Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Journal of Law Review
Ahmad Rifai Rahawarin
Universitas Yapis Papua (UNIYAP)
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KEABSAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH Anugrah Patah; Ahmad Rifai Rahawarin; Ariyanto Ariyanto; Desy Maryani
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i1.6331

Abstract

Abstract: This article study is to understand and analyze the validity of village head elections in the regional autonomy system through a juridical descriptive method with a conceptual approach and a statutory approach. That the validity of the village head election is, (a). the validity of the village head candidate; (b). the validity of the organizers; (c). voter validity; (d). the validity of the pilkades stages; and (e). valid vote. And according to the decision of the State Administration, namely the validity of village head elections must be in accordance with statutory regulations and general principles of good governance, so that the validity of village head elections will become legal in accordance with the principle of legality. If there is a claim from one of the partiesKeywords: Legislation; Election; Village Head; Regional Autonomy.
HAKIKAT HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM OMNIBUS LAW DI INDONESIA Sumadi Sumadi; Ahmad Rifai Rahawarin Rifai Rahawarin; Muh. Amin Hamid; Desy Maryani
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i1.6332

Abstract

Abstract: The purpose of this article is to understand and analyze the essence of the rights of indigenous and tribal peoples in omnibus law through a juridical study with a philosophical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. Whereas the essential rights of indigenous peoples are the rights to justice and the value of welfare for the utilization of natural resources of indigenous peoples who are not yet maximized which is expected in the work copyright law to provide justice and welfare for indigenous peoples over exploited customary areas. Keywords: Rights; Indigenous Peoples; Omnibus Law. 
Kedudukan Hukum Pemilih Non E-Ktp Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Di Provinsi Papua Ahmad Rifai Rahawarin; Muslim Muslim; Farida Tuharea; Zonita Rumalean Zirhani Rumalean; Wahyudi BR; Desy Maryani
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.9884

Abstract

The essence of the right to vote for Non-e-KTP Voters in the democratic system and Human Rights in the general election system in Papua Province consists of the essence of the right to vote Non-e-KTP from a democratic perspective in Papua, which is very different from the highest defeat in the hands of the people but based on law, so In Papua, the noken system applies, whose democracy is based on consensus deliberation with a delegation system represented by big people or a bond system without being questioned about the use of e-KTP, and a direct voting system by those who have the right to vote determined by e-KTP. As well as the essence of the right to vote for non-e-KTP voters from the perspective of human rights in Papua, namely the rights of citizens to vote as human rights and constitutional rights of citizens can be through the use of the right to vote directly by voters who have e-KTP to exercise their rights and can represented by a traditional leader who represents and on behalf of the community to determine elections. From the perspective of human rights and justice, theoretically it can be said that it fulfills a sense of cumulative justice, but individually it can be said that it does not fulfill a sense of justice.Esensi hak memilih Pemilih Non e-KTP pada sistem demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam sistem pemilihaan umum di Provinsi Papua terdiri dari esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif demokrasi di Papua yaitu sangat erat hubungannya dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat namun berdasarkan hukum, sehingga di papua berlaku sisten noken yang demokrasinya berdasarkan musyawarah mufakat dengan sisten delegasi yang diwakili oleh big man atau sistem ikat tanpa dipermasalhakan penggunaan e-KTP, dan sistem pencoblosan lansung oleh yang memiliki hak memilih yang ditentukan oleh e-KTP.  Serta esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif Hak Asasi Manusia di Papua yaitu hak-hak warga negara untuk memilih sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat memalui penggunaan hak memilih langsung oleh pemilih yang ber e-KTP untuk menggunakan haknya dan dapat diwaili oleh ketua adat yang mewakili dan atas nama masyarakat untuk menentukan dalam pemilu yang dilihat dari perspektik hak asasi manusia dan kedilan secara teoritik dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan komulatif namun secara individu dapat dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan.
Dekonstruksi Hukum Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Ahmad Rifai Rahawarin; Dedi Setiawan; Farida Tuharea
Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.2.66-85

Abstract

Bahwa dekonstruksi hukum penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana yaitu sistem penyadapan telah di dekonstruksi dalam dua rancangan peraturan perundang-undangan yaitu RUU KUHAP yaitu penyadapan telah dirumuskan sebagai alat bukti serta RUU khusus penyadapan yang materi muatannya berupa ketentuan umum, ruang lingkup, persyaratan penyadapan, pelaksanaan penyadapan, peralatan dan perangkat penyadapan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pusat penyadapan nasional, pengawasan penyadapan, hasil penyadapan, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ahmad Rifai Rahawarin; Anita; Suwito; Muhammad Amin Hamid
Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.1.13-40

Abstract

Bangsa Indonesia patut berbahagia karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga
PELATIHAN BARISTA MENGGUNAKAN METODE ON THE JOB TRAINING DI KEDAI KOPI MEJA KOPI JAYAPURA Balabuana, Gaspar Bao; Akbar, Mohammad Aldrin; Salim, Mursalam; Rahawarin, Ahmad Rifai; Alam, Sitti Nur; Bugis, Abu Bakar; Numberi, Lita Chrysti
Jurnal Dinamika Pengabdian Vol. 10 No. 3 (2025): JURNAL DINAMIKA PENGABDIAN VOL. 10 NO. 3 APRIL 2025
Publisher : Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jdp.v10i3.39806

