Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Mulyani, Maulidia
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.359-479

Abstract

In the present time the impact of technological progress can be felt in many aspects of life, including marriage. The progress of the development of communication technology has made it easy to communicate specifically for married couples who are undergoing long-distance marital relationships, so that the relationship is maintained and harmonious. Social media is now used as a tool for communication, for example WhatsApp, Line, Facebook, or Instagram. All of those media are used because of their speed in conveying messages, so that long-distance couples can still communicate well and quickly. In a marital relationship, of course, there are fulfillments of rights and obligations. These fulfillments can still be fulfilled through social media, but they are not as maximized as when dealing directly. [Di masa kini dampak kemajuan teknologi dapat dirasakan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Kemajuan perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi khususunya bagi pasangan suami-istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh agar hubungan tersebut tetap terjaga dan harmonis. Media sosial kini dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara instan misal whatsapp, line, facebook, atau instagram. Semua itu digunakan karena kecepatannya dalam menyampaikan pesan sehingga pasangan suami-istri jarak jauh pun tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan cepat. Dalam hubungan suami-istri tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan tersebut tetap bisa dilakukan melalui media sosial meskipun memang tidak semaksimal seperti ketika berhubungan secara langsung.]
RAMADAN MENGEDUKASI: MEMBANGUN KESADARAN PEMUDA TERHADAP BAHAYA PINJAMAN ONLINE, JUDI OLNLINE DAN AKSI BAKTI SOSIAL Mulyani, Maulidia; Fatihah, Ayfa Nawa; Himmah, Uluwwul
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v2i2.437

Abstract

Bulan Ramadan merupakan momentum strategis bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan sosial. Namun, pesatnya perkembangan teknologi serta perubahan gaya hidup menyebabkan menurunnya partisipasi generasi muda dalam aktivitas positif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan sosial terkait bahaya pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol), serta membangun kepekaan sosial di kalangan pemuda. Sasaran kegiatan adalah 30 anggota Ikatan Pemuda-Pemudi Mlandangan (IPPM) RW 012, Minomartani, Sleman, yang berusia 12–30 tahun, terdiri dari pelajar hingga pekerja muda. Metode pelaksanaan meliputi enam tahapan: perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, refleksi, dan pelaporan. Kegiatan yang dilakukan mencakup diskusi interaktif terkait aspek hukum dan dampak sosial pinjol dan judol, serta pelaksanaan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman anggota terhadap bahaya dan aspek hukum pinjol dan judol. Selain itu, kegiatan bakti sosial terbukti efektif dalam menumbuhkan kepedulian sosial dan membangun karakter pemuda yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.
Legal Effects of the Constitutional Court's Ruling Against Marital Agreement in Mixed Marriages Mulyani, Maulidia
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i2.660

Abstract

Abstract: Prior to the issuance of the Constitutional Court (MK) decision Number 69/PUU-XIII/2015, some mixed-marriage couples complained about the state policy that does not allow mixed-marriage couples to own assets, both in the form of building use rights (HGB) and business use rights (HGU). This article examines a marriage agreement made by a mixed marriage couple, namely Indonesian and foreign couples after the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015. Two fundamental issues are the focus of this article, namely how is the legal impact of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on marriage agreements in mixed marriages, and what are the legal consequences of the Constitutional Court Decision? The following findings were obtained using a juridical-normative approach and utilizing Gustav Radburch's theory of the legal purpose: first, after the Constitutional Court decision the perpetrators of mixed marriages had a looser time to make a marriage agreement. They can agree before the marriage contract or during the marriage bond. Second, a marriage agreement made during the marriage period will be valid the moment after it is made, and the separation of the joint property of both parties can immediately follow it. Third, when viewed from the theory of Gustav Radburch's legal objectives, the Constitutional Court Decision has fulfilled the purpose of making law: the realization of justice, certainty, and legal expediency. However, on the other hand, the Constitutional Court ruling has also put third parties in a vulnerable position. Abstrak: Sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, beberapa pasangan perkawinan campuran mengeluhkan kebijakan negara yang tidak memperbolehkan pasangan perkawinan campuran untuk memiliki aset, baik berupa hak guna bangunan (HGB) maupun hak guna usaha (HGU). Artikel ini mengkaji sebuah perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran, yaitu pasangan WNI dan WNA pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. Ada dua persoalan mendasar yang menjadi fokus artikel ini, yakni bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, dan bagaimana dampak hukum Putusan MK tersebut? Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan memanfaatkan teori tujuan hukum Gustav Radburch diperoleh temuan sebagai berikut: pertama, pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, para pelaku perkawinan campuran memiliki waktu yang lebih longgar untuk membuat perjanjian perkawinan. Mereka bisa membuat perjanjian sebelum dilakukannya akad perkawinan ataupun selama dalam ikatan perkawinan. Kedua, perjanjian perkawinan yang dibuat dalam masa perkawinan akan berlaku sah pada saat setelah dibuat, dan hal itu bisa langsung diikuti dengan pemisahan harta bersama kedua belah pihak. Ketiga, jika dilihat dari teori tujuan hukum Gustav Radburch maka Putusan MK tersebut telah memenuhi tujuan dibuatnya hukum, yakni terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Akan tetapi, di sisi lain, Putusan MK tersebut, juga telah menjadikan pihak ketiga berada dalam posisi rentan. Keyword: Constitutional Court Decision; legal effect: marriage agreement; mixed marriage.
The Practice of Marriage of Sampang Shia Refugees in Puspa Agro, Sidoarjo: Barriers and Challenges to Obtaining Family Administration Rights Mulyani, Maulidia
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i1.1042

