Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

SIKAP GURU TENTANG PEMBELAJARAN TEMATIK DAN PENILAIAN AUTENTIK PADA SEKOLAH DASAR RINTISAN PENERAPAN KURIKULUM 2013 DI KABUPATEN SIGI Ardin, Ardin
JSTT Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : JSTT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.077 KB)

Abstract

This research aimed to describe teachers’ response on thematic learning and authentic assesment at piloting elementary schools of Kurikulum 2013 in Sigi. The research implemented qualitative-descriptive method. The sample of the research was 31 teachers from the piloting schools (as saturation sample. Instrument of the research were questionnaire and observation sheet. Research data were analized using descriptive method. Based on analysis, it could be concluded that the teachers’ response was positive category. The teachers like to learn the both systems but have not fully implemented them in the learning process. Prepared lesson plans have not been fully applied in the classroom. It is needed assitence for the teachers as part preparation of the curriculum implementation.
Makna Simbolik Pertunjukan Linda dalam Upacara Ritual Karia di Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara Ardin, Ardin; Cahyono, Agus; Hartono, Hartono
Catharsis Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Catharsis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/catharsis.v6i1.17032

Abstract

Linda merupakan tarian tradisional suku Muna yang disajikan ketika puncak upacara ritual karia atau pingitan. Pertunjukan Linda juga sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada para penonton yang telah membantu kelancaran acara, rasa syukur kepada para peserta karia yang telah melewati tahapan ritual yang begitu rumit dan sebagai simbol pembersihan diri bagi gadis-gadis karia atau pingitan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna simbolik pertunjukan Linda dalam upacara ritual karia di Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan Antropologi Seni, Sosiologi Seni dan Pendidikan Seni. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah melakukan interpretasi berdasarkan konsep pertunjukan, gaya, isi tarian, dan konsep interpretasi spesifik. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertunjukan Linda mempunyai makna sebagai proses pendewasaan, pembersihan seorang gadis remaja dan sebagai simbol moral atau etika. Linda is the traditional dance in tribe Muna that serves in the peak of Karia ceremony. The performance of karia is to represent thankgiving to the spectators that has assisted the best performances, blessing toward karia actors who have decreased complicated steps in the ritual and as the symbol of ritual for the karia girls. This study aimed at describing symbolic meaning from performance of karia in District West Muna, Southeast Sulawesi. The method of this study was qualitative with art education approach. The techniques of collecting data were observation, interview, and documentary study. The triangulation used interpretation based on concept of performance, style, content of dance, and concept of specific interpretation. The result indicated that performance of Linda has the meaning as the process of maturation, ritual for girls, and as a symbol of ethics.
PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 Agustina, Ami; Akbar, Akbar; Ardin, Ardin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.42 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.459

Abstract

Proses pemberian hukuman disiplin atas Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu proses pemanggilan, proses pemeriksaan proses penjatuhan hukuman, proses penyampaian keputusan dan proses keberatan terhadap penjatuhan hukuman. Proses tersebut belum dilaksanakan secara optimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.Kendala yang dihadapi dalam pemberian hukuman di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu adalah ketidakpatuhan bawahan terhadap perintah pimpinan dan kurangnya pengetahuan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta rendahnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan pentingnya arti tanggung jawab dan disiplin. Harus adanya ketegasan seorang pemimpin terhadap bawahannya sehingga bawahan tidak dapat melakukan suatu pelanggaran disiplin  serta tidak mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.
KINERJA PETUGAS PENGAMAT IRIGASI DAERAH IRIGASI MALONAS KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA Ardin, Ardin; Irawan, Andi; Pariyati, Pariyati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.905 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengamat irigasi Irigasi Malonas di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder. Informan penelitian ini adalah enam orang yang diambil dengan teknik purposive sampling. Data yang terkumpul difilter dan disortir berdasarkan kebutuhan penelitian dan data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis, kesimpulan dan saran diberikan. Secara umum, kinerja pengamat irigasi Irigasi Malonas adalah satker dalam empat aspek, yaitu: efektivitas dan efisiensi, kewenangan dan tanggung jawab, disiplin, dan inisiatif. Kinerja mereka dikategorikan efektif, efisien dan bertanggung jawab. Mereka disiplin dalam melayani kebutuhan air petani. Mereka mampu memulai untuk mengatasi hambatan ketika sedang bertugas.
PERENCANAAN GEDUNG PUSAT SENI ISLAM DI KENDARI DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR ISLAM Ardin, Ardin; Tahir, Muhammad Arzal
GARIS Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur Vol 1, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1235.44 KB)

