Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Journal of Transcendental Law
Gama Bhakti, Indira Swasti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA KEWARGANEGARAAN DAN AGAMA) HASIL DARI PERJANJIAN KAWIN KONTRAK DI KABUPATEN JEPARA: Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Rahmadita, Amelia Fidela; Gama Bhakti, Indira Swasti; Prabowo, Wahyu
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i2.3040

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan campuran yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perkawinan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan dan salah satu pihaknya merupakan seorang warga negara Indonesia. Pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan atas dasar perjanjian kontrak mengenai kesepakatan bersama yang bertujuan mencari keuntungan para pihak yang melakukannya merupakaan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keabsahan suatu perkawinan campuran yang dilakukan berdasar pada perjanjian kontrak dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul ketika perkawinan berakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang dicapai ialah bahwa perkawinan campuran yang dilakukan tanpa dihadapan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak terjadi. Hal tersebut berdampak pada hilangnya perlindungan berkaitan dengan akibat hukum yang timbul karena adanya suatu perkawinan bagi suami, istri maupun anak
PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG: Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Nisa, Tifani Azzahra; Gama Bhakti, Indira Swasti; Marizal, Muhammad
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i2.3043

Abstract

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral atau salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan manusia dapat meneruskan keturunannya tersebut. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1). Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Kabupaten Temanggung perkawinan banyak dilakukan pada saat usia yang belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh undan-undang sehingga harus ada persetujuan Pengadilan berupa Dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua. Adapun faktor dari terjadinya perkawinan di bawah umur di Temanggung itu sendiri yaitu Faktor Ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor Keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Temanggung dan mengungkapkan faktor yang menjadi alasan pasangan perkawinan di bawah umur mengajukan gugatan perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif dengan menggunakan data primer dimana data yang bersumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan Undang-Undang. Maka berdasarkan hasil penelitian, Perkawinan yang dilakukan di bawah umur berpengaruh terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Temanggung
Legal Review of Copyright as Fiduciary Guarantee on Credit Agreements in Sharia Banking Financial Institutions Gama Bhakti, Indira Swasti; Ramadhani, Mutiara; Puspandari, Rr. Yunita; Prabowo, Wahyu
Journal of Transcendental Law Vol. 6 No. 2 (2024): Journal of Transcendental Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v6i2.8613

Abstract

Copyright certificates for songs can be an object of fiduciary collateral in baking making it easier for creative economy actors to obtain credit. The problem of this research is what are the legal aspects of using copyright certificates as fiduciary collateral in credit agreements and what is the legal protection of banking financial institutions against the execution process. The aim and benefit of this research is to determine the legal aspects of using copyright certificates as fiduciary collateral in credit agreements and the protection of banking financial legal institutions against the execution process. This research method uses normative juridical research which uses a legal and conceptualization approach with data collection methods from literature studies and interviews. Based on research results, banking financial institutions have not accepted copyright certificates as objects of fiduciary collateral because they did not receive socialization from the central bank and weakened copytight market segmentation, making it difficult for the execution process when debtors default. Therefore, the use of copyright certificates in banking refers to the Fiduciary Guarantee Law, Copyright Law, Creative Economy Law and Creative Economy PP and the existence of legal protection, both preventive, namely in collaboration with LMKN and repressive through litigation and non-litigation against banks, is expected to be able to reduce risk and make it easier for banks to carry out the executions process when debtors default.
Co-Authors Muhammad Marizal Nisa, Tifani Azzahra Puspandari, Rr. Yunita Rahmadita, Amelia Fidela Ramadhani, Mutiara Wahyu Prabowo