Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING) Winatasada, Nadia; Yuswalina, Yuswalina; Utami, Iftitah
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.851 KB)

ABSTRAK Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini membahas tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana proses penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan library research, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan pengumpulan data yanag bersifat kepustakaan. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan permasalahan secara jelas berdasarkan rumusan masalah, yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, terstruktur, dan sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada. Kemudian, pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat mudah dipahami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. 1) Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, proses dalam menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. TKA yang boleh direkrut adalah TKA yang berada di level tenaga profesional, TKA yang akan bekerja di Indonesia harus memenuhi standar kompetensi kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah melihat dalam segi mashlahah, TKA yang akan bekerja di Indonesia memang yang benar-benar unggul dalam penguasaan teknologi dan yang berkompeten. Kata Kunci: Penggunaan, Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR/DAGPERIN/ TENTANG HET DAN PEMAKAIAN GAS LPG KG DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH Juliyana, Umita; Harun, Muhamad; Utami, Iftitah
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.207 KB)

Penelitian ini berjudul Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mana latar belakang dari penelitian ini dikarenakan kelangkaan yang terjadi dalam penyediaan Gas LPg 3 Kg disebabkan penurunan produksi gas bumi, sedangkan permintaan konsumsinya yang terus meningkat, kemudian dalam penyebaran gas LPG Kg yang diperuntukan oleh kalangan menengah kebawah, ternyata masih saja tidak tepat sasaran di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin bahkan masyarakat masih sulit mendapatkan gas LPG Kg bersubsidi dikarenakan masih ada permainan oknum di lapangan. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menyangkut data yang ada dilapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini menjaring informasi mengenai implementasi dari surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian gas LPG Kg di kabupaten Musi Banyuasin dari kondisi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan yakni dalam pengimplementasian surat edaran tersebut yakni dalam penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ini dirasa sudah dilaksanakan dengan menyalurkan LPG 3 Kg sesuai sasarannya yang dilakukan oleh pihak agen dan pangkalan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro saja. Untuk wilayah Ibu Kota Kabupaten itu sendiri sudah memadai untuk infrastruktur pendukung dalam pengalokasian LPG 3 Kg ke masyarakat miskin dan usaha mikro, namun untuk wilayah terpencil jauh dari Ibu Kota Kabupaten masih kurang infrastruktur pendukung pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi yakni dalam penyediaan pangkalan sehingga memicu permainan harga jual melebihi HET yang ditentukan oleh pihak pemda yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dalam respon yang diberikan oleh pelaksana kebijakan juga didapatkan respon positif yang mendukung dengan adanya kebijakan tersebut. Kemudian dalam pandangan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penentuan dan pengimplementasian kebijakan tersebut haruslah dilaksanakan dengan adil dan benar, melihat respon para pelaksana kebijakan yang setuju dan merasa tidak dirugikan maka dalam Islam diperbolehkan dalam pengimplementasian surat edaran tersebut.Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin, LPG Kg

Rekonstruksi Kedudukan dan Fungsi Inspektorat Daerah Menuju Good Governance Sugianto, Bambang; Utami, Iftitah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2024): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i2.917

An autonomous regional government must necessarily have an independent and uninterruptible internal supervisory body, in order to a ggod governace government as mandated by Act No. 23 of 2014, which is accountability, transparency, effectiveness and transparency. This research aims to find out the position and function of the internal supervisory agency of the Regional Inspectorate. In discussions using an institutional reconstruction approach to the regulations of the laws governing the Regional Inspectorate. As for the obstacles, some things are institutional relations, supervisory officers and officers who are killed are appointed by the head of the district and they are accountable to the governor or the mayor. Of the District Inspectorate is the same district official as the supervised official, of the same structural office as the second esellon officer appointed by the head of the district, from the aspect of the authority of the District inspectorate not followed with sanctions so that the supervision is ineffective. For effective supervision, the District Inspectorate must be reconstructed or rearranged legally by changing the regulations of the separate legislation governing the internal supervisory agency, i.e. the District inspectorate, either by law or government regulation