Abstract

Pusat Seni Islam adalah suatu wadah berfungsi sebagai pusat perkembangan budaya Islam, juga sebagai wadah untuk melestarikan hasil-hasil peninggalan kebudayaan Islam. Selain dari hal tesebut juga berfungsi untuk mendidik para generasi Islam untuk menggali seni dan Budaya Islam serta dapat menggungah para generasi Islam untuk mengenali, mencintai serta memahami tentang kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh Islam. Metode pembahasanyang dipakai adalah metode deduktif, pembahasan mengenai aspek-aspek yang menyangkut fasilitasGedung Pusat Seni Islam di Kendarihingga konsep arsitektural dengan metode studi kompilasi data sekunder dan data primer.Bangunan pada proyek ini bermasa majemuk, dan ditunjang fasilitas penunjang seperti, pameran hasil kebudayaan Islam dengan titik berat benda - benda seni Islam termasuk diantaranya Arsitektur Islam. Selain itu dari kegiatan tersebut juga didapatkan informasi-informasi terbaru tentang perkembangan kebudayaan Islam baik di Indonesia maupun di dunia Islam. Tahap berikutnya untuk lebih mengenal atau mendalami kebudayaan Islam khususnya seni Islam, maka disediakan fasilitas untuk belajar seperti kelas - kelas seni kaligrafi, seni tari, seni music, seni suara dan pengkajian Arsitektur Islam.Demikian pula untuk mendalaminya dilakukan penelitian dan pengembangan kebudayaan Islam berupa kegiatanforum ilmiah, seminar, diskusi antara ulama, pengajian agama. Untuk kegiatan tersebut disediakan ruang seminar/diskusi. Dan lebih legkapnya dalam menyelenggarakan MTQ maka disediakan pula ruang plaza terbuka atau ruang pertunjukkan MTQ.sehingga pusat seni islamini dapat menjadi pusat kegiatan Islam di Kendari.Kata kunci :  seni Islam, arsitektur Islam.
PENGARUH PENGANGGARAN PARTISIPATIF DAN TEKANAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN LOCUS OF CONTROL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu) Ardin, Ardin
Katalogis Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.733 KB)

Abstract

The aim of this study is to determine and analyze the effect of partial independent variables are a participatory budgeting and a budgetary emphasis to the dependent variable budgetary slack with locus of control as a moderating variable throughout SKPD city of Palu. This research is a quantitative research using a census sampling method by distributing questionnaires to entire SKPD city of Palu. Simple regression analysis and residual test, which supported by SPSS version 21,00 are used. The result of this research suggests that participatory budgeting has a negative significant effect towards the budgetary slack, while budget emphasis has a positive significant effect. Locus of control is not moderating variables that influence the effect of participatory budgeting and budget emphasis to budgetary slack in SKPD city of  Palu.
KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Rawal, Rawal; Akbar, Muh Yusuf; Ardin, Ardin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.294 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.705

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami prosedur kewenangan Polri Dalam Melakukan Tembak Di Tempat Berdasarkan Pengaturan Perundang-undangan. Serta untuk mengetahui pertanggungjawaban Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam setiap pemberian tembak di tempat meliputi perintah tembak ditempat yang berdasarkan diskresi yaitu berasal dari kepala kesatuan polri terlebih dahulu melakukan penyelidikan melihat situasi dan kondisi lapangan akan membahayakan dan merugikan petugas dan masyarakat maka diturunkan perintah ditempat. Pertanggungjawaban tembak ditempat dapat berupa pertanggungjawaban oleh yang memerintahkan tembak ditempat pertanggungjawaban pelanggaran hukum itu berupa pelaksanaan perintah tembak ditempat dilaksanakan melanggar ketentuan tentang penggunaan senjata api polri. Pelaksanaan kewenangan tembak ditempat melanggar ketentuan hokum pidana. Pelaksanaan perintah tembak ditempat yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat.Saran yang penulis dapat berikan sebagai berikut : Diharapkan perlunya anggota polri dalam melaksanakan diskresi tembak ditempat harus melalui pertimbangan yang matang dan koordinasi dengan anggotanya sehingga tidak menyalahgunakan pelaksanaan diskresi. Kata Kunci : Kewenangan, Kepolisian, Tembak di Tempat 
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PARIGI SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG Idrus, Idrus; Matompo, Osgar S.; Ardin, Ardin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1311

