Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Sosialisasi Dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo, Gresik Puspitasari, Dara; Effendi, Prihatin; Basid, Abdul
PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): PRAXIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/praxis.v2i2.787

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Berdasrkan observasi di lapangan, hingga saat ini masih banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jika tidak diatasi sejak awal, hal ini dapat berpotensi memengaruhi kelancaran implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekosongan hukum. Tujuan dari Pelatihan ini di antara lain: (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya Pembentukan Peraturan desa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa; (2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa; dan (3) Memberikan pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsipprinsip Ilmu Perundang-undangan. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ini memakai metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema “Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa’’ selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) peserta pelatihan dapat mampu memahami dan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa; dan (2) dan adanya persamaan persepsi serta peningkatan Kerjasama yang bersinergi antara perangkat Desa dengan BPD dalam menyusun peraturan desa.
The Development of Project-based Learning Instrument Assisted by Lego® Mindstrom® Puspitasari, Dara; Indratno, Toni Kus
Impulse: Journal of Research and Innovation in Physics Education Vol. 1 No. 2 (2021): Impulse: Journal of Research and Innovation in Physics Education
Publisher : Pendidikan Fisika FITK UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/impulse.2021.12-05

Abstract

An alternative solution to using STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) in learning is - by offering relevant contextual learning and integration of STEM knowledge via project-based learning with an educative robot kit as the learning instruments. This research developed a project-based learning instrument assisted by Lego® Mindstorm®, implemented by teachers in a physics lesson, specifically on friction material. The research's novelty dealt with the use of Lego® Mindstorm® as the visual aid with the STEM approach. This research used Borg & Gall's Research & Development model, consisting of 10 stages. The researchers focused this R&D only on student worksheets and lesson plans. In this research, the researchers involved five experts in judging the reliability of the learning instruments: the student worksheet and lesson plan applied in the learning process. The validation result of the developed student worksheet showed that the reliability judgment of material expert was 94.6%, while the expert of media with 79.7%. Then, the lesson plan's validation result was 76% based on the material expert's judgment. Then, the validation result of the evaluation instrument indicated an excellent category. Thus, the learning instruments were reliable to be implemented in the classroom to facilitate teachers in optimizing the learning technology.
Legal Protection Againts Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Bukan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja Puspitasari, Dara; Kurniawan, Rizki; Noer, Zakiah; Mashudi; Nurhidayah, Maulida
Procedia of Social Sciences and Humanities Vol. 3 (2022): Proceedings of the 1st SENARA 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/pssh.v3i.143

Abstract

Work Accident Guarantee Program (JKK) is one form of welfare and legal protection for workers who experience work accidents. However, in fact, there are still many companies that do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program (JKK) which was initiated by the Employment Guarantee Agency or commonly called BPJS Employment. Furthermore, the authors raise the formulation of the problem, namely: (1) What are legal sanctions against employers if they do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program based on Chapter 4 of Government Regulation Number 44 of 2015. (2) How is the legal protection for workers/labourers who are not registered in the Work Accident Guarantee Program. The research is a type of legal research using normative legal research methods which is analyze through statute approach, conceptual approach, and historical approach. The result of this research shows that, Employers who do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program (JKK) will receive administrative sanctions, either in the form of fines, written warnings, or not receiving certain public services. The rights of workers who experience work accidents both from the cost of transportation, care, and treatment, as well as wages for not being able to do work are the responsibility of the employer. In addition, since starting to work, the worker concerned can also register himself in the Work Accident Guarantee Program (JKK) and charge the employer with the collection of contributions.
Evaluating the Effectiveness of Consumer Protection Laws in Indonesia: A Case Study of E-Commerce Puspitasari, Dara; Setjoatmadja, Sylvia
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.155

Abstract

This study evaluates the effectiveness of consumer protection laws in Indonesia's burgeoning e-commerce sector, focusing on the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Utilizing a normative legal research design with secondary data, the study examines the implementation of these laws and analyzes specific cases of consumer rights violations. Findings reveal significant challenges, including limited consumer awareness, inconsistent law enforcement across regions, and difficulties in regulating cross-border transactions. High-profile cases of fraud, counterfeit goods, and data breaches un-derscore the need for stronger enforcement mechanisms, enhanced consumer education, and updated legal frameworks to address the evolving digital landscape. The research concludes that while Indonesia has established a foundational legal structure for consumer protection, further improvements are necessary to ensure robust and effective safeguards in the e-commerce mar-ketplace. Recommendations include increased resources for regulatory bodies, comprehensive public awareness campaigns, and international cooperation to enhance the legal protection of consumers in the digital age. [Studi ini mengevaluasi efektivitas undang-undang perlindungan konsumen di sektor e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Memanfaatkan desain penelitian hukum normatif dengan data sekunder, penelitian ini mengkaji implementasi undang-undang tersebut dan menganalisis kasus-kasus spesifik pelanggaran hak konsumen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan tantangan-tantangan yang signifikan, termasuk terbatasnya kesadaran konsumen, penegakan hukum yang tidak konsisten di seluruh wilayah, dan kesulitan dalam mengatur transaksi lintas batas. Kasus-kasus penipuan, barang palsu, dan pelanggaran data yang terkenal menggarisbawahi perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan pendidikan konsumen, dan kerangka hukum yang diperbarui untuk mengatasi lanskap digital yang terus berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki struktur hukum dasar untuk perlindungan konsumen, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan perlindungan yang kuat dan efektif di pasar e-commerce. Rekomendasinya mencakup peningkatan sumber daya bagi badan pengatur, kampanye kesadaran masyarakat yang komprehensif, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen di era digital].
Tren Penelitian Transformasi Digital: Sebuah Analisis Bibliometrik dan Masa Depan Transformasi Digital di Indonesia Puspitasari, Dara; Rowa, Hyronimus; Sartika, Ika
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance (In Progres)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v17i1.5319

