Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Journal of Research in Social Science and Humanities Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Journal of Economic & Business Law Review Jurnal Dialektika Hukum Welfare State Jurnal Hukum
Santyaningtyas, Ayu Citra
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Juridical Review of Debtor Data Dissemination in Online Loan Default Cases Santyaningtyas, Ayu Citra; Warah Atikahv; Tri Handy Primadi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 2: April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i2.5129

Abstract

In general, in online loans, when a default occurs, the creditor will contact all of the debtor's contacts via telephone, SMS, or via the Whatsapp application by spreading the debtor's data. This may be valid if it refers to the legal terms of an agreement as set forth in POJK number 77/POJK.01/2016 because the debtor is considered to have violated the agreement or contract. However, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (abbreviated as the ITE Law) prohibits anyone who intentionally and without rights distributes electronic information and/or documents containing threats of violence or intimidation. This is in accordance with the mandate of Article 28G paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia which states that: "everyone has the right to personal, family, honor, dignity and property protection under his authority and has the right to feel safe and is entitled to protection from the threat of fear to do or not do something.
AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP BANK SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH Dwi Putra, Alifian Billie; Tektona, Rahmadi Indra; Santyaningtyas, Ayu Citra
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1906

Abstract

Agama Islam mengajarkan apabila kita melakukan kegiatan hutang-piutang maka kita harus segera melunasinya. Murabahah adalah suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang disetujui oleh pihak terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implikasi hukum nasabah wanprestasi dalam akad murabahah. Debitur dapat diancam sejumlah hukuman atau penalty sehubungan dengan kelalaiannya dalam akad murabahah. Berlaku juga akibat hukum yang diterima oleh pihak bank atau kreditur. Lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi akad murabahah karena akad jual beli yang apabila tidak bisa membayar maka dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi dan apabila terjadi maka akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi.
Protecting Intellectual Property In The Digital Age With A Law Rahman, Irsan; Sibarani, Sinintha Yuliansih; Aprianto, Sandi; Paramansyah, Arman; Santyaningtyas, Ayu Citra
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v4i2.85

Abstract

Life has changed with the development of science and technology. One technology that has a significant impact is the technology of the Internet world, the Internet introduces people to the digital world. Of course, this development also affects the law, especially copyright law. Copyrighted works that were still in a traditional form can now be converted to a digital form or digital copyrighted works can be created. In this case, copyright law, which previously protected traditional forms of copyrighted works, must evolve to include the protection of digital copyrighted works, one of which is through cooperation with technology. This research is a normative study with a focus on how copyright law, which previously protected traditional forms of copyright, must evolve to include protection of digital copyrights, one of which is through cooperation with technology. This research is a normative research with a qualitative approach that is descriptive. As technology allows the conversion of copyrighted works into digital forms, there are advantages such as the easy distribution/notification of copyrighted works, but also the ease of infringement. In view of these developments, the WIPO has issued two international treaties known as the WIPO Internet Treaties. These treaties have been adopted by several countries. Indonesia in its positive copyright law has implemented the protection of digital copyrighted works in its articles. Our copyright law needs to be further enriched to protect digital copyrighted works as suggested by the author in this study
Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alam Hukum Kepailitan Tamrin, Iqbal; Fahamsyah, Ermanto; Santyaningtyas, Ayu Citra
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (738.084 KB)

Abstract

Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian untuk menemukan makna akta perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan menemukan apakah akta perdamaian PKPU dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang dibuat dalam proses beracara di pengadilan yang disepakati oleh para pihak dapat dimaknai sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian PKPU yang telah dihomologasi memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence sari, Nuzulia Kumala; Santyaningtyas, Ayu Citra; anisah, Anisah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 3 (2023): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.365-384

