Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara
Wendra, Ario
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang Rahmat, Diding; Zein Sgn, Subhan; Pasaribu, Candra Cipto; Wendra, Ario
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 16 No 1 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v16i1.1678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2025). Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penilitian ini adalah untuk mengetahui peraturan mengenai pembinaa warga binaan permasyarakatan khususnya mengenai penerapan disiplin warga binaan yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Kemudian Penerapan hukuman disiplin, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan, Bagi pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana, pemberian sanksi disiplinnya berupa Peringatan Teguran, Bagi pelanggar disiplin tingkat sedang, sanksi disiplin yang diberikan berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan Bagi pelanggaran disiplin tingkat berat untuk narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diserahkan kepada Kepala Rutan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin. sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada warga binaan pemasyarakatan agar tidak lagi melanggar peraturan tata tertib Rutan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES JAKARTA BARAT (STUDI PERIODE 1 JANUARI S/D 31 JULI 2025) Sinaga, Maniur; Rahmat, Diding; Wendra, Ario
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 2 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i2.219

Abstract

The resolution of criminal cases through restorative justice at the investigation stage is regulated in the Chief of Police Circular Letter Number 8 of 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases. This circular stipulates that cases must be resolved through restorative justice before the Notification Letter on the Commencement of Investigation (SPDP) is sent to the Public Prosecutor. Additionally, the application of restorative justice is only applicable to crimes that do not result in human victims, leading to various challenges in its implementation.This study employs a normative-empirical juridical method with a legislative and case approach. Primary data collection was conducted through field research, while secondary data was obtained through literature review. The research findings indicate that the implementation of restorative justice in resolving serious traffic accident cases at the West Jakarta Metro Police was carried out by investigators after a peace agreement was reached between the perpetrator and the victim’s family. However, this reconciliation occurred after the investigators had already sent the SPDP to the West Jakarta Attorney General’s Office, resulting in the discontinuation of the case proceedings.Several factors influence the implementation of restorative justice in resolving serious traffic accident cases, including law enforcement factors, legal substance factors, and legal culture factors. Law enforcement factors relate to the knowledge and understanding of investigators regarding the applicable laws and regulations. Legal substance factors refer to the content of the Chief of Police Circular Letter, which sets material requirements that do not accommodate the resolution of cases involving human victims, as well as formal requirements that limit the application of restorative justice only to the investigation stage before the SPDP is sent. Meanwhile, legal culture factors reflect the values, attitudes, and behaviors of society in social life, which also influence decisions to resolve traffic accident cases through a restorative justice approach. The combination of these three factors demonstrates the complexity of implementing restorative justice, particularly in cases involving loss of life, highlighting the need for further adjustments and evaluation of existing regulations.
Analisis Hukum Dagang Dalam Perkembangan Usaha Di Era Digital Simarmata, Lasmauli Noverita; Wendra, Ario
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 16 No 1 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v16i1.1687

Abstract

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan serta memiliki peranan penting dalam meningkatkan ekonomi digital Indonesia. E-commerce memiliki kesempatan besar pada kenaikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan daya saing Indonesia di kancah global. Akan tetapi, penerapan kebijakan mengenai izin e-commerce belum diperketat secara penuh di Indonesia pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan e-commerce dan untuk mengetahui penerapan perizinan penyelenggaraan e-commerce. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Riset empiris adalah metode dalam meneliti yang mempergunakan fakta-fakta sosial pada kenyataan yang memberi pengaruh perilaku hukum dari segi personal, dan juga dalam institusional warga maupun kelembagaan hukum yang eksis. Hasil studi menunjukkan pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan e-commerce telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu PP RI No. 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Permendag No. 50 tahun 2020 mengenai Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyelenggaran e-commerce termasuk sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sistem Elektronik (PMSE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Orisinalitas dari penelitian yakni memberikan penalaran hukum lebih lanjut mengenai peran hukum dagang untuk meningkatkan ekonomi digital di Indonesia serta pengaplikasiannya dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di sektor public.
ANTI TERORISME SIBER: UPAYA ANTISIPATIF PENANGGULANGAN TERORISME SIBER DI INDONESIA Asri, Ardison; Simarmata, Lasmauli Noverita; Atmaja, Aria Caesar Kusuma; Wendra, Ario
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v15i1.1369

