Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.029
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) NOMOI Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan JURNAL GOVERNANCE OPINION Jurnal Hukum Bisnis JURNAL RETENTUM Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia
Trisna, Wessy
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Position of Victims in Corruption Crime at the Medan Corruption Court Trisna, Wessy; Mubarak, Ridho
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 1, No 2 (2020): September - December
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A victim is someone individually or jointly suffering from loss, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or damage to his basic rights, which is caused by the actions of other parties who violate criminal law in a country, whether intentionally or because of negligence. So far, in handling corruption cases, the perpetrators and the law have always been highlighted, while victims are rarely paid attention. Legal protection for victims in criminal acts of corruption needs to be considered because the rights of victims who have good intentions are still being harmed. So it is necessary to discuss the position of the victim in a corruption case and the rights and obligations of the victim in a corruption case at the Medan Corruption Court. Thus, although the position of the victim in a criminal act of corruption based on the criminal justice system is still very weak, the victim has the right to apply for restitution or compensation if their social and economic rights are harmed by the occurrence of a criminal act of corruption
Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Sitohang, Edi Santro; Suhatrizal, Suhatrizal; Trisna, Wessy
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 3, No 2 (2021): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v3i2.873

Abstract

This type of research is normative research, namely research conducted with the aim of examining the application of statutory provisions in realizing justice. The descriptive nature of the analysis leads to normative law. The problems examined in this study are the legal protection of children who commit crimes of sexual abuse and consideration in deciding cases of child molestation which are analyzed from the legal protection of children. To discuss these problems, a library research was conducted and analyzed the decision case number 65 /pid-sus-anak/2015 /PN. Medan, at the Medan District Court. The results and discussion explain the legal protection of children who commit crimes of sexual immorality and the judge's considerations in deciding cases of child molestation, that the judge frees the defendant from all lawsuits from the crime of sexual abuse that the child has committed.
Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkotika: (Studi Putusan MA 2633 K/PID.SUS/2020) Siahaan, Alvin Adianto; Ekaputra, Mohammad; Trisna, Wessy
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 11 - November 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i11.256

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan MA 2633K/Pid.Sus/2020 terkait putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Parapat terdakwa Arifin Nasution alias Bandrek telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang terdiri pasal 114 Ayat (1) serta pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah diputus oleh majelis pemeriksa perkara tingkat pertama Pengadilan Negeri dalam Putusan No.556/Pid.Sus/Pn Rap, hal ini berubah pada Tingkat Kasasi dimana Hakim Judex Juris atau pada Tingkat Kasasi memberikan pendapat berbeda dan akhirnya menjatuhkan hukuman yang diluar dari dakwaan alternatif satu dan dua Penuntut Umum, menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan penyalahgunaan narkotika pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan sesuai dengan berdasarkan yurisprudensi bahwa Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal sejenis yang sifatnya lebih ringan yang tidak lain untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga putusan 2633 K/Pid.Sus/2020 dinilai tetap sah sepanjang tidak diajukannya upaya hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar: (Studi Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) Purba, Andika Temanta; Trisna, Wessy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.271

Abstract

Masyarakat umum saat ini khususnya wanita sering menggunakan kosmetik untuk mempercantik diri, namun banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produknya. Tujuan penelitian mengenalisis aturan hukum terkait kosmetik di Indonesia, tindak pidana perdagangan kosmetik, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual produk tanpa standar. Studi ini mengacu pada Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Menggunakan penelitian normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Aturan hukum terhadap kosmetik di Indonesia diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, namun aturan yang mengatur secara khusus terhadap kosmetik diatur oleh beberapa Peraturan BPOM; Sanksi hukum yang timbul terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dalam hal ini tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi berdasarkan dua ketentuan hukum yakni Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/PID.SUS/2019/Pn.Mdn adalah sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai Atmaja, Agus Adi; Sunarmi, Sunarmi; Trisna, Wessy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.278