Abstract

Meningkatnya animo masyarakat terutama anak muda untuk menikmati kopi mendorong mereka untuk mencari tempat dimana mereka dapat memperoleh dan menikmati secangkir kopi sekaligus sebagai tempat untuk bersosialisasi dan mereka dapat menemukannya di kedai kopi. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan skill barista terutama barista dan magang barista di kedai kopi Meja Kopi di kota Jayapura. Hasil yang diperoleh setelah mengikuti program pelatihan adalah meningkatnya pengetahuan dasar peserta pelatihan, meningkatnya pengetahuan tentang potensi usaha, meningkatnya keterampilan peserta dalam meracik kopi dan tumbuhnya motivasi peserta pelatihan untuk memulai usaha di bidang ini. Kata kunci: Pelatihan barista, metode on the job training. ABSTRACT The increasing interest of people in enjoying coffee encourages them to look for a place where they can get and enjoy a cup of coffee, as well as a place to socialize, and they can find it in a coffee shop.  This community service activity aims to improve the knowledge and skills of baristas, especially baristas and barista apprentices at the Meja Kopi coffee shop in Jayapura. The results obtained after participating in the training program are an increase in the basic knowledge of the training participants, an increase in knowledge about business potential, an increase in the participants’ skills in blending coffee, and an increase in the training participants’ motivation to start a business in this field. Keywords: Barista training, on the job training method.
Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Di Kabupaten Pegunungan Bintang Wahab, Mukhlis Saleh; Rahawarin, Ahmad Rifai; Suwito, Suwito; Hamid, Muhammad Amin
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.163

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan konsep restorative justice dalam sistem penegakan hukum pidana di Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan hipotesis bahwa mekanisme berbasis adat dapat lebih memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat lokal dibanding sistem litigasi formal. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen adat, serta literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, observasi terhadap praktik penyelesaian perkara di masyarakat adat, dan wawancara dengan aparat kepolisian serta tokoh adat. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur adat, dengan fasilitasi oleh kepolisian, terbukti efektif dalam mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghasilkan kepuasan dan legitimasi sosial yang tinggi. Namun, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi kendala normatif akibat keterbatasan pengakuan dalam hukum positif nasional. Implikasi: Implikasi dari temuan ini merekomendasikan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya studi lanjut mengenai integrasi restorative justice pada perkara pidana berat dan di wilayah urban.
Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi Sultan, Sandi; Rahawarin, Ahmad Rifai; Ningrum, Jayanti Puspita; Hamid, Muhammad Amin; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.169

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas. Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura Lamasi, Herri Setyawan; Rahawarin, Ahmad Rifai; Sari, Liani; Muri, Dewi Padusi Daeng
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.173

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa sanksi pidana denda belum memberikan efek jera secara signifikan terhadap pelanggar lalu lintas. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, serta observasi terhadap data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun 2022–2023. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma telah dirumuskan secara komprehensif, penerapan sanksi denda belum efektif karena terbatasnya jumlah personel, sarana operasional yang minim, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Implikasi: Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum, termasuk penyesuaian besaran denda dan penguatan sistem penegakan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan edukasi hukum sebagai strategi jangka panjang.
Penggunaan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saparatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolik Global Achmad, Anshar; Ariyanto, Ariyanto; Rahawarin, Ahmad Rifai; Hamid, Muhammad Amin
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.175

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata di Papua dalam perspektif geopolitik global, dengan hipotesis bahwa penggunaan instrumen hukum terorisme merupakan strategi negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah serta mengelola ancaman disintegrasi nasional. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan geopolitik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian KSB sebagai teroris didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, seperti kekerasan bersenjata, teror terhadap publik, serta motif ideologis-politis. Pendekatan ini juga membawa konsekuensi perubahan sistem penegakan hukum dari KUHAP ke sistem hukum acara khusus, dengan pelibatan aparat militer dan intelijen negara. Meskipun secara hukum kebijakan ini dapat dibenarkan, terdapat tantangan serius terkait pelanggaran HAM dan akuntabilitas penegakan hukum. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana sebagai instrumen geopolitik, dan merekomendasikan perlunya integrasi pendekatan keamanan dan keadilan sosial dalam kebijakan hukum nasional ke depan.
Co-Authors Achmad, Anshar Akbar, Mohammad Aldrin Alam, Sitti Nur Anita Anugrah Patah Ariyanto Balabuana, Gaspar Bao Bugis, Abu Bakar Dedi Setiawan Desy Maryani Desy Maryani Farida Tuharea Hantang, Tarsius Jayanti puspitaningrum Lamasi, Herri Setyawan Muhammad Amin Hamid Muri, Dewi Padusi Daeng Mursalam Salim Muslim Muslim Numberi, Lita Chrysti Sari, Liani Siswahyudianto Sultan, Sandi Sumadi Sumadi Suwito Suwito Suwito Wahab, Mukhlis Saleh Wahyudi BR Zonita Zirhani Rumalean