Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Muamalah

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING) Winatasada, Nadia; Yuswalina, Yuswalina; Utami, Iftitah
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.851 KB)

Abstract

ABSTRAK Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini membahas tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana proses penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan library research, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan pengumpulan data yanag bersifat kepustakaan. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan permasalahan secara jelas berdasarkan rumusan masalah, yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, terstruktur, dan sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada. Kemudian, pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat mudah dipahami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. 1) Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, proses dalam menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. TKA yang boleh direkrut adalah TKA yang berada di level tenaga profesional, TKA yang akan bekerja di Indonesia harus memenuhi standar kompetensi kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah melihat dalam segi mashlahah, TKA yang akan bekerja di Indonesia memang yang benar-benar unggul dalam penguasaan teknologi dan yang berkompeten. Kata Kunci: Penggunaan, Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR/DAGPERIN/ TENTANG HET DAN PEMAKAIAN GAS LPG KG DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH Juliyana, Umita; Harun, Muhamad; Utami, Iftitah
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.207 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mana latar belakang dari penelitian ini dikarenakan kelangkaan yang terjadi dalam penyediaan Gas LPg 3 Kg disebabkan penurunan produksi gas bumi, sedangkan permintaan konsumsinya yang terus meningkat, kemudian dalam penyebaran gas LPG Kg yang diperuntukan oleh kalangan menengah kebawah, ternyata masih saja tidak tepat sasaran di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin bahkan masyarakat masih sulit mendapatkan gas LPG Kg bersubsidi dikarenakan masih ada permainan oknum di lapangan. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menyangkut data yang ada dilapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini menjaring informasi mengenai implementasi dari surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian gas LPG Kg di kabupaten Musi Banyuasin dari kondisi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan yakni dalam pengimplementasian surat edaran tersebut yakni dalam penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ini dirasa sudah dilaksanakan dengan menyalurkan LPG 3 Kg sesuai sasarannya yang dilakukan oleh pihak agen dan pangkalan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro saja. Untuk wilayah Ibu Kota Kabupaten itu sendiri sudah memadai untuk infrastruktur pendukung dalam pengalokasian LPG 3 Kg ke masyarakat miskin dan usaha mikro, namun untuk wilayah terpencil jauh dari Ibu Kota Kabupaten masih kurang infrastruktur pendukung pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi yakni dalam penyediaan pangkalan sehingga memicu permainan harga jual melebihi HET yang ditentukan oleh pihak pemda yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dalam respon yang diberikan oleh pelaksana kebijakan juga didapatkan respon positif yang mendukung dengan adanya kebijakan tersebut. Kemudian dalam pandangan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penentuan dan pengimplementasian kebijakan tersebut haruslah dilaksanakan dengan adil dan benar, melihat respon para pelaksana kebijakan yang setuju dan merasa tidak dirugikan maka dalam Islam diperbolehkan dalam pengimplementasian surat edaran tersebut.Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin, LPG Kg