Abstract

Terorisme siber atau disebut juga dengan cyber terrorism merupakan salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya (cyber crime) disamping kejahatan dunia maya (cyber crime) lainnya. Lalu, bagaimana ciri-ciri dan bentuk-bentuk terorisme dunia maya sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia maya (cyber crime) serta bagaimana upaya antisipasi anti terorisme dunia maya (cyber terrorism) di Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, digunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terorisme dunia maya merupakan salah satu dimensi kejahatan kontemporer yang merupakan transformasi dari kejahatan teroris konvensional. Pemanfaatan jaringan internet oleh teroris dapat dengan mudah melakukan serangan dan mereka akan sulit untuk diidentifikasi. Pergeseran tindakan terorisme ini harus diikuti dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal, dimana kebijakan pidana tidak hanya menggunakan sarana penal saja tetapi dapat juga menggunakan sarana non penal yaitu sarana di luar hukum pidana sebagai upaya preventif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme dunia maya.
ANALISIS HUKUM MENGUNGKAP PENYEBAB KEPAILITAN PT SRI REJEKI ISMAN Simarmata, Lasmauli Noverita; Asri, Ardison; Wendra, Ario
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v15i2.1445

Abstract

Analisis Hukum atas kepailitan PT Sri Rejeki Isman dianalisa ini bertujuan untuk memahami dan menyelidiki faktor-faktor penyebab kepailitan dan implikasinya terhadap praktik manajemen keuangan perusahaan. PT Sri Rejeki Isman, sebuah perusahaan besar di sektor garmen di Indonesia, mengalami kegagalan operasional dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Faktor penyebab kepailitan yang diamati meliputi manajemen keuangan yang tidak efektif, keputusan investasi yang kurang bijaksana, kebijakan hutang yang tidak terkelola dengan baik, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Implikasi dari kepailitan ini dapat mempengaruhi praktik hukum manajemen keuangan perusahaan di masa depan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan kritis yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola keuangan mereka. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang praktek ukum manajemen keuangan yang efektif dan tindakan yang harus dihindari dalam mengelola keuangan perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi literatur manajemen keuangan dan studi hukum kepailitan serta menjadi acuan bagi praktisi bisnis, regulator, dan akademisi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk mencegah kegagalan keuangan perusahaan di masa depan.
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Potensi Organisasi Mahasiswa Hukum (PPOMH) Sebagai Wahana Membentuk Jiwa Kepemimpinan Pada Mahasiswa Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Asri, Ardison; Rahmat, Diding; Widarto, Bambang; Wendra, Ario; Gita, Aulia
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Bakti Dirgantara (In-Press)
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/hwn7pt28

Abstract

Pengembangan Potensi Organisasi Mahasiswa Hukum (PPOMH) merupakan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya). Kegiatan ini menjadi bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dikoordinasikan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum) dengan pendampingan fakultas dan rektorat. Tujuan PPOMH adalah membentuk karakter kepemimpinan yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada tanggung jawab organisasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan dan koordinasi, pelaksanaan program, evaluasi serta feedback, dan pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa PPOMH berjalan efektif, yang ditunjukkan oleh tingginya partisipasi peserta, peningkatan keaktifan mereka dalam mengambil peran kepemimpinan, serta capaian indikator keberhasilan pada setiap sesi. Evaluasi pasca kegiatan mengonfirmasi adanya peningkatan soft skills kepemimpinan, termasuk sikap adil, jujur, tegas, terbuka, dan konsisten dalam menjalankan tugas. Kesimpulannya, PPOMH mampu menghasilkan mahasiswa yang unggul secara akademis sekaligus memiliki kompetensi kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan dunia kerja. Program ini perlu dilanjutkan secara berkelanjutan sebagai kontribusi nyata terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.   The Development of Legal Student Organizational Potential (PPOMH) is designed to strengthen leadership competencies among students of the Faculty of Law at Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya). This program forms part of a community service initiative coordinated by the Law Student Association (Himakum) under the supervision of the faculty and university leadership. The purpose of PPOMH is to shape student leaders who are competent, responsible, and possess strong integrity. The implementation consisted of several stages, including preparation and coordination, program execution, evaluation and feedback, and final reporting. The results indicate that PPOMH was carried out effectively, demonstrated by high participant engagement, increased willingness to assume leadership roles, and the achievement of targeted indicators in each session. Post-activity evaluation confirmed an improvement in leadership soft skills, including fairness, honesty, assertiveness, openness, and consistency in performing duties. In conclusion, PPOMH successfully fostered students who excel academically while developing leadership competencies relevant to organizational needs and the professional environment. This program should be continued sustainably as a tangible contribution to the implementation of the Tri Dharma of Higher Education.
Co-Authors Asri, Ardison Atmaja, Aria Caesar Kusuma Diding Rahmat Gita, Aulia Lasmauli Noverita Simarmata Maniur sinaga Pasaribu, Candra Cipto Simarmata, Lasmauli Noverita Subhan Zein Sgn