Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA PADA MASYARAKAT KEBONAGUNG KECAMATAN PLOSO JOMBANG Arkisman, Arkisman; Ningsih, Dwi Wachidiyah; Nasichin, Moh
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/jpml.v1i2.5001

Abstract

The abuse of narcotics and illegal drugs among the younger generation is currently increasing, and deviant behavior among the younger generation can threaten the survival of this nation in the future. Narcotics Law No. 35 of 2009 regulates investigation, prosecution and preliminary examination in narcotics criminal court sessions, more precisely in §§ 73-103. In each line of drug cases, the investigation process is the most important process in eradicating drug dependence. Article 35 of Law Number 2009 concerning Narcotics also contains Article 54 which regulates rehabilitation. Article 54, which reads: "Drug addicts and victims of drug dependence must attend medical rehabilitation and social rehabilitation. Medical rehabilitation of addicts can be carried out in hospitals designated by the Minister of Health, namely hospitals organized by the state or city government. Through medical rehabilitation in addition to ongoing treatment or treatment, the city government can carry out the process of healing drug addicts by religious and traditional means.
Pembinaan Guna Menumbuhkan Motivasi Dan Kemandirian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, Jawa Timur Ningsih, Dwi Wachidiyah; Nasichin, Moh.; Arkisman, Arkisman
Pengmasku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/pengmasku.v2i2.297

Abstract

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Diharapkan dengan adanya pembinaan akan terbentuk generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu sebagai individu untuk beradaptasi dan mengurus segala hal dengan dirinya sendiri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan bentuk pembinaan kepada penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, Jawa Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pemberian materi motivasi dan kemandirian sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri para penghuni dalam menyongsong masa depan setelah menyelesaikan masa pembinaan.
Corporate Criminal Liability in the Social Security Organizing Agency Law Ningsih, Dwi Wachidiyah; Suyanto, Suyanto
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1276

Abstract

Employees who should be protected and given social security are often not provided by the corporation, but employees still have to work without any legal protection. This research aims to find out the form of corporate criminal liability in the Social Security Organizing Agency Law and the mechanism for applying sanctions in that law. This research uses normative legal research methods by examining laws and regulations, especially UUBPJS and other library materials related to Social Security Organizing Agency Law issues. The results showed that the Social Security Administration Law No.24 of 2011 does not regulate corporate criminal liability in matters of membership obligations, but corporations can be held criminally responsible if the collection of contributions does not run following the staging that has been determined for BPJS participants
Child psychology in special children's development institution (LPKA): A legal perspective on hope and emotional balance Ningsih, Dwi Wachidiyah
Journal of Law Science Vol. 7 No. 3 (2025): July: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i3.6488

Abstract

Children exercise of people's sovereignty in a direct democracy is realized through in the environment of coaching institutions are a vulnerable group that requires special attention. Limited access to education, psycho-social services, and an environment that is less supportive of children's growth and development can have a serious impact on long-term development. The objectives of this study are 1) to identify and analyze the psychological impact experienced by children behind the correctional institution, 2) to explore strategies in finding hope and efforts to maintain children's emotional balance in the situation at LPKA. 3) examine the role of law in providing protection and fulfillment of the rights of children in LPKA.  This study uses a qualitative legal research approach with a descriptive-analytical type, which is an approach that aims to deeply understand the subjective experience of legal actors in interpreting certain legal events or processes that focus on written legal norms (law in books), and law in practice (law in action). The results of this study are 1)  Children in LPKA show high potential for psychological resilience through counseling services, educational programs, religious activities, and communication with families, 2) Strategies in finding hope and maintaining children's emotional balance at LPKA can be done through counseling services, empowering education, religious and arts activities, and family support 3) National legal instruments have guaranteed the protection and fulfillment of children's rights at LPKA with policies that emphasize an educative and rehabilitative coaching approach.
PKPU Moratorium as a Form of Proof of Default Aranggraeni, Renda; Ningsih, Dwi Wachidiyah; Arkisman, Arkisman; Nasichin, Moh
Journal of Social Science Vol. 4 No. 4 (2023): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Bankruptcy and PKPU mechanism is the best debt moratorium at this moment because the creditor may estimate the debtor's ability to pay by looking at his good faith and the peace plan's debt moratorium. The surge in commercial court lawsuits and other economic repercussions led to the bankruptcy and PKPU moratorium, which is not the proper solution. If unsure, the moratorium can be reviewed. The moratorium on bankruptcy and PKPU cases is not an effective solution because bankruptcy institutions and PKPU were born from Law Number 37 of 2004, so the idea of a moratorium must go through a legislative process to be in sync with that law, which is difficult and takes a long time. Technically, this moratorium limits commercial courts' competence, requiring legislative and judicial responsibilities to be synchronized. Implementing it will generate several issues.
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Ningsih, Dwi Wachidiyah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.490

