Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Commerce Law
Suhartana, Lalu Wira Pria
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan Munandar, Aris; Sudiarto, Sudiarto; Suhartana, Lalu Wira Pria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.53

Abstract

Pada dasarnya saham merupakan bukti penyetoran modal kepada perseroan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dalam sebuah perusahaan (perseroan) terdapat beberapa jenis-jenis saham, yakni : (a). saham atas unjuk; (b) saham atas nama. Pengertian saham atas unjuk yang lazim dinamakan dengan bearer stocks, Pada saham atas unjuk, secara fisik tidak tertulis nama pemiliknya, Sedangkan saham atas nama yang lazim dinamakan juga dengan registered stocks adalah Pada saham atas nama, pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas/lembar saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang- undangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Konsep saham atas nama dalam suatu Perseroan khusnya dalam Perseroan Terbatas adalah saham atas nama dan pemiliknya didaftarkan pada daftar pemegang saham. Menurut UUPT, harta kekayaan masing-masing suami atau istri akan menjadi modal saham PT tetap berasal dari harta kekayaan pribadi masing-masing, dan menjadi harta pribadi masing-masing suami atau istri yang namanya tertera pada sertifikat saham atas nama tersebut.
Bentuk Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Candra, I Nyoman Wira; Asikin, Zainal; Suhartana, Lalu Wira Pria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pelanggaran oleh Notaris yang terjadi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan Analisa bahan hukum dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 2018-2022 yaitu sejumlah 22 pelanggaran serta penegakan hukum yang dikeluarkan oleh MPW Nusa Tenggara Barat lebih dominan terhadap teguran tertulis.
Kolektibilitas Restrukturisasi Kredit Atas Pinjaman Kredit Perbankan Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Saputro, Rino Aryanto; HS., Salim; Suhartana, Lalu Wira Pria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa Pelaksanaan dalam pemberian penilaian kualitas kredit Kolektibilitas Restrukturisasi Kredit atas Pinjaman Kredit Perbankan terdampak Pandemi Covid-19 dan Akibat hukum bagi Bank selaku Kreditur pemberi Pinjaman Kredit yang terdampak Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan penerapan Kolektibilitas restrukturisasi kredit di tengah situasi pandemi Covid-19,Pihak bank dapat menetapkan kualitas Lancar (Kolektibilitas 1) untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19yang dituangkan berupa Laporan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.Akibat hukum berupa sanksiadministratif dengan mencabut izin usaha, pembekuan kegiatan operasional dan denda yang diberikan terhadap pihak kreditur (bank).
Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020) Kahfi, Maulana; Kurniawan; Suhartana, Lalu Wira Pria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.136

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalasis Pengaturan Persekongkolan Tender dalam Hukum Positif di Inodenisa dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Persekongkolan Tender. Metode Penelitian yang Digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang Digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Analistis. Pengaturan Persekongkolan Tender dalam Hukum Positif di Indonesia adalah mulai dari UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2023, Perpres No. 12 Tahun 2021, Perpres No. 16 Tahun 2018, Perpres No. 80 Tahun 2008. Adapun Pertimbangan hakim sudah tepat menurut UU, karena tetap dikatakan bersalah dan diperkuat oleh PN dan MA walau sanksinya dikurangi. Akibat hukum dari persekongkolan tender adalah PT. Nurul Ilham Pratama dan PT. Yunita Putri Tungal dilarang mengikuti tender selama 1 tahun dan untuk PT. Agung Perdana Bulukumba membayar denda Rp.1.000.000.000,-. Persekongkolan tender sangat merugikan peserta tender dan negara. Sanksi yang dapat dijatuhkan sanksi administratif.
Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Klien Dalam Pemberian Jasa Di Kota Mataram Pitaloka Wijaya, Ni Komang Astrid Sukma; Kurniawan, Kurniawan; Suhartana, Lalu Wira Pria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.142

