Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Herdiansyah, Ari Ganjar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
MANIFESTO 'ENDOG ABANG' SEBAGAI STRATEGI POPULISME PARTAI UMMAT DALAM PEMILU 2024 Iskandar, Iskandar; Paskarina, Caroline; Herdiansyah, Ari Ganjar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v10i4.198

Abstract

This research aims to analyze the relationship between populism theory and the Ummat Party, with a focus on political identity, anti-elite narratives, mass mobilization, and the programs offered by the party. The research also aims to understand the Ummat Party's strategic approach in dealing with the cultural regime and voicing criticism of the national regime. The object of this research is the Ummat Party, especially in the context of the Yogyakarta Special Region (DIY), with an emphasis on the Endog Abang Manifesto as a representation of the party's political ideology and strategy. The research method used is text and content analysis, by collecting and analyzing information from various sources such as speeches, manifestos, interviews and related literature. A qualitative approach is used to explore an in-depth understanding of the relationship between populism theory and the Ummat Party. The research results show that the Ummat Party uses populism theory as an ideological and strategic basis in mobilizing the masses, especially through Islamic political identity, anti-elite narratives, and offering programs that prioritize social and economic justice. The Endog Abang Manifesto became a symbol of this approach, combining local identity with the values of justice championed by the Ummat Party. This research concludes that the Ummat Party is a real example of the theory of populism in the Indonesian political context. They combine Islamic identity, criticism of political elites, mass mobilization, and the offer of programs focused on social and economic justice. The Ummat Party's strategic approach in dealing with the cultural regime also shows caution and consistency in voicing criticism and formulating desired changes in society.
KOORDINASI LEMBAGA MILITER DAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH MILITER: STUDI SENGKETA LAHAN DI LANUD HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG Gumilang, Mugi; Sudirman, Arfin; Herdiansyah, Ari Ganjar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v11i1.290

Abstract

The Indonesian Air Force (TNI AU), which is the main component of air defense, has an organization equipped with human resources, regulations, and material resources, which legally includes assets referred to as State-Owned Goods (BMN). The assets can be classified as fixed assets and other assets. Fixed assets can further be divided into two categories: movable assets and immovable assets. Currently, the management of military land assets is still chaotic, including land assets that are classified as State Property (BMN) at Husein Sastranegara Air Base in Bandung. (Lanud Husein). To this end, a study was conducted aimed at analyzing the institutional cooperation between the Air Force and local/central government in asset management, specifically the management of state-owned assets at Husein Sastranegara Air Force Base in Bandung. Additionally, it analyzes the cooperation currently being undertaken by the Air Force and local/central government for the security of Air Force land assets at Husein Sastranegara Air Force Base within the framework of good governance. This research uses a qualitative method with descriptive narration, where the data sources come from interviews with several informants and data collection from documents. The research results indicate that the institutional cooperation between the Air Force (TNI AU) at Husein Sastranegara Air Base and the ATR BPN as well as the local DJKN/KPKNL in the management of state assets shows that efforts have been made to enhance asset management effectiveness. Although progress has been made, there are still obstacles such as differences in the value of state asset utilization rates, a lack of personnel, and insufficient training. However, the management of land assets of the Indonesian Air Force at Husein Sastranegara Air Base has aligned with the fundamental concepts of asset management, which include planning, organizing, utilizing, maintaining, and disposing of assets.
Legitimasi Politik Informal Dukun Tengger di Desa Ngadas Zahra, Allaida Az-; Asshiddiqqi, Faza Haifa; Rustu, Anisa Nuradia; Manuel Purba, Bagas Charli; Herdiansyah, Ari Ganjar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.576-585

Abstract

Fenomena kepemilikan legitimasi di luar kelembagaan politik formal memang telah mewarnai diskursus politik. Tentang bagaimana kekuasan tersebut dapat bersandingan dan bagaimana dinamika kekuasaan tersebut berjalan telah menjadi diskusi panjang. Terlebih lagi dalam konteks Indonesia dengan kecendrungan politik ketokohan yang cukup tinggi. Kehadiran dukun di tengah-tengah dinamika sosial politik masyarakat Suku Tengger dengan pengaruhnya kepada masyarakat mencerminkan adanya kekuasaan dalam bentuk politik informal. Dominasi serta kepatuhan yang ditunjukkan oleh masyarakat Tengger kepada sosok dukun, menunjukkan adanya pengakuan atas kewenangan di dalamnya. Kontrol spiritual oleh dukun kepada masyarakat Tengger telah berhasil membentuk kepatuhan tersebut. Dengan terbentuknya kepatuhan tersebut, tercipta dua legitimasi kuat di tengah-tengah masyarakat Suku Tengger, yakni legitimasi formal milik perangkat desa dan legitimasi politik informal yang dimiliki oleh sosok dukun. Tim penulis menemukan bahwa terdapat pengaruh kebudayaan dan juga kontrol spiritual di dalam dinamika legitimasi politik formal dan legitimasi politik informal di Suku Tengger Desa Ngadas yang memiliki kesan harmonis ini. Selain itu, tim penulis juga menemukan tentang bagaimana dengan kontrol sosial dan implementasi hukum adat, sosok dukun mampu mendapatkan serta mempertahankan legitimasinya. 
MENCEGAH PERKEMBANGAN POPULISME ISLAM: ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP NARASI MENTERI AGAMA TENTANG RADIKALISME DI INDONESIA Bagas Teguh Pratista; Ari Ganjar Herdiansah; Pratista, Bagas Teguh; Herdiansyah, Ari Ganjar
JURNAL TAPIS Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i2.14396

