Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Analisis Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Materi Penjumlahan dan Pengurangan Fitriyani, Desi; Saefurrohman, Asep; Mansur, Mansur
Ibtida'i Vol 10 No 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ibtidai.v10i2.9330

Abstract

Tujuan dari penelitian ni adalah untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa kelas II dalam menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ni adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian fenomologi, adapun subjek penelitian adalah kepala sekolah, wali kelas, dan peserta didik kelas II di SDN Carenang II menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, tes tulis, wawancara dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa untuk kesulitan belajar siswa untuk materi penjumlahan dan pengurangan meliputi 1) Belum menguasai prosedur penjumlahan pengurangan bilangan dengan cara menyimpan; 2) Kesulitan memaknai soal cerita; 3) Kekurang telitian dalam mengerjakan soal. Adapun faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa kelas II di SD Negeri Carenang I materi penjumlahan dan pengurangan ni yaitu Faktor nternal dan faktor eksternal. Faktor nternal yang meliputi bakat, hiperaktif dan siswa belum memahami materi. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, fasilitas belajar.
PENILAIAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP CABANG PRODUKSI YANG DIKUASAI OLEH NEGARA: Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap Cabang Produksi yang Dikuasai oleh Negara Fitriyani, Desi
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 1 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2116

Abstract

The state controls production branches that are important to the state and/or affect the livelihood of the people at large. Regarding the evaluation, it is in the hands of the Government together with the Parliament. Problems then arise, when there are no indicators to carry out this assessment, leading to abuse of power and the privatization, injuring the right to control the state. On that basis, the Constitutional Court was present to conduct an assessment of the Government's assessment with the Parliament. This study aims to determine the Constitutional Court's role in carrying out this assessment. This research is normative legal research. Results of the study show that the Constitutional Court has exercised this authority by providing its judgment by reviewing the law. In the future, the Constitutional Court must issue indicators of branches of production controlled by the state based on Article 33 of UUD NRI 1945.
Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Melalui Pembuatan Pestisida Nabati di Dusun Rejodadi Nurul Aini; Salsabila, Fhanisa Ayu; Fitriyani, Desi; Nurhayati; Astuti, Dwi Yuli; Pramesti, Dinda; Trianto, Dani; Muhammad Habib Ainun N; Saharruddin
Jurnal ETAM Vol. 4 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Politeknik Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46964/etam.v4i2.722

Abstract

Hama menjadi permasalahan yang dihadapi Kelompok Wanita Tani (KWT) Dusun Rejodadi dalam mengelola sayuran. Penggunaan pestisida kimia untuk membasmi hama akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Oleh karena iu, diperlukan upaya lain untuk menghadapi serangan hama yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan pestisida nabati. Kegiatan pemberdayaan ini yang dilakukan oleh Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Aisyiyah Yogyakarta dengan Alumni Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait pestisida nabati dalam membasmi hama. Kegiatan pemberdayaan melibatkan 15 Ibu-Ibu Kelompok Wanita Tani Rejodadi. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dilakukan dengan memberikan penyuluhan pestisida nabati dan pelatihan melalui demonstrasi pembuatan pestisida kepada KWT. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan Kelompok Wanita Tani Rejodadi mengenai pestisida nabati.
Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan Pembatasan Cairan pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa di Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat Fitriyani, Desi; Nuradilah, Siti; Setiyono, Erwan
Indonesian Journal of Nursing Sciences and Practice Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/ijnsp.v6i2.61-64

Abstract

Latar Belakang. Motivasi adalah suatu kebutuhan yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah pada ketercapaiannya tujuan tertentu. Hal ini menjadikan motivasi sebagai suatu variabel yang ikut berperan dalam faktor-faktor yang mengelola, membangkitkan, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju suatu sasaran. Kepatuhan merupakan sejauh mana perilaku seseorang atau pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional kesehatan.Objektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan motivasi perawat dengan tingkat kepatuhan perawat dalam melaksanakan prosedur tetap pemasangan infus di IGD RSUD Lombok Barat.Metode. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-korelasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di IGD RSUD Lombok Barat yang berjumlah 25 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling. Pengambilan data dilakukan pada Oktober-November 2021. Instrumen pengumpulan data mengenai motivasi pada penelitian ini menggunakan kuesioner, sedangkan pengumpulan data kepatuhan perawat menggunakan observasi langsung pemasangan infus.Hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa perawat dengan motivasi baik sebanyak 14 orang dan cukup sebanyak 11 orang. Tingkat kepatuhan yang baik ditemukan pada 13 orang, sedangkan yang tidak patuh sebanyak 12 orang. Sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan SPSS 16 for Windows untuk n = 25, didapatkan hasil uji chi-square dengan tingkat penerimaan p < 0,05, dengan hasil α = 0,028. Artinya, Ha diterima, sehingga terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi perawat dengan tingkat kepatuhan perawat dalam melaksanakan prosedur tetap pemasangan infus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik motivasi perawat, maka semakin patuh perawat dalam melaksanakan prosedur tetap pemasangan infus.Implikasi Klinis. Temuan ini menekankan pentingnya program edukasi yang intensif dan terarah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi medis guna mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut.Kata kunci. motivasi perawat, kepatuhan perawat
Posibilitas Penerapan In Rem Asset Forfeiture Sebagai Upaya Asset Recovery Di Indonesia Fitriyani, Desi; Maizaroh, Muthi’ah
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 1 No 2 (2023): Permasalahan Hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.077 KB) | DOI: 10.59593/amlcft.2023.v1i2.62

