Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DERIVATIF Muhammadiyah Law Review Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Angkasa, Nitaria
Universitas Muhammadiyah Metro
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Muhammadiyah Law Review

 1 
KEDUDUKAN WAKIL PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN Nitaria Angkasa Tria Noviantika
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.315 KB)

Abstract

Pada konstitusi kita saat ini tertuang secara jelas terkait dengan pembagian kekuasaan dalam beberapa cabang yakni dibagi atas 3 cabang kekuasaan yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kenyataannya ada lembaga negara yang bukan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian dari lembaga negara yang telah ada, karena secara fungsional lembaga tersebut dibutuhkan. Sebagai contoh adanya kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) saat sebelum UUD 1945 diamandemen sebagai lembaga pertimbangan yang dapat memberikan nasihat kepada presiden secara langsung berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar 1945 lalu digantikan dengan Wakil Pertimbangan Presiden (Watimpres) dengan tugas dan fungsi yang sama dengan kedudukan dibawah presiden serta bertanggung jawab kepada presiden secara langsung. Permasalahan yang aan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden? dan Struktur, tugas dan Fungsi lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya sesuai dengan permasalahan. hasil penelitian ini  menunjukan bahwa Tugas dan fungsi Wakil Pertimbangan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres, tugas Wantimpres adalah: memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden yang disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan. Sedangkan fungsinya sebagai lembaga penasihat dapat memberikan nasihat terkait bidang politik ini meliputi politik dalam negeri dan politik luar negeri, bidang ekonomi dan keuangan ini meliputi kebijakan fiskal, moneter, perbankan, perencanaan dan pembangunan, serta pelaksanaan dan pengawasan APBN, dan bidang kesejahteraan rakyat ini meliputi sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pembangunan, perhubungan serta fasilitas umum.
PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA nitaria angkasa
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap negara memili sistem politik yang sama namun dalam pelaksanaan berbeda. Hal ini berdasarkan sistem politik yang di anut oleh masing-masing negara dunia, seperti halnya di Negara Swedia dan Negara Finlandia. Kedua negara tersebut memili kesamaan yaitu parlementer. Permaslaahan dalam penelitian ini adalah bagaiamna perbandingan sistem kengaraan Swedia dan Finlandia berdasarkan sistem politiknya. Metode yang di gunkaan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu berdasarkan ketentuan dokumen, undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem politik yang berjalan di Swedia dan juga di Finandia, sebenarnya yang menjadi perbedaan hanya terletak di siapa yang menduduki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai yang menjadi input, antara kedua negara juga sama-sama memiliki kelompok kepentingan. Bisa dari kelompok anomi, kelompok nonasosiasional, kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional.
Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prima Angkupi nitaria Angkasa Tirta Gautama
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/lr.v6i2.2222

Abstract

Peranan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagai wujud otonomi desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambahan pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar serta perpustakaan desa, embung desa danjalan desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada mengenai Kedududukan Kepala Kampung Dalam Penerapan Otonomi Daerah. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu  pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. wewenang Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Sesuai Pemerintahan desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Faktor Penghambat Pemerinta Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih ada pola fikir yang beranggapan bahwa belum hilangnya paradigma pemerintah desa masih berposisi sebagai bahawahan Bupati dibanding sebagai Pemerintah Otonomi. Selama ini belum berubah atau kelar dari stereotepe yang demikian, sulit rasanya peluang desa untuk menjadi entitas sisual politik yang otonom
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG BUKTI RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Nitaria Angkasa Intan Pelangi Muhammad Agung Setiawan
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 7, No 1 (2023): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/lr.v7i1.2506

Abstract

Tindak pidana eksekusi terhadap barang bukti rampasan tindak pidanan narkotika ini yang menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus di bicarakan dan di publikasi. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap barang tindak narkotika jenis sabu di kejaksaan negeri Lampung Tengah danpakah yang menjadi faktor penghambat dalam eksekusi tindak pidana narkotika jenis sabu. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empris penelitian menggunkan data sekunder dan data primer. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap. Kepastian hukum terhadap peran jaksa dalam eksesusi putusan pidana, merujuk pada pasal 101 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwasannya dalam mengeksekusi barang bukti tidak pidana narkotika yang dilakukan oleh jaksadalam hal mengeksekusi barang bukti tindak pidana narkotika ada banyak faktor yang menghambat pelaksanaanya sedangkan faktor pendukung hanya sedikit.seperti masih di gunakannya barang bukti di persidangan lain, mutasi jaksa, jenis BB narkotikinya, jumlah, faktor alam.Faktor-faktor inilah yang menurut kasibarang bukti dapat menghambat pelaksanan pemusnahan barang bukti narkotika
Interaksi Hukum Dalam Nilai Nilai Sosial Robiyanto, Gustiawan; Rizka, M. Faisol; Angkasa, Nitaria
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i1.3452

