Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Mimbar Hukum The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Law Research Review Quarterly
DAHLAN, TRI ANDARI
Universitas Negeri Semarang
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Belajar Berhukum Melalui Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini KAMAL, UBAIDILLAH; DAHLAN, TRI ANDARI
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35580

Abstract

Hukum diwujudkan dan digunakan oleh masyarakat dengan anggota masyarakat di dalamnya untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Kajian anthropologi, hukum mengandung tiga hal besar/pokok, yaitu: (1) Tata Laku; (2) Tata Sosial; dan (3) Nilai. Dari kajian basis sosial hukum, hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai dan kebutuhan dalam berinteraksi masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor sukses tidaknya penegakan hukum di Indonesia. Kesadaran Hukum yang sejati harus dibangun dari kesadaran mengapa orang/manusia perlu “berhukum” di dalam kehidupannya. Sehingga dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan mengapa dan pentingnya berhukum dalam masyarakat akan melahirkan ketaatan yang lebih nyata. Pengetahuan, keterampiran dan kesadaran berhukum tersebut sangat perlu di kenalkan, dilatihkan sejak kecil/dini. Mengajak anak-anak untuk membangun nilai sebagai komitmen bersama dalam hidup berkelompok atau bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama dengan konsekuensi-konsekuensi bila taat atau melanggar atau memenuhi dan atau tidak memenuhi aturan tersebut bisa dibangun di dekai dengan menggunakan jiwa dan dunia “bermain” anak-anak melalui permainan anak atau permainan tradisional. Metode yang digunakan adalah Learning by playing, dilaksanakan di Roudlotul Athfal (RA) dan Kelompok Bermain (KB) “AL-WARDAH” Yayasan Al WARDAH Muslimat NU ANCAB Kalinyamatan Jepara”. Simpulan yang diambil adalah ; (1)Bahwa anak sebagai anggota masyarakat sejak dini harus dikenalkan dengan hidup bersama, membuat kesepakatan bersama, menghormati kesepakatan tersebut dan mentaatinya untuk kepentingan bersama dan menerima konsekuensinya termasuk bila melakukan pelanggaran atas kesepakatan tersebut; (2) Belajar berhukum melalui permainan tradisional sangat tepat digunakan untuk mengenalkan anak akan hidup bersama, berhukum dan konsekuensinya; (3)Belajar berhukum melalui permainan tradisional dapat mencapai banyak tujuan termasuk melestarikan budaya bangsa yang luhur yang sesungguhnya sudah mengajarkan generasi bangsa sejak dini mengenai hidup bersama, berhukum dan kesadaran untuk mentaatinya demi tujuan bersama, sekaligus melatih motorik. Kata kunci: Belajar Berhukum, permainan tradisional, Anak Usia Dini
Belajar Berhukum Melalui Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini KAMAL, UBAIDILLAH; DAHLAN, TRI ANDARI
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35580

Abstract

Hukum diwujudkan dan digunakan oleh masyarakat dengan anggota masyarakat di dalamnya untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Kajian anthropologi, hukum mengandung tiga hal besar/pokok, yaitu: (1) Tata Laku; (2) Tata Sosial; dan (3) Nilai. Dari kajian basis sosial hukum, hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai dan kebutuhan dalam berinteraksi masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor sukses tidaknya penegakan hukum di Indonesia. Kesadaran Hukum yang sejati harus dibangun dari kesadaran mengapa orang/manusia perlu “berhukum” di dalam kehidupannya. Sehingga dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan mengapa dan pentingnya berhukum dalam masyarakat akan melahirkan ketaatan yang lebih nyata. Pengetahuan, keterampiran dan kesadaran berhukum tersebut sangat perlu di kenalkan, dilatihkan sejak kecil/dini. Mengajak anak-anak untuk membangun nilai sebagai komitmen bersama dalam hidup berkelompok atau bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama dengan konsekuensi-konsekuensi bila taat atau melanggar atau memenuhi dan atau tidak memenuhi aturan tersebut bisa dibangun di dekai dengan menggunakan jiwa dan dunia “bermain” anak-anak melalui permainan anak atau permainan tradisional. Metode yang digunakan adalah Learning by playing, dilaksanakan di Roudlotul Athfal (RA) dan Kelompok Bermain (KB) “AL-WARDAH” Yayasan Al WARDAH Muslimat NU ANCAB Kalinyamatan Jepara”. Simpulan yang diambil adalah ; (1)Bahwa anak sebagai anggota masyarakat sejak dini harus dikenalkan dengan hidup bersama, membuat kesepakatan bersama, menghormati kesepakatan tersebut dan mentaatinya untuk kepentingan bersama dan menerima konsekuensinya termasuk bila melakukan pelanggaran atas kesepakatan tersebut; (2) Belajar berhukum melalui permainan tradisional sangat tepat digunakan untuk mengenalkan anak akan hidup bersama, berhukum dan konsekuensinya; (3)Belajar berhukum melalui permainan tradisional dapat mencapai banyak tujuan termasuk melestarikan budaya bangsa yang luhur yang sesungguhnya sudah mengajarkan generasi bangsa sejak dini mengenai hidup bersama, berhukum dan kesadaran untuk mentaatinya demi tujuan bersama, sekaligus melatih motorik. Kata kunci: Belajar Berhukum, permainan tradisional, Anak Usia Dini
SERTIFIKAT GANDA DAN URGENSI PEMUTAKHIRAN PETA DASAR PENDAFTARAN TANAH Syukron Salam; Tri Andari Dahlan
Mimbar Hukum Vol 33 No 1 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.46 KB) | DOI: 10.22146/mh.v33i1.1940

