Articles
<![CDATA[PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Herdiansah, Ari Ganjar]]>
<![CDATA[ Sosioglobal Vol 1, No 1 (2016): SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2992.183 KB)
|
DOI: 10.24198/jsg.v1i1.11185
<![CDATA[Tulisan ini menguraikan tentang tinjauan kritis peran Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.]]>
<![CDATA[PRAGMATISME PARTAI ISLAM DI INDONESIA: PENDEKATAN TINDAKAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Herdiansah, Ari Ganjar]]>
<![CDATA[ Sosioglobal Vol 1, No 2 (2017): SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.399 KB)
|
DOI: 10.24198/jsg.v1i2.13504
<![CDATA[Partai-partai Islam di Indonesia dianggap telah jauh bergeser pada skema tindakan pragmatis, meninggalkan tindakan-tindakan ideologis dalam berbagai kebijakan politiknya. Karenanya, partai Islam dianggap tidak lagi memiliki identitas yang jelas setelah mereka memiliki platform yang tidak berbeda dengan partai-partai nasionalis sekuler. Artikel ini menggali lebih jauh konsep pragmatisme partai Islam dari pendekatan tindakan sosial. Dengan menyandang ideologi Islam, partai-partai Islam dituntut untuk melahirkan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan semangat spiritual keislaman. Tetapi di saat yang sama, sebagai organisasi partai mereka juga dituntut profesional dan fleksibel dalam rangka meraih tujuan-tujuan politiknya. Mereka berada di antara dua ranah, yang satu penuh dengan dimensi moralitas, yang satu lagi terkadang bersifat amoral. Di Indonesia, partai Islam senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dan sistem politik demokratis, sehingga menuntut mereka menjadi pragmatis, meskipun identitas dan isu-isu keagamaan masih menjadi persoalan pokok bagi eksistensi mereka.]]>
<![CDATA[PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL TNI AD DALAM PERBANTUAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI DI KABUPATEN LEBAK ]]>
<![CDATA[Herdiansah, Ari Ganjar]]>;
<![CDATA[Ummah, Kuntum Chairum]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Sabar]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.191 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12638
<![CDATA[Sesuai amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AD memiliki kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas dari OMSP adalah perbantuan TNI AD terhadap pemerintah daerah. Namun, meskipun undang-undang ini telah dilaksanakan lebih dari satu dekade, belum ada kajian akademis yang menganalisis sejauh mana peran dan fungsi TNI AD dalam upaya perbantuan terhadap pemerintah dilakukan. Tulisan ini merupakan hasil kajian tentang peran dan fungsi TNI AD dalam memberikan perbantuan terhadap pemerintah daerah yang mengambil studi di Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) Kabupaten Lebak. Penelitian dilakukan pada Mei 2016 bersama Perwira Siswa SESKOAD di mana pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif melalui proses wawancara mendalam terhadap aparat komando kewilayahan Lebak, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan kelompok petani. Kajian ini menyimpulkan melalui pelaksanaan tugas perbantuan terhadap Pemda, TNI AD memainkan peran dan fungsinya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkolerasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik. Namun, optimalisasi perlu dilakukan demi mencapai hasil yang maksimal dengan cara melembagakan kerja sama antarinstitusi, terutama antara Satkowil TNI AD Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak]]>
<![CDATA[Religious Identity Politics on Social Media in Indonesia: A Discursive Analysis on Islamic Civil Societies ]]>
<![CDATA[HERDIANSAH, ARI GANJAR]]>;
<![CDATA[HUSIN, LUTHFI HAMZAH]]>;
<![CDATA[-, HENDRA]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Pemerintahan Vol 9, No 2 (2018): May 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (779.174 KB)
|
DOI: 10.18196/jgp.2018.0186.187-222
