Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Jambura Law Review Halu Oleo Legal Research Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Multidisiplin (JUPENGEN)
Zahrowati, Zahrowati
Halu Oleo University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata Zahrowati, Zahrowati
Halu Oleo Law Review Vol 1, No 2 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.408 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v1i2.3642

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung (fertilisasi in vitro) dengan menggunakan sperma donor dan rahim sewaan (surrogate mother) dalam perspektif Hukum Perdata. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach). Hasil penulisan diperoleh kesimpulan bahwa dalam konsep KUHPerdata, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor berkedudukan sebagai anak sah apabila memperoleh pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata), kemudian anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan rahim sewaaan (surrogate mother) berkedudukan sebagai anak angkat (Pasal 8 Stb. 1917/129).
Strategi Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Di Kota Kendari Zahrowati, Zahrowati; Saputra, Idris
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.172 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v4i1.11639

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan daerah di Kota Kendari serta untuk mengetahui dan menemukan suatu formulasi yang berkaitan dengan strategi penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan daerah di Kota Kendari. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif empiris, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach). Hasil penulisan diperoleh kesimpulan bahwa Strategi penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan daerah di Kota Kendari, yaitu (a) Perlunya pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah dan BUMD tentang pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance, (b) Perlunya peraturan daerah secara khusus mengatur tentang pengaturan Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, (c) Mempertegas kewenangan PD Pasar dan PDAM Tirta Anoa dengan kembali merujuk peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari Tirta Anoa Kota Kendari dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perusahaan Air Minum (PAM) Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.
Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia Harahap, Riswan Hanafyah; Yuningsih, Deity; Zahrowati, Zahrowati
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang ditujukan untuk mengetahui pembuktian pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia. Serta untuk memahami penyelesaian perdata terkait pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia.  Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembuktian pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia adalah pada umumnya sama dengan pembuktian dalam hukum acara perdata yakni asas actori incumbit probatio yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Mengenai alat bukti juga memiliki kesamaan namun karena domain pembajakan atas karya digital melalui file sharing adalah dengan media komputer atau sejenisnya sehingga dimungkinkan alat bukti elektronik, yang memiliki kendala teknis berupa pembuktian orisinalitas dari alat bukti yang dihadirkan dan kendala non teknis berupa rentannya kerusakan serta hilangnya barang bukti elektronik yang disimpan, selain itu bentuk penyelesaian perdata terkait pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia adalah terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Konstruksi Atas Tindakan Wanprestasi Pada Proyek Pekerjaan Jembatan dan Bronjong di Desa Laikandonga Konawe Selatan Alim Haq Jumareng; Jabalnur Jabalnur; Zahrowati Zahrowati
Halu Oleo Legal Research Vol 4, No 1 (2022): Halu Oleo Legal Research: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v4i1.25161

Abstract

Dalam setiap kegiatan usaha jasa konstruksi tak terlepas dari berbagai permasalahan hukum, salah satunya yakni terkait mengesampingkan standar mutu bangunan yang menyebabkan kegagalan konstruksi. Dalam hal terkait pertanggungjawaban atas kegagalan konstruksi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis Pertanggungjawaban Penyedia Jasa konstruksi Atas Tindakan Wanprestasi Pada Proyek Pekerjaan Jembatan dan Beronjong di Desa Laikandonga Konawe Selatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Penyedia Jasa yaitu CV. Septy Jaya telah melakukan tindakan wanprestasi yang menyebabkan terjadinya kegagalan konstruksi serta keterlambatan dalam pemenuhan prestasi. Penyelesaian masalah dilakukan secara non litigasi dengan hasil kesepakatan bahwa pihak CV. Septy Jaya selaku Penyedia Jasa diwajibkan memperbaiki kerusakan konstruksi dan membayarkan denda keterlambatan dalam pemenuhan prestasi.
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PEWARISAN DI DESA WAWONGGURA KECAMATAN PALANGGA KABUPATEN KONAWE SELATAN Rahman Hasima; Heryanti Heryanti; Fitriah Faisal; Muh. Nazar; Zahrowati Zahrowati; Jabalnur Jabalnur; Endah Widyastuti
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45944

