Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Bina Bangsa Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Krisnamurti, Hana
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Krisnamurti, Hana
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 2 (2020): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIX:2:2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v19i2.91

Abstract

Persoalan pelaku tindak pidana anak bukan hanya persoalan di Indonesia melainkan merupakan masalah dunia. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai dunia terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat sekitarnya. Sehubungan dengan hal itu United Nations Children Fund (UNICEF) mengembangkan konsep Restorative Justice untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan adanya perubahan suatu paradigma berpikir yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak anak. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak yaitu pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK SECARA ONLINE Krisnamurti, Hana; Kunyati, Siti Anah
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i2.1176

Abstract

The existence of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is an effort to reform the law to overcome various problems related to sexual violence, including online-based sexual exploitation of victims whose status is still in the child category. The Indonesia Child Protection Commission (KPAI) has recorded the number of cases of sexual violence against children in Indonesia during January - February 2023 there were 119 complaints, while in 2020 there were 25 children victims of violence by the authorities during the eviction of Tamansari and in the city of Bandung there were 431 acts of violence. Sexual violence also occurs in urban areas, including in the densely populated Tamansari Village.  This is because   many parents do not understand the existence of the Child Protection Law and the Sexual Violence Crime Law. The PKM method is carried out by conducting socialization and counseling as well as assistance in the formation of existing institutions in the community to prevent and handle the problem of violence against children.  Socialization is carried out by providing knowledge and understanding to the community, especially parents, about the existence of guarantees in laws and regulations, then providing assistance in reporting cases to the nearest police and institutional readiness for handling. The results of service activities can increase knowledge and open insights and deepen public understanding, especially parents, of the importance of protecting Child Sexual Exploitation and Violence Online so as to increase awareness and legal compliance and is expected to minimize the increase in cases of Child Sexual Exploitation and Violence Online. In preventing and handling these problems, it has been agreed that the institution "Posyandu Remaja or abbreviated Porem" in RW 6 Tamansari Village as a pilot to be given the task of handling children's problems. The agreement was determined because of the existence of the institution so far in dealing with various problems of children and adolescents
Pola Pengasuhan terhadap Anak Dihubungkan dengan Hukum Perlindungan Anak di Kelurahan Pasanggrahan Kota Bandung Krisnamurti, Hana
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/tribhakti.v2i1.1358

Abstract

Violation cases of children rights in every years more increase. Indonesian Child Protection Commision said that complaints to KPAI in 2015 were 4309 cases, after that in 2016 up to 4622. In 2017 were 4579 cases and in2018 reaching 4885 cases This phenomena its happened in society based on information from Indonesian Child Protection Commision that every year more and more increase. The fact that Violation cases of children rights caused og parents doesn’t know and realize about Child Protection Laws. Due to this problem, urgently needed socialize ang law counseling in giving a knowledge and understanding to the people, especially parental regarding a child’s rights guarantee in Child Protection Law then to provide assistance in preparing legal product, rules and assistance in preparing working program, its expected this activity will have awarnesess and attention to be able in helping government regarding a buse of child cases. The methode used is counseling and getting an outreach and assistance of each participants will be given a hardcopy materials/discussion/asking a question and answers and assistance to create a child friendly environment in order to realize a child protection and to prevent of a child against the law and to minimize increasing a numbers of abuse child cases.
Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Nursyamsu, M. Rizqi Anshori; Kurniati, Yeti; Krisnamurti, Hana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20769

Abstract

Globalisasi menyebabkan teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat bagi seluruh dunia. Dampak negatif dari berkembangnya teknologi adalah adanya tindak pidana siber. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat Desa atau Keluruhan menjadi garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelatihan dan pencegahan kejahatan siber oleh Bhabinkamtibmas. Spesifikasi Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitan deskriptif analitis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi dokumen dan dilakukan pula proses wawancara di Polres Karawang untuk menambah validitas data yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas di Polres Karawang belum optimal dalam mengatasi tindak pidana siber sebab belum memiliki keterampilan teknis memadai untuk menghadapi tantangan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana siber. Upaya penanggulangan untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengatasi tindak pidana siber diperlukan. Diperlukan upaya pelatihan dan pendekatan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan, dan didukung oleh sumber daya yang memadai agar dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan tindak pidana siber di era digital.
Pertanggungjawaban pidana pelaksana uji kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Krisnamurti, Hana; Chalil, Sri Mulyati; Anjani, Anasyaira Padila
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1714

Abstract

Pada tahun 2023, terjadi lebih dari 152.000 kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sekitar 27.000 kematian. Pada umumnya penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, kendaraannya, dan jalan. Dari ketiga faktor tersebut, faktor jalan sepenuhnya di luar kendali pengemudi. Sementara faktor manusia (pengemudi) sepenuhnya dikuasai oleh pengemudi. Sementara itu faktor kendaraan hanya sebagian yang dikuasai oleh pengemudi, sisanya dipengaruhi oleh berbagai hal di luar diri pengemudi. Khususnya terkait dengan penggunaan kendaraan yang memerlukan pengujian secara berkala, faktor penguji (orang yang melakukan pengujian) turut menentukan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan yang diujinya. Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa, pada umumnya faktor manusia dan faktor jalan lebih mendapat sorotan, tetapi sangat jarang faktor orang yang menguji kelayakan operasional kendaraan yang mengalami kecelakaan mendapat sorotan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif, berfokus pada makna fakta hukum. Pelaksana uji kendaraan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa pasal, termasuk suap, pemalsuan, dan kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas melibatkan langkah pre-emtif, preventif, dan represif, seperti penanaman nilai positif, sosialisasi pentingnya pengujian berkala, peningkatan profesionalisme penguji, dan harmonisasi peraturan.
Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Hukum Positif Indonesia Untuk Mencapai Keadilan Yang Bermartabat: Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Hukum Positif Indonesia Untuk Mencapai Keadilan Yang Bermartabat Krisnamurti, Hana
LITIGASI Vol. 26 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i2.22645

Abstract

Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code introduces the principle of Judicial Pardon under Article 54(2), reflecting a progressive effort to advance substantive justice in Indonesia’s criminal justice system. However, its implementation remains problematic because procedural criminal law does not provide a clear mechanism for applying judicial pardon in practice. This study examines the concept and significance of judicial pardon from the perspective of dignified justice and proposes strategies to harmonize its regulation within the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Law on Judicial Power. Using a descriptive-analytical method, this research focuses on judicial pardon as regulated in the Criminal Code and applies qualitative juridical analysis to interpret the findings systematically. The results show that judicial pardon grants judges discretion to prioritize justice over legal certainty, yet such discretion requires procedural safeguards to ensure consistency and accountability. A comparison with the Dutch legal system confirms the importance of detailed procedural rules to prevent arbitrary application. This study recommends harmonization through: (1) technical guidelines in a Draft Government Regulation outlining procedures and parameters for judicial pardon; (2) formal recognition of judicial pardon as a type of judicial decision in Law Number 20 of 2025 on Criminal Procedure Law; and (3) revision of the Law on Judicial Power to establish ethical and technical standards for judges. Such harmonization is essential to build a criminal justice system that upholds dignified justice.
Co-Authors Anjani, Anasyaira Padila Nursyamsu, M. Rizqi Anshori Siti Anah Kunyanti Sri Mulyati Chalil Yeti Kurniati