Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN DEDIKASI PKM Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat : Kreasi Mahasiswa Manajemen Jurnal Legislasi Indonesia
Samiyono, Sugeng
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Potensi Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Peningkatan Ekonomi Umat Sadiyah, Khotimatus; AN, Wiwik Hasbiyah; Haryono, Haryono; Samiyono, Sugeng; Zamzami, R.Mohd
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 3 No. 3 (2022): ABDIMAS Agustus 2022
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v3i3.p75-84.y2022

Abstract

Pengabdian masyarakat ini berjudul “Potensi Wakaf Uang Dalam perspektif Hüküm Positif Dan Peningkatan Ekonomi Umat” yang dilaksanakan di yayasan AlKamilah Sawangan Depok. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap santriwan santriwati berkaitan dengan wakaf uang dalam kajian ekonomi syariah dan hukum positif dengan harapan dengan adanya penyuluhan tersebut santriwan dan santriwati mampu memahami pengetahuan Agama dan pengetahuan wakes khususnya wakaf yang sehingga santriwan santriwati mampu menerapkan wakaf uang dalam kajian ekonmi syariah dan hukum positif bagi diri sendiri khususnya dan bagi masyarakat umumnya di yayasan Alkamilah guna meningkatkan ekonomi umat. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan penyuluhan dan pendampingan melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana dengan 3 tahapan yaitu 1) Pengumpulan data, dengan memberikan data wawancara kepada Santriwan santriwati tentang pemahaman pemberdayaan wakaf uang dalam sudut kajian agama dan hukum 2). Pelatihan pemberdayaan wakaf produktif berupa uang dalam sudut kajian agama dan hukum dengan memberikan penyuluhan kepada Santriwan santriwati di yayasan Al-kamilah. 3) Memberikan pendampingan Pelatihan tentang penghitungan wakaf produktif berupa uang dalam sudut kajian agama dan hukum. Untuk mendukung hal itu diperlukan sebuah rencana kegiatan diantaranya adalah tahap persiapan yaitu dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanan kegiatan pkm, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yayasan terkait serta ketua yayasan khususnya. Tahap penentuan lokasi, yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi. Tahap Perancangan implemnetasi melalui pelatihan penghitungan wakaf uang serta terakhir adalah pengawasan. Kegiatan ini dilakukan oleh 5 orang dosen universitas pamulang fakultas ekonomi prodi akuntansi kepada santriwan santriwati di yayasan Alkamilah Sawangan Depok. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah peserta pengabdian sangat antusias terhadap pelatihan, hal ini ditunjukan dengan banyaknya antusiasme pertanyaan tentang wakaf uang, baik penghitungan, pengolahan serta kajian hukumnya.
Pentingnya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha (Umkm) Dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia Wulandari, Evita Vibriana; Haryono, Haryono; Samiyono, Sugeng
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat : Kreasi Mahasiswa Manajemen Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat : Kreasi Mahasiswa Manajemen
Publisher : Unpam Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/kmm.v4i2.41158

Abstract

Wirausaha kegiatan atau aktifitas bisnis yang dilakukan oleh satu pihak mulai dari konsep awalnya, modal, penentuan target pasar, produk baru yang akan dihasilkan, sampai dengan strategi, dan perencanaan pemasarannya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai seseorang atau pelaku yang melakukan kegiatan usaha atau niaga secara mandiri. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah adanya UMKM. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi begara. Berdasarkan data kementrian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19% juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 trilun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta menghimpin sampai 60,4% dari total Investasi. Tujuan Pengabdian Masyarakat ini untuk memberikan pengetahuan tentang wirausaha UMKM di kalangan santriwan dan santriwati Pesantren Yayasan Al Kamilah Depok. Metode pengabdian masyarakat akan melibatkan penyusunan program pelatihan bagi para pengajar dan pembina pesantren, serta kegiatan interaktif untuk para santri. Hasil dari program ini diharapkan dapat membentuk generasi santri yang mempunyai jiwa wirausaha untuk masa depannya dan berkontribusi positif pada masyarakat dan negara. Metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah melakukan penyuluhan dengan fokus pada pentingnya memiliki Jiwa Wirausaha, khususnya para santriwan dan santriwati di Pesantren Yayasan Al Kamilah Depok dengan sasaran menumbuhkan jiwa wirausaha UMKM di Pesantren. Hasil dari pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada para santri di Pesantren Yayasan Al Kamilah Depok.
Legislation as an Effort to Oppose the Exploitation of Underage Workers in the Perspective of Human Rights Samiyono, Sugeng; Santiago, Faisal; Israhadi, Evita Isretno
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 2 No. 1 (2023): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1168.519 KB) | DOI: 10.58631/injurity.v2i1.17

Abstract

The current phenomenon is often found in children becoming laborers or workers in home industries. Some of the dominant factors causing children to become laborers were found in the field, including family, environmental influences, local potential and recruitment patterns, educational needs and future orientation, and encouragement from the children themselves. Meanwhile, the reason why employers use children as labor is caused by several things, among others, because the child comes personally to the entrepreneur, offers labor, to enter a child laborer generally through informal procedures, the workforce will be easy to manage and obedient when compared to with adult workers or for reasons of pity/pity rather than being neglected to work on the streets where the conditions are very dangerous, it is better to be recruited as workers. The philosophy of prohibiting children from working or employing children as regulated in the Manpower Law is closely related to efforts to protect children's human rights, which are also guaranteed protection in Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Provisions that prohibit the employment of children as regulated in the provisions of Article 68 of the Manpower Law are in line with the provisions of Article 52 paragraph (1) of Law No.39 of 1999 concerning Human Rights, which stipulates that every child has the right to protection by parents, family, community and country. Law Number 23 of 2002, Article 1 Paragraph 2 states that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally by human dignity and protection, receive protection from violence and discrimination.
MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI Yanto, Oksidelfa Yanto; Samiyono, Sugeng; Walangitan, Semuel; Rachmayanthy, Rachmayanthy
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i1.535