Abstract

Abstract This article attempts to uncover the high rate of land disputes in court. The research was conducted by examining court decisions on certificates that overlapped with one another. From court decisions, this research examines the process of overlapped certificates in Semarang City. Regarding the research approach, multiple case study approaches and cross-case analyses were used. The research showed that there were technical problems related to the absence of a comprehensive land registration mapping. The process of modifying regulations on land registrations was not followed by updating the land registration map data. Additionally, the migration process on the former land registration with an analogue mapping system raised problems during migrating or updating the data, specifically on the land registration map data using digital systems. Consequently, the objective of achieving a faster systematic and comprehensive land registration was not achieved and potentially raised legal disputes due to not being preceded by data updates and improvements on the migration mapping process. Intisari Artikel ini mencoba untuk mengetahui fenomena tingginya perkara berobjek tanah yang disengketakan di pengadilan. Penelusuran dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap sengketa sertifikat ganda yang telah diputus oleh pengadilan. Berangkat dari putusan pengadilan, penelitian ini menelusuri proses terjadinya sertifikat ganda di Kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan multiple case study dengan menggunakan cross-case analyses. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan teknis berkaitan dengan belum terselenggaranya peta pendaftaran tanah yang komprehensif. Proses perubahan peraturan tentang pendaftaran tanah belum dibarengi dengan pemutakhiran data peta pendaftaran tanah. Proses migrasi pendaftaran tanah lama dengan sistem pemetaan analog mengalami kendala ketika dilakukan migrasi atau pemutakhiran data peta pendaftaran tanah dengan sistem digital. Dengan kondisi ini, program percepatan pendaftaran tanah sistematis dan lengkap tanpa didahului dengan pemutakhiran data dan penyempurnaan proses migrasi pemetaan berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Review of Child Consumer Protection in the Practice of Online Gambling Games Through the Gacha System Fibrianti, Nurul; Dahlan, Tri Andari; Anitasari, Rahayu Fery; Paramita, Niken Diah; Putra, Tegar Islami
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 6 No. 3 (2024): September
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v6i3.13198

Abstract

The online game industry is increasingly widespread and diverse in its practices to attract users, one of which is the use of the gacha system. This article discusses the gacha system in online games and its potential impact on children. Gacha, which involves paying for random in-game items, is often compared to gambling due to its elements of chance and the potential for profit. The system triggers dopamine release, making players feel pleasure, but children are particularly vulnerable to its mechanics. The article highlights the lack of juridical protection in Indonesia against online games that use gacha systems. While the Child Protection Law prohibits the economic exploitation of children, there are no specific regulations addressing gacha systems in online games. The authors identify the potential economic exploitation of children through gacha as a significant problem. They suggest two solutions: promoting traditional games with character-building content for children, and providing education on character development when introducing these games. From a legal perspective, the article calls for concrete protection measures for children playing online games with gacha systems. The research uses a normative juridical approach, employing library research based on literature.
Optimalization of the Use of Intellectual Property Rights Through Acceleration of P5KWU Modules Base on Local Requirements for Students of Seve-City Semarang Santoso, Jarot Tri Bowo; Miftahunnajah, Nimas Aulia Pambajeng; Margunani; Dahlan, Tri Andari; Devitrisia, Naim
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32815/jpm.v6i1.2310

