Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Yuridis Makna Pajak dan Retribusi (Studi Kasus Pajak Pedagang Kaki Lima) Kansil, Christine S. T.; Siarill, Jonathan Hervine
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1602

Menjadi fenomena negatif apabila para pedagang kaki lima ini mengartikan ataupun menginterpretasikan salah terkait dengan pajak dan retribusi hal ini tentu akan sangat berdampak bagi keuangan negara atau sumber pendapatan negara. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana pedagang kaki lima menginterpretasikan terkait dengan pajak ini. hasil atau output dari tulisan ini diharapkan bahwa banyak masyarakat yang paham terkait dengan pemaknaan pajak dan retribusi bahwa sesungguhnya hal itu sangat penting bagi keuangan negara terkait dengan objeknya penulis akan membahas terkait dengan PKL kawasan saya salira bagaimana cara mereka dalam memaknai pajak. Dengan adanya perkembangan globalisasi maka terkait sektor ekonomi makro membuat kebijakan pemerintah seiring dengan berjalannya waktu menertibkan beberapa persoalan terkait dengan perdagangan kaki lima yang konteksnya di sini adalah menganggap bahwa terkait dengan hal tersebut kurang penting. Beberapa kebijakan pemerintah justru hanya berfokus kepada keindahan kota Dan menganggap bahwa pedagang kaki lima ini dapat memperburuk kota atau tidak menciptakan atau mencerminkan estetika pada kota. Beberapa pemerintah kurang respon keadaan para pedagang kaki lima padahal para pedagang kaki lima ini mengaku bahwa mereka membayar pajak dan retribusi seperti dengan UMKM yang lainnya akan tetapi mereka merasa bahwa keberadaan mereka ini tidak dianggap oleh pemerintah bahkan ketika ada penertiban oleh satpol PP mereka merasa bahwa mereka itu adalah kriminal mereka adalah sampah sosial padahal partisipasi para pedagang kaki lima terkait dengan pembayaran pajak dan retribusi ini juga seharusnya merupakan bukti bahwa mereka telah berperan Andi dalam membangun negeri dalam meningkatkan devisa negara yang nantinya akan diolah kembali untuk kepentingan pembangunan nasional.

Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital Quinn, Luverne Pujian; siarill, Jonathan hervine; Chang, Yiupy
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1464

Perkembangan hukum perdata di dunia berasal dari bangsa Perancis yang membuat aturan terkait dengan hukum perdata yang di tuangkan kedalam Code Civil. Setelah itu, bangsa Perancis mulai menjajah Belanda, yang pada akhirnya berdampak pada diterapkannya beberapa aturan terkait dengan hukum keperdataan ini di Belanda. Sering dengan berjalannya waktu Bellanda inginn membuat aturan terkait dengan hukum perdata nya sendiri yang pada akhirnya diberi nama B.W. walaupun BW ini dianggap mirip dengan Code Civil yang ada di Perancis dari segi substansi nya, akan tetapi dapat dikatakan bahwa dengan Belanda mempunya aturan keperdataan yang dikofikasikan sendiri merupakan bentu tadi suatu kemajuan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum perikatan merupakan hubungan dari individu yang satu dengan individu yang lainnya yang mana dalam hubungan tersebut pihak yang satu berhak untuk memenuhi prestasi dan pihak yang lainnya berhak untuk mendapatkan hak, hal tersebut ialah definisi perikatan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perikatan. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perikatan memiliki unsur hubungan hukum di dalam nya. Maksud dari unsur hubungan hukum tersebut ialah melekatnya suatu hak pada individu yang satu, dan terhadap individu yang lain melekat sebuah kewajiban atau tanggung jawab. Suatu hukum mengatur sendiri terkait hubungan dalam hukum perikatan tersebut. Karena suatu hubungan hukum memiliki akibat atau dampak jika dilaksanakan suatu pengikatan terhadap peristiwa tersebut, maka sudah sepatutnya antara kedua hubungan hukum tersebut dan tentu saja dengan hubungan sosial dalam kehidupan sehari hari terdapat definisi yang berbeda.

Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Transaksi Online Prespektif Undang Nomor 8 Tahun 1999 Quinn, Luverne Pujian; Siarill, Jonathan Hervine; Chang, Yiupy
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1491

Dengan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi informasi masyarakat melakukan kegiatan jual beli dengan cara baru yakni transaksi online tersebut. Semakin meningkatnya di Indonesia seiring perkembangan teknologi maka terkait dengan transaksi oleh ini juga berkembang cukup pesat dalam masyarakat. Banyak sekali pelaku usaha ataupun konsumen yang melakukan kegiatan jual belinya secara online pada era sekarang ini. Ternyata Lazada dan OLX merupakan salah satu bentuk transaksi online yang sering digunakan oleh para pelaku usaha ataupun konsumen dalam melakukan jual beli. pada dasarnya para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yaitu memerlukan modal yang lebih sedikit dengan adanya bentuk jual beli melalui transaksi online ini karena dengan adanya transaksi tersebut maka terkait dengan distribusi pemasaran dan biaya lainnya pun dapat ditekan. Pihak dalam transaksi online tetaplah tunduk pada undang-undang nomor 8 tahun 199 terkait dengan perlindungan konsumen saat itu juga terkait dengan timbulnya kewajiban diantara pernyataan yang dilakukan dalam jangka sorong disebut juga harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tentu bertujuan agar usaha dan juga konsumen itu dapat mendapatkan kepastian hukum dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen dalam selain itu juga sangat diharapkan bahwa pelaku usaha dapat lebih bersikap tanggung jawab dan juga jujur dalam menjalankan usahanya. Pada dasarnya para pihak yang bersengketa juga diberikan opsi untuk menyelesaikan semita secara damai menurut undang-undang nomor 8 tahun 1991 selain melakukannya melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Kajian Yuridis Proses Penyidikan Dalam Kasus Pidana (Kasus Tindak Pidana Perampasan Truk di Polres Purworejo) Purba, Nanda Divabuena; Quinn, Luverne Pujian; Siarill, Jonathan Hervine; Kallis, Gaesang
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.2996