Abstract

Abstract: This article examines the constraints and challenges of the Sampang Shia refugees in Puspa Agro, Sidoarjo, in carrying out marriages and obtaining family administration rights. The data source in this article is based on field data obtained through observation and interviews and is supported by library data. Using resilience theory, this article seeks to answer two fundamental issues: first, what are the barriers faced by the Shia refugee group in Sampang in entering into marriages and obtaining family administration rights?; second, what is the strategy used by the Sampang Shiite group in obtaining family administration rights? Using socio legal, this article finds that Shi'a refugees face obstacles and challenges in consummating marriages and obtaining family administration rights as a result of the Sunni-Shia conflict that does not subside. They did not receive marriage guidance and also could not get married in front of KUA officers due to the long distances and high costs. In an effort to obtain administrative rights for their family, they made efforts to adapt to the existing situation. They carry out marriage guidance by asking the lokal ustaz for advice, submitting files to make a marriage certificate and taking part in the marriage registration program with an escort. Abstrak: Artikel ini mengkaji kendala dan tantangan para pengungsi Syiah Sampang yang ada di Puspa Agro, Sidoarjo, dalam melakukan perkawinan dan mendapatkan hak administrasi keluarga. Sumber data dalam artikel ini didasarkan pada data-data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dan didukung dengan data kepustakaan. Menggunakan teori resiliensi, artikel ini hendak menjawab dua hal mendasar: pertama, apa saja kendala yang dihadapi kelompok pengungsi Syiah Sampang dalam melakukan perkawinan dan mendapatkan hak administrasi keluarga?; kedua, bagaimana strategi yang digunakan oleh kelompok Syiah Sampang dalam mendapatkan hak administrasi keluarga? Menggunakan socio legal, artikel ini menemukan bahwa para pengungsi Syi’ah menghadapi kendala dan tantangan dalam melakukan perkawinan dan mendapatkan hak administrasi keluarga sebagai akibat dari adanya konflik Sunni-Syiah yang tidak kunjung mereda. Mereka tidak mendapatkan bimbingan pernikahan dan juga tidak dapat melakukan pernikahan di depan petugas KUA disebabkan jarak tempuh yang jauh dan biaya yang mahal. Dalam upaya untuk mendapatkan hak administrasi keluarga mereka melakukan upaya adaptasi dengan situasi yang ada. Mereka melakukan bimbingan nikah dengan cara meminta nasihat kepada ustadz setempat, menyetorkan berkas untuk pembuatan akta nikah dan mengikuti program isbat nikah dengan pengawalan.
MENJEMBATANI MAZHAB DAN HUKUM POSITIF: Kecenderungan Mazhab dan Implementasi Wasiat Wajibah di Dunia Islam Kontemporer Mulyani, Maulidia
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mandatory wills are part of the legal instruments of Islamic inheritance in practice, influenced by the tendencies of schools of thought and the realities that occur in society. This paper examines first, how schools of jurisprudence in Muslim-majority countries influence the regulation and implementation of mandatory wills in the legal system. Second, what are the factors that influence the implementation of mandatory wills in Muslim-majority countries, and how are they implemented? This study examines Muslim-majority countries, namely Indonesia, Egypt, Morocco and Iran. Using qualitative methods, this study concludes that the interpretation of mandatory wills in Muslim countries is influenced by the schools of jurisprudence adopted, such as the Hanafi school in Egypt, the Maliki school in Morocco, the Syafi'i school in Indonesia, and the Ja'fari school in Iran. Although different in approach, all four show efforts to adapt Islamic inheritance law to social needs, both through legal reform, recognition of adopted children and non-Muslim heirs, and alternatives such as grants. Second, the factors influencing the implementation of wajibah wills in four Muslim-majority countries are influenced by four main factors: the Islamic jurisprudence schools that form the basis of inheritance law, demands for social justice that drive legal reform, the local cultural context that adapts to the dynamics of the modern family, and the national legal approach that integrates Islamic jurisprudence principles with the positive legal system. Contribution: Theoretically, the objective is to show that wajibah wills can adapt through the approach of madzhab and social dynamics. Practically, it provides a reference related to the inheritance regulations in a contextual context.