Abstract

Penelitian ini akan fokus pada peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Serdang Bedagai. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, baik Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 sebagai dasar hukum bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Ditambah, regulasi internal tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/JA/07/2017 juga tidak ditemukan tugas pokok dan fungsi bidang intelijen kejaksaan dalam melakukan penyuluhan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilaksanakan, untuk mengetahui darimana dasar hukum tugas penyuluhan hukum kejaksaan bidang intelijen tersebut. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kejaksaan tidak memuat norma “penyuluhan hukum”, melainkan “peningkatan kesadaran hukum masyarakat” sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kejaksaan 2004. Kedua, Peran Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen dalam melakukan penyuluhan hukum adalah merupakan “peran sosial” dalam menjalankan “fungsi kontrol” berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA KANDUNG TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2021/PN KLK) Simamora, Tri Putri; Ediwarman, Ediwarman; Marlina, Marlina; Trisna, Wessy
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3901

Abstract

Ekploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan objek seks pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kajian hukum pada tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Kuala Kapuas Nomor: 235/Pid.Sus/2021/Pn.Klk. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh), kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif. Eksploitasi seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akibat yang timbul atas tindak kejahatan eksploitasi anak menimbulkan masa depan anak sudah hancur dan kerusakan fisik/fisikis terhadap anak yang sebagai korban eksploitasi oleh orang tua kandungnya. Pelaku eksploitasi anak dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kata kunci : Kajian Hukum, Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua Kandung.
Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Sitompul, Cristina Natalia; Ekaputra, M; Trisna, Wessy; Zaidar, Zaidar
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3690

Abstract

Penyalahguna Narkotika semakin hari semakin meningkat mengakibatkan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Karna itu perlu diterapkannya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika agar penyalahguna narkotika dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika sehingga dapat mengurangi penyalagguna narkotika yang selama ini mendominasi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan over kapasitas. Perlunya dilakukan penelitian mengenai penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagai upaya mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan wawancara dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Penerapan rehabilitasi sangat diperlukan penyalahguna narkotika agar lepas dari ketergantungan narkotika. Penyalahguna narkotika cukup efektiv di lakukan dalam mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan sumatera utara. Adapun hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah Faktor dari dalam diri sendiri karena kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dan Terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih di dalam menangani rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN TINDAKAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS ANAK/2020/PN TRG) Sirait, Berkat Muliady; Ekaputra, M.; Trisna, Wessy; Andriati, Syarifah Lisa
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4274

Abstract

Masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus narkotika pada anak tidak diberikan perlindungan hukum dan banyak dari kasus ini anak justru diberikan hukuman di penjara. Penelitian ini ditunjukan untuk menganalisis yuridis pemberian tindakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tenggarong Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. TRG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doctrinal. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum rehabilitatif terhadap pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika pada anak berdasarkan Undang-Undang narkotika perlu adanya sebuah penegakan hukum tanpa menahan dan memberikan hukuman penjara melainkan diberikan alternatifnya yaitu dengan cara menempatkan para pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi. Penerapan pidana terhadap anak penggunaan narkotika dalam putusan no. 21/pid.sus-anak/2020/PN.TRG memberikan hukuman rehabilitasi setelah dilakukannya penjara selama 4 bulan pada anak. Tidak diterapkan rehabilitasi ketika penyidikan dan penuntutan. Penerapan rehabilitasi baru dilakukan setelah adanya vonis putusan Majelis Hakim, yang disertai vonis pidana penjara. Dengan ini, maka PN Tenggarong dapat dinilai tidak konsisten dalam menerapkan keadilan restoratif kepada anak yang berhadapan di hadapan hukum. Hal ini sudah diatur dalam pengaturan hukum pada pemberian tindakan rehabilitasi terhadap anak dalam tindak pidana narkotika diatur berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan.
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT UNTUK DAPAT MENERIMA KEMBALI MANTAN NARAPIDANA (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Binjai) Hasibuan, Uli Vaniar; Ediwarman, Ediwarman; Marlina, Marlina; Trisna, Wessy
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4215