Proses penyelidikan tindak pidana di Polres Purworejo dimulai dari laporan korban atau saksi. Setelah laporan diterima oleh anggota unit idikti 1 (RES UM), laporan tersebut dianalisis untuk memastikan kebenaran kejadian. Misalnya, dalam kasus perampasan truk oleh pelaku begal, tempat kejadian perkara (TKP) dicek untuk memverifikasi peristiwa tersebut. Setelah dipastikan adanya tindak pidana, penyelidik mengumpulkan barang bukti di TKP, dengan bantuan Ur. Identifikasi Polres Purworejo, dan menanyakan saksi untuk mengidentifikasi pelaku. Setelah tersangka ditemukan, surat penangkapan diterbitkan, dan pelaku dibawa ke Polres Purworejo untuk penyidikan lebih lanjut. Penahanan dilakukan untuk mencegah pelarian atau penghilangan barang bukti. Sebelum penyelidikan, standar operasional prosedur (SOP) harus diikuti, termasuk wewenang penyelidikan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyelidikan, dan kegiatan pemeriksaan di TKP. Hasil penyelidikan dianalisis dan dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan. Jika ditemukan unsur tindak pidana, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Selama penyidikan, penyidik memintai keterangan pelaku untuk menemukan motif tindak pidana dan barang bukti yang disembunyikan, dengan pelaku didampingi oleh kuasa hukum. Setelah pemeriksaan, penyidik bersama Ur. Identifikasi melakukan olah TKP dan penggeledahan rumah pelaku untuk mencari barang bukti, yang kemudian disita untuk kepentingan penyidikan. Proses penyidikan memakan waktu antara 30 hingga 60 hari tergantung kompleksitas kasus. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, seperti pembegalan truk, adalah kejahatan yang mengancam harta benda dan keselamatan korban. Penegakan hukum oleh Polres Purworejo bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Hubungan Kenaikan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sunadynatha, Rama Adi Saputra; Yasin, Yusuf Muhammad; Chandra, Selvin Matthew; Edward, Kent; Siarill, Jonathan Hervine; Gunardi, Ariawan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4726

Pajak dalam perspektif hukum menurut soemitro seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya HUKUM PAJAK adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Penelitian hukum didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.

Pemutusan Hubungan Kerja Implikasi Hukum dan Keadilan di Tengah Perubahan Industri Lie, Gunardi; Siarill, Jonathan Hervine
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 1, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v1i2.3929

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu isu yang semakin kompleks di tengah perubahan industri yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan restrukturisasi perusahaan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan keadilan yang harus disikapi oleh pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Dalam konteks hukum, PHK harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa antara pihak perusahaan dan pekerja. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakadilan, terutama ketika PHK dilakukan secara sepihak atau tanpa kompensasi yang memadai. Artikel ini menganalisis implikasi hukum dari PHK dalam kerangka peraturan perburuhan di Indonesia, serta mengkaji aspek keadilan bagi pekerja yang terdampak. Selain itu, artikel ini juga membahas pentingnya adaptasi regulasi perburuhan dalam menghadapi perubahan industri yang semakin dinamis, termasuk perlindungan bagi pekerja dalam era digitalisasi dan otomatisasi.

Hubungan Kenaikan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sunadynatha, Rama Adi Saputra; Yasin, Yusuf Muhammad; Chandra, Selvin Matthew; Edward, Kent; Siarill, Jonathan Hervine; Gunardi, Ariawan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4726

Pajak dalam perspektif hukum menurut soemitro seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya HUKUM PAJAK adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Penelitian hukum didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.

Legal Implications Following the Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XX/2022 and the Supreme Court Circular No. 2 of 2023 Regarding the Prohibition for Courts to Grant Marriage Registration Requests Across Different Religions: Implikasi Hukum Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Larangan Pengadilan untuk Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Siarill, Jonathan Hervine; Djaja, Benny
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 20 No. 4 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v20i4.1390

General Background: Interfaith marriage in Indonesia remains a complex legal issue due to the intertwining of religious norms and state administrative authority. Specific Background: The Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XX/2022 and Supreme Court Circular No. 2/2023 further restrict court-granted registration of interfaith marriages by reaffirming the primacy of religious validity. Knowledge Gap: Despite extensive debate, limited research analyzes the combined legal, administrative, and human rights implications arising from both instruments. Aims: This study examines the legal consequences of the Court’s decision and the Circular, focusing on their impact on legal certainty, constitutional rights, and the status of interfaith families. Results: Using a normative juridical approach, the findings show that delegating substantive validity to religion and limiting administrative registration creates legal uncertainty, a regulatory vacuum, and discriminatory outcomes affecting marital status, children’s rights, inheritance, and civil documentation. Novelty: This research offers an integrated assessment of constitutional, administrative, and human rights dimensions, highlighting normative dissonance between constitutional guarantees and religion-based administrative practices. Implications: The study underscores the need for regulatory harmonization and proposes exploring civil marriage mechanisms to ensure legal certainty, equality before the law, and protection of fundamental rights within Indonesia’s pluralistic society. Highlights: Highlights the legal vacuum created by relying solely on religious validity for marriage recognition. Emphasizes the conflict between constitutional guarantees and restrictive administrative practice. Proposes civil marriage as a potential solution to ensure equal legal protection. Keywords: Interfaith Marriage, Legal Certainty, Constitutional Rights, Administrative Law, Human Rights

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search