[ Wasiat wajibah merupakan bagian dari instrumen hukum waris Islam dalam praktiknya turut dipengaruhi oleh kecenderungan mazhab dan realitas yang terjadi di masyarakat. Tulisan ini mengkaji pertama, bagaimana mazhab fikih di negara mayoritas muslim mempengaruhi regulasi dan implementasi wasiat wajibah dalam sistem hukum. kedua apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan wasiat wajibah di negara mayoritas muslim dan bagaimana implementasinya. Studi ini mengkaji negara Mayoritas muslim yaitu Indonesia, Mesir, Maroko dan Iran. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini menyimpulkan pertama, Penafsiran wasiat wajibah di negara-negara Muslim dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut, seperti Hanafi di Mesir, Maliki di Maroko, Syafi’i di Indonesia, dan Ja’fari di Iran. Meski berbeda pendekatan, keempatnya menunjukkan upaya menyesuaikan hukum waris Islam dengan kebutuhan sosial, baik melalui reformasi hukum, pengakuan terhadap anak angkat dan ahli waris non-Muslim, maupun alternatif seperti hibah. Kedua, faktor yang mempengaruhi Penerapan wasiat wajibah di empat negara mayoritas Muslim dipengaruhi oleh empat faktor utama: mazhab fikih yang membentuk dasar hukum waris, tuntutan keadilan sosial yang mendorong reformasi hukum, konteks budaya lokal yang menyesuaikan dengan dinamika keluarga modern, serta pendekatan hukum nasional yang mengintegrasikan prinsip fikih dengan sistem hukum positif. Kontribusi: Secara teoritis tujuan menunjukkan bahwa wasiat wajibah mampu beradaptasi melalui pendekatan madzhab dan dinamika sosial. Secara praktis, memberikan acuan terkait regulasi waris secara kontekstual].
Pelatihan Manajemen Sampah Berbasis Rumah Tangga melalui Penerapan Mini Komposter pada Kelompok PKK di Bantul Afraah, Sayyidah Maulidatul; Sofyandi, Muhammad Saddam; Mulyani, Maulidia; Ramadhan, Galih Dwi; Sajiwo, Bagus; Bakti, Gagas Nusa; Ahmadi, Win Fauzi; Rofiah, Siti; Nurjannah, Sianani; Wegayanti, Intan Ayu Nur
Journal of Appropriate Technology for Community Services Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jattec.vol6.iss1.art4

Abstract

In 2023, the waste production in D.I. Yogyakarta Province reached 440,267.76 tons per year, with household waste contributing the largest portion at 44.3% of the total. The continuous rise in waste is attributed to the increasing population and declining quality of life. Additionally, the local community's lack of awareness about effective waste management, such as composting food waste, exacerbates the problem, making it difficult for them to handle the waste they generate. This initiative aimed to educate the Padukuhan Sawit community, particularly RT.002, on household-based waste management practices. It included discussions and hands-on training on how to use mini composters. The methodology involved a field survey, discussions with community leaders, preparation and planning, socialization, distribution of mini composters, and an evaluation and demonstration of the proper use of mini composters. The program, conducted over two sessions, garnered significant enthusiasm from the participants. Out of the 10 mini composters distributed, only 4 were used independently. The main barrier preventing wider adoption was the fear of failure, such as unpleasant odors or other technical issues. Therefore, there is a need for strategic follow-up and mentoring to ensure the sustainability of the initiative. Such as monitoring each representative of the dasa wisma and distributing spare EM4 fluid to facilitate waste management for other residents.