Abstract

Algoritma pembelajaran mesin dalam menciptakan karya menjadi permasalahan dalam menilai orisinalitas terhadap karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence dalam lingkup hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan terkait orisinalitas lagu dan/atau musik yang ada dalam ketentuan nasional maupun internasioal terhadap pemanfaatan artificial intelligence dalam lingkup hak cipta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terkait pengaturan hak cipta, Pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan batasan orisinalitas yang pasti dalam ketentuan hukum internasional terkait hak cipta, sedangkan Indonesia memuat batasan orisinalitas terhadap lagu dan/atau musik yang termuat dalam undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun ketentuan yang ada belum memadai dalam memberikan perlindungan lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence layaknya beberapa negara yang telah membentuk konsepsi perlindungan dalam menilai permasalahan terkait orisinalitas. Pembentukan peraturan dan pertegasan batas orisinalitas menjadi hal yang perlu untuk dimuat dalam peraturan di Indonesia guna mendukung perkembangan teknologi artificial intelligence.
PENERAPAN KOMPETENSI RELATIF PADA PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA WANPRESTASI Yasa, I Wayan; Santyaningtyas, Ayu Citra; Cindy Gayatri, Annisa Zerlina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20046

Abstract

Penerapan kompetensi relatif pada pengadilan perlu untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kewenangan mengadili suatu perkara. apabila perkara tersebut diajukan kepada pengadilan negeri yang tidak berwenang, maka akan diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima atau ditolak. penerapan kompetensi relatif pada pengadilan negeri diatur dalam Pasal 118 HIR. Pada Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/Pn. Skh dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/Pn. Son. hakim memutus perkara wanprestasi dengan amar putusan tidak dapat diterima karena tidak berwenang secara relatif. upaya hukum yang dilakukan atas putusan tersebut yaitu banding atau mengajukan perkara kembali kepada pengadilan negeri yang berwenang secara relatif.
PERSPEKTIF NEGARA BERKEMBANG PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN TRANSFER TEKNOLOGI Santyaningtyas, Ayu Citra
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2020

Abstract

The exploitation of the use of technological knowledge is at the heart of the development process. Developing countries usually acquire knowledge from developed countries rather than creating it themselves. The process of acquiring knowledge and technology is carried out by means of technology transfer, namely by transferring patents for certain products. In this paper the author will explain the meaning of technology transfer and its various types. It also addresses situations where there is a loss of confidentiality and elaborates on the effect this has on the obligations of parties to contracts in various jurisdictions. This article uses sociological juridical research methods and in this article also tries to deal with various intellectual property issues involved in technology transfer and tries to analyze things from the perspective of developing countries.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Iklan Produk Kecantikan Yang Tergolong Mengelabui Konsumen Manggala, Ferdiansyah Putra; Santyaningtyas, Ayu Citra
WELFARE STATE Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/welfarestate.v4i2.3895

Abstract

The development of the world, which includes the world of communication and information, encourages the development of a perspective of human needs. This need encourages development in the business world, especially the world of marketing through advertising media. With the encouragement in the business world and the many public demands for their needs, it encourages companies to get as much profit as possible in the goods and/or services sector. The development of the need for tertiary needs has now shifted to primary needs, as well as beauty products. Beauty product companies in terms of making as much profit as possible can do anything, one of which is by encouraging marketing, in this case beauty product advertisements that seem exaggerated and give unilateral claims that the products provided are the best products in their field even though it is not uncommon for the information provided in the advertisement to seem inconsistent and contain uncertain promises in the advertisement. Therefore, the urgency of research on advertisements that are classified as deceiving consumers, in this case beauty product advertisements that deceive consumers, is considered necessary in providing insight and knowledge to the general public.
Co-Authors Anisah Aprianto, Sandi Cindy Gayatri, Annisa Zerlina Dwi Putra, Alifian Billie Ermanto Fahamsyah Ferdiansyah Putra Manggala I Wayan Yasa, I Wayan Irsan Rahman, Irsan Nuzulia Kumala Sari Paramansyah, Arman Rahmadi Indra Tektona Sibarani, Sinintha Yuliansih Tamrin, Iqbal Tri Handy Primadi Warah Atikahv