Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.282
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review IBLAM Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Equalegum International Law Journal
Effendi, Prihatin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG BELUM BERUSIA 17 TAHUN Effendi, Prihatin; Syaputri, Ni’mathus
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1196

Abstract

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan  terhadap pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang belum berusia 17 tahun sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui perlindungan hukum pidana bagi anak yang belum berusia 17 tahun sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintahan No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas. Pengaturan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban diatur dalam Pasal 310 ayat  (4) yakni paling lama pidana penjala selama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- dan Pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kata Kunci : Kecelakaan, Lalu Lintas, Anak di bawah umur 17 Tahun
ANGKUTAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN: Angkutan Umum, Kendaraan, Sepeda Motor. Effendi, Prihatin; Widiabriade, Yonifan Theo
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v10i1.1435

Abstract

Penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum tengah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, karena dinilai sangat diminati oleh masyarakat, akan tetapi juga dianggap bermasalah karena tidak ada regulasi yang jelas dan tegas terkait penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum. Maka dari kondisi permasalahan diatas, Penulis ingin mengetahui keabsahan secara hukum terkait penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem hukum mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan perlunya membentuk sebuah aturan ataupun kebijakan terkait penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum.
PERLINDUNGAN HUKUM MERK PAKAIAN TERDAFTAR DARI PENGGUNAAN MERK YANG HAMPIR SAMA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK: Merk Pakaian, Perlindungan Merk, Batasan Pembeda Merk Effendi, Prihatin; Susanti, Anik
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1611

Abstract

Kesimpulan yang diperoleh batasan pembeda terhadap merk sejenis dapat dilihat pada persamaanpokoknya terhadap merk yang dimiliki; atau persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa. Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merk dikaitkan dengan prinsip itikad baik pada awalnya harus memperhatikan prinsip itikad baik itu terpenuhi yakni oleh pihak pemeriksa. Bentuk perlindungan berupa sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak merk, sanksi yang diberikan yaitu sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merk, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Pemerintah berkewajiban melalui Menteri memprakarsai penghapusan merk yang telah terdaftar sebelumnya itu sesuai Pasal 72. Terakhir pertanggungjawaban pemerintah dapat dimintakan melalui jalur Pengadilan Niaga sesuai Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
BAGIAN HAK WARIS JANDA TANPA ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMINYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gs) Effendi, Prihatin; Yatim, Nur
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1713

Abstract

Pasal 179 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya menjelaskan mengenai bagian waris janda dan duda secara umum tanpa menjelaskan tentang sisa (kelebihan) harta atau radd. Masalah sisa (kelebihan) harta atau radd dalam pembagian harta warisan ini akan menimbulkan suatu perselisihan dalam hal ahli waris, jika tidak diatur secara jelas mengenai siapa-siapa ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan. Pertama adalah bagaimana kedudukan janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut Hukum Islam. kedua adalah berapakah bagian warisan untuk janda tanpa keturunan menurut Hukum Waris Islam. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin- doktrin hukum. Kesimpulannya bahwa bagian waris janda tanpa keturunan adalah 1/4 bagian dari warisan. Menurut fikih Islam, 1/4 bagian itu diambil dari semua harta yang ditinggalkan karena dalam fikih Islam tidak mengenal harta bersama sedangkan menurut KHI, 1/4 bagian itu diambil setelah dipotong dari harta bersama oleh istri/janda bila ada harta bersama. Saran yang dapat diberikan bahwa seorang janda yang tidak memiliki keturunan tidak dapat menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh suami, karena masih terdapat hak dari keluarga kandung pewaris berdasarkan hukum waris Islam (faraidh dan Kompilasi Hukum Islam).
AUTHORITY OF NURSES TO INSTALL INFUSATIONS DURING THE PANDEMIC OUTSIDE OF HEALTH CARE FACILITIES Effendi, Prihatin; Nasichim , Mohammad
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.349

Abstract

During the COVID-19 pandemic emergency, one of the medical measures that nurses can use in certain limited conditions is installing infusion outside of healthcare institutions. The author's study methodology, which employs three approaches—legislation (statement approach), comparative approach (comparative approach), and conceptual approach (conceptual approach)—uses a normative legal research type to address these issues. Furthermore, primary, secondary, and tertiary legal documents are the sources of the legal materials used. The study's findings clarify the role and authority of nurses for infusions outside of healthcare facilities during the pandemic. Specifically, a nurse who is ill or in a state of restricted mobility during the COVID-19 emergency period is authorised to administer first aid in the form of medical action, such as infusions, in accordance with the law and her expertise in assessing the patient's condition. Although the nurse is personally accountable for the infusion because it is an autonomous duty, meaning that the nurse in question will take full responsibility if a mistake is made.
PEMAKSAAN KONSEP TRIAS POLITICA PADA KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Mashudi, Mashudi; Effendi, Prihatin; Basid, Abdul; Fadli, Abu Rizal
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.761

Abstract

This article analyzes the coercion of trias politica on the KPK's position in the Indonesian constitutional system in Act Number 19-year 2019 concerning KPK, which the author limits to three issues: first, the background of KPK institution in Indonesia, secondly the position of KPK in Indonesia's constitutional system after the revision of the KPK’s Act, and third analysis the KPK's position. This research is normative legal research with statutory approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The results show that the background to the existence of the KPK in Indonesia is due to the inability of conventional institutions to resolve corruption, namely the Police and the Attorney General's Office which incidentally are part of the executive. The position of KPK in the state administration system in Indonesia after the revision of the KPK’s Act has been transformed into part of the trias politica concept, namely the executive branch. And the transition of the KPK's position in the state administration system in Indonesia to being part of the Executive clearly imposes the concept of trias politica which is outdated. KPK should remain an independent institution that can be aligned with the trias politica, as many other countries have done.
Pendekatan Komunitas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pemuda di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme - Gresik Vitria, Yati; Effendi, Prihatin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.649

