Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Journal of Management Accounting, Tax and Production
Kansil, Christine S. T.
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Makna Pajak dan Retribusi (Studi Kasus Pajak Pedagang Kaki Lima) Kansil, Christine S. T.; Siarill, Jonathan Hervine
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1602

Abstract

Menjadi fenomena negatif apabila para pedagang kaki lima ini mengartikan ataupun menginterpretasikan salah terkait dengan pajak dan retribusi hal ini tentu akan sangat berdampak bagi keuangan negara atau sumber pendapatan negara. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana pedagang kaki lima menginterpretasikan terkait dengan pajak ini. hasil atau output dari tulisan ini diharapkan bahwa banyak masyarakat yang paham terkait dengan pemaknaan pajak dan retribusi bahwa sesungguhnya hal itu sangat penting bagi keuangan negara terkait dengan objeknya penulis akan membahas terkait dengan PKL kawasan saya salira bagaimana cara mereka dalam memaknai pajak. Dengan adanya perkembangan globalisasi maka terkait sektor ekonomi makro membuat kebijakan pemerintah seiring dengan berjalannya waktu menertibkan beberapa persoalan terkait dengan perdagangan kaki lima yang konteksnya di sini adalah menganggap bahwa terkait dengan hal tersebut kurang penting. Beberapa kebijakan pemerintah justru hanya berfokus kepada keindahan kota Dan menganggap bahwa pedagang kaki lima ini dapat memperburuk kota atau tidak menciptakan atau mencerminkan estetika pada kota. Beberapa pemerintah kurang respon keadaan para pedagang kaki lima padahal para pedagang kaki lima ini mengaku bahwa mereka membayar pajak dan retribusi seperti dengan UMKM yang lainnya akan tetapi mereka merasa bahwa keberadaan mereka ini tidak dianggap oleh pemerintah bahkan ketika ada penertiban oleh satpol PP mereka merasa bahwa mereka itu adalah kriminal mereka adalah sampah sosial padahal partisipasi para pedagang kaki lima terkait dengan pembayaran pajak dan retribusi ini juga seharusnya merupakan bukti bahwa mereka telah berperan Andi dalam membangun negeri dalam meningkatkan devisa negara yang nantinya akan diolah kembali untuk kepentingan pembangunan nasional.
Analisis Dampak Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Bisnis di Indonesia Kansil, Christine S. T.; Chang, Yiupy
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1603

Abstract

PMDN menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) mimiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat Probabilitas penanaman modal dalam negeri yang kecil dari 0,05. Tidak signifikannya pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi ditentukan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Jumlah investasi penanaman modal dalam negeri yang ditanamankan oleh perusahan akan dapat menambah atau mengurangi jumlah kesempatan kerja yang tersedia yang juga akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dimana investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indoensia. Artinya semakin tinggi PMDN maka semakin meningkat juga Pertumbuhan ekonomi.
Analisis Elemen-Elemen Penting dalam Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Kansil, Christine S. T.; Sulistio, Felicia Amanda
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1600

Abstract

Asuransi tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena terdapatnya risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Asuransi adalah perjanjian hukum yang mengikat dua pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dalam asuransi, pihak penanggung memastikan pertanggungan keuangan dari kerugian yang mungkin dialami pihak tertanggung dalam keadaan tertentu. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 berisi tentang “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan”. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asuransi merupakan perjanjian di antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Adanya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi para pemegang polis atau nasabah asuransi agar terjamin keberlangsungan selama kedua belah pihak, peran OJK didukung dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jika pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak asuransi memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis dengan sebaik-baiknya, maka meminimalisir terjadinya sebuah sengketa.
Analisis Manfaat Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Masyarkat dan Negara Kansil, Christine S. T.; Sugama, Olga Abigail
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1593

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Melihat hal tersebut, dapat dipastikan bahwa Indonesia memerlukan banyak lapangan kerja untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Apalagi dimulainya era kapitalisme yang membuat persaingan semakin tinggi di dunia internasional mendesak pemerintah untuk segera menemukan alternatif lain dalam pembangunan ekonomi. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Penanaman Modal. Undang-undang ini bertujuan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan dapat meningkatkan devisa negara. Di dalam undang-undang tersebut tidak hanya diatur penanam modal dalam negeri namun juga penanam modal asing beserta Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah menjamin kepastian hukum yang akan didapatkan oleh Perusahaan PMA yang menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-undang ini memberikan gambaran secara pasti dalam penjalanan usaha dari suatu Perusahaan PMA beserta hak dan kewajiban Perusahaan tersebut. Dengan banyaknya investor atau penanam modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, berbagai manfaat akan dirasakan oleh masyarakat, pemerintah, dan negara.
Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Dalam CV yang Mengalami Kepailitan Hong, Carissa Patricia; Kansil, Christine S. T.
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1590

