Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Medina-Te : Jurnal Studi Islam Muamalah Jurnal Simbur Cahaya
Yuswalina Yuswalina, Yuswalina
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PEMANFAATAN SUMUR MINYAK TUA SISA EKSPLOITASI PENINGGALAN BELANDA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Yuswalina, Yuswalina; Candra, Adi
Muamalah Vol 3 No 1 (2017): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.268 KB)

Abstract

Indonesia is one country that has a vast area, has a mineral content and is rich in natural resources. A natural resource (both renewable and non-renewable) is an essential resource for human survival. Loss or reduction in the availability of these resources will have an enormous impact to the survival of the human race on earth
HAK TENAGA KERJA DALAM PROSES KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM Islam (Studi Analisis Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) Yuswalina, Yuswalina
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4451

Abstract

Bankruptcy has effect for all creditors, labor is no exception. settlement of property the debtor to the creditor in the event of the debtor is declared bankrupt will depend largely on the position of the creditors. The position of labor creditor’s preferred placed as having special privileges, which will get the first in bankruptcy. However, the property the debtor in bankruptcy is sometimes not enough to pay off all his debts bills including salaries and severance to labor as a preferred creditor. Therefore the author will examine these issues by formulating two problems namely: How the completion of labor rights in the process of bankruptcy according to law No. 13 of 2003 On Labor and How do the views of Islamic law on the settlement of the labor rights in the process of bankruptcy. The conclusions is in compliance because Islamic law already gives privileges in the fulfillment of their rights. but still need to revise several sections to make the provisions of the law in the Undangg more robust in protecting labor rights in the process of bankruptcy and the Government should establish a policy to provide concrete guarantees and protection of the rights of labour or labour in the event of bankruptcy.Kepailitan berlaku bagi semua kreditur, tenaga kerja tidak terkecuali. penyelesaian harta benda debitur kepada kreditur dalam hal debitur dinyatakan pailit akan sangat tergantung pada posisi kreditor. Posisi kreditur tenaga kerja harus ditempatkan sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa, yang akan di utamakan dalam kepailitan. Namun, aset debitur dalam kepailitan terkadang tidak cukup untuk melunasi seluruh tagihan hutangnya termasuk gaji dan pesangon terhadap tenaga kerja sebagai kreditur pilihan. Oleh karena itu penulis akan meneliti masalah ini dengan merumuskan dua masalah yaitu: Bagaimana penyelesaian hak-hak buruh dalam proses kepailitan menurut undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penyelesaian hak-hak buruh di proses kepailitan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini dalam undang-undang umum No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai karena hukum Islam telah memberikan hak istimewa dalam pemenuhan hak-hak mereka. Namun masih perlu merevisi beberapa bagian untuk membuat ketentuan undang-undang di Undangg lebih kuat dalam melindungi hak-hak buruh dalam proses kepailitan dan Pemerintah harus menetapkan kebijakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan konkret hak-hak buruh atau tenaga kerja di bidang peristiwa kepailitan.
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING) Winatasada, Nadia; Yuswalina, Yuswalina; Utami, Iftitah
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.851 KB)

Abstract

ABSTRAK Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini membahas tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana proses penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan library research, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan pengumpulan data yanag bersifat kepustakaan. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan permasalahan secara jelas berdasarkan rumusan masalah, yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, terstruktur, dan sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada. Kemudian, pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat mudah dipahami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. 1) Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, proses dalam menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. TKA yang boleh direkrut adalah TKA yang berada di level tenaga profesional, TKA yang akan bekerja di Indonesia harus memenuhi standar kompetensi kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah melihat dalam segi mashlahah, TKA yang akan bekerja di Indonesia memang yang benar-benar unggul dalam penguasaan teknologi dan yang berkompeten. Kata Kunci: Penggunaan, Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri.
PANDANGAN MEMBER TITAN GYM PALEMBANG TERHADAP BEBERAPA SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Pratama, Gagah; Yuswalina, Yuswalina; Armasito, Armasito
Muamalah Vol 4 No 1 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.63 KB)