Abstract

Purpose: This program aims to help teachers overcome challenges in developing modules that align with student characteristics and the local environment while improving their understanding of Intellectual Property Rights (IPR). It also seeks to integrate local wisdom into learning and strengthen UNNES' role in entrepreneurship education in Semarang. Method: The program utilizes workshops, technical guidance, and periodic mentoring to equip teachers with the necessary skills for module development and IPR knowledge. Practical Applications: By incorporating local wisdom, the program has made educational modules more relevant and engaging for students, enhancing their learning experience and better reflecting the regional context Conclusion: The program successfully addressed teachers' difficulties in module creation, improved their IPR understanding, and strengthened UNNES' leadership in entrepreneurship education, making a significant impact on the educational landscape in Semarang.
LEGAL RISKS IN NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) TRANSACTIONS Rian Samya Weka Pratama; Tri Andari Dahlan
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 3 (2026): Articles in Press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v12i3.44544

Abstract

The advancement of blockchain technology has introduced Non-Fungible Tokens (NFTs) as digital assets representing ownership of creative works. However, the burgeoning NFT market precipitates significant legal risks, primarily arising from the dichotomy between the ownership of the digital token and the copyright of the underlying work. This research aims to examine the juridical risks inherent in NFT transactions, given the regulatory lacuna within the Indonesian legal system. Although Law No. 28 of 2014 concerning Copyright provides a normative framework, its application within the NFT ecosystem confronts challenges regarding legal certainty and platform accountability. The findings underscore the exigency of statutory harmonization and a more comprehensive legal protection mechanism, including defined liabilities for Electronic System Providers (ESPs), to mitigate risks and ensure equitable legal protection within Indonesia’s digital economy.
JUSTICE AND LEGAL RECOGNITION OF INTERFAITH HEIRS IN INDONESIA INHERITANCE LAW Tri Andari Dahlan; Ubaidillah Kamal; Yustina Dhian Novita; Risky Agung Firnanda; Aldina Ulya
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol. 5 No. 1 (2026): Interfaith Dialogue and the Rule of Law
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v5i1.34347

Abstract

The pluralistic inheritance law system in Indonesia, which consists of Islamic inheritance law, Western civil inheritance law, and customary inheritance law, creates significant legal complexity, particularly in inheritance disputes involving differences of religion between the deceased and the heirs. Normatively, Islamic inheritance law does not recognize interfaith inheritance, while Western civil law adopts a principle of religious neutrality, and customary law varies according to each community’s kinship system. These differences result in unequal legal protection for interfaith heirs and raise serious issues regarding legal certainty and substantive justice. This research aims to analyze the legal position of interfaith heirs within Indonesia’s inheritance law system and to examine how the concept of justice is realized in judicial practice, particularly through the application of the concept of wasiat wajibah (mandatory bequest). This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and jurisprudential approaches. The findings demonstrate that Western civil inheritance law consistently recognizes inheritance rights without considering religious differences. In contrast, Islamic inheritance law normatively prohibits interfaith inheritance; however, judicial practice has developed the application of wasiat wajibah as a legal compromise to protect the economic interests of non-Muslim heirs of Muslim descendants. Nevertheless, the application of wasiat wajibah remains inconsistent and highly dependent on judicial discretion, resulting in legal uncertainty and unequal treatment in similar cases. This research concludes that the current pluralistic inheritance framework has not yet fully guaranteed legal certainty and substantive justice for interfaith heirs. Therefore, it recommends the harmonization and reformulation of national inheritance law to establish clearer and more uniform normative guidelines. Such reform is necessary to ensure the realization of legal certainty, social utility, and substantive justice while remaining aligned with religious values and the multicultural character of Indonesian society.
Co-Authors Aldina Ulya Anitasari, Rahayu Fery Devitrisia, Naim Jarot Tri Bowo Santoso Margunani Miftahunnajah, Nimas Aulia Pambajeng Nurul Fibrianti Paramita, Niken Diah Putra, Tegar Islami Rian Samya Weka Pratama Risky Agung Firnanda Syukron Salam, Syukron Ubaidillah Kamal Yustina Dhian Novita