<![CDATA[Since 2014, religious sentiment in Indonesian social media has been increasingly overwhelming. The strong religiosity of society leads to religious packaging to help convey any political articulation in social media especially conducted by the Islamic civil societies. This article examines the political articulation uttered by Muhammadiyah, NU, and Muslim Cyber Army (MCA) as a representation of the democratization of Islamic civil society in responding to the contemporary political situation. Using the discursive analysis constructed by Laclau, this paper attempts to explain how Islamic organizations and groups build discourse and maintain its influence in social media as an alternative tone of political articulation. The results of this study indicate that social media has become a contested space of Islamic organizations and group to show their political position upon the government. The more an organization is close to the power the more it tends to reveal articulations that are in line with the government interest. Meanwhile, the opposing and incapable groups securing the social media a tool to delegitimized the authorities. The use of social media as political articulation has maintained democratization among Islamic civil society but within the limits of democratic values applied. Social media can also be used to strengthen the discourse of religious politicization that has the potential to contradict democratization itself.]]>
<![CDATA[Intra-party Conflict and the Emergence of Islamic-Based Parties in the post-2019 Election in Indonesia ]]>
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ Journal of Governance Volume 6 Issue 2: (2021) December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jog.v6i2.12700
<![CDATA[This article explains the emergence of new Islamic-based parties after the-2019 election in Indonesia. They are Ummah Party, Masyumi-Reborn Party, and Gelora Party. By using intra-party conflicts and path dependency theories, this study reveals that the emergence of those new Islamic parties is associated with frictions among party actors that troubled their prior parties, namely PAN, PBB, and PKS. The formation of the Ummah Party and Masyumi-Reborn Party was also situated by the 2014 and 2019 political contest, which represent the oppositional stance that could not be accommodated by the prior parties. Meanwhile, Gelora Party offered itself as a middle ground between the pro and contra camps of the government and provided a solution for the Islamic conservatism. This article argues that the emergence of new Islamic parties continues a pattern that has long plagued Indonesian Islamic-based parties, namely political fragmentation.]]>
<![CDATA[PRAGMATISME PARTAI ISLAM DI INDONESIA: PENDEKATAN TINDAKAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ Sosioglobal Vol 1, No 2 (2017): SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.399 KB)
|
DOI: 10.24198/jsg.v1i2.13504
<![CDATA[Partai-partai Islam di Indonesia dianggap telah jauh bergeser pada skema tindakan pragmatis, meninggalkan tindakan-tindakan ideologis dalam berbagai kebijakan politiknya. Karenanya, partai Islam dianggap tidak lagi memiliki identitas yang jelas setelah mereka memiliki platform yang tidak berbeda dengan partai-partai nasionalis sekuler. Artikel ini menggali lebih jauh konsep pragmatisme partai Islam dari pendekatan tindakan sosial. Dengan menyandang ideologi Islam, partai-partai Islam dituntut untuk melahirkan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan semangat spiritual keislaman. Tetapi di saat yang sama, sebagai organisasi partai mereka juga dituntut profesional dan fleksibel dalam rangka meraih tujuan-tujuan politiknya. Mereka berada di antara dua ranah, yang satu penuh dengan dimensi moralitas, yang satu lagi terkadang bersifat amoral. Di Indonesia, partai Islam senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dan sistem politik demokratis, sehingga menuntut mereka menjadi pragmatis, meskipun identitas dan isu-isu keagamaan masih menjadi persoalan pokok bagi eksistensi mereka.]]>
<![CDATA[PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ Sosioglobal Vol 1, No 1 (2016): SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2992.183 KB)
|
DOI: 10.24198/jsg.v1i1.11185
<![CDATA[Tulisan ini menguraikan tentang tinjauan kritis peran Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Religious Identity Politics on Social Media in Indonesia: A Discursive Analysis on Islamic Civil Societies ]]>
<![CDATA[ARI GANJAR HERDIANSAH]]>;
<![CDATA[LUTHFI HAMZAH HUSIN]]>;
<![CDATA[HENDRA -]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Pemerintahan Vol 9, No 2 (2018): May 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jgp.2018.0186.187-222
