Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran Gorontalo Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Sosial Humaniora Sigli Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Indonesian Journal of Education and Development Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation
Nida, Qotrun
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Suryanti, Lili; Nida, Qotrun; Furqon, Eki
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3160

Abstract

Peningkatan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk menerapkan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut. Ini terutama berlaku untuk mempercepat proyek strategis nasional, mengatur administrasi perpajakan daerah, dan menyediakan kemudahan berusaha. Dengan demikian, beberapa peraturan pajak daerah telah diubah. Pasal 156A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan terkait tarif pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional. Masalah hukum kemudian muncul bagaimana pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penetapan tarif pajak daerah apakah telah mampu mengantisipasi terjadinya ketidakslarasan kebijakan pajak daerah tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, kewenangan dalam penyelenggaraan penetapan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mecangkup: (a). peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b). peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (c). kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan (d).  peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Kedua, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan tarif pajak daerah sebelum dan sesudah pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kondisi faktual saat ini Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan dalam rangka penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana hal tersebut diuraikan di dalam Pasal 189 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah daerah yang menyesesuaikan dengan program-program prioritas nasional dalam menentukan tarif pajak daerah sesuai batasan tarif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. 
Implementasi Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten dalam Perspektif Peningkatan Literasi Masyarakat Fadillah, Siti Vinna; Nida, Qotrun; Juwandi, Ronni
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3116

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui rendahnya tingkat masyarakat provinsi Banten khususnya masyakat kabupaten Lebak. Penelitian ini dilakukan di lima lokasi yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, Perpustakaan Umum Saidja Adinda Kabupaten Lebak, Perpustakaan Desa Sajira Mekar, dan TBM Kedai Proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat literasi di provinsi Banten khususnya di kabupaten Lebak ini dengan mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung literasi, serta peran pemerintah dalam menumbuhkan literasi masyarakat. Yang dimana faktor penghambat gerakan literasi yaitu kebiasaan membaca yang belum dimulai dari rumah, perkembangan teknologi yang makin canggih, sarana dan prasarana, dan ketersediaan dana. Untuk pendukung gerakan literasi yaitu sarana prasarana dan bahan bacaan. Untuk peran pemerintah sendiri yaitu orang tua mengambil peran utama, perpustakaan lebih inovatif menyediakan bahan bacaan, kerjasama pemerintah, penulis, dan publisher, mengadakan lomba literas, memebentuk komunitas literasi, dan mengadakan pelatihan. Kesimpulan dalam penelitian ini peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan literasi.Kata Kunci: Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, Peran Pemerintah AbstractThe purpose of this study is to determine the low level of society in the province of Banten, especially the people of Lebak district. This research was conducted in five locations, namely the Banten Provincial Library and Archives Service, Banten Province Education and Culture Office, Saidja Adinda Public Library, Lebak Regency, Sajira Mekar Village Library, and TBM Kedai Process. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques in this study used interview, observation and documentation techniques. The results showed that the literacy level in Banten province, especially in Lebak district, was to know the inhibiting and supporting factors of literacy, as well as the role of the government in growing community literacy. Where the inhibiting factors for the literacy movement are reading habits that have not been started from home, increasingly sophisticated technological developments, facilities and infrastructure, and the availability of funds. To support the literacy movement, namely infrastructure and reading materials. For the role of the government itself, namely parents take the main role, libraries are more innovative in providing reading materials, cooperation with the government, writers, and publishers, holding literacy competitions, forming literacy communities, and conducting training. The conclusion in this study is that the role of parents, society, and government is very important to improve literacy. Keywords: Inhibiting Factors, Supporting Factors, Government Role
Minat Pemuda terhadap Pelestarian Seni Budaya Debus Banten Mubarok, Ramadhani Al; Damanhuri, Damanhuri; Nida, Qotrun
MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran Vol 10 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/003.2024101.443

Abstract

Banten's cultural arts have unique characteristics that differentiate Banten from other regions. One of these cultural arts is Debus Banten. This art shows extraordinary human abilities and is not possessed by other humans. In its history, the Debus Banten Cultural Arts itself has experienced ups and downs. Judging from the researcher's experience as a Debus Banten Cultural Arts practitioner, this art is increasingly not popular among youth. This can be proven by the lack of young people practicing Debus Banten. The method used in this research is Qualitative Descriptive. Data was taken from Padepokan Ki Sinaba Mutiara Teluk Banten and the community or Youth who practiced or were at that location, using observation, interview and documentation techniques. The results of this research show that the level of public awareness, especially Youth, regarding the importance of preserving Banten's Debus Cultural Arts is very good. It's just that there are young people who are still reluctant to practice Debus Banten Cultural Arts for reasons of fear, difficulty, etc. The efforts made by the organization to preserve the Debus Banten Cultural Arts are sufficient. And the factors that influence the decline in Youth/I's interest in Debus Banten Cultural Arts are due to the development of the influence of Communication Media, Social Patterns, feelings of laziness, as well as the decline in Youth/I's interest in studying Debus Banten Cultural Arts.
Co-Authors A'yuniah*, Ivo Janatul Al Mubarok, Ramadhani Arifudin arifudin Bahrudin, Febrian Alwan Bisri, Lutfia Fauziah Damanhuri Fadillah, Siti Vinna Fitrayadi, Dinar Sugiana Furqon, Eki Gulantir, Robby Sofian Hidayat, Ahmad Dodi Juwandi, Ronni Markhamah, Fiina Ulya Himmatil Maulana, Muhammad Sunan Maulidi, Waisul Kurni Mubarok, Ramadhani Al Ratna Sari Dewi Ria Yuni Lestari, Ria Yuni Suryanti, Lili