Abstract

Badan usaha bukan badan hukum yaitu CV atau perusahaan komanditer merupakan suatu persekutuan yang didirikan 2 orang atau lebih yang mempunyai 2 jenis sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Masing-masing dari sekutu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing termasuk jika CV mengalami kepailitan. Dinyatakan pailit apabila suatu perusahaan tidak dapat melunaskan utangnya yang sudah jatuh tempo, sedikitnya ada dua kreditur. Terdapat pula upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh perusahaan komanditer yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yakni kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif, menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni buku serta jurnal-jurnal hukum dan bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus yang dikumpulkan melalui studi pustaka.
Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Kansil, Christine S. T.; Hisyam, Sulthan Fadhil
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.2994

Abstract

Negara hukum dan demokrasi saling terkait erat, di mana kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi. Meskipun Indonesia mengadopsi konsep negara hukum dan demokrasi, tantangan dalam menjaga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia masih kompleks.Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan tertulis atau sumber hukum lainnya. Ini melibatkan studi dokumen dan kepustakaan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Demokrasi Pancasila, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, mengakui pentingnya menjaga hak asasi manusia sebagai hak fundamental. Konsep ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan memperkuat sistem hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang bersifat kodrati dan fundamental bagi setiap individu. Perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai tanggung jawab bersama individu, pemerintah, dan negara. Dalam konteks hukum kenegaraan, hak asasi manusia berperan sebagai pembatas terhadap kekuasaan negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk tidak bertindak sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia, dan harus menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, serta menciptakan negara yang adil dan demokratis. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam memastikan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial di Indonesia. Untuk meningkatkan konsolidasi hukum dan demokrasi, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil bagi semua warga negara.
Perlindungan Hukum Layanan Grab Food Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pratama, William; Kansil, Christine S. T.
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.15134

Abstract

Dalam era digital yang berkembang pesat, aplikasi penyedia layanan seperti Grab telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama di perkotaan. Meskipun memberikan kemudahan dalam mobilitas dan efisiensi waktu, pengguna aplikasi sering kali mengalami tantangan seperti ketidaksesuaian produk dengan yang dijanjikan, menimbulkan kerugian yang memerlukan pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Dalam konteks ini, Hukum Perlindungan Konsumen menjadi penting sebagai landasan bagi kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Namun, kenyataannya banyak konsumen masih kesulitan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami, mengindikasikan lemahnya perlindungan konsumen terutama dalam transaksi elektronik di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menyoroti perlunya perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan praktik bisnis, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat perlindungan yang ada dan menyimpulkan bahwa upaya perlindungan konsumen perlu ditingkatkan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan platform layanan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan kualitas pelayanan serta produk yang ditawarkan kepada konsumen.
Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Unit Link Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Ansany, Wilbert Fernando; Kansil, Christine S. T.
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i9.16519

Abstract

Karena adanya praktik perjanjian baku dalam perjanjian asuransi, maka pemegang polis memerlukan kepastian hukum. Dengan kata lain, setelah menandatangani polis, sebenarnya tertanggung kurang mempunyai kepastian hukum karena perusahaan asuransi menghasilkan lebih banyak uang dari isi atau format perjanjian. Tujuan dari kepastian hukum bagi pemegang polis asuransi dipertanyakan karena posisi perusahaan asuransi dan pemegang polis yang tidak seimbang terhadap perjanjian baku. Penelitian ini mengkaji tentang kepastian hukum seputar kerugian pemegang polis asuransi dalam skenario non-pembayaran yang dimaknai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tantangan kepastian hukum seputar skenario non-pembayaran yang melibatkan kerugian pemegang polis asuransi yang dimaknai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. . Penelitian ini menggunakan teknik yuridis normatif yang penelitiannya melalui telaah pustaka dan analisis data sekunder. Dalam hal ini pemegang polis asuransi adalah nasabah yang memanfaatkan jasa asuransi yang dalam menjalankan usahanya berhak mendapat kepastian hukum dari segala sesuatu yang dapat merugikan nasabah. Kepastian hukum yang ditawarkan bagi nasabah pengguna jasa atau pemegang polis asuransi secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dengan berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang polis.
Co-Authors Ansany, Wilbert Fernando Chang, Yiupy Hisyam, Sulthan Fadhil Hong, Carissa Patricia Pratama, William Siarill, Jonathan Hervine Sugama, Olga Abigail Sulistio, Felicia Amanda