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, di sisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sering berakibat menelantarkan anak. Anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku. Apalagi adanya perilaku yang menyimpang dari lingkungan sekitar dan tayangan televisi yang menjurus kepada tindak pidana yang sering disaksikan oleh anak tanpa ada bimbingan dari orang tua. Karena kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan tindakan atau perilaku yang merugikan dirinya sendiri ataupun masyarakat metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan masalah. dalam penelitian ini dapat disimpulkan 1. Dalam penyelesaian penyidikan, dapat tempuh dengan dua cara Yang pertama secara represif adalah suatu usaha untuk mengatasi tindak pidana anak melalui jalur hukum. Yang kedua adalah penyelesaian secara preventif adalah upaya pihak kepolisian untuk memberi wadah atau bimbingan kepada anak untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak dalam kehidupannya, hal ini juga kewajiban bagi orang dewasa, baik sebagai orang tua, sebagai guru, maupun sebagai masyarakat untuk membimbing anak menuju ke arah kedewasaan dan berperilaku yang bertanggung jawab. 2. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak di bawah umur terdapat beberapa hambatan yang dihadapi penyidik yaitu: Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang­undang pengadilan anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP(Pasal 43 No.3 Tahun 1997). Pada pasal 17 KUHAP, Persoalan yang sering muncul adalah dalam menentukan "diduga keras" atau "bukti permulaan" sebab penyidik bisa salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak.
PENGANIAYAAN SECARA PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ningsih, Dwi Wachidiyah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i1.505

Abstract

Salah satu bentuk kekerasan yang termasuk dalam kategori kejahatan yang berpengaruh besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT dapat dibedakaan atas (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual, dan (4) kekerasan finansial. Namun dari semua bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psikis adalah kekerasan yang paling banyak dialami oleh anggota keluarga.Kekerasan psikis tersebut memiliki dampak yang cukup serius. Kekerasan psikis ini memberikan dampak buruk kepada korban, pelaku sendiri maupun kepada masyarakat. dampak buruk kekerasan psikis bagi korban adalah timbulnya penderitan psikologis (rasa bersalah, kehilangan, kepercayaan, setres, depresi, trauma hingga menjadi gila dapat diderita oleh korban kekerasan). Sedangkan pada anak-anak akan memunculkan dampak yang sangat berarti bagi perilaku anak tersebut.Bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pihak yang terlibat dalam pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, pelimpahan rasa ketidakenakan terhadap pelaku. Kedua, pemberian hukum pidana objektif dan subjektif. Ketiga, pemberlakuan hukum pokok dan hukum tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku, dan (b) penetapan pelaku dalam program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu, antara lain: rumah sakit, klinik, dan biro konselor. Dan dalam UUPKDRT telah menegaskan sanksi yang tertuang pada pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), yang mana sanksi tersebut berupa denda dan juga kurungan penjara. Selain itu pada Pasal 50 ditetapkan sanksi tambahan yang bentuknya tergantung pada putusan hakim.
TINJAUAN DIVERSI SISTEM PERADILAN ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 03/Pid.Sus Anak/2014/PN/Gsk. Ningsih, Dwi Wachidiyah; Ridwan, Moh. Munif
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v6i2.544