Abstract

Abstract This research is purposed to determine how corruption occurs and then what steps must be taken to eradicate corruption and also to determine the role of universities in reducing anti-corruption behavior. The research method used in writing this research is a normative legal research method by conducting studies through library research or document studies. The results showed that the ways in which corruption occurred were among others by embezzling the practice of making rules that benefited certain parties, marking up projects, reducing the volume of work both in quality and quantity. Subsequently also the way a person commits a crime of corruption can go through a process that was initially small-scale which continues until the person concerned holds a high position. The steps that must be taken in eradicating corruption are building the rule of law, creating tangible conditions in all regions, the existence of activists, creating anti-corruption education, building moral education as early as possible, providing intensive religious education. While the role of universities in reducing corrupt behavior is to make universities a driving force because higher education institutions have a very strategic position in instilling an anti-corruption mentality. Higher education has the power to fight for the values of honesty. " 
THE LEGAL IMPLICATIONS OF BREACH OF CONTRACT IN E-COMMERCE TRANSACTIONS Samiyono, Sugeng; Khairiyati, Fithry
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 3 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i3.455

Abstract

This study, titled The Legal Consequences of Breach of Contract in E-Commerce Transactions under Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, addresses the legal framework governing online buying and selling activities in Indonesia, with particular focus on the consequences that arise when a seller fails to fulfil their contractual obligations. It examines how such transactions are regulated by the Electronic Information and Transactions Law and investigates the legal implications of breach of contract (wanprestasi) within that context. The research adopts a normative juridical approach, concentrating on the analysis of legal norms and principles within positive law. This doctrinal method relies primarily on written legal sources, including statutory provisions, academic literature, legal theories, and expert opinions relevant to the research topic. Data collection was conducted through library research, by reviewing and compiling both primary and secondary legal materials. These materials were then analysed using a qualitative normative method, which involves interpreting the law in a systematic and logical manner to evaluate its application to e-commerce transactions. The study ultimately aims to provide a comprehensive understanding of the legal process surrounding online commerce and to clarify the specific legal outcomes when a seller breaches their contractual duties under the prevailing legal framework.
Bankruptcy Legal System Reform in Settlement of Debtors’ Debt According to the Bankruptcy law Basri, Herlina; Santiago, Faisal; Zuwanda, Rifka; Yusuf, Hudi; Samiyono, Sugeng
Nagari Law Review Vol 7 No 3 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.567-577.2024

Abstract

According to Law No. 37 of 2004, bankruptcy is the complete seizure of a bankrupt debtor's assets, with the curator managing and settling them under the watchful eye of a supervising judge. There are several conditions for a debtor to be declared bankrupt, including having two or more creditors and not being able to make payments of at least one debt that is due and collectible and can be at his request or the request of one or more creditors. This article discusses the principle of distributing the debtor's assets if a debtor is declared bankrupt. According to Bankruptcy Law Regarding creditor provisions, in bankruptcy, three creditors are guaranteed compensation; the first is a separatist creditor, namely the creditor holding a material guarantee, then the preferred creditor, who has the right to precede because of the nature of his receivables by law is given a special position, and the last is a concurrent creditor—specifically, creditors who do not fall under the categories of favored and separatist creditors. After Article 2 paragraph (1) is explained, it is determined that creditors are concurrent, separatist, and preferential. Separatist and preferred creditors can apply for a declaration of bankruptcy without losing collateral rights to their assets on the debtor's assets and their right to take precedence. The debtor’s assets will eventually be distributed by the portion of the amount of the creditor's credit. This bankruptcy principle means that the debtor's property is jointly guaranteed for all creditors divided according to the principle of balance or “Pari Pasu Prorata Parte”
Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak untuk menjadi Generasi Bangsa yang Unggul untuk para Santriwan Santriwati Pesantren Yayasan Al Kamilah Depok Wulandari, Evita Vibriana; Haryono, Haryono; Samiyono, Sugeng
DEDIKASI PKM Vol. 5 No. 1 (2024): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dedikasipkm.v5i1.37209

Abstract

Tujuan Pengabdian Masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi pendidikan karakter di kalangan santriwan dan santriwati Pesantren Yayasan Al Kamilah Depok. Metode pengabdian masyarakat akan melibatkan penyusunan program pendidikan karakter yang inovatif, pelatihan bagi para pengajar dan pembina pesantren, serta kegiatan interaktif untuk para santri. Hasil dari program ini diharapkan dapat membentuk generasi santri yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki karakter dan moralitas yang kuat untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan negara. Metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah melakukan penyuluhan dengan fokus pada pentingnya pendidikan karakter pada anak-anak, khususnya para santriwan dan santriwati di Pesantren Yayasan Al Kamilah Depok dengan sasaran mengoptimalisasai Pendidikan Karakter di Pesantren. Hasil dari pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan generasi santri yang unggul dan berakhlak mulia di Pesantren Yayasan Al Kamilah Depok.
Co-Authors AN, Wiwik Hasbiyah Basri, Herlina Faisal Santiago, Faisal Haryono Haryono Israhadi, Evita Isretno Khairiyati, Fithry Rachmayanthy, Rachmayanthy Sadiyah, Khotimatus Walangitan, Semuel Wulandari, Evita Vibriana Yanto, Oksidelfa Yanto Yusuf, Hudi Zamzami, R.Mohd Zuwanda, Rifka