Abstract

ABSTRAK Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan tubuh yang ideal, tentunya adalah idaman semua orang. Berolahraga saja tanpa ditunjang dengan asupan nutrisi yang cukup, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang benar-benar optimal. Untuk mendapatkan nutrisi yang cukup tentunya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tinggi dan juga dengan cara masak yang benar.Tetapi semua itu terasa masih kurang bagi mereka yang berambisi kuat untuk memiliki tubuh yang indah, yang mana mereka memilih suplemen sebagai kebutuhannya dalam menunjang program latihannya. Salah satu persoalan yang cukup mendesak namun sering disepelekan oleh sebagian orang terutama para anggota fitness (member gym) adalah semakin kuatnya kebutuhan mereka akan asupan suplemen fitness bagi tubuh mereka tetapi hampir sebagian besar dari suplemen fitness yang mereka konsumsi itu tidak berlabel halal. Padahal menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Karena itu penelitian ini mengambil permasalahan yaitu: Mengapa Para Member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness, padahal jelas tidak berlabel halal? Dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai pandangan member titan gym Palembang terhadap beberapa suplemen fitness yang tidak berlabel halal, dilihat dari segi maslahat dan mudaratnya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan di dukung data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian data-data tersebut di analisis dengan deskriptif, kualitatif dan di simpulkan secara deduktif. Hasil penelitian di peroleh bahwa Para Member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness karena mereka merasakan atau mendapatkan hasil yang optimal dari latihan-latihan gym yang mereka jalanni. Berbeda hasilnya dengan mereka hanya latihan saja tanpa ditunjang dengan asupan suplemen fitness. Yang menjadi hal yang mengkhwatirkan karena, mereka hanya memikirkan kebutuhan mereka akan asupan suplemen tersebut tanpa memperhatikan keterangan label halal pada kemasan atau isi suplemen itu, bahkan ada yang lebih memperhatikan label masa berlaku produk dari pada label halalnya. Sungguh hal tersebut sangat disayangkan sekali, yang mana justru para member di Titan Gym Palembang mayoritas adalah muslim. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan peran serta kepada lembaga yang berwanang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya para anggota fitness (member gym) tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal.
Transformasi Nilai-nilai Islam dalam Norma Hukum Masyarakat Melayu Yusnita, Eti; Yuswalina, Yuswalina; Zuraida, Zuraida; Safitri, Wiwin
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 19 No 2 (2023): Medina-Te: Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v19i2.21213

Abstract

Permasalahan dalam artikel ini adalah berangkat dari sejarah pendikotomian pemikiran penjajah Belanda yang memunculkan dua teori: teori receptie dan teori receptive in complexu, yang menggambarkan tentang hubungan antara hukum Islam dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat masyarakat Melayu, salah satu etnis yang ada di Indonesia, yakni hukum adat. Secara sederhana nilai dipahami sebagai ide-ide tentang apa yang baik, benar dan adil. Nilai merupakan salah satu unsur dasar pembentukan orientasi budaya. Nilai melibatkan konsep budaya yang menganggap sesuatu itu sebagai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil, cantik atau jelek, bersih atau kotor, berharga atau tidak berharga. Sedangkan norma adalah tata kelakuan yang dibangun agar hubungan antar masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tata kelakuan itu berisi perintah atau larangan atas suatu perbuatan. Ia berfungsi memberikan batas-batas pada perilaku individu, mengidentifiksi individu dengan kelompoknya dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan demikian, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mencari konsep tentang Transformasi Nilai-nilai Islam dalam Norma Hukum Masyarakat Melayu. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka/library research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mentransformasikan nilai-nilai Islam adalah menggunakan nilai-nilai dalam Islam yang dianggap baik, penting dan bermanfaat. Transformasi menghasilkan integrasi hukum dan agama ke dalam satu kesatuan sistem hukum yang terbentuk dari otentitas hukum masyarakat Melayu yang mayoritas beragama Islam. Hal ini berarti sama dengan membangun peradaban Islam tanpa mendirikan negara Islam.
HAK WARGANEGERA MENGGUGAT PEMERINTAH SECARA CLASS ACTION Yuswalina, Yuswalina
Nurani Vol 14 No 1 (2014): Nurani
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v14i1.104

Abstract

Abstract: Indonesia is a country that embraced the principles of democracy, and respect, the sovereignty of the people. As a consequence the implementation of these democratic principles, every five years the Democratic Party that is implemented elections. In the study of democracy, there is a postulations that almost always be confirmed in the empirical field, that a country has achieved democracy has consolidated when through three times in a democratic election, after the collapse of the authoritarian New Order regime of Indonesia had to do it. This article will discuss more deeply about the rights of citizens to sue the government in a class action. ملخص: اندونيسيا هي البلد الذي اعتنق مبادئ الديمقراطية، واحترام، وسيادة الشعب. نتيجة لتنفيذ هذه المبادئ الديمقراطية، ومرة كل خمس سنوات للحزب الديمقراطي التي يتم تنفيذها الانتخابات. في دراسة للديمقراطية، وهناك مسلمات أن يكون دائما تقريبا أكدت في الميدان التجريبي، أن البلد قد حقق الديمقراطية الموحدة عندما عبر ثلاث مرات في انتخابات ديمقراطية، وبعد انهيار النظام الشمولي من النظام الجديد يتعين على اندونيسيا نفعل ذلك. هذه المادة وسوف يناقش أكثر عمقا حول حقوق المواطنين في مقاضاة الحكومة في الطبقة العمل. Kata Kunci: pemerintah, hak warganegara, class action.
QANUN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA Yuswalina, Yuswalina
Nurani Vol 16 No 2 (2016): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v16i2.937

