Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Pendidikan Politik Dan Kewarganegaraan Bagi Generasi Muda Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni; Farchan, Yusa’; Cabui, Cornelia Evelin
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini berjudul pendidikan politik dan kewargangeraan bagi generasi muda. Pembahasan mengenai pendidikan politik dan kewarganegaraan sendiri menjadi penting untuk ditekankan mengingat masih cukup rendahnya tingkat kepedulian generasi muda terhadap kebijakan atau isu-isu politik dan kewarganegaraan. Pendidikan politik penting untuk ditekankan pelaksanaannya apalagi di tahun-tahun politik menjelang Pemilu 2024, sedangkan pendidikan kewarganegaraan dibutuhkan di tengah-tengah arus modernisasi dan westernisasi. Metode yang digunakan adalah observasi dan forum group discussion (FGD) dengan memberikan stimulasi pemahaman mengenai urgensi pendidikan politik dan kewarganegaraan kepada peserta kegiatan yang terdiri dari siswa dan siswi SMA Negeri 6 Kota Serang. Kegiatan ini diikuti oleh 115 orang peserta. Pemberian stimulus ini bertujuan agar para siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Serang memiliki pengetahuan politik dan kewarganegaraan yang cukup dalam merespon berbagai isu dan kebijakan politik mendasar serta kemudian mampu menjadi generasi muda yang berkarakter Pancasila. Dalam FDG, peserta dan mahasiswa didorong untuk aktif mengadakan kegiatan-kegiatan dan dialog yang membangun guna mengembangkan pengetahuan politik dan kewarganegaraan sebagai generasi muda. Hasil temuan dan kesimpulan yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah tingkat kepedulian yang cukup baik akan politik dan kewarganegaraan masih belum terimbangi dengan tingkat pengetahuan akan pendidikan politik dan kewarganegaraan, sehingga diperlukan pendampingan secara berkala dan intens.
RELASI KUASA EKSTRAKTIVISME PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TIMUR Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 12 No 3 (2024): Edisi Oktober
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v12i3.1715

Abstract

Penelitian ini berfokus pada relasi kuasa ekstraktivisme pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis fenomena ekstraktivisme pertambangan di Kaltim dengan melihat relasi kuasa yang berkontribusi dalam perkembangannya. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan analisis bukti dokumen. Dengan menggunakan teori ekstraktivisme dan pendekatan berbasis kekuasaan dalam ekonomi politik sebagai pisau analisa, penelitian ini mengkaji bagaimana ekstraktivisme bertahan di Kaltim melintasi pergantian rezim politik hingga saat ini. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kepentingan kelompok dominan untuk mempertahankan ekstraktivisme, dan juga bagaimana struktur yang lebih luas berkontribusi pada pencapaian tersebut. Dalam penelitian ini, terlihat bagaimana pertambangan di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa patronase telah mengakar dalam struktur ekonomi politik Kalimantan Timur. Relasi kekuasaan yang kompleks antara aktor negara dan korporasi, mendominasi proses pengambilan keputusan dengan mengorbankan masyarakat lokal. Kata Kunci: ekstraktivisme, relasi kuasa, pertambangan, elit penguasa
PERAN BIROKRAT DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni; Sari, Inrinofita; Dwi Nurfaisal, Muhammad; Witjaksono, Ari; Lina, Nurmunafiah
Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 4, No 2 (2025): Vol. 4 No. 2 Februari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/err.v4i2.2973

Abstract

This Community Service aims to analyze the role of village bureaucrats in providing digital-based services to improve the quality of public services at the village level. This activity was conducted through a socialization method involving observation and Forum Group Discussion (FGD) with 50 participants. The activity results show that implementing digitalization in Panyirapan Village has positive impacts, such as increased administrative efficiency, service transparency, and community participation. Digitalization also supports more integrated management of village assets, licensing, and social assistance programs. However, significant challenges were identified, including limited digital literacy, technological infrastructure, and resistance to change. Cybersecurity issues are a major concern, given the threat to sensitive data managed by villages.Keywords: Digitalization; Public Service; Village Bureaucrats; Digital Literacy.
DILEMA HAK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PENGAWASAN SIBER: TANTANGAN DI MASA DEPAN Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni; Puspitasari, Puspitasari
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i2.706

Abstract

Penelitian ini berfokus pada perdebatan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional dan resistensinya terhadap hak perlindungan data pribadi yang kemudian memunculkan dilema. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengawasan siber digunakan oleh negara-negara sebagai sistem/perangkat pencegahan untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional. Akhirnya, resistensi masyarakat terhadap fenomena ini dan implikasinya diperiksa, terutama menyangkut privasi atas data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian sehingga didapati hal-hal sebagai berikut: Pertama, lanskap pengawasan siber berubah di seluruh dunia pasca 9/11, di mana kekhawatiran tentang privasi atas data pribadi dan kebebasan sipil dikalahkan oleh kekhawatiran tentang keamanan. Dengan alasan kontraterorisme, sekuritisasi dengan menggunakan teknologi siber diperkenalkan dan semakin dilegitimasi, sementara populasi didisiplinkan untuk secara sukarela menerima sistem ini sebagai “harga untuk keamanan”. Kedua, penekanan pada peran penting yang dimainkan oleh lembaga perlindungan data independen dalam memastikan implementasi undang-undang yang efektif yang dirancang untuk melindungi informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi.
THE POLITICAL THOUGHT OF ABDUL WAHAB CHASBULLAH: CONTRIBUTIONS TO THE NATIONAL MOVEMENT AND THE CONCEPT OF STATEHOOD Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol. 17 No. 1 (2025): JUPIIS (JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL) JUNE
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v17i1.65218

Abstract

This study comprehensively discusses Abdul Wahab Chasbullah's political thought and his contribution to the national movement and the development of the concept of statehood in Indonesia. Abdul Wahab Chasbullah is one of the most important figures in the intellectual history of Islam in Indonesia, particularly through his central role in the establishment of Nahdlatul Ulama (NU), the largest Islamic organization that continues to play a strategic role in the religious, social, and political life of the nation. His ideas on the relationship between religion and the state are based on moderate, open, and contextual