Abstract

Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menganalisis Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Klien Dalam Pemberian Jasa Di Kota Mataram dan dasar pertimbangan Notaris dalam menerima dan menolak klien. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi,dianalisis dengan menggunakan metodeanalisis deskriptif. Dasar hukum hubungan Notaris dan klien dalam pemeberian jasa di Kota Mataram yaitu adanya hak dan kewajiban Notaris serta klien dalam pembuatan akta autentik dan syarat-syarat dalam pemberian jasa oleh Notaris di Kota Mataram adalah dengan adanya bukti formal yang dilampirkan klien. Pertimbangan Notaris dalam menerima atau menolak klien di Kota Mataram adalah tidak terpenuhinya syarat formal dalam pembuatan akta, batas waktu dalam pembuatan akta tidak sesuai, ketidaksesuaian nominal honorarium, penyalahgunaan wewenang, adanya klien yang tidak beritikad baik, dan adanya indikasi dugaan pelanggaran Undang-Undang.
Fungsi Notaris Dalam Penyelenggaraan Undian Berhadiah Ningsih, Zilvia; Amiruddin, Amiruddin; Suhartana, Lalu Wira Pria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah serta fungsi notaris dalam penyelenggaraan tersebut dan untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam hal undian berhadiah dinyatakan batal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa peraturan menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan untuk mewujudkan penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang tertib, transparant, dan akuntabel.diperlukannya kehadiran notaris untuk pembuatan berita acara dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah untuk memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum kepada pemenang undian berhadiah dan sebagai bukti otentik. Tanggungjawab hukum notaris atas kelalaian dan tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya maka notaris dapat dibebani dengan sanksi perdata, pidana maupun administrasi sesuai dengan kompetensi kesalahan yang dilakukan oleh notaris.
Risk-Based Mining Investment in the Framework of Fair Legal Certainty Suhartana, Lalu Wira Pria; Asikin, Zainal; Haq, L. Muh. Hayyanul; Azizah, Mabarroh
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investment requires a legal system that provides certainty and justice for the community because policy changes are not enough without a market-oriented legal system to attract more investors.This study aims to analyze risk-based mining investment, in order to increase legal certainty in the mining investment sector. The approach used is the legislative, conceptual, and historical approach, by conducting dogmatic, theoretical, and philosophical legal studies. From this study it shows that. The rapid growth of investment flows not only affects the business aspect itself, but also affects the regulatory aspect of the host country. Indonesia's investment policy is driven by several factors such as lack of capital, experience and technology to cultivate economic potential into real economic power, so the use of foreign capital needs to be utilized optimally to accelerate economic development and regions or sectors that cannot be overcome by capital itself. Specifically in the implementation of the mining business, a shift towards a permit-based system is needed to increase regulatory clarity and the need for clarity in the division of authority between the central and regional governments to encourage community involvement in resource management. Mining business permits must be viewed as a preventive instrument aimed at controlling increasingly uncontrolled mining activities, in addition it turns out that mining activities are based on changing policies so that they often cause uncertainty in their implementation.
Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil PT. Go-Jek Indonesia Dengan Driver Go-Jek Dikota Mataram Lalu Jodi Satriawan; Suhartana, Lalu Wira Pria
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3203

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak PT. Go-Jek kepada mitranya kemudian untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa perjanjian. Metode yang digunakan adalah metode Normatif-Empiris. penerapan bagi hasil antara perusahaan dengan driver adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Penerapan bagi hasil antara perusahaan dan driver Go-jek adalah 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver menerima 80%. perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengemudi termasuk kedalam perjanjian kemitraan dengan pola kemitraan bagi hasil. Perjanjian kemitraan sekurang-kurangnya mengatur mengenai beberapa hal termasuk penyelesaian perselisihan. Pada Prakteknya penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara negosoiasi, mediasi dan litigasi, dimana hal tersebut pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa.
Co-Authors Amiruddin Amiruddin Aris Munandar Azizah, Mabarroh Candra, I Nyoman Wira Haq, L. Muh. Hayyanul HS, Salim Kahfi, Maulana Kurniawan Kurniawan Kurniawan Lalu Jodi Satriawan Ningsih, Zilvia Pitaloka Wijaya, Ni Komang Astrid Sukma Saputro, Rino Aryanto Sudiarto Sudiarto Zainal Asikin