Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : jurnal niara

Pemuda Dalam Kontestasi Politik : Melacak Alasan Rasional Calon Anggota Legislatif Muda Dprd Kota Pekanbaru Di Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Wicaksono, Agung; Mulianto, Budi; Fikri, Rijalul; Selwa, Hendi
Jurnal Niara Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.762 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i1.6015

Abstract

Salah satu fenomena menraik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yakni mulai aktifnya para pemuda untuk terlibat langsung dalam dunia politik praktis. Pada tataran yang lebih khusus, keaktifan para pemuda dalam berpolitik di tandai dengan mulai banyaknya calon anggota legislatif (Caleg) muda yang bertarung untuk menduduki posisi sebagai wakil rakyat di berbagai tingkatan pemilihan. Ada yang mencalonkan diri untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, bahkan hingga DPR-RI maupun DPD-RI. Penelitian ini berkaitan dengan kajian politik praktis di ranah Pemilihan Umum. Peneliti tertarik dengan isu-isu elektoral yang berkenaan dengan contestasi politik para calon anggota legislatif (Caleg) Muda yang maju dalam Pemilihan Legislatif 2019. Terjadi peningkatan antusiasme para pemuda dalam ikut berpolitik secara aktif. Penelitian ini berkaitan dengan untuk mencari alasan rasional yang melatar belakangi caleg muda untuk mencalonkan diri di Pemilihan legislatif 2019. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti focus untuk meneliti caleg muda yang berkompetisi di DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau.Kajian ini tentunya diharapkan menjadi kajian yang bermanfaat bagi mahasiswa karena peneliti telah melakukan kajian secara langsung mengenai alasan rasional caleg muda untuk berkontestasi dalam politik khususnya di DPRD Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi penerbit tujuan peneliti adalah Marpoyan Tujuh Publishing. Tingkat Kesiapterapan Teknologi yang diusulkan adalah TKT pada level 2. Peneliti menggunakan teori pilihan rasional sebagai teori utama yang kemudian diaplikasikan dengan fenomena kemunculan banyakny acaleg muda yang berkompetisi di DPRD Kota Pekanbaru pada Pemilihan Legislatif 2019
Rencana Pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Dilihat Dari Prinsip Equity Theory Fikri, Rijalul; Amrillah, Muhammad Faisal; Rosyadi, M Irfan; Azam, Syahrul; Asshiddiqy, Fajar
Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i1.13238

Abstract

Kebijakan pemekaran pada dasarnya merupakan hal yang dilematis, disatu sisi pemerintah dalam melakukan pemekaran wilayah pemerintah daerah harus memikirkan implikasi dari pemakaran tersebut. Seperti implikasi financial yang timbul dari pemekaran, implikasi adminstratif seperti batas wilayah yang memicu perdebatan dan implikasi – implikasi lainnya. Di lain sisi pemekaran juga merupakan hak ihwal masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah yakni mendapatkan pelayanan yang prima. Dengan adanya pemekaran masyarakat akan dapat dengan lebih mudah menjangkau pelayanan karena rentang kendali serta jarak yang jauh lebih dekat. Dilema ini juga diperparah dengan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mengangap kebijakan “given” dari tingkat atas seihngga tidak ada ruang untuk pemenuhan hak masyarkat dalam pemekaran. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana prinsip equty theory dalam rencana program pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur, untuk memastikan pemekaran tidak hanya sebagai komoditas segelintir pihak namun bagi keseluruhan lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Selat Panjang Timur. Penelitian ini menggunakan masuk dalam metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pembuatan dan penetapan kebijakan pemekaran kecamatan/kelurahan di Kelurahan Selatpanjang timur merupakan upaya solutif untuk mengatasi masalah – masalah substantive masyarakat. Persoalan pemerataan pelayanan publik dapat dipecahkan dengan penetapan satu opsi strategi yaitu pemekaran kelurahan.