Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Review
Hamid, Muhammad Amin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Di Kabupaten Pegunungan Bintang Wahab, Mukhlis Saleh; Rahawarin, Ahmad Rifai; Suwito, Suwito; Hamid, Muhammad Amin
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.163

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan konsep restorative justice dalam sistem penegakan hukum pidana di Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan hipotesis bahwa mekanisme berbasis adat dapat lebih memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat lokal dibanding sistem litigasi formal. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen adat, serta literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, observasi terhadap praktik penyelesaian perkara di masyarakat adat, dan wawancara dengan aparat kepolisian serta tokoh adat. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur adat, dengan fasilitasi oleh kepolisian, terbukti efektif dalam mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghasilkan kepuasan dan legitimasi sosial yang tinggi. Namun, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi kendala normatif akibat keterbatasan pengakuan dalam hukum positif nasional. Implikasi: Implikasi dari temuan ini merekomendasikan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya studi lanjut mengenai integrasi restorative justice pada perkara pidana berat dan di wilayah urban.
Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi Sultan, Sandi; Rahawarin, Ahmad Rifai; Ningrum, Jayanti Puspita; Hamid, Muhammad Amin; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.169

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas. Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.
Penggunaan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saparatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolik Global Achmad, Anshar; Ariyanto, Ariyanto; Rahawarin, Ahmad Rifai; Hamid, Muhammad Amin
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.175

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata di Papua dalam perspektif geopolitik global, dengan hipotesis bahwa penggunaan instrumen hukum terorisme merupakan strategi negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah serta mengelola ancaman disintegrasi nasional. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan geopolitik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian KSB sebagai teroris didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, seperti kekerasan bersenjata, teror terhadap publik, serta motif ideologis-politis. Pendekatan ini juga membawa konsekuensi perubahan sistem penegakan hukum dari KUHAP ke sistem hukum acara khusus, dengan pelibatan aparat militer dan intelijen negara. Meskipun secara hukum kebijakan ini dapat dibenarkan, terdapat tantangan serius terkait pelanggaran HAM dan akuntabilitas penegakan hukum. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana sebagai instrumen geopolitik, dan merekomendasikan perlunya integrasi pendekatan keamanan dan keadilan sosial dalam kebijakan hukum nasional ke depan.
Co-Authors Achmad, Anshar Ahmad Rifai Rahawarin Ariyanto Ariyanto Hantang, Tarsius Ningrum, Jayanti Puspita Sultan, Sandi Suwito Suwito Wahab, Mukhlis Saleh