Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.215
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Regula Fidei : Jurnal Pendidikan Agama Kristen Jurnal Pertanian Agros JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Gemilang (JPMG) Jurnal Sains dan Teknologi Widyaloka (JSTekWid) Journal of Engineering, Technology and Computing (JETCom) Journal of Mathematics and Technology (MATECH) Publikasi Pengabdian Masyarakat Komputer dan Teknologi (PUNDIMASKOT) Intellect : Indonesian Journal of Learning and Technological Innovation Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Sistem Komputer & Teknologi Intelegensi Artifisial (SIKOMTIA) Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO) Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya Galaksi Computer & Science Industrial Engineering Journal
Saputro, Joko
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : SUPREMASI Jurnal Hukum

 1 
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA NETFLIX Saputro, Joko; Utomo, Laksanto
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.160

Abstract

Setiap lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran di Indonesia tentu harus patuh terhadap regulasi di Indonesia. Termasuk Netflix yang merupakan lembaga televisi berbayar. Banyaknya konten yang memuat adegan pornografi dan kekerasan pada Netflix membuat Komisi Penyiaran Indonesia berkeinginan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran tersebut karena tidak seusai undangundang. Namun keinginan Komisi Penyiaran Indonesia masih belum dapat dilaksanakan karena perbedaan pendapat dari pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kewenangan KPI dalam membatasi penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix? (2) Bagaimana penghentian penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix yang dilakukan oleh KPI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Kewenangan KPI untuk membatasi penyiaran konten pornografi dan kekerasan Netflix sesuai dengan undang-undang penyiaran belum dapat dilakukan karena tidak mendapat izin dari kemkominfo. (2) Prosedur tata cara penghentian program siaran televisi dalam pasal 55 undang-undang penyiaran tidak dapat diterapkan pada Netflix mesktipun Netflix melanggar undang-undang penyiaran dan ITE karena kemkominfo tidak sepemahaman dengan KPI terkait dengan pengawasan penyiaran.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA NETFLIX Saputro, Joko; Utomo, Laksanto
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.160

Abstract

Setiap lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran di Indonesia tentu harus patuh terhadap regulasi di Indonesia. Termasuk Netflix yang merupakan lembaga televisi berbayar. Banyaknya konten yang memuat adegan pornografi dan kekerasan pada Netflix membuat Komisi Penyiaran Indonesia berkeinginan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran tersebut karena tidak seusai undangundang. Namun keinginan Komisi Penyiaran Indonesia masih belum dapat dilaksanakan karena perbedaan pendapat dari pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kewenangan KPI dalam membatasi penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix? (2) Bagaimana penghentian penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix yang dilakukan oleh KPI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Kewenangan KPI untuk membatasi penyiaran konten pornografi dan kekerasan Netflix sesuai dengan undang-undang penyiaran belum dapat dilakukan karena tidak mendapat izin dari kemkominfo. (2) Prosedur tata cara penghentian program siaran televisi dalam pasal 55 undang-undang penyiaran tidak dapat diterapkan pada Netflix mesktipun Netflix melanggar undang-undang penyiaran dan ITE karena kemkominfo tidak sepemahaman dengan KPI terkait dengan pengawasan penyiaran.
Co-Authors Ainullah, Tyzar Sys Alexius Ulan Bani Aliyah, Hikmatul Apriani, Gustian Arini, Nindya Dolis Herdiani, Febri Donny Anhar Fahmi Dwi Lestari Endang Dewi Murrinie Fareza, Irgi Ahmad Fauzi Fauzi Fifto Nugroho Gunawan Sudarsono, Bernadus Haidir, Asril Tito Hapsari, Intan Arum Karlinda, Icha Tusfia Kurnia, Mega Tri Machfiroh, Machfiroh Maripatullah, Alief Maulana, Meireza Missa, Antonius Putra, Mohamad Fajri Mekka Sabilillah, Fiki Kautsar Saini, Kanika Sharyanto, Sharyanto Sirait, Ganda Sitinjak, Abraham Pontius St. Laksanto Utomo TUBAGUS HERLAMBANG, TUBAGUS Valentine, Hany Maria