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian meliputi Desa Boyantongo, Dolago, Dolago Padang Dan Masari di Kecamatan Parigi Selatan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data langsung yang diperoleh dari lapangan dan mengkaji bahan kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana secara efektif, hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian yaitu terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, meliputi kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta akses informasi yang minim. Efektivitas aturan pengelolaan dana desa Kecamatan Parigi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: (1) Faktor hukum yaitu substansi hukum yang cukup kompleks dan tumpang tindih; (2) Faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan sumber daya aparat desa sebagai pelaksana hukum; (3) Faktor sarana hukum, yaitu keterbatasan fasilitas jaringan internet dalam pengelolaan aplikasi pemantauan; (4) Faktor masyarakat, yaitu sikap apriori yang mengakibatkan partisipatsi dan aktivitas pengawasan menjadi terganggu; dan (5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya patrimonial yang masih kental dengan masyarakat sehingga mengganggu aktivitas pengawasan pengelolaan dana desa.Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas Hukum
KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2005 (Studi Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Torue) Astuti, Ade Dwi; Akbar, Muh; Ardin, Ardin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1302

Abstract

Penulisan ini bertujuan 1). Untuk mengetahui Kewenangan dan mekanisme penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor.25 Tahun 2005.2). Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala sehingga peraturan daerah Nomor.25 Tahun 2005 tidak berjalan maksimal di Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong.  Dengan menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkenaan dengan penegakkan hukum Nomor 25 Tahun 2005 tentang pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Torue Kab.Parigi Moutong. Hasil Penelitian Menunjukan 1). Bahwa tugas camat di Kecamatan Torue adalah mengawasi penertiban Hewan Ternak dan Petugas yang melakukan penangkapan, penjagaan terhadap hewan ternak adalah Polisi Pamong Praja.2). Adapun Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan penertiban Hewan Ternak  di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi adalah tidak tersedianya dana/Anggaran  khusus operasional untuk menyiapkan kandang hewan yang ditangkap, makanan hewan ketika dikandang, kendaraan memuat hewan yang ditangkap dan gaji bagi petugas yang melakukan penangkapan dan penjagaan terhadap hewan yang ditangkap sehingga menghambat pelaksanaan dari peraturan daerah itu sendiri.Kata Kunci: Kewenangan, Penertiban Hewan Ternak
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PETANI JAMBU METE DESA MATARAPE KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI Ardin, Ardin; Taena, La
Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO
Publisher : Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/jpps.v5i1.14086

Abstract

ABSTRACT: The objectives of this study are: 1) To describe the social life of the cashew farmer community in Matarape Village, Menui Islands District, Morowali Regency; 2) To describe the economic life of the cashew farming community in Matarape Village, Menui Islands District, Morowali Regency. The type of research used in this research is descriptive qualitative research with the following stages: 1) Data collection techniques, namely observation, interviews and documentation; 2) Data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. 3) Data validity consists of increasing persistence, triangulation and member checks. The results of this study indicate that: 1) The social life of the cashew farming community in Matarape Village, Menui Islands District, Morowali Regency can be seen in terms of: a) Education, the cashew farming community in Matarape Village is more dominated by an average level of education completing junior and elementary school. ; b) Health, diseases that often suffer are back pain, high blood pressure, fever, headaches and toothaches; c) Housing, which consists of: home ownership status, house foundation, house floor, house wall, house roof, house plapon, and house roof frame; d) Security, the cashew farmer community in the Matarape Village, MenuiIslands District is safe in the agricultural sector; 2) The economic life of the cashew farming community in Matarape Village, Menui Islands District, Morowali Regency can be seen in terms of: a) Capital, the cashew farming community already has capital, namely land and tools to cleantheir gardens; b) Expenditures, each cashew farming community is different depending on land area and ability to cultivate gardens; c) Workforce, only a small proportion of cashew farmers use labor because they have large gardens and need 3-7 workers; d) Crop yields every year, cashewfarmers get there is a significant difference between harvests in 2018 and 2019; e) Cashew farmer income, there is a significant difference where in 2018 the income is above an average of IDR 10,000,000 to IDR 67,150,000 with a purchase price of IDR 17,000 per Kg while in 2019 the income has greatly decreased to IDR < 5,000,000 and the highest income is IDR 38,402,000 with a cheap purchase price of IDR 14,000 per kg.Â