Garuda - Garba Rujukan Digital

RESPON PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS: PENGGUNAAN JALAN NASIONAL OLEH PT.CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT DI KABUPATEN TABALONG) Suparti, Heni
Jurnal PubBis Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.096 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penyalahgunaan Jalan Nasional yang dilakukan oleh PT.Conch South Kalimantan Cement. Dan mengetahui bagaimana respon publik terhadap masalah yang ditimbulkan berupa kerusakan-kerusakan jalan nasional yang terjadi akibat muatan yang tidak sesuai yang dibawa oleh angkutan semen PT.Conch South Kalimantan Cement. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah para aktor kebijakan publik. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih belum efektif, karena terdapat kendala dalam implementasi yang dilakukan antara lain yaitu adanya keterbatasan wewenang antar pelaksana, serta kurangnya fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Respon dari para aktor kebijakan publik dalam menanggapi  masalah ini adalah terus berupaya untuk melakukan penertiban terhadap angkutan semen. Serta meminta tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan terkait, dan mengkaji ulang mengenai dampak yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan semen tersebut. Kata kunci: implementasi; respon publik.

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA ASPEK PENGAWASAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA TAKULAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG Suparti, Heni
Jurnal PubBis Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Based on the Peraturan Menteri Dalam Negeri Number 110, the Village Consultative Body has the function of supervising the performance of the Village Head, the supervision as intended is carried out through planning, implementing and reporting on the administration of village governance. In carrying out the supervisory function of the Village Consultative Body on the planning, implementation and reporting of village administration, it is intended as a preventive effort so that the village government in carrying out village government does not make deviations. This study aims to determine the function of the village consultative body in the aspect of supervision to improve village heads. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used in-depth interviews, with data validity using data triangulation. The data analysis technique uses an interactive model through the stages: data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the function of the village consultative body in the aspect of supervision to improve the performance of the Village Head in Takulat Village, Kelua District, Tabalong Regency had been implemented "quite well".

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Arbayah, Siti; Suparti, Heni
Jurnal PubBis Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Regional development planning is the implementation of community participatory development planning based on Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (SPPN). Two approaches to development planning in the SPPN are top-down and bottom-up participatory development planning. Regional development planning by involving bottom-up communities is carried out with the musrenbang mechanism starting from the village, sub-district, district and provincial levels. At the village level, this deliberation is called the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes). Musrenbangdes provides broad opportunities for village communities to participate in development planning and discuss problems faced and alternative solutions at the village level. This study aims to determine the power or degree of community participation in the implementation of the Maburai Village Development Planning Meeting, Murung Pudak District, Tabalong Regency. The method used by the researcher is descriptive quantitative, with the sampling technique that will be used in this study is non-random sampling (non-probability sampling), namely purposive sampling. The results showed that the level of community participation in the development planning deliberations in Maburai Village reached the sixth rung of the ladder, namely the Partnership ladder, or up to the degree of Community Power (citizen power). At the rung of the Partnership ladder, the community can negotiate with the policy makers, namely the village government. At this level, the community is not only given the space to have a voice, but also the power to make decisions.

Public Private Partnership Dalam Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Studi Pembentukan Kelembagaan Komunitas Menuju Kemandirian) Riyandi Firdaus, Muhammad; Noor , Muhammad; Suparti, Heni
Jurnal PubBis Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v9i2.1296

The presence of PT. Adaro Indonesia, a private sector entity operating in the coal mining sector in Tabalong Regency, has an impact on the environment as a whole, including the community. The company's activities have thus encouraged the emergence of the concept of social responsibility to empower the community in Harus Village. The lack of proper policy synchronization between the government and businesses, coupled with low company commitment and limited community communication and participation, often hinders the effectiveness of CSR program implementation. Therefore, establishing sound cooperation and partnership models is crucial. This study employs a qualitative approach with a case study method. The research was conducted in Harus Village, Tabalong Regency, South Kalimantan Province, which is a beneficiary of PT. Adaro Indonesia's CSR program. The findings indicate that the public-private partnership in the CSR program is functioning well. This is evidenced by the accountability, transparency, and sustainability built upon the commitment, cooperation, and synergy of various stakeholders in implementing the CSR program, resulting in a sustainable impact for the community. This research recommends that increased involvement of the private sector in institutional and community development can reduce the dominance of government roles, thereby ensuring that policy processes through CSR programs originate from public participation (top-down policy).

THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN IMPROVING THE WORK DISCIPLINE OF VILLAGE APPARATUS IN MUARA SINGAN VILLAGE, GUNUNG BINTANG AWAI SUB-DISTRICT, SOUTH BARITO REGENCY Maulana, Radinal; Suparti, Heni
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1288

Pemerintah desa merupakan salah satu penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat desa yang mana kepentingan masyrakat khususnya diwilayah desa, sehingga pemerintah desalah yang sangat penting berperan secara langsung bertatap muka dengan masyrakat, tujuan pemerintah desa itu terdiri 2 yakni,membina masyarakat, membangun desa, dan melindungi seluruh masyarakat desa tersebut. Kepala desa juga mempunyai peran yang sangat penting dalam desa maupun dalam pemerintahan desa, Kepala Desa juga sebagai seorang motivator yang mampu berkomonikasi dan memotivasi semua elmen masyarakat baik pemuda, tokoh masyarakat, dan semua tokoh masyarakat guna mengarahkan semua potensi dalam membangun sebuah desa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui betapa berperannya kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam uapaya meningkatkan disiplin kerja aparat desa di Kantor Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Bartito Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptip kualitatif. Ada pun yang menjadi informan dalalm penelitian ini sebanyak 5 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sebjek penelitian) dan data skunder (data yang diperoleh secara tidak langsung berupa teori, jurnal, artikel atau internet).Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini adalah kondensasi data (data condensation), penyajian data, penarikan kesimpulan (counclusion drawing). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur desa muara singan kecamatan gunung bintang awai kabupaten barito selatan dikategorikan berperan. Kata Kunci : Peran, Disiplin Kerja, Aparatur Desa

EVALUATION OF THE COMMUNITY-BASED WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAM (PAMSIMAS) IN JANGKUNG URBAN VILLAGE, TANJUNG DISTRICT, TABALONG REGENCY Pinadi; Suparti, Heni
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1376

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dari perencanaan hingga pemeliharaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi Program PAMSIMAS di Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari 8 orang informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi program PAMSIMAS secara umum telah berjalan cukup baik karena berhasil menyediakan akses air bersih untuk kebutuhan harian masyarakat. Namun, program ini masih menghadapi kendala signifikan, yaitu kualitas air yang belum layak konsumsi, manajemen teknis dan keuangan yang belum sepenuhnya transparan, serta partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan yang masih rendah, sehingga mempengaruhi keberlanjutan program. Kata kunci : Evaluasi Program, PAMSIMAS , Air Bersih, Partisipasi Masyarakat

IMPLEMENTATION OF MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NUMBER 7 OF 2019 ON ONLINE POPULATION ADMINISTRATION SERVICES AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRY OFFICE OF TABALONG REGENCY Damayanti , Dina; Suparti, Heni
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1377

Pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik. Terkait hal itu pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud kewajiban dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan, sama halnya dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait pelayanan guna memenuhi hak dasar masyarakat yang dijamin konstitusi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan secara daring di Disdukcapil Kabupaten Tabalong. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Informan dalan penelitian ini sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan pada penelitian ini yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu, Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan secara daring dapat di akses masyarakat dengan lebih mudah dan cepat serta pengolahan data menjadi efisien, mempercepat akses layanan bagi masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019, Pelayanan Administrasi, Daring, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

VILLAGE GOVERNMENT CAPABILITY IN COLLABORATIVE GOVERNANCE Budi Setiawati; Suparti, Heni
Jurnal PubBis Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v8i1.948

Dalam penerapan suatu program, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki pemerintahan desa. Hal-hal seperti keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat terjalin prinsip kolaboratif dalam mencapai tujuan program. Untuk mewujudkan program desa peningkatan kualitas keluarga diperlukan sebuah kolaborasi antar aktor baik itu bagi masyarakat, private sector, dan pemerintah daerah maupun pemerintah desa sebagai aktor sentral dalam program peningkatan kualitas keluarga. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kapabilitas pemerintahan desa dalam collaborative governance untuk mewujudkan program desa pelaksana peningkatakan kualitas keluarga di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer yaitu hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber yang berjumlah 5 orang. Sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumen profil desa dan RPJM desa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, teknik tersebut digunakan untuk menggali lebih banyak informasi yang akan digunakan untuk hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas pemerintahan desa dalam collaborative governance untuk mewujudkan program desa pelaksana peningkatan kualitas keluarga dikategorikan “cukup baik”. Namun kemampuan pemerintah desa dalam berkolaborasi dengan private sector masih dalam tahapan peninjauan, belum ada perjanjian atau kesepakatan yang terjalin. Kolaborasi yang dilakukan hanya sebatas dengan pemerintah daerah hingga provinsi. Implikasi penelitian ini adalah kapabilitas pemerintahan desa dalam collaborative governance yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Nalui membuktikan bahwa untuk mencapai tujuan sebuah program yang berprinsip kolaborasi maka diperlukan kapabilitas pemerintahan yang kuat untuk dapat menjalin kerjasama antar aktor, baik itu masyarakat, private sector, maupun pemerintah. Kata Kunci: Kapabilitas, Pemerintahan Desa, Collaborative Governance

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search