Abstract

Populisme Islam menjadi narasi yang menguat dalam kontestasi politik di Indonesia sejalan dengan maraknya mobilisasi massa Islam dalam berbagai momentum politik. Artikel ini menganalisis narasi menteri agama, Gus Yaqut, dalam Webinar Silaturahmi Nasional Lintas Agama oleh Polda Metro Jaya pada 27 Desember 2020 yang mengatakan bahwa populisme Islam harus dicegah perkembangannya. Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, sifat penelitian merupakan kualitatif yang menggambarkan wacana kritis terhadap narasi menteri agama, menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough, artikel ini berupaya mengelaborasikan aspek kebahasaan dalam konteks ideologi dan kepentingan, aktor, dan praktik sosial yang melatarbelakangi narasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus  populisme Islam dalam narasi Gus Yaqut tidak dapat dipisahkan dengan upaya pemerintah dalam memberantas kelompok-kelompok radikal dan intoleran yang juga terkait perlawanan terhadap oposisi dari kelompok-kelompok Islam konservatif. Pada aspek lain, ditemukan bahwa narasi tersebut memiliki korelasi dengan kontestasi kepentingan antara kelompok Islam tradisional (Nahdlatul Ulama) yang cenderung dekat dengan koalisi pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam yang menunjukkan sikap oposisi.
Legitimasi Politik Informal Dukun Tengger di Desa Ngadas Zahra, Allaida Az-; Asshiddiqqi, Faza Haifa; Rustu, Anisa Nuradia; Manuel Purba, Bagas Charli; Herdiansyah, Ari Ganjar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.576-585

Abstract

Fenomena kepemilikan legitimasi di luar kelembagaan politik formal memang telah mewarnai diskursus politik. Tentang bagaimana kekuasan tersebut dapat bersandingan dan bagaimana dinamika kekuasaan tersebut berjalan telah menjadi diskusi panjang. Terlebih lagi dalam konteks Indonesia dengan kecendrungan politik ketokohan yang cukup tinggi. Kehadiran dukun di tengah-tengah dinamika sosial politik masyarakat Suku Tengger dengan pengaruhnya kepada masyarakat mencerminkan adanya kekuasaan dalam bentuk politik informal. Dominasi serta kepatuhan yang ditunjukkan oleh masyarakat Tengger kepada sosok dukun, menunjukkan adanya pengakuan atas kewenangan di dalamnya. Kontrol spiritual oleh dukun kepada masyarakat Tengger telah berhasil membentuk kepatuhan tersebut. Dengan terbentuknya kepatuhan tersebut, tercipta dua legitimasi kuat di tengah-tengah masyarakat Suku Tengger, yakni legitimasi formal milik perangkat desa dan legitimasi politik informal yang dimiliki oleh sosok dukun. Tim penulis menemukan bahwa terdapat pengaruh kebudayaan dan juga kontrol spiritual di dalam dinamika legitimasi politik formal dan legitimasi politik informal di Suku Tengger Desa Ngadas yang memiliki kesan harmonis ini. Selain itu, tim penulis juga menemukan tentang bagaimana dengan kontrol sosial dan implementasi hukum adat, sosok dukun mampu mendapatkan serta mempertahankan legitimasinya. 
JAMINAN HAK PILIH BAGI NARAPIDANA PADA PEMILU 2019 STUDI KASUS: RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU Hadipurwoko, Hadipurwoko; Darmawan, Wawan Budi; Herdiansyah, Ari Ganjar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.131-142

Abstract

Secara teknis, jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara masuk ke dalam daftar pemilih, namun terdapat hambatan terkait hak pilih tahanan dan narapidana di rutan kelas I Pekanbaru, pada Pemilu serentak 2019,. Dari penghuni tahanan dan narapidana yang berjumlah 1688 orang, pada tanggal 17 April 2019 hanya 33 orang yang dapat dimasukan dalam data pemilih pada tempat pemungutas suara setempat,  dan yang menggunakan hak pilih hanya 20 orang, sehingga hampir 98 persen warga binaan tidak dapat memilih pada saat hari pemungutan suara,. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara,dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tahanan dan narapidana  tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena disebabkan oleh sulitnya menelusuri data otentik tahanan dan narapidana di rutan, karena sebagian besar data warga binaan hanya berasal dari berkas pengadilan yang hanya berupa nama, jenis kelamin. Tidak memuat nomor induk kependududkan karena indentitas tahanan dan narapidana tidak lengkap, maka jaminan hak pilih warga binaan di Rutan Kelas I Pekanbaru hanya dilaksanakan secara normatif oleh KPU Kota Pekanbaru sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku, sehingga banyak narapidana yang berasal dari luar daerah tidak dapat diakomodir hak pilihnya. Perlu koordinasi antar lembaga yang lebih kuat dan berkesinambungan dan menambah regulasi yang dapat mempermudah proses pendataan tahanan dan narapidana ke dalam data pemilihKata kunci: Hak Pilih, Pemilu Inklusif, Narapidana
Co-Authors Arfin Sudirman Ari Ganjar Herdiansah Asshiddiqqi, Faza Haifa Bagas Teguh Pratista Caroline Paskarina Darmawan, Wawan Budi Gumilang, Mugi Hadipurwoko, Hadipurwoko Iskandar Iskandar Manuel Purba, Bagas Charli Pratista, Bagas Teguh Rustu, Anisa Nuradia Zahra, Allaida Az-