Abstract

Penerapan unsur-unsur Pasal 80 ayat (3) Undang–Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijadikan dasar hukum atas pertanggung jawaban pembunuhan dalam putusan pengadilan Nomor : 03/Pid.Sus Anak/2014/PN.Gsk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (yuridisNormatif), dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, anak Dian Sasmita Alias Andy Alias Udin telah melakukan pembunuhan berencana yang melanggar peraturan perundang–undangan sebagai berikut, yaitu Melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang–Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peristiwa tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia. Dan Anak dian Sasmita Alias Andy Alias Udin dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Anak DOI: 10.5281/zenodo.1468376
SYARAT SAHNYA PERJANJIAN TENTANG CAKAP BERTINDAK DALAM HUKUM MENURUT PASAL 1320 AYAT (2) K.U.H.PERDATA Kumalasari, Devi; Ningsih, Dwi Wachidiyah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i2.725

Abstract

Seseorang dalam melakukan perbuatan hukumnya, maka orang tersebut terlebih dahulu harus sudah dinyatakan cakap untuk bertindak menurut hukum. Maksud cakap adalah  menurut hukum sudah dinyatakan dewasa. Sedangkan kedewasaan seseorang dipengaruhi oleh umurnya. Menurut konsep K.U.H.Perdata, orang telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sebelumnya telah melangsungkan perkawinan. Tetapi mengenai masalah batasan umur dewasa ini belum adanya keseragaman yang ditentukan oleh pemerintah sebagai pembuat produk hukum. Sehingga muncul berbagai peraturan perundang- undangan yang menentukan sendiri tentang batasan umur dewasa tersebut. Maka mereka yang berumur 18 tahun tersebut belumlah dapat dikatakan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi disini terjadi adanya ketidakseragaman mengenai batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam lapangan hukum perdata, hukum perkawinan dan hukum kenotariatan. Kata Kunci: Batasan, Usia, Dewasa.
TANGGUNG GUGAT BADAN USAHA JALAN TOL TERHADAP KESELAMATAN LALU LINTAS DAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN Ningsih, Dwi Wachidiyah; Wijayanto, Agus
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.868

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mempertahankan kelayakan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan diaturnya tentang dana pemeliharaan jalan. Dana  pemeliharaan Jalan hanya digunakan  khusus untuk kegiatan  pemeliharaan,  rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang pengelolaannya dilaksanakan  berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan,  dan kesesuaian. Dalam hal ini jika terjadi pada jalan tol, pemeliharaan adalah tanggung jawab badan usaha jalan tol. Badan usaha yang menyelenggarakan jalan tol berkewajiban untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol untuk melancarkan arus lalu lintas dan berupaya menjamin keselamatan berlalu lintas. pengguna jalan tol memiliki hak-hak yang telah dicantumkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pekerjaan Umum. Apabila tidak tercapai hak-haknya, pengguna jalan tol dapat mengajukan ganti rugi atau penyelesaian perselisihan baik itu ganti rugi secara langsung, melalui jalur litigasi maupun non litigasi kepada badan usaha yang menyelenggarakan usaha jalan tol.Kata Kunci           : Ganti Rugi; Jalan Tol; Tanggung Gugat;ABSTRACT                In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to maintain the feasibility of road conditions and to reduce the number of accidents, it regulates road maintenance funds. Road maintenance funds are only used specifically for road maintenance, rehabilitation and reconstruction activities whose management is carried out based on the principles of sustainability, accountability, transparency, balance and conformity. In this case if it occurs on a toll road, maintenance is the responsibility of the toll road business entity.Business entities that operate toll roads are obliged to meet minimum service standards in accordance with those stipulated in Minister of Public Works Regulation Number 16 / PRT / M / 2014 concerning the Minimum Service Standards for Toll Roads to facilitate traffic flow and strive to ensure traffic safety. toll road users have rights that have been included in the minimum service standard (SPM) as stipulated in the Decree of the Minister of Public Works. If rights are not achieved, toll road users can file compensation or settle disputes, either directly compensation, through litigation or non-litigation channels to business entities that operate toll road businesses.Keywords              : Toll Road; Liability; CompensationDOI :10.5281/zenodo.3470449