Abstract

Penyalahgunaan zat terlarang di kalangan anak muda adalah isu serius yang bisa berakibat buruk bagi kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi. Melalui analisis situasi, terungkap bahwa angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja cukup tinggi, dengan kesadaran yang minim mengenai bahaya dari substansi terlarang ini. Sasaran program pengabdian masyarakat ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan berbasis komunitas, yang melibatkan partisipasi aktif dari remaja, keluarga, serta tokoh masyarakat. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, kesadaran dan pemahaman remaja tentang risiko narkotika akan meningkat, di samping memperkuat pengawasan serta dukungan dari lingkungan sosial. Metode yang dipakai mencakup penyuluhan, diskusi kelompok, pelatihan bagi kader anti-narkoba, serta pembentukan kelompok dukungan sebaya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan remaja terkait bahaya narkotika, serta munculnya inisiatif dari komunitas untuk melaksanakan tindakan pencegahan secara berkelanjutan. Kesadaran di lingkungan pun meningkat berkat keterlibatan berbagai pihak yang turut berkontribusi menjaga agar lingkungan anak muda bebas dari narkotika. Pendekatan berbasis komunitas terbukti menjadi strategi yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi para remaja.
Sosialisasi Dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo, Gresik Puspitasari, Dara; Effendi, Prihatin; Basid, Abdul
PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): PRAXIS Desember
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/praxis.v2i2.787

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Berdasrkan observasi di lapangan, hingga saat ini masih banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jika tidak diatasi sejak awal, hal ini dapat berpotensi memengaruhi kelancaran implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekosongan hukum. Tujuan dari Pelatihan ini di antara lain: (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya Pembentukan Peraturan desa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa; (2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa; dan (3) Memberikan pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsipprinsip Ilmu Perundang-undangan. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ini memakai metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema “Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa’’ selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) peserta pelatihan dapat mampu memahami dan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa; dan (2) dan adanya persamaan persepsi serta peningkatan Kerjasama yang bersinergi antara perangkat Desa dengan BPD dalam menyusun peraturan desa.
Pengaturan Hukum e-Court bagi Pengguna Non-Advokat: Mekanisme, Tantangan, dan Solusi (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun2022) Romadlon, Aunur; Effendi, Prihatin; Wachidiyah Ningsih, Dwi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1992

Abstract

Persidangan elektronik (e-Court) sebagai inovasi digital Mahkamah Agung bertujuan meningkatkan efisiensi akses keadilan, namun menimbulkan tantangan bagi Pengguna Non-Advokat yang tidak didampingi pengacara. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji rumusan masalah utama: Sejauh mana korelasi definisi normatif Pengguna Non-Advokat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 7 Tahun 2022 dengan mekanisme verifikasi dan partisipasi e-Court, serta gap normatifnya dengan UU No. 48/2009, dalam menjamin equality before the law bagi non-advokat. Rumusan masalah: (1) Bagaimana definisi normatif Pengguna Non-Advokat (Pasal 1 angka 6 PERMA 1/2019) berkorelasi dengan verifikasi identitas digital dan partisipasi virtual (Pasal 4 ayat 2 & Pasal 17 PERMA 7/2022) untuk menjamin equality before the law? (2) Bagaimana gap normatif PERMA 1/2019 jo. 7/2022 dengan UU No. 48/2009 yang menghambat Pengguna Non-Advokat, serta solusi rekonstruksi normatifnya? Analisis menunjukkan definisi tersebut memadai secara formal, tetapi memerlukan harmonisasi dengan asas due process untuk menghindari diskriminasi akses. Gap utama meliputi ketidakjelasan lex clara tentang tanda tangan elektronik dan bantuan teknis, yang melanggar asas lex certa terhadap UU No. 48/2009 Pasal 4-5. Solusi rekonstruksi normatif diusulkan melalui amandemen PERMA: penambahan pasal helpdesk digital wajib, integrasi verifikasi INA Pass, dan sosialisasi literasi hukum digital untuk keadilan inklusif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OLAHRAGAWAN (KAJIAN PASAL 1365 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN) Dwisari, Amelia; Noer, Zakiah; Effendi, Prihatin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2000

Abstract

This study analyzes the urgency of legal protection for athletes in Indonesia who frequently encounter risks of permanent injury, identity discrepancies, and economic exploitation without adequate compensation. Employing a normative legal research method with statutory and case approaches, this study examines the qualification of Tort (Perbuatan Melawan Hukum) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and its synchronization with Law Number 11 of 2022 concerning Sports. The results indicate that fulfilling the elements of a tort in a sporting context requires the integration of federations' reasonable care standards with the subjective rights of athletes. The synchronization of repressive-administrative and restorative-civil laws allows federative sanctions to be positioned as prima facie evidence to accelerate compensation claims while mitigating doctrinal hurdles such as volenti non fit injuria. The research recommends the formulation of derivative regulations regarding sport-specific safety standards, the utilization of the reversal of the burden of proof mechanism (omkering van het bewijslast), and the initiation of a National Sports Guarantee Fund to realize holistic and sustainable restitution for athletes' rights, in alignment with the vision of the Great Design of National Sports (DBON).
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdul Basid Anik Susanti Aprilia, Hesti As'at, As'at Dwisari, Amelia Fadli, Abu Rizal Mashudi Mashudi Nasichim , Mohammad Ningsih, Dwi Wachidiyah Noer, Zakiah Puspitasari, Dara Ratnasari, Devi Romadlon, Aunur Syaputri, Ni’mathus Vitria, Yati Wachidiyah Ningsih, Dwi White, Mathew A. Widiabriade, Yonifan Theo Yatim, Nur