Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Ismawaty, Andi; Mashuri, Moch Ali; Bonggasau, Eri
Parjhuga : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Daerah Vol 2 No 1: Juni 2024
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60128/parjhuga.v2i1.18

Abstract

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan atau upaya kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan Puskesmas Binuang pada hakekatnya bertujuan memberikan kepuasan pada masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat diperoleh apabila terdapat kesesuaian antara nilai kinerja pelayanan dengan nilai harapan masyarakat terhadap pelayanan itu sendiri. Teori yang dikemukakan untuk menentukan kualitas pelayanan Puskesmas Binuang berdasarkan teori Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Tjiptono dan Chandra (2015:133) bahwa terdapat lima indikator kualitas pelayanan yaitu ketampakan fisik (tangibles), daya tanggap (responsiveness), keandalan (reliability), jaminan (assurance), empati (empathy). Secara umum pelayanan kesehatan di Puskesmas Binuang sudah memenuhi standar pelayanan umum yang ditetapkan dan masyarakat menyatakan pula bahwa secara umum PUAS terhadap Pelayananan Kesehatan pada Puskesmas Binuang walaupun pada beberapa aspek masih perlu perbaikan-perbaikan. Adapun permasalahan pembatasan jadwal waktu pelayanan masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah penelitian ini tidak dilakukan secara permanen namun hanya menyesuaikan kondisi yang belum usai dan pelayanan tetap dilakukan secara optimal.
Efektivitas Implementasi Absensi Digital Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan Anreapi Ismawaty, Andi; Bonggasau, Eri; Gaming S, Hidayat
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1522

Abstract

Kecamatan Anreapi merupakan salah satu dari 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki karakteristik wilayah perkebunan dan struktur administrasi yang terdiri atas 4 desa dan 1 kelurahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemanfaatan teknologi, khususnya sistem absensi digital. Meskipun sistem ini telah diterapkan, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal akibat kendala teknis seperti ketidakstabilan jaringan internet yang memengaruhi kelancaran proses absensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi absensi digital di Kantor Kecamatan Anreapi. Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan teknis, penerapan sistem absensi digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran dan kedisiplinan ASN. Data kehadiran menunjukkan adanya peningkatan signifikan setiap bulan setelah penerapan sistem digital dibandingkan sistem manual. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa absensi digital efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kedisiplinan ASN, serta layak untuk terus dikembangkan dengan perbaikan infrastruktur pendukung seperti koneksi internet. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.
Public Perception of Flood Mitigation Projects in the Coastal Villages Ismawaty, Andi
Moccasin Journal De Public Perspective Vol. 1 No. 2 (2024): Moccasin Journal De Public Perspective (MJDPP)
Publisher : Generasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/mjdpp.v1i2.73

Abstract

mitigation projects in the coastal villages of Dumai, Riau Province, Indonesia, with a focus on how social, cultural, and economic factors influence participation and perceived effectiveness. A qualitative approach was employed using semi-structured interviews, focus group discussions, and field observations involving 25 participants selected through purposive sampling. Data were analyzed using thematic analysis to identify key patterns and relationships. The findings reveal that while structural mitigation measures, such as embankments and drainage systems, have reduced flood intensity, their long-term effectiveness is constrained by inadequate maintenance, unequal distribution of benefits, and limited community involvement. Community participation emerges as a critical mediating factor that shapes both the sustainability and acceptance of mitigation efforts. Furthermore, social cohesion, cultural compatibility, and economic capacity significantly influence how communities engage with and evaluate these projects. The study contributes to the literature by proposing an integrated conceptual framework that links contextual factors, participation, and perceived effectiveness in a coastal setting. The results suggest that flood mitigation strategies should adopt a more inclusive, culturally sensitive, and economically sustainable approach to enhance resilience in vulnerable coastal communities.
Strategy of the Police Civil Servant Unit (Satpol PP) of Polewali Mandar Regency in Regulating Street Vendors: Case Study Bonggasau, Eri; Ismawaty, Andi
Mahogany Journal De Social Vol. 3 No. 1 (2026): Mahogany Journal De Social (MJDS):
Publisher : Generasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/mjds.v3i1.308

Abstract

This study aims to analyze the regulatory strategies implemented by the Civil Service Police Unit in managing street vendors in Wonomulyo District and to examine the factors influencing their effectiveness. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed, using data collected through observations, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that street vendor regulation is carried out through a hybrid approach that integrates organizational enforcement, preventive measures, repressive actions, and post-relocation monitoring. The results indicate that strategies emphasizing dialogue, relocation, and structured organization are relatively effective in reducing conflict and improving compliance. However, their effectiveness is constrained by limited institutional capacity, weak socialization, and the economic dependence of street vendors on informal activities. The novelty of this study lies in its integrative analysis of regulatory strategies at the operational level, highlighting the interaction between enforcement, participation, and monitoring within a single governance framework. The study contributes to urban governance literature by proposing a context-sensitive regulatory model and offers practical implications for improving policy implementation in managing informal economies.