Abstract

Indonesia, with its cultural and social diversity, is a complex stage for the interaction between law and socio-cultural values. This paper aims to outline the role and impact of law-changing aspects in the socio-cultural context of Indonesia.Through a literature review, it is found that law often not only reflects cultural values, but can also be a significant agent of change in modernizing and adjusting the socio-cultural order. Factors such as globalization, information technology, and urbanization have shaped a dynamic legal landscape, presenting new challenges in maintaining a balance between cultural norms and legal advancement. Meanwhile, conflicts between local traditions and national or international law often create tensions in the Indonesian legal system. Nevertheless, through mechanisms such as inclusive legal interpretation and intercultural dialogue, efforts have been made to facilitate integration between legal and socio-cultural aspects. This research also highlights the need for a culturally sensitive approach in the law-making process, as well as the importance of community inclusion in policy formulation to achieve harmony between legal progress and cultural sustainability. By understanding these complex dynamics, it is hoped that the Indonesian people can develop a legal system that respects and strengthens their cultural heritage, while still adapting to the ongoing changes of the times
Implementation of village heads' neutralism in the General Election Campaign based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages Angkasa, Nitaria; Pelangi, Intan
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i1.3178

Abstract

Based on village authority which is a form of village government, the village head has a role in the splendor of the democratic party in Indonesia which will be held on February 14 2024, but the role of the village head is so important as the head of the village government, it is necessary to study the head's neutrality. villages in general election campaigns and regional head elections in Indonesia. The method used in this research is normative juridical. The method used in carrying out the research is carried out by collaborating in the form of data and field facts. The problem approach used in this research is normative. The neutralistic implementation of village heads based on the election law and village law in elections shows that the Division for Handling Violations of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of DKI Jakarta Province, Benny Sabdo, emphasized that the campaign activities of election participants are prohibited from involving the State Civil Apparatus (ASN) and village heads and factors. The basic thing about the neutrality of village heads in elections is that there is concern that there will be a conflict of interest between village officials and the community and this is also regulated in Law Number 7 of 2017 concerning elections in Article 20 Paragraph 2 which states that village officials are among the parties who are prohibited from being included by the implementer or team. campaign in election campaign activities. The prohibition on village officials from taking part in practical politics is also contained in Law no. 6 of 2014 concerning Villages, Article 29 letter g states that village heads are prohibited from being administrators of political parties and in letter j village heads are prohibited from participating and/or being involved in election campaigns and/or Pilkada. Village officials are advised not to get involved in political activities, either as cadres and campaign activists.
Implementation of village heads' neutralism in the General Election Campaign based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages Angkasa, Nitaria; Pelangi, Intan
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i1.3178

Abstract

Based on village authority which is a form of village government, the village head has a role in the splendor of the democratic party in Indonesia which will be held on February 14 2024, but the role of the village head is so important as the head of the village government, it is necessary to study the head's neutrality. villages in general election campaigns and regional head elections in Indonesia. The method used in this research is normative juridical. The method used in carrying out the research is carried out by collaborating in the form of data and field facts. The problem approach used in this research is normative. The neutralistic implementation of village heads based on the election law and village law in elections shows that the Division for Handling Violations of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of DKI Jakarta Province, Benny Sabdo, emphasized that the campaign activities of election participants are prohibited from involving the State Civil Apparatus (ASN) and village heads and factors. The basic thing about the neutrality of village heads in elections is that there is concern that there will be a conflict of interest between village officials and the community and this is also regulated in Law Number 7 of 2017 concerning elections in Article 20 Paragraph 2 which states that village officials are among the parties who are prohibited from being included by the implementer or team. campaign in election campaign activities. The prohibition on village officials from taking part in practical politics is also contained in Law no. 6 of 2014 concerning Villages, Article 29 letter g states that village heads are prohibited from being administrators of political parties and in letter j village heads are prohibited from participating and/or being involved in election campaigns and/or Pilkada. Village officials are advised not to get involved in political activities, either as cadres and campaign activists.
Interaksi Hukum Dalam Nilai Nilai Sosial Robiyanto, Gustiawan; Rizka, M. Faisol; Angkasa, Nitaria
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i1.3452

Abstract

Indonesia, with its cultural and social diversity, is a complex stage for the interaction between law and socio-cultural values. This paper aims to outline the role and impact of law-changing aspects in the socio-cultural context of Indonesia.Through a literature review, it is found that law often not only reflects cultural values, but can also be a significant agent of change in modernizing and adjusting the socio-cultural order. Factors such as globalization, information technology, and urbanization have shaped a dynamic legal landscape, presenting new challenges in maintaining a balance between cultural norms and legal advancement. Meanwhile, conflicts between local traditions and national or international law often create tensions in the Indonesian legal system. Nevertheless, through mechanisms such as inclusive legal interpretation and intercultural dialogue, efforts have been made to facilitate integration between legal and socio-cultural aspects. This research also highlights the need for a culturally sensitive approach in the law-making process, as well as the importance of community inclusion in policy formulation to achieve harmony between legal progress and cultural sustainability. By understanding these complex dynamics, it is hoped that the Indonesian people can develop a legal system that respects and strengthens their cultural heritage, while still adapting to the ongoing changes of the times
Co-Authors Nuzirwan Nuzirwan Oktavia, Ayu Pelangi, Intan Rendi Evardi Rizka, M. Faisol Robiyanto, Gustiawan Sainul Syamsul Arifin