<![CDATA[Since 2014, religious sentiment in Indonesian social media has been increasingly overwhelming. The strong religiosity of society leads to religious packaging to help convey any political articulation in social media especially conducted by the Islamic civil societies. This article examines the political articulation uttered by Muhammadiyah, NU, and Muslim Cyber Army (MCA) as a representation of the democratization of Islamic civil society in responding to the contemporary political situation. Using the discursive analysis constructed by Laclau, this paper attempts to explain how Islamic organizations and groups build discourse and maintain its influence in social media as an alternative tone of political articulation. The results of this study indicate that social media has become a contested space of Islamic organizations and group to show their political position upon the government. The more an organization is close to the power the more it tends to reveal articulations that are in line with the government interest. Meanwhile, the opposing and incapable groups securing the social media a tool to delegitimized the authorities. The use of social media as political articulation has maintained democratization among Islamic civil society but within the limits of democratic values applied. Social media can also be used to strengthen the discourse of religious politicization that has the potential to contradict democratization itself.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN POTENSI KEWIRAUSAHAAN DENGAN PRINSIP PENTA HELIX DI DESA MARGAMEKAR KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v3i3.31078
<![CDATA[Pengembangan potensi kewirausahaan di desa merupakan sarana dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan mengelola potensi kewirausahaan desa dengan metode membangun kerjasama lintas lima pemangku kepentingan (penta helix) di Desa Margamekar Kabupaten Sumedang. Dengan berkolaborasi dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2020, kegiatan ini berupaya meningkatkan kemampuan warga dalam mengelola usahanya dengan memanfaatkan berbagai institusi di sekitar desa dan membangun jejaring dengan pihak-pihak yang dapat membantu mengembangkan wirausaha desa. Berbagai pemangku kepentingan yang dilibatkan pada kegiatan ini antara lain Universitas Padjadjaran, Bank Jawa Barat dan Banten, peliput media, komunitas penggerak Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Pemerintah Desa Margamekar. Efektifvitas dari kegiatan ini kemudian diukur dengan menggunakan survei pra-test dan post-test terhadap para warga yang berpartisipasi. Olahan survei menunjukkan hasil yang positif, artinya para peserta terbukti menerima manfaat dari kegiatan ini mulai dari aspek pengetahuan memetakan potensi usaha, menetapkan strategi marketing, dan teknik pengelolaan usaha. Akhir dari kegiatan ini juga menyarankan supaya upaya pengembangan potensi kewirausahaan desa perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[INSTITUSIONALISASI GERAKAN LINGKUNGAN DALAM MENENTANG RENCANA PLTSa DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Wahyu Gunawan]]>;
<![CDATA[Rd. A. Tachya Muhamad]]>;
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ Sosiohumaniora Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.915 KB)
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5675
<![CDATA[Kepadatan penduduk dan tingginya aktivitas perekonomian menyebabkan permasalahan sampahdi Bandung semakin kompleks. Sejak 2004, pemerintah kota merencanakan pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi. Namun, rencana tersebut mendapatkan perlawanan kelompok aktivislingkungan yang kemudian bergabung dengan LPTT-BGC dan Walhi Jabar. Paper ini menganalisis dinamikagerakan lingkungandalam menentang pembangunan PLTSa. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif.Data diperoleh pada awal 2012 melalui wawancara dengan para aktivis utama, observasi pada kegiatan mereka,dan dokumentasi pengelolaan sampah di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusionalisasikelompok aktivis setelah bergabung dengan LPTT-BGC dan Walhi Jabar telah mengubah pendekatan gerakanpada shallow ecology dan berhaluan realis.Meskipun institusionalisasi gerakan membawa metode yang lebihpersuasif, tetapi di sisi lain memungkinkan para aktivis mengembangkan diri dan memperkuat perjuangannyamenolak PLTSa secara lebih terorganisasi. Melalui LPTT-BGC, upaya-upaya gerakan kemudian lebih diarahkanpada penyelamatan kondisi lingkungan yang ada melalui program edukasi masyarakat dan melakukan kerjasamaselektif dengan pemerintah dan swasta, sedangkan melalui Walhi Jabar para aktivis dapat memanfaatkan potensipotensisumberdayaseperti jejaring gerakan, media massa, dan partisipan yang massif.Kata Kunci:institusionalisasi gerakan, gerakan lingkungan, gerakan sosial, masalah sampah.]]>