Abstract

Digital transformation has become an increasingly prominent trend in the public sector, particularly within the context of government reform. In Indonesia, while the growth of e-government initiatives reflects a strong commitment to digital development, it has also resulted in the proliferation of tens of thousands of applications across government institutions—many of which are overlapping, redundant, and fragmented. This fragmentation poses significant challenges to organizational performance and the efficiency of public service delivery. A growing public service sector in this digital era is intellectual property services, particularly trademark registration. Despite the increasing demand, trademark services receive the highest volume of negative user feedback. Key issues include a lack of transparency in the application process, prolonged processing times, and insufficient explanation for application rejections, leading to widespread user confusion and dissatisfaction. This study aims to analyze the research trends on digital transformation in the delivery of public services, with a specific focus on intellectual property services. A bibliometric analysis method is employed to map the evolution and scholarly focus on this subject. Findings suggest that Indonesia’s digital transformation remains in the digitization phase—an early stage focused on shifting from analog to digital formats. For digital development to be impactful, it must evolve toward a meaningful digital transformation, which includes three strategic goals: building an inclusive, empowering, and trusted digital ecosystem. Achieving this requires stronger synergy and collaboration among all stakeholders, including government bodies, private sectors, academia, and civil society organizations.
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AFILIATOR MARKETPLACE DI ERA EKONOMI DIGITAL UNTUK MASYARATAKT BETITING CERME GRESIK Puspitasari, Dara; Ningsih, Dwi Wachidiyah; Setjoatmadja, Sylvia
Journal of Community Empowerment Vol 4, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jce.v4i2.34506

Abstract

AbstrakSosialisasi perlindungan hukum bagi afiliator marketplace di era ekonomi digital sangat penting mengingat meningkatnya penggunaan platform digital dalam aktivitas perdagangan oleh masyarakat Betiting, Cerme Gresik. Permasalahan yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman hukum terkait hak dan kewajiban afiliator, risiko sengketa transaksi, dan perlindungan konsumen dalam dunia digital yang berpotensi merugikan pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan hukum masyarakat Betiting khususnya afiliator marketplace agar dapat beroperasi dengan aman dan sesuai regulasi yang berlaku.Metode pelaksanaan berupa penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus hukum yang relevan, sehingga peserta dapat memahami secara langsung penerapan perlindungan hukum dalam aktivitas marketplace. Mitra sasaran adalah komunitas afiliator marketplace di wilayah Betiting Cerme Gresik dengan jumlah peserta mencapai 50 orang yang aktif dalam perdagangan digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang aspek-aspek perlindungan hukum, hak dan kewajiban sebagai afiliator serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sosialisasi ini diharapkan mendorong pemberdayaan ekonomi digital lokal yang berlandaskan perlindungan hukum bagi semua pelaku usaha di masa depan. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Afiliator Marketplace; Ekonomi Digital; Sosialiasi Hukum; Masyarakat Betiting; Cerme GresikAbstractLegal protection socialization for marketplace affiliates in the digital economy era is very important considering the increasing use of digital platforms in trading activities by the Betiting community, Cerme Gresik. Problems found include low legal understanding related to the rights and obligations of affiliates, transaction dispute risks, and consumer protection in the digital world that can potentially harm business actors. This activity aims to improve the legal insight of the Betiting community, especially marketplace affiliates, so they can operate safely and in accordance with applicable regulations. The implementation method includes counseling, interactive discussions, and legal case simulations relevant to the context, allowing participants to directly understand the application of legal protection in marketplace activities. The target partners are the marketplace affiliate community in Betiting Cerme Gresik with 50 active participants in digital trade. The results show a significant increase in participants' understanding of legal protection aspects, rights and obligations as affiliates, and dispute resolution mechanisms. This socialization is expected to encourage local digital economic empowerment based on legal protection for all business actors in the future. Keywords: Legal protectin; marketplace affiliate; digital economy; legal socialization; Betiting community; Cerme Gresik
KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA ASAL SUAMI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM: Kompilasi Hukum Islam, Kewarisan, Janda, Harta Asal Suami Puspitasari, Dara; Thohir, Roma
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1614