Abstract

The purpose of this service activity is to increase the community's legal knowledge and understanding of the transfer of land ownership rights through inheritance in Wawonggura Village, Palangga District, South Konawe Regency. The stages of activities to be carried out are as follows: (a) the preparation stage includes: survey; stabilization and determination of locations and objectives; preparation of training materials, which include: impression materials, PowerPoint slides, (b) The implementation stage includes: (1) Explanation of material on the transfer of ownership rights to land through inheritance. This session also focused on providing an explanation of the mechanism for transferring ownership rights to land through inheritance, (2) legal counseling on the transfer of ownership rights to land through inheritance carried out by a community service team from universities involving students. The methods used during the process of community service activities include (a) lecture method to provide direct explanation to the community (b) question and answer method to explore public knowledge of the material provided. The result achieved in this service activity is the increase in knowledge and understanding of the law of the people of Wawonggura Village regarding the transfer of ownership rights to land through inheritance. This is aimed at increasing knowledge and understanding of community law before and after community service activities are carried out through legal counseling, namely 50% for understanding the transfer of ownership rights to land and inheritance and 45% for understanding the procedure for transferring ownership rights to land through inheritance.
Legalization of Same-Sex Marriage in terms of Islamic Law: a Comparative Study of Indonesia and Germany Nazar, Muhamad; Sjaiful, Muhammad; Zahrowati, Zahrowati
Jambura Law Review VOLUME 6 NO. 1 JANUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v6i1.16957

Abstract

Marriage is the behavior of creatures created by God Almighty so that life in the natural world develops well. Marriage is recommended and regulated in Islam because it has a noble purpose. As time progresses, marriages which were initially only carried out by heterosexual couples are now seeing the emergence of the phenomenon of same-sex marriages or marriages by LGBT people. What is worrying is that the LGBT phenomenon is growing rapidly in Indonesia due to increasingly open freedoms. This raises pros and cons. Same-sex marriage in Indonesia, a Muslim-majority country, has caused controversy and is considered illegal deviant behavior. However, there are also several countries in the world that have legalized same-sex marriage, including Germany, where Muslims are a minority. In 2017, Germany officially passed regulations regarding same-sex marriage including the right to adopt children. This research aims to conduct a comparative analysis of the topic of same-sex marriage among LGBT actors in Germany and Indonesia using a socio-legal approach. This research has the results of a study that the phenomenon of same-sex marriage by LGBT people that occurs in Germany and Indonesia are two different things and cannot be equated. Several factors behind this are the socio-cultural context which causes society's reactions and the implementation of government regulations regarding same-sex marriage to be different.
Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Yuningsih, Deity; Zahrowati, Zahrowati; Saleh Saputra, La Ode Muhammad
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin Vol. 2 No. 4 (2025): JUPENGEN - November
Publisher : CV. SINAR HOWUHOWU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70134/jupengen.v2i4.911

Abstract

This Community Service Program is entitled The Legal Ramifications of Permissive Social Behavior. The objective of this program is to enhance public legal awareness and understanding, particularly among adolescents, regarding the consequences of permissive social behavior.The methodology employed in this community service activity comprises lectures and discussions, conducted through direct, in-person engagement with the community, specifically adolescents.Numerous factors contribute to adolescents engaging in permissive social behavior. These factors also elucidate the facility with which they adopt such behavior, often exhibiting a lack of inhibition or shame, whether publicly or among their peers.Specific regulations governing permissive social behavior are not explicitly stipulated in Indonesian Public Law. However, such behavior, when undertaken by adolescents, constitutes a form of deviant behavior that contravenes prevailing moral and religious norms.The factors influencing adolescent engagement in permissive social behavior are categorized as internal and external. Internal factors include age, familial circumstances, deficient self-control, religious adherence, and a diminished sense of shame. External factors encompass the peer group environment, the school environment, economic conditions, as well as the influence of technology and social media.
Co-Authors Alim Haq Jumareng Endah Widyastuti Fitriah Faisal Harahap, Riswan Hanafyah Heryanti Heryanti Idris Saputra Jabalnur Jabalnur Jabalnur Jabalnur Muh. Nazar Muhamad Nazar, Muhamad Muhammad Sjaiful, Muhammad Rahman Hasima Saleh Saputra, La Ode Muhammad Yuningsih, Deity