Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Implementation of Village Governance on Public Services in Langensari Village Rachmawati, Emi; Arifin, Farid; Adimanggala, Rangga Muharram; Malik, Hasan Abdul; Amarullah, Karim; Amanda, Jesica Clarisa; Al Bilqis, Valina Mutiara Tsabbit; Agisty, Yulina; Anggraieni, Lenniy; Naura Sari, Niswa Afifah
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i3.7350

Abstract

This research explains public services in Langensari Village by emphasizing aspects of accountability, transparency, effectiveness and efficiency. The focus includes planning and development to advance village welfare. In regional development, the government emphasizes the bottom-up system, namely villages. Village governance is a form of government administration in realizing development in the village. In this case, creating good governance can improve public services in the village which can support the performance of village officials in serving the community. Optimal service must always be provided by regional government officials, especially village governments. That one of the goals of village regulation is to improve public services for service providers as well as possible is one of the performance results that village governments can carry out to achieve the goals set out in national service standards, namely service quality. Optimal public services can create village government that is professional, efficient and effective, open and responsible, or good governance. This research explains public services in Langensari Village by emphasizing aspects of accountability, transparency, effectiveness and efficiency. The focus includes planning and development to advance village welfare. In regional development, the government emphasizes the bottom-up system, namely villages. Village governance is a form of government administration in realizing development in the village. In this case, creating good governance can improve public services in the village which can support the performance of village officials in serving the community. Optimal service must always be provided by regional government officials, especially village governments. That one of the goals of village regulation is to improve public services for service providers as well as possible is one of the performance results that village governments can carry out to achieve the goals set out in national service standards, namely service quality. Optimal public services can create village government that is professional, efficient and effective, open and responsible, or good governance.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA CIKARANG Yuliawati, Rita; Rachmawati, Emi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 28 No 1 (2023): Vol. 28 No. 1, Juni 2023
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian merumuskan masalah adalah seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas remisi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas remisi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Cikarang. Sebagai landasan analisis yang digunakan untuk variabel implementasi kebijakan yaitu teori Edward III dalam Agustino meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara untuk variabel efektivitas yaitu menurut Sutrisno meliputi dimensi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Sumber data yang didapat melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui tiga cara: observasi, wawancara, dan angket. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 orang terdiri dari petugas Lapas 9 orang dan narapidana narkotika sebanyak 83 orang. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu uji koefisien korelasi, uji regresi linier, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi (uji t). Hasil penelitian ini menunjukan implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Cikarang dapat diterima/teruji kebenarannya.
PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH PROVINSI JAWA BARAT Arianto, Febri; Rachmawati, Emi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 28 No 2 (2023): Vol. 28 No. 2, Desember 2023
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem with this research is the inefficiency of the approval of underground water exploitation undertakings in the West Java Province. Based on the problem, the researchers formulate the problem as follows: How great is the impact of the control on the effectiveness of the issuance of underground water exploitation permits in the West Java province? In analyzing the problems studied, the author proposes the theory of control of Handoko (2003:359) while the theories of effectiveness of Duncan in Zulkarnain (2012:32). The hypothesis was formulated as follows: "The great impact of control on the effectiveness of licensing underground water exploitation undertakings in the West Java province. The research method used is this descriptive analysis with a quantitative approach. Data sources obtained from primary and secondary data sources. Data-gathering techniques are used by means of observation, interviews, and diffusion. The population consists of Apparatur Branch Service Energy and Mineral Resources Region V Fields of Land Water and Land Water Entrepreneurs in Bandung Prefecture. The test results of the proposed hypothesis show that the control variable has a moderate and significant relationship between the control over the effectiveness of the issuance of underground water exploitation permits in the West Java Province. In addition, other variables that influence the effectiveness are coordination, monitoring and evaluation variables. Thus, the results of this study are empirically tested.
PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG Hanggara, Prayoga; Rachmawati, Emi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 25 No 2 (2020): Vol. 25, No. 2, Desember 2020
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Bandung dengan jumlah penduduk yang tinggi berarti menjadi pasar yang potensial bagi para pelaku usaha. Pertokoan, mall juga terus dibangun untuk menunjang Kota Bandung sebagai kota jasa dan wisata. Namun dalam kenyataannya masih banyaknya angka pemohon Izin Mendirikan Bangunan yang ditidak selesai dalam proses pemohonanya dalam hal ini Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sebagai penyedia jasa. Tujuan penelitian ini yaitu:Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini yaitu teori Kualitas Pelayanan yang disampaikan Zeithaml, Berry dan Parasuraman.Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi “Pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan di Kota Bandung berkualitas tinggi melalui pendekatan dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi assurance, dimensi responsiveness, dan dimensi emphaty. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan di Kota Bandung terdapat beberapa hambatan. Antara lain :SDM tidak siap inovasi, belum optimalnya sosialisasi dari DPMPTSP , kurang sadar nya masyarakat izin mendirikan bangunan. Upaya - upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan di Kota Bandung antara lain : edukasi dan sosialisasi dari DPMPTSP perlu ditingkatkan.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BANDUNG Qolbiyah, Ikrima; Rachmawati, Emi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pernikahan, diperlukan suatu kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, hal tersebut berpengaruh terhadap dampak kedepannya yang berkaitan dengan dasar perkawinan yaitu harus memiliki jiwa raga yang siap dan matang. Aturan ini ditujukan agar perkawinan tidak dilakukan dalam usia anak. Masalah pada penelitian ini adalah belum efektifnya pencegahan perkawinan pada usia Anak di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji realibilitas, garis kontinum dan pengujian hipotesis. Hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki hubungan yang cukup dan signifikan terhadap Efektivitas pencegahan perkawinan usia Anak. Selain itu ditemukan juga variabel lain yang turut mempengaruhi terhadap efektiviatas pencegahan perkawinan pada usia Anak di Kabupaten Bandung yaitu Variabel Koordinasi. Dengan demikian hasil penelitian teruji secara empirik.
PKM Pendidikan Anak Usia Dini Bunga Cempaka di Kota Bandung Rachmawati, Emi; Pusparini, Nia
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/tribhakti.v1i1.1344

