Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Rawal, Rawal; Akbar, Muh Yusuf; Ardin, Ardin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.294 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.705

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami prosedur kewenangan Polri Dalam Melakukan Tembak Di Tempat Berdasarkan Pengaturan Perundang-undangan. Serta untuk mengetahui pertanggungjawaban Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam setiap pemberian tembak di tempat meliputi perintah tembak ditempat yang berdasarkan diskresi yaitu berasal dari kepala kesatuan polri terlebih dahulu melakukan penyelidikan melihat situasi dan kondisi lapangan akan membahayakan dan merugikan petugas dan masyarakat maka diturunkan perintah ditempat. Pertanggungjawaban tembak ditempat dapat berupa pertanggungjawaban oleh yang memerintahkan tembak ditempat pertanggungjawaban pelanggaran hukum itu berupa pelaksanaan perintah tembak ditempat dilaksanakan melanggar ketentuan tentang penggunaan senjata api polri. Pelaksanaan kewenangan tembak ditempat melanggar ketentuan hokum pidana. Pelaksanaan perintah tembak ditempat yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat.Saran yang penulis dapat berikan sebagai berikut : Diharapkan perlunya anggota polri dalam melaksanakan diskresi tembak ditempat harus melalui pertimbangan yang matang dan koordinasi dengan anggotanya sehingga tidak menyalahgunakan pelaksanaan diskresi. Kata Kunci : Kewenangan, Kepolisian, Tembak di Tempat 
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Pada Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah) Nur Afiat Anwar, Septiana Yusuf; Akbar, Muh Yusuf; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.684 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.699

Abstract

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Di Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Study Pada Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris dan analisis secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa kurang mengawasi jalannya pemerintahan desa ditandai dengan tidak adanya laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Beberapa masyarakat di Desa Kola-Kola juga Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa, karena kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa kepada Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya yang seharusnya mengawasi jalannya roda pemerintah untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Faktor yang menjadi hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dana operasional, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Kata Kunci : Kinerja BPD, Fungsi Pengawasan, Pembangunan DesaÂ