Abstract

Adapun yang menjadi sorotan yaitu sulit bagi masyarakat menerima kembali seorang mantan narapidana dan masyarakat memberikan tembok pemisah kepada mantan narapidana. Permasalahannya adalah bagaimana lapas berperan untuk menciptakan narapidana yang siap berintegrasi melalui pembinaan-pembinaan yang ada serta melakukan upaya agar mantan narapidana bisa mendapatkan kembali tempatnya di masyarakat. Perlu dilakukan peneliian sosiologi hukum agar menganalisis sejauh apa peran Lapas, bagaimana efektifitas pembinaan yang diberikan serata upaya apa yang dapat dilakukan Lapas dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk dapat kembali menerima mantan narapidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan yuridis. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi kepustakaan dan perundang undangan. Berdasarkan hasil penelitian sosiologi hukum tersebut di temukan bahwa Lapas berperan sebagai alat kontrol sosial yang mana bertanggung jawab mengawasi dan membina narapidana secara penuh, pembinaan yang diberikan pun harus sesuai UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu berbentuk kepribadian dan kemandirian serta upaya Lapas secara preventif maupun represif untuk menciptakan mantan narapidana yang siap berintegrasi kembali dengan masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat diambil untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk dapat menerima mantan narapidana yaitu, adanya kordinassi yang baik antara Lapas, keluarga dan masyarakat sebagai upaya preventif. Sebagai upaya represifnya adalah Lapas lebih tegas menindak residivis agar mereka jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi saat sudah bebas.
PENERAPAN COMMUNITY POLICING DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR Manurung, Eva Valentina; Mulyadi, Mahmud; Marlina, Marlina; Trisna, Wessy
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perpolisian masyarakat adalah strategi kepolisian yang berfokus pada pengembangan hubungan dengan anggota masyarakat. Keberadaan community policing sebagai salah satu alternatif gaya kepolisian merupakan pilihan strategis anggota kepolisian negara, baik secara konsep maupun tindakan. Dengan adanya kegiatan ini kita dapat menciptakan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban, sehingga citra polisi di masyarakat semakin meningkat.Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana faktor penyebab tindak pidana narkotika di Kepolisian Sektor Medan Timur, bagaimana pelaksanaan Community Policing dalam penanggulangan tindak pidana narkotika diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur, bagaimana hambatan dan upaya penerapan Community Policing dalam penanggulangan tindak pidana narkotika diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris yaitu. wawancara dengan Inspektur Oofy Adycta Septandra, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Timur. Informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menarik kesimpulan secara deduktif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba di Polsek Medan Timur adalah faktor kepribadian dan rasa ingin tahu, faktor sosial masyarakat/lingkungan sekitar, faktor interaksi sosial, faktor ekonomi, faktor keluarga. , faktor kepribadian disebabkan oleh . hadirnya barang dan faktor dominan serta keingintahuan masyarakat penerapan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Polsek Medan Timur menjadi maksimal karena berkurangnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polsek Medan Timur. Hambatan pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Polsek Medan Timur adalah faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perhatian dan dukungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat menurunkan dan meningkatkan kejahatan di wilayah hukum Polsek Medan Timur
Co-Authors ABDUL AZIS ALSA Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Alvi Syahrin Andreas Lingga, Masdo Andrianti, Syarifah Lisa Anwar, Sher Muhammad Atmaja, Agus Adi Cantika, Gebby Delfiandi, Delfiandi Edi Yunara Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Edy Ikhsan Ekaputra, M Ekaputra, M. Ekaputra, Mohammad Fareza, Muhammad Iqbal Gaol, Yulinda Regina C. Lumban Gayatri, Ratih Intan Ginting, Gamaliel H. I. H, ferdinan Hasibuan, Uli Vaniar Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ivan Ghani Magda, Marianne Mahendra Butar-Butar, Muhammad Yusril Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Manihuruk, Erick Jeremi Manurung, Eva Valentina Mark Sihombing, Esthon Marlina Marlina Marsella, Marsella Meliani Sitepu, Artanta Mubarak, Ridho Nasution, Rezeki Angelia Nurhalija, Nadia Parinduri, Hamdani Pasaribu, Amalia Syamsyah Prayudati, Yulia Martha Purba, Andika Temanta Qonitah, Parwila Rosmalinda, Rosmalinda Siahaan, Alvin Adianto Sihombing, Bastian Sihombing, Grace Prima Apriani SIHOMBING, RICKY MARTIN Silaban, Robby Adeputra Silvana Silalahi, Ririn Simamora, Tri Putri Simaremare, Yoseanna Anastasya Sinabutar, Sartika Domuria Silalahi Sirait, Berkat Muliady Sitepu, Faradila Yulistari Sitohang, Edi Santro Sitompul, Cristina Natalia Srg, Bryan Ray Suhatrizal, Suhatrizal Sunarmi Sunarmi Syahrir, Alvi Syarifah Lisa Andriati Tarigan, Pristina Sari Ananda Yati Sharfina Desiandri Zaidar, Zaidar