Abstract

Masalah perkawinan tidak hanya menyangkut masalah keluarga saja, akan tetapi juga menyangkut masalah harta kekayaan keluarga yang merupakan dasar materil bagi kelangsungan hidup keluarga. Salah satu hal yang diperhatikan untuk janda jika suami meninggal yaitu kedudukan waris. Di Indonesia, waris terdapat tiga cara yaitu hukum perdata, Hukum Islam dan hukum adat. Didalam penulisan ini, mengkaji kewarisan melalui Hukum Islam. Dengan rumusan kedudukan janda sebagai ahli waris atas harta asal suami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hirarki peraturan perundangan di Indonesia.Metode yang digunakan yaitu normatif, dengan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut kewarisan Hukum Islam, Janda berhak mendapatkan harta warisan dari suami dan apabila janda tidak meninggalkan anak maka ia berhak mendapatkan 1/8 bagian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan KHI dilihat sebagai hukum tidak tertulis sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis dan KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat menjadi hukum. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk political power yang mengalirkan KHI dalam jajaran hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN PERBUATAN MALPRAKTIK DITINJAU DARI PASAL 360 KUHP Puspitasari, Dara; Munijam, In Am
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1706

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Perbuatan Malpraktik Ditinjau Dari Pasal 360 KUH Pidana, penelitian ini didasarkan pada kasus malpraktek yang terjadi di Indonesia yang di dalam Pasal 360 KUHP tidak mengenal istilah malpraktek sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal batasan dan pertanggungjawaban pidana malpraktek medis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang di gunakan adalah perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat-pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) Malpraktik jika dihubungkan juga dengan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya, dihubungkan dengan medikolegal dalam pelayanan medik serta dasar pemidanaan malpraktik dalam Pasal 360 KUHP maka batasan malpraktek terdapat pada bentuk kesalahan / kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat. Dalam hal ini penekanannya adalah dari akibat yang ditimbulkan kepada orang lain (berupa luka berat) karena kesalahan/kealpaan orang tersebut. 2) Seorang dokter dapat diminta pertanggungjawaban secara dipidana melanggar Pasal 360 KUHP apabila memenuhi beberapa unsur diantaranya unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus pidana, Akan tetapi, sebelum merujuk pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu harus dilihat kelalaian yang dilakukan oleh dokter baik mengenai resiko dalam pengobatan (risk of treatment) dan kesalahan penilaian (error of judgement).
Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari KUHPerdata Setjoatmadja, Sylvia; Puspitasari, Dara
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10855

Abstract

Jual beli saat ini dapat dilakukan bermacam-macam cara, salah satunya yaitu melalui E-Commerce atau Marketplace dengan metode bayar di tempat atau COD yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahannya. Namun dengan kemudahan tersebut, masyarakat pun juga ada yang menyalahgunakannya dengan melakukan wanprestasi seperti melakukan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Tujuan dari penelitian ini, mengetahui kesesuaian perjanjian jual beli dengan transaksi Online E-Commerce melalui Cash on Delivery (COD) antara penjual dan pembeli dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang kata sepakat. Kemudian mengetahui akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat Cash on Delivery (COD) melalui E-Commerce dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perjanjian jual beli dengan transaksi Online melalui Cash On Delivery (COD) antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang kata sepakat yang dapat dilihat dari adanya penawaran di awal kesepakatan transaksi. Akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat antara lain yaitu pemblokiran akun pembeli, batal demi hukum, harus mengganti kerugian yang diderita penjual, dan pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian. Dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu perjanjian, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.
Tren Penelitian Transformasi Digital: Sebuah Analisis Bibliometrik dan Masa Depan Transformasi Digital di Indonesia Puspitasari, Dara; Rowa, Hyronimus; Sartika, Ika
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v17i1.5319

Abstract

Digital transformation has become an increasingly prominent trend in the public sector, particularly within the context of government reform. In Indonesia, while the growth of e-government initiatives reflects a strong commitment to digital development, it has also resulted in the proliferation of tens of thousands of applications across government institutions—many of which are overlapping, redundant, and fragmented. This fragmentation poses significant challenges to organizational performance and the efficiency of public service delivery. A growing public service sector in this digital era is intellectual property services, particularly trademark registration. Despite the increasing demand, trademark services receive the highest volume of negative user feedback. Key issues include a lack of transparency in the application process, prolonged processing times, and insufficient explanation for application rejections, leading to widespread user confusion and dissatisfaction. This study aims to analyze the research trends on digital transformation in the delivery of public services, with a specific focus on intellectual property services. A bibliometric analysis method is employed to map the evolution and scholarly focus on this subject. Findings suggest that Indonesia’s digital transformation remains in the digitization phase—an early stage focused on shifting from analog to digital formats. For digital development to be impactful, it must evolve toward a meaningful digital transformation, which includes three strategic goals: building an inclusive, empowering, and trusted digital ecosystem. Achieving this requires stronger synergy and collaboration among all stakeholders, including government bodies, private sectors, academia, and civil society organizations.