Garuda - Garba Rujukan Digital

MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Asri, Ardison
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 1 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v14i1.1204

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012, dengan perihal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Landasan hukum terbaru untuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, yang di dalamnya mengatur mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi dapat dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Lalu, bagaimana menyisipkan materi Pendidikan Anti Korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dapat diakomodir dan dipahami oleh mahasiswa khususnya mahasiswa yang ada di semester 1 (satu). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan hukum yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Sementara metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa sistem pendidikan pada Program Studi Teknik Penerbangan sebagai pendidikan vokasi yang secara kurikuler memiliki beban studi cukup padat, serta dengan perkuliahan sistem paket secara klasikal, keberadaan suatu mata kuliah dalam kurikulum adalah kewajiban untuk ditempuh dan lulus. Dengan demikian, model pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Program Studi Teknik Penerbangan yang cocok adalah dengan pendekatan secara insersi ke dalam mata kuliah yang ada dan relevan dengan pendidikan nilai/karakter yaitu Pendidikan Kewarganegaraan.Kata kunci: Pendidikan, Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan.

ANTI TERORISME SIBER: UPAYA ANTISIPATIF PENANGGULANGAN TERORISME SIBER DI INDONESIA Asri, Ardison; Simarmata, Lasmauli Noverita; Atmaja, Aria Caesar Kusuma; Wendra, Ario
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v15i1.1369

Terorisme siber atau disebut juga dengan cyber terrorism merupakan salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya (cyber crime) disamping kejahatan dunia maya (cyber crime) lainnya. Lalu, bagaimana ciri-ciri dan bentuk-bentuk terorisme dunia maya sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia maya (cyber crime) serta bagaimana upaya antisipasi anti terorisme dunia maya (cyber terrorism) di Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, digunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terorisme dunia maya merupakan salah satu dimensi kejahatan kontemporer yang merupakan transformasi dari kejahatan teroris konvensional. Pemanfaatan jaringan internet oleh teroris dapat dengan mudah melakukan serangan dan mereka akan sulit untuk diidentifikasi. Pergeseran tindakan terorisme ini harus diikuti dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal, dimana kebijakan pidana tidak hanya menggunakan sarana penal saja tetapi dapat juga menggunakan sarana non penal yaitu sarana di luar hukum pidana sebagai upaya preventif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme dunia maya.

PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Sukesti, Yuni; Sudarto, Sudarto; Asri, Ardison
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v14i2.1375

Korporasi dapat dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 9 Tahun 2013. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam hukum pidana Indonesia? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan berdasarkan praktik-praktik keadilan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam hukum pidana Indonesia diatur di dalam UU No. 9 Tahun 2013 pada Pasal 8. Disamping itu, juga diatur di dalam Peppres No. 13 Tahun 2018 tepatnya pada bagian pertimbangan pada huruf d. Dan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam UU No. 9 Tahun 2013 pada Pasal 8 ayat (4). Selain pidana pokok, korporasi juga dibebani pidana tambahan. Sebelum dijatuhkannya hukuman kepada korporasi, terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya kemampuan bertanggung jawab, jenis kesalahan, tidak ada alasan pemaaf

ANALISIS HUKUM MENGUNGKAP PENYEBAB KEPAILITAN PT SRI REJEKI ISMAN Simarmata, Lasmauli Noverita; Asri, Ardison; Wendra, Ario
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v15i2.1445

Analisis Hukum atas kepailitan PT Sri Rejeki Isman dianalisa ini bertujuan untuk memahami dan menyelidiki faktor-faktor penyebab kepailitan dan implikasinya terhadap praktik manajemen keuangan perusahaan. PT Sri Rejeki Isman, sebuah perusahaan besar di sektor garmen di Indonesia, mengalami kegagalan operasional dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Faktor penyebab kepailitan yang diamati meliputi manajemen keuangan yang tidak efektif, keputusan investasi yang kurang bijaksana, kebijakan hutang yang tidak terkelola dengan baik, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Implikasi dari kepailitan ini dapat mempengaruhi praktik hukum manajemen keuangan perusahaan di masa depan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan kritis yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola keuangan mereka. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang praktek ukum manajemen keuangan yang efektif dan tindakan yang harus dihindari dalam mengelola keuangan perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi literatur manajemen keuangan dan studi hukum kepailitan serta menjadi acuan bagi praktisi bisnis, regulator, dan akademisi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk mencegah kegagalan keuangan perusahaan di masa depan.

