Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alam Hukum Kepailitan Tamrin, Iqbal; Fahamsyah, Ermanto; Santyaningtyas, Ayu Citra
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (738.084 KB)

Abstract

Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian untuk menemukan makna akta perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan menemukan apakah akta perdamaian PKPU dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang dibuat dalam proses beracara di pengadilan yang disepakati oleh para pihak dapat dimaknai sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian PKPU yang telah dihomologasi memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
PENERAPAN KOMPETENSI RELATIF PADA PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA WANPRESTASI Yasa, I Wayan; Santyaningtyas, Ayu Citra; Cindy Gayatri, Annisa Zerlina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20046

Abstract

Penerapan kompetensi relatif pada pengadilan perlu untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kewenangan mengadili suatu perkara. apabila perkara tersebut diajukan kepada pengadilan negeri yang tidak berwenang, maka akan diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima atau ditolak. penerapan kompetensi relatif pada pengadilan negeri diatur dalam Pasal 118 HIR. Pada Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/Pn. Skh dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/Pn. Son. hakim memutus perkara wanprestasi dengan amar putusan tidak dapat diterima karena tidak berwenang secara relatif. upaya hukum yang dilakukan atas putusan tersebut yaitu banding atau mengajukan perkara kembali kepada pengadilan negeri yang berwenang secara relatif.
PERSPEKTIF NEGARA BERKEMBANG PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN TRANSFER TEKNOLOGI Santyaningtyas, Ayu Citra
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2020

Abstract

The exploitation of the use of technological knowledge is at the heart of the development process. Developing countries usually acquire knowledge from developed countries rather than creating it themselves. The process of acquiring knowledge and technology is carried out by means of technology transfer, namely by transferring patents for certain products. In this paper the author will explain the meaning of technology transfer and its various types. It also addresses situations where there is a loss of confidentiality and elaborates on the effect this has on the obligations of parties to contracts in various jurisdictions. This article uses sociological juridical research methods and in this article also tries to deal with various intellectual property issues involved in technology transfer and tries to analyze things from the perspective of developing countries.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Iklan Produk Kecantikan Yang Tergolong Mengelabui Konsumen Manggala, Ferdiansyah Putra; Santyaningtyas, Ayu Citra
WELFARE STATE Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/welfarestate.v4i2.3895

Abstract

The development of the world, which includes the world of communication and information, encourages the development of a perspective of human needs. This need encourages development in the business world, especially the world of marketing through advertising media. With the encouragement in the business world and the many public demands for their needs, it encourages companies to get as much profit as possible in the goods and/or services sector. The development of the need for tertiary needs has now shifted to primary needs, as well as beauty products. Beauty product companies in terms of making as much profit as possible can do anything, one of which is by encouraging marketing, in this case beauty product advertisements that seem exaggerated and give unilateral claims that the products provided are the best products in their field even though it is not uncommon for the information provided in the advertisement to seem inconsistent and contain uncertain promises in the advertisement. Therefore, the urgency of research on advertisements that are classified as deceiving consumers, in this case beauty product advertisements that deceive consumers, is considered necessary in providing insight and knowledge to the general public.