THE ROLE OF WOMEN IN THE FAMILY AGAINST THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE IN THE CITY OF PALEMBANG Utami, Iftitah
Nurani Vol 20 No 1 (2020): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v20i1.4366

The issue of inheritance sometimes becomes a conflict in the community because some heirs do not want to accept the distribution of inheritance that has been determined accordingly furudhul muqaddarah. in the furudhul muqaddarah it is clear the parts of heirs, another case with the distribution of inheritance by customary law where the distribution of inheritance is done through the process of transition from family lineage. The problem in this research is how the views of Palembang IA Religious Court Judges about the Influence of Women's Role in the Family Against the Distribution of Inheritance in Palembang City Communities and How the Views of Palembang City Communities on the Effect of the Role of Women in the Family Against the Distribution of Inheritance in Palembang City Communities. Research Methods in this research are this study uses legal materials obtained from the results of Empirical Juridical research. From the Empirical Juridical research in this study focused on Research on Legal Identification, this research is analytical descriptive, which reveals legislation relating to legal theories that are the object of research. The findings of this study are the view of Palembang City IA Religion Court Judges on the Effect of the Role of Women on the Division of Inheritance for the People of Palembang City is that the Court still determines according to the provisions of Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Palembang City Community's View of the Effect of Women's Role on the Division of Inheritance for Palembang City Communities is the influence of the role of women in terms of the distribution of inheritance. In fact, Palembang custom does not have a role, but just to take a part, but with the times there has been a change but never got more share of women but they are equally equal because of the agreement of fellow heirs for acceptable reasons. Keywords: inheritance, woman inheritance, division of inheritance

Review of Sharia Economic Law on the Empowerment and Arrangement of Street Vendors in Palembang City Utami, Iftitah
Nurani Vol 22 No 2 (2022): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v22i2.14189

The purpose of this study is to examine the Role of the Palembang City Tourism Service in Implementing Palembang Mayor's Regulation Number 37 of 2017 in Night Culinary Micro Enterprises in the Sudirman Pedestrian Area of Palembang City based on Sharia economic law. This research is motivated by the many economic activities carried out in the Sudirman Pedestrian Center of Palembang City, resulting in the arrangement of traders not running well. The method used in this study is a qualitative method with a field research. This research is called empirical normative. The types of data in this study are primary and secondary. Data collection was done by interviewing and documenting. Data analysis was carried out descriptively, and qualitatively using deductive method. The results of the study concluded that the implementation of Palembang Mayor's Regulation Number 37 of 2017 provides an opportunity to strive, grow and develop business capabilities, and realize a city that is clean, safe, neat and beautiful. In economic law implementing Palembang Mayor's Regulation Number 37 of 2017 has been in accordance with the principles of sharia economic law, namely maslahah which aims to improve welfare to street vendors in the sudirman pedestrian area.

Asymmetric Autonomy in a Human Rights Perspective Sugianto, Bambang; Utami, Iftitah; Rusmini, Rusmini; Hartikasari, Juniar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3981

Asymmetric autonomy is a phenomenon that gives rise to unique dynamics in the context of granting authority to autonomous regions. From a human rights perspective, this phenomenon raises deep questions about the balance between regional autonomy and the protection of individual rights. This research aims to explore the impact and implications of asymmetric autonomy on human rights. This research uses a document analysis approach and literature study to detail the mechanism of asymmetric autonomy and its impact on human rights. The results show that the implementation of asymmetric autonomy can provide significant benefits for local development, but also poses potential risks to individual rights. There is a tension between the regional autonomy granted and the need to protect basic rights. Furthermore, this research highlights the need for a clear regulatory framework and effective oversight mechanisms to maintain this balance. The discussion also includes efforts that can be taken by the government and stakeholders to mitigate the risk of human rights violations in the context of asymmetric autonomy. This research contributes to our understanding of the complexity of the relationship between asymmetric autonomy and human rights. The policy implications resulting from this research can help governments and policy makers in designing regulatory frameworks that support regional development without compromising individual rights.Keywords: Asymmetric Autonomy; Human Rights; Impact; Balance; Regulation

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search