Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Literatus Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia of Journal Business Law Humaniorum Journal Jurnal Legislasi Indonesia
Walangitan, Semuel
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI Yanto, Oksidelfa Yanto; Samiyono, Sugeng; Walangitan, Semuel; Rachmayanthy, Rachmayanthy
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i1.535

Abstract

Abstract This research is purposed to determine how corruption occurs and then what steps must be taken to eradicate corruption and also to determine the role of universities in reducing anti-corruption behavior. The research method used in writing this research is a normative legal research method by conducting studies through library research or document studies. The results showed that the ways in which corruption occurred were among others by embezzling the practice of making rules that benefited certain parties, marking up projects, reducing the volume of work both in quality and quantity. Subsequently also the way a person commits a crime of corruption can go through a process that was initially small-scale which continues until the person concerned holds a high position. The steps that must be taken in eradicating corruption are building the rule of law, creating tangible conditions in all regions, the existence of activists, creating anti-corruption education, building moral education as early as possible, providing intensive religious education. While the role of universities in reducing corrupt behavior is to make universities a driving force because higher education institutions have a very strategic position in instilling an anti-corruption mentality. Higher education has the power to fight for the values of honesty. " 
INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI TENGAH TEKANAN POLITIK Walangitan, Semuel
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

Abstract

Latar belakang: Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, independensi MK kerap mendapat tekanan politik dari eksekutif, legislatif, maupun opini publik, khususnya dalam perkara-perkara bernuansa politis. Tekanan ini menimbulkan tantangan terhadap netralitas dan legitimasi putusan MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana bentuk serta implikasi tekanan politik terhadap independensi MK dalam konteks kelembagaan dan ketatanegaraan. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan hukum, putusan MK, doktrin, literatur akademik, dan media yang dapat diverifikasi. Hasil penelitian: Tekanan politik terlihat dari proses seleksi hakim yang sarat muatan kepentingan serta ekspektasi elite terhadap putusan-putusan strategis, seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Kesimpulan: Untuk memperkuat independensi MK, diperlukan reformasi seleksi hakim berbasis merit, peningkatan transparansi proses persidangan dan argumentasi putusan, penguatan komunikasi publik yang edukatif, serta pengawasan etik oleh Komisi Yudisial dan keterlibatan aktif masyarakat sipil.
Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Kelurahan Rawa Buntu Walangitan, Semuel; Riyadi, Heru
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2024): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v5i1.38498

Abstract

Permasalahan yang dihadapi di Kelurahan Rawa Buntu terkait dengan penyalahgunaan narkoba mencakup penyebaran Narkoba yang kerap terjadi dan Penyalahgunaan narkoba telah meningkat di lingkungan masyarakat, mengakibatkan kerusakan sosial dan kesehatan yang serius. Hal demikian terjadi karena rendahnya Kesadaran masyarakat terkait bahaya narkoba dan upaya pencegahannya. Hal ini dapat di lihat dari sikap masyarakat yang seakan tidak peduli dengan ancaman bahaya tersebut. Pada sisi lain pihak Kelurahan memiliki sumber daya yang terbatas untuk mengatasi permasalahan narkoba, termasuk program pencegahan dan rehabilitasi. Permasalahan tersebut, selayaknya diupayakan solusi yang dapat diimplementasikan seperti: Melaksanakan seminar yaitu pertemuan massal yang diselenggarakan dengan teknik-teknik tertentu yang sarat informasi, termasuk diskusi ilmiah, yang bermanfaat bagi banyak pihak. Seminar rutin tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya, dengan melibatkan ahli dari kepolisian dan atau dosen hukum yang terbiasa dan berpengalaman menangani masalah narkoba. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye publik yang intensif tentang bahaya narkoba, berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, LSM, dan lembaga swadaya masyarakat juga di perlukan agar upaya pencegahan efektif. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) anti narkoba di Kelurahan Rawa Buntu mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya sejak dini, yang dapat diukur melalui survei sebelum dan sesudah PKM dilaksanakan. Terselenggaranya Kerjasama yang Kuat antara kelurahan, lembaga pemerintah, LSM, dan Kampus dalam upaya bersama mengatasi masalah narkoba diharapkan mampu menekan angka penyalah gunaan narkoba. Hasil dari kegiatan ini selayaknya dapat di pelajari dan di pahami secara berkesinambungan untuk senantiasa memelihara kesadaran masyarakat tentang peran penting mereka dalam menjaga lingkungan.
Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya Walangitan, Semuel
HUMANIORUM Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v2i1.45