Abstract

Improving the method of asset confiscation to recover state losses is an urgent issue that needs to be addressed. The current approach, which relies on in-person procedures, presents numerous ongoing obstacles. Therefore, a breakthrough in asset confiscation is required, namely implementing in rem asset forfeiture. This paper explores the feasibility of adopting in-rem asset forfeiture in Indonesia while addressing the associated challenges. It is both descriptive and prescriptive, providing an analysis of how to establish a comprehensive regulatory framework to optimize asset confiscation. The research employs a normative juridical research method, focusing on the concept and legal policies on asset confiscation. The findings suggest the need to revamp the legal system governing asset confiscation in Indonesia by officially incorporating in rem asset forfeitures into positive law and achieving vertical and horizontal legal harmonization.
Posibilitas Penerapan In Rem Asset Forfeiture Sebagai Upaya Asset Recovery Di Indonesia Fitriyani, Desi; Maizaroh, Muthi’ah
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 1 No 2 (2023): Permasalahan Hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2023.v1i2.62

Abstract

Improving the method of asset confiscation to recover state losses is an urgent issue that needs to be addressed. The current approach, which relies on in-person procedures, presents numerous ongoing obstacles. Therefore, a breakthrough in asset confiscation is required, namely implementing in rem asset forfeiture. This paper explores the feasibility of adopting in-rem asset forfeiture in Indonesia while addressing the associated challenges. It is both descriptive and prescriptive, providing an analysis of how to establish a comprehensive regulatory framework to optimize asset confiscation. The research employs a normative juridical research method, focusing on the concept and legal policies on asset confiscation. The findings suggest the need to revamp the legal system governing asset confiscation in Indonesia by officially incorporating in rem asset forfeitures into positive law and achieving vertical and horizontal legal harmonization.
State of Emergency: Measuring Constitutional Court Oversight Fitriyani, Desi; Ayuni, Qurrata
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 15 No. 1 (2025): April
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2025.15.1.1-29

Abstract

A state of emergency is an inevitable circumstance that has arisen in several regions of the world, including Indonesia. In these circumstances, there is widespread abuse of authority manifested by the excessive curtailment of rights and the violation of constitutional norms for declaring emergencies. Thus, it is necessary to have oversight from other state institutions to provide adequate checks and balances. This research aims to measure the supervision of the Indonesian Constitutional Court during a state of emergency. Normative legal research is a type of research that uses a conceptual approach, a case approach, and a comparative country approach. Through the analysis of decisions, cases, and elaboration with the principles of State Emergency Law, this paper finds that of the 3 (three) aspects of judicial supervision during a state of emergency, the aspect of supervision in the form of testing the declaration of a state of emergency is an aspect that is not owned by the Indonesian judiciary. Whereas this aspect is important, the declaration of a state of emergency issued by the President is unconstitutional.
Menggagas Pembatasan Dipilihnya Kembali DPR, DPD, Dan DPRD di Indonesia Fitriyani, Desi
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 3, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The term of office of the DPR, DPD, and DPRD has not been limited to the possibility of re-election. This means that those who have served have the opportunity to continue to serve for life as long as they are re-elected through elections. This tenure arrangement has also been brought to the Constitutional Court several times because it is considered contrary to the constitutional rights of citizens. However, it has never been granted by the Constitutional Court. The purpose of this research is to find an ideal idea related to the limitation of the possibility of re-election of members of the DPR, DPD, and DPRD in Indonesia. The type of research used is doctrinal legal research. The results show that the limitation of the possibility of re-election of members of the DPR, DPD, and DPRD has its own advantages and disadvantages. For this reason, it is necessary to limit the possibility of re-election relatively, namely 2 (two) consecutive terms of office but not too strict by opening up opportunities to re-serve as long as they have passed a 5 (five) year gap. This is to reduce the potential for abuse of power and to provide opportunities for citizens to be elected and to vote.
Analysis of Factors Affecting Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia Fitriyani, Desi; Andrian, Thomas
International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA) Vol. 2 No. 3 (2024): August
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/ijema.v2i3.189

Abstract

This study aims to analyze the factors affecting foreign direct investment in Indonesia. The data used is dynamic panel data for the period 2010 to 2022, the dependent variable used is foreign direct investment in Indonesia, and the independent variables used are infrastructure reflected by the total length of provincial roads, macroeconomic stability reflected by the consumer price index, and market size reflected by gross regional domestic product per capita. The analytical tool used is multiple linear regression with the generalized method of moment (GMM) analysis method. The results showed that infrastructure, macroeconomic stability, market size, and FDI in the previous year had a significant effect on FDI in Indonesia.