Abstract

Regional Regulation (Perda) which substantially adopts Islamic law (Qanun), began to bloom again debated, and is made in conjunction with the implementation of the idea of broader regional autonomy post-centralized authoritarian Soeharto. This article explores deeply qanun (Islamic law in Aceh Province) in pluralism perspective case Indonesian Law.
KONSEP FIDUSCIAIRE EIGENDOMS OVERDRACHT DALAM KAJIAN FIQH MUAMALAH HAK, Nurmala; Yuswalina, Yuswalina
Nurani Vol 19 No 1 (2019): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v19i1.2711

Abstract

In Civil Law, a fiduciary guarantee is an agreement whereby the debtor binds its agreement to the creditor for the debt payable which makes proof of ownership of an object to be used as collateral for its debt. The agreement that occurs in a fiduciary guarantee called the accession agreement (additional agreement) is not the principal agreement of a loan agreement, to fulfill the achievements among the parties; the fiduciary guarantee must be registered with the fiduciary Registration Office. Whereas the fiduciary concept in Muamalah Fiqh according to the General Provisions of Fatwa DSN-MUI No. 68 / DSN-MUI / III / 2008 About Rahn Tasjily Fidusia is analogous to Rahn Tasjily. The concept of rahn tasjîly the râhin party binds the agreement to the murtahin, which is called the rahn tasjîly agreement by using a debt debt agreement accompanied by a collateral / guarantee in the form of evidence of ownership submitted to the murtahin. This means that the agreement contained in rahn tasjîly is an agreement that is accesoir because collateral in a debt in rahn tasjîly is an additional agreement. The difference between fiduciary guarantees and rahn tasjîly can be seen in terms of maintaining objects. In a fiduciary guarantee, the maintenance of objects that are used as collateral for debt is the obligation of the creditor but the maintenance costs are the responsibility of the debtor. Whereas in rahn tasjîly the maintenance of objects that are used as collateral for debt is not only the obligation of rahin, but can also be carried out by murtahin, while the equality can be seen from various aspects both in terms of definition, object, form of agreement, termination of agreement, and manner of execution goods. One of them is in terms of objects, fiduciary and rahn tasjîly guarantees that are the same as collateral for debt not the form of an object, but proof of ownership of the object. Keywords: Jaminan, fidusia, rahn, tasjîly.
Late Payment Fines for buying and Selling Using Shoppe Pay Latter in Sharia and Legal Studies Yuswalina, Yuswalina; Imron, Zuhdi
Nurani Vol 23 No 2 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v23i2.19433

Abstract

One of them is business activity using internet media that serves non-cash online buying & selling which’s offered by Shopee, namely Shopee Pay Later. Formulation of the problem: (1) What is the process for implementing fines for late payments for buying & selling using Shopee Pay Later according to Civil Law? (2) What are the fines for delays in buying & selling using Shopee Pay Later according to Fiqh Muamalah? This research is Normative Judicial research. From the results of the study it can be concluded that late payment for buying & selling using Shopee Pay Later will incur a fine of 5% of the total invoice. According to Civil Law, the issuance of fines is permissible because this’s regulated in Article 1243 Paragraph 1 of the Civil Code. Meanwhile, the provision of fines for delays in payment of purchases using Shopee Pay Later according to Fiqh Muamalah, there’re 2 opinions of scholars who’re contradictory. Opinion of scholars who support the awarding of fines, there’is no delay in the next payment. Meanwhile, other scholars don’t support, that late payment fines are included in the category of jahiliyah riba.
Konsep Hifdz Al-Maal: Penerapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pencurian Andriyani, Andriyani; Yuswalina, Yuswalina; Iqbal, Muhammad; Ulum, Bakhrul
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.4100

Abstract

Pelaku pencurian seringkali mendapatkan hukuman yang relatif ringan dan tidak mengembalikan barang/harta yang dicurinya. Hal ini tentu saja merugikan para korban. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perspektif hidz al-mall. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap jaksa penuntut umum, pengacara dan korban pencurian. Selain itu data primer juga diperoleh melalui observasi di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai kerugian yang diderita korban akibat pencurian bukanlah menjadi pertimbangan utama bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutan. Pertimbangan nilai kerugian hanyalah untuk menentukan apakah pencurian yang dilakukan termasuk dalam pencurian ringan atau biasa.  Dengan demikian, tidak ada konsep perlindungan harta yang diterapkan dalam perkara pencurian ini, karena pelaku tidak diwajibkan untuk mengganti barang curian. Hal ini tentu berbeda dengan konsep hifdz al-mall yang diterapkan pada pidana pencurian dalam hukum Islam. Perlindungan harta dalam hukum Islam merupakan hal yang bersifat dharurah, sehingga setiap pelaku pencurian akan diberikan sanksi potong tangan dan wajib mengganti harta yang dicurinya.
Co-Authors Adi Candra, Adi Andriyani Andriyani Armasito, Armasito Bakhrul Ulum, Bakhrul HAK, Nurmala Imron, Zuhdi Muhammad Iqbal Pratama, Gagah Safitri, Wiwin Utami, Iftitah Winatasada, Nadia Yusnita, Eti Zuraida Zuraida