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMBAYAR UPAH DI BAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2020/PN.CBI) Nugraha Putra, Dhika; Asri, Ardison
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i1.97

Employment development is a very important part of national development and is carried out as part of the overall development of Indonesian people and society to create a prosperous, just, and evenly distributed society, both materially and spiritually, based on Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, it is very interesting and important to further examine how the application of Article 81 point 66 of the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023 regarding the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law against business actors who do not pay wages below the minimum wage provisions? And how is the application or implementation of criminal sanctions in Decision Number 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi related to employers who pay wages below the minimum wage provisions? To answer these issues, this legal research uses normative juridical research methods. This research uses the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The type of data in this study is Secondary Data. The data collection technique used in this research is library research. Sources of Legal Materials include Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. Data Analysis Techniques. Data analysis in this study is a qualitative analysis method. The results of the study found that the determination of the minimum wage is an important policy implemented by the government to protect workers from economic exploitation.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Potensi Organisasi Mahasiswa Hukum (PPOMH) Sebagai Wahana Membentuk Jiwa Kepemimpinan Pada Mahasiswa Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Asri, Ardison; Rahmat, Diding; Widarto, Bambang; Wendra, Ario; Gita, Aulia
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/hwn7pt28

Pengembangan Potensi Organisasi Mahasiswa Hukum (PPOMH) merupakan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya). Kegiatan ini menjadi bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dikoordinasikan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum) dengan pendampingan fakultas dan rektorat. Tujuan PPOMH adalah membentuk karakter kepemimpinan yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada tanggung jawab organisasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan dan koordinasi, pelaksanaan program, evaluasi serta feedback, dan pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa PPOMH berjalan efektif, yang ditunjukkan oleh tingginya partisipasi peserta, peningkatan keaktifan mereka dalam mengambil peran kepemimpinan, serta capaian indikator keberhasilan pada setiap sesi. Evaluasi pasca kegiatan mengonfirmasi adanya peningkatan soft skills kepemimpinan, termasuk sikap adil, jujur, tegas, terbuka, dan konsisten dalam menjalankan tugas. Kesimpulannya, PPOMH mampu menghasilkan mahasiswa yang unggul secara akademis sekaligus memiliki kompetensi kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan dunia kerja. Program ini perlu dilanjutkan secara berkelanjutan sebagai kontribusi nyata terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. The Development of Legal Student Organizational Potential (PPOMH) is designed to strengthen leadership competencies among students of the Faculty of Law at Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya). This program forms part of a community service initiative coordinated by the Law Student Association (Himakum) under the supervision of the faculty and university leadership. The purpose of PPOMH is to shape student leaders who are competent, responsible, and possess strong integrity. The implementation consisted of several stages, including preparation and coordination, program execution, evaluation and feedback, and final reporting. The results indicate that PPOMH was carried out effectively, demonstrated by high participant engagement, increased willingness to assume leadership roles, and the achievement of targeted indicators in each session. Post-activity evaluation confirmed an improvement in leadership soft skills, including fairness, honesty, assertiveness, openness, and consistency in performing duties. In conclusion, PPOMH successfully fostered students who excel academically while developing leadership competencies relevant to organizational needs and the professional environment. This program should be continued sustainably as a tangible contribution to the implementation of the Tri Dharma of Higher Education.

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF HACKING CRIMINAL ACTS Lunggana, Guruh Tirta; Rahmat, Diding; Asri, Ardison
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 2 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hacking is a form of cybercrime that threatens the security of electronic systems and personal data. In Indonesia, this act is strictly regulated in Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), as amended by Law No. 19 of 2016. Article 30 of the ITE Law prohibits anyone from accessing electronic systems without authorization, whether to obtain information or by breaching security systems. Criminal liability for hacking is emphasized in Article 46 of the ITE Law, with significant penalties of imprisonment and fines. This study shows that the criminal elements in hacking include unlawful acts, malicious intent (mens rea), and the consequences caused. Legally, this regulation reflects the state's commitment to protecting the integrity and privacy of electronic systems. However, its imple-mentation requires support from competent law enforcement agencies and regulations that are adaptive to technological developments. Therefore, efforts to enhance capacity, update laws, and educate the public are needed to create a legal system capable of effectively responding to cybercrime.

A Juridical Review of the Limitation on the Duration of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) Following Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 in Protecting Workers’ Rights in Indonesia Budi, David; Rahma, Diding; Asri, Ardison
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5492

This study aims to analyze the limitation of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) based on Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 and to examine the legal consequences for employers and workers if PKWT exceeds the maximum five-year term. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches by analyzing labor law regulations and relevant legal doctrines concerning employment agreements. The study focuses on examining the legal interpretation and binding force of the Constitutional Court decision related to PKWT duration limits. The results demonstrate that the five-year maximum duration of PKWT constitutes an imperative legal norm designed to ensure legal certainty, balance of rights and obligations, and protection of workers’ job security. The Constitutional Court decision clarifies the ambiguity in previous regulations regarding PKWT duration, thereby preventing potential misuse of fixed-term contracts that may disadvantage workers. If employers implement PKWT exceeding the five-year limit, the employment relationship automatically converts into an Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT) by operation of law. This conversion imposes additional legal responsibilities on employers, including the obligation to provide stronger employment guarantees and fulfillment of normative labor rights. Therefore, the decision reinforces the legal framework governing fixed-term employment arrangements while strengthening worker protection within Indonesia’s labor law system.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search