Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH
A, Habib Shulton
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan) A, Habib Shulton; Setiawan, Agus
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 June (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i1.139

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan di Indonesia khususnya pelanggaran terhadap hak-hak di bidang kesehatan. Belum terpenuhinya hak kesehatan bagi perempuan tercermin dengan jelas dari peringkat Human Development Index (HDI) dan Gender Related Developmen Index (GDI). Salah satu indikasinya adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) serta meningkatnya angka kematian bayi. Di Indonesia, tingkat AKI sangat tinggi di bandingkan dengan negara-negara lain, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Pembiaran terhadap hak-hak kesehatan merupakan sebuah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan politik hukum baru sebagai upaya keadilan dan perlindungan hak-hak kesehatan perempan di Indonesia. Apalagi negara Indonesa adalah “negara hukum”, konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM. Selain itu, politik hukum perlindungan HAM di bidang kesehatan ini sebagai upaya komitmen Indonesia dalam program Internasional yakni MDG.s.
Analysis on the Decisions of the Tanjungkarang and Metro Religious Courts toward State Civil Apparatus Divorce Case On Islamic and Positive Law Perspective Mu'in, Fathul; Firdaweri, Firdaweri; Muhammad, Hasanuddin; A, Habib Shulton; Nawawi, M Anwar
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 1 June (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v7i1.2442

Abstract

Artikel ini membahas tentang perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih marak terjadi. Padahal sudah banyak anggaran serta peraturan pemerintah yang bertujuan untuk harmonisasi rumah tangga para ASN. Abdi negara dituntut untuk disiplin dan mampu menunjukkan prestasi kerja, di sisi lain juga berkewajiban menjaga keutuhan rumah tangganya. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang datanya diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas I Lampung yang meliputi Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Pengadilan Agama Metro. Artikel ini menyimpulkan faktor penyebab perceraian adalah faktor internal dan eksternal. Penyebab perceraian ASN di Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Metro adalah faktor perselisihan dalam rumah tangga serta faktor ekonomi. Meski berprofesi sebagai ASN, dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, perceraian boleh dilakukan apabila perkawinan diteruskan akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Sedangkan dalam hukum positif faktor tersebut boleh menjadi alasan untuk bercerai.
Co-Authors Agus Setiawan Firdaweri Firdaweri Mu'in, Fathul Nawawi, M Anwar