Abstract

Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) Bunga Cempaka adalah jenis layanan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang terletak di Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung. Visi Pos PAUD Bunga Cempaka adalah “anak menjadi pribadi cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia”. Masalah yang dihadapi mitra antara lain: kurangnya pemahaman mengenai proses pengajuan proposal bantuan dana, kurangnya pemahaman proses pembelajaran bagi siswa PAUD dan Minimnya informasi tentang pola asuh anak terhadap perkembangan intelektual dan emosi anak. Metode pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan pendidikan di PAUD Bunga Cempaka melalui pelatihan di bidang pendidikan, pendampingan pengajuan proposal bantuan anggaran dan penyuluhan psikologi. Target luaran PKM dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah cetak/elektronik nasional tidak terakreditasi. Hasil yang dirasakan oleh mitra dengan adanya pelaksanaan pelatihan, pendampingan pembuatan proposal pengajuan bantuan anggaran dana hibah dan juga penyuluhan psikologi secara optimal melalui ibu-ibu Kader PKK, mitra dapat merasakan manfaat pendidikan/pengajaran membina anak usia dini secara optimal dan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
PKM Pelaksanaan Pelayanan Lansia Melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Walet di Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Pusparini, Nia; Rachmawati, Emi; Mukhlisiana, Lusy
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/tribhakti.v3i1.1679

Abstract

Pelaksanaan kegiatan lansia melalui kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Waletdilaksanakan di wilayah Desa Kertajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, yangdalam kegiatannya melaksanakan pemeriksaan kesehatan dengan tujuannya adalahmeningkatkan kesehatan Lansia. Masalah dan hambatan yang dihadapi ibu-ibu Kader Posyandu 2 Walet di Desa Kertajaya KecamatanTarogong Kaler terutama yang menyangkut peningkatanpelayanan pada Lansia oleh para kader Posyandu dan belum optimalnya di antara para kaderPosyandu sehingga waktu luang yang ada belum dapat dilaksanakan secara optimalMasalah yang dihadapi mitra antara lain: kurangnya dana kegiatan yang tidak turun daripemerintah desa setempat setiap bulan,, kurangnya informasi kegiatan posyandu secara merata,dan belum ada pelayanan yang optimal pada lansia. Metode pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan Lansia di Posyandu Walet melalui pelatihan di bidang olah raga pada kader, pendampingan pengadministrasian pelaporan kegiatan Lansia setiap bulan dan penyuluhan kesehatan dari Puskesmas atau bidan setempat. Target luaran PKM dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah cetak/elektronik nasional tidak terakreditasi. Hasil yang dirasakan oleh mitra dengan adanya pelaksanaan pelatihan, pendampinganolah raga kesehatan jasmani bagi lansia dan pembuatan laporan kegiatan lansia setiap bulansecara optimal melalui ibu-ibu Kader PKK, mitra dapat merasakan manfaat pendidikan/pengajaranmembina Lansia secara optimal dan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Implementation of Agile Governance in Public Administration: A Case Study of Integrated Population Queue System in Bandung Regency Rachmawati, Emi; Sarihati, Tati
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2317