Abstract

Divorce is something that no couple ever expects, but sometimes God's provisions cannot be changed by human will. In reality, to obtain legal certainty, so that the status of a marriage becomes clear, divorce must be based on a judicial decision that examines and decides on the divorce. It is interesting to know about efforts to file for divorce in the Religious Courts according to applicable law and the efforts that can be made by those who are no longer Muslim. This research is qualitative research with a normative juridical pattern which departs from a legal phenomenon that occurs in society and wants to know the answer immediately. Data collection involves the process of collecting information or/or data related to applicable norms, standards or rules. the authority of the Religious Courts which can only examine and decide cases of people who are Muslim. Those who change religion without their own will or because of encouragement and certain circumstances often still feel that they have an identity as a Muslim, so it is not uncommon for them to file a petition for divorce at the Religious Court and it is rejected because it is not within the authority of the Religious Court. The application for divorce should be filed in the general court or make efforts to restore personal identity that meets the requirements for filing with the Religious Courts.
Asas Kebebasan Berkontrak Perjanjian Sewa Menyewa Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3693 K/Pdt/2020). Walangitan, Semuel; Taqiyah, Lutfiatut
LITERATUS Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v6i1.1626

Abstract

Land is a very basic need for human life. Humans live and carry out activities on land, so it can be said that almost all human life activities, both directly and indirectly, always require land. In this case, the application of the principle of contract can also be linked to the discussion of the author's thesis, namely the principle of freedom of contract, which can be reviewed in Article 1321 of the Civil Code, as the content of this legal rule is: "that no agreement is valid if the agreement was given due to mistake, or obtained by coercion. or fraud.”. The problem or violation of the rental agreement carried out by the Defendants A. Miski Hifayat and friends with SAODA ALI as the Plaintiff basically started with the Plaintiff receiving money from Defendant I, then the Plaintiff was required to sign a receipt which only contained the nominal amount of money borrowed, Meanwhile, the description of the payment was filled in by Defendant I himself, namely "extension of contract for empty yard land". The Panel of Judges of the Supreme Court forwarded the Decision of the Surabaya High Court dated January 22 2020, Case Number 867/Pdt.G./2019/PT Surabaya. Meanwhile, in the main case, the Panel of Judges, in its decision stated: 1) Rejected the cassation petition from the cassation petitioner SAODA ALI, referred to as also SA'ODA, 2) Sentencing the Cassation Petitioner to pay case costs at the cassation level in the amount of Rp. 500,000.00 (five hundred rupiah) Decision Number 3693/K/Pdt/2020. The research method applied by the author is normative legal research or library legal research methods. In this decision, the author is of the opinion that there were irregularities or inconsistencies in the two-way relationship in question, namely the relationship between Plaintiff Saoda Ali, and Defendant A. Miski Hifayat and friends. The Supreme Court made a mistake in determining the decision by not considering the causes and effects of the land lease agreement. (Half of Gladak Pakem Market) in the relationship between Plaintiff Saoda Ali, and the evidence should be that there are acts that violate the law in Article 1321 of the Civil Code which were carried out by the Cassation Respondent in his own settlement. This evidence is one of the basic things that legal justice must be applied which should be owned and obtained by Plaintiff Saoda Ali
Co-Authors Rachmayanthy, Rachmayanthy Riyadi, Heru Samiyono, Sugeng Taqiyah, Lutfiatut Yanto, Oksidelfa Yanto