidak tercapainya hak-hak konsumen oleh pelaku usaha seperti yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penyelesaian sengketa konsumen terhadap ketidakwajaran tagihan air dengan Perusahaan Daerah Air Minum oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Solok? Dan bagaimana tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum terhadap putusan yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Solok? Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan melakukan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan Sekretaris BPSK Kabupaten Solok selain melakukan wawancara peneliti juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu bentuk penyelesaian sengketa konsumen terhadap ketidakwajaran tagihan air yaitu dengan cara mediasi, tanggung jawab PDAM terhadap putusan yang dikeluarkan BPSK yaitu pihak PDAM menera ulang meteran air tanpa dikenakan biaya.
Penertiban Terhadap Pelajar yang Berada di Luar Lokasi Sekolah Pada Jam Sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Laila, Febi Rahmattul; Mulyeni, Yulfa; Arianto, Eri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.27615

Abstract

Terjadinya pelanggaran terhadap pelajar yang berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah dilakukan di wilayah Kabupaten Solok, tentu apa yang dilakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum positif seperti yang telah diatur dalam pasal 26 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi setiap pelajar dilarang berada diluar lokasi sekolah pada jam belajar kecuali dengan izin kepala sekolah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Upaya penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum? Dan Apa kendala yang dihadapi dalam penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada Kepala seksi bidang Penindakan Peraturan Satpol PP Kabupaten Solok, selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu upaya penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1) Bekerjasama dengan pihak sekolah, 2) Pembinaan dan dialog dengan guru dan orang tua siswa, 3) Penertiban langsung ke lapangan, 4) Membuat surat pernyataan, dan kendala yang dihadapi dalam penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu 1) Tidak ada sanksi yang diberikan sekolah 2), Orang tua tidak bekerjasama 3) Informasi akan dilakukan razia diketahui oleh pelajar 4), Kurangnya anggota disaat melakukan razia 5), Tidak adanya kerjasama pihak luar.
PENATAAN RUANG KAWASAN NAGARI DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PARIWISATA DI NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM Arianto, Eri; Mulyeni, Yulfa; Nizwana, Yulia; Aermadepa, Aermadepa
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.500

Abstract

Regional development is one of the efforts to utilize all the potential of the area in supporting development activities. Regional potential is the basic capital for the development of a society in improving its welfare. The existence of the area's potential is a means of supporting various development activities, both in terms of infrastructure potential, natural potential, population potential and business potential of the population as well as the potential of integrated cultural areas that can be exploited and used to improve development results in the context of justice and equity in an area . An area that is developed and developing is greatly supported by the existence of regional potential. The regional area is the geographical condition of an area which provides various opportunities for an area to manage the potentials of the area within a region. Community business activities also include potential productive areas in contributing to development activities and their results. The existence of sources of livelihood and employment owned by a community in an area, will make a major contribution to development activities, especially in the economic sector which has the potential to increase the ability of an area to become self-sufficient. Based on the description above, it becomes a concrete reference that every spatial planning activity carried out by the Regional Government of West Sumatra, always refers to the whole life of the people, including their economy, to build a just and prosperous society, it is necessary to regulate the development of appropriate integrated cultural areas. with the regional spatial plan. The supporting and inhibiting factors that must be disseminated to the community so that the development of integrated areas according to the regional spatial layout plan can be applied properly, namely socializing the factors of understanding legal substance, institutional structure, local wisdom culture, community knowledge, facilities and infrastructure available to community members know and understand the application in setting regional spatial planning in a region of West Sumatra, which directly or indirectly contributes greatly in participating in developing regional spatial planning in their region.
Pelaksanaan Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Solok Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kampanye Maharani, Shiva Alia; Aermadepa, Aermadepa; Mulyeni, Yulfa
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10197

Abstract

Campaign fund management is an important aspect of maintaining the transparency, accountability, and integrity of General Elections. Although previous studies have extensively discussed campaign funds from the perspectives of supervision and accountability, studies on the cancellation of political parties as election participants due to failure to submit the Initial Campaign Fund Report (LADK) remain limited. This study aims to analyze the implementation of the cancellation of political parties as participants in the Legislative General Election by the Solok City General Elections Commission (KPU) based on General Elections Commission Regulation Number 18 of 2023 concerning Campaign Fund Management and to explain the resulting legal consequences. This study used an empirical sociological legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews with the Solok City KPU and document studies of regulations and official decisions. The results show that the Solok City KPU canceled the participation of the Indonesian Solidarity Party, Garuda Party, and Ummat Party through Solok City KPU Decision Number 9 of 2024 because they did not submit the LADK. This cancellation resulted in legal consequences in the form of the loss of status as election participants, the disqualification of legislative candidates, and a reduction in the public’s political choices. This finding emphasizes the importance of political parties’ compliance with campaign fund reporting obligations as an instrument for maintaining electoral accountability and integrity. The implications of this study provide a basis for election organizers and political parties to strengthen administrative compliance, campaign fund transparency, and the governance of election participants in accordance with statutory regulations.
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok Alfiyan, M. Fariz; Mulyeni, Yulfa; Arianto, Eri
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10198

Abstract

The fulfillment of the right to legal aid for detainees in correctional institutions remains uneven, particularly among detainees with limited economic resources, legal knowledge, and access to information. This study aims to analyze the implementation of legal aid provision for detainees at the Class IIB Solok Correctional Institution based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and to identify obstacles in its implementation. This study used a qualitative approach with an empirical legal research design. The research informants consisted of correctional institution officers, detainees, and advocates from Posbakumadin Kota Solok and Posbakumadin Koto Baru, who were selected purposively. Data were collected through interviews and literature study and were then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show that legal aid has been implemented through the stages of socialization, data collection, application submission, verification, advocate appointment, assistance, and reporting. However, its implementation still faces several obstacles, including detainees’ low legal literacy, stigma toward free legal aid services, administrative barriers, delays in assistance, limited advocate schedules, and weak interinstitutional coordination. The conclusion of this study emphasizes that the effectiveness of legal aid provision for detainees depends heavily on strengthening socialization, simplifying administration, ensuring timely assistance, and improving interinstitutional coordination. These findings imply the need for more responsive governance of legal aid services to ensure access to justice for detainees.
Co-Authors Aermadepa Aermadepa, Aermadepa Alfiyan, M. Fariz Ammazis, Rian Arianto, Eri Laila, Febi Rahmattul Maharani, Shiva Alia Nizwana, Yulia