Abstract

This study aims to analyse the application of Agile Governance in the Integrated Population Queue System service at the Population and Civil Registry Office of Bandung Regency, specifically through the use of the SAKEDAP application. Since the beginning of 2021, online services have been the main innovation in digitalising population administration services. However, the implementation of this system still faces challenges, especially the Q-Ban restriction that only accommodates 150 queues per day from 4,000 applicants. To overcome these obstacles, strategies such as expanding public information channels, recruiting information technology specialists, and strengthening the capacity of digital systems are needed. The research used a qualitative approach through participatory observation, in-depth interviews, and document analysis, to examine Agile Governance, namely Good Enough Governance, Business Driven, Human Focused, Quick Wins, The application of the Systematic and Adaptive Approach and Simple Design and Continuous Refinement. Beyond that, one additional dimension was found, namely responsiveness as a crucial element in supporting fast and transparent services. Responsiveness is interpreted as the ability of agencies to provide responsive assistance with clear information, thus strengthening the successful implementation of Agile Governance in digital public services that are inclusive and adaptive to community needs.
Peran Muhammadiyah dalam Bidang Sosial dan Kesehatan Masyarakat Kini dan Nanti Mochamad Rizkhy Deandra; Rachmawati, Emi; Alwi, Ahmad; Rosalia, Sundari; Fadil, Muhammad Gilang Rizky
Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences Vol. 2 No. 1 (2024): Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences
Publisher : Penerbit Minhaj Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62083/n5c0ht42

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengambarkan gerakan sosial dan kesehatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Muhammadiyah terhadap ilmu-ilmu sosial masyarakat Indonesia sebagian besar terbagi dalam tiga bidang: ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan sekolah modern. Bidang layanan kesehatan ini terdiri dari beberapa rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, dan semacamnya bidang santunan sosial, panti asuhan, panti jompo, dan bantuan karitatif lainnya.
The Influence of Policy Implementation on the Effectiveness of the Waste Free Zone Program in Sukamiskin Village, Bandung City Rachmawati, Emi; Arifin, Farid; Ramadhan, Fauzan Rasyadi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 9, No 1 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v9i1.8245

Abstract

One of the common issues faced by large cities is waste management, which can lead to a decline in environmental quality. This waste problem can escalate to health concerns and even socioeconomic issues. In response, the Waste-Free Area (Kawasan Bebas Sampah, KBS) policy was established. This policy defines an area where waste management is carried out independently by the community, based on five main principles: citizen involvement, independence, efficiency, environmental sustainability, and integration. At its core, policy implementation is a critical factor influencing the successful realization of the Waste-Free Area program.This study employs a quantitative descriptive method, using simple linear regression analysis to evaluate data collected from a sample in Sukamiskin Subdistrict. Primary data were obtained through questionnaires distributed by the researchers. The regression analysis is supported by validity and reliability tests, determination coefficient analysis, correlational analysis, and both partial and joint significance tests.The Waste-Free Area (KBS) program in Sukamiskin Subdistrict, Bandung City, aims to reduce household waste through 3R-based waste management (Reduce, Reuse, Recycle). While the program has potential, it has yet to achieve optimal outcomes due to low community participation, inadequate facility management, and limited coordination among stakeholders. The analysis reveals that policy implementation has a significant impact on the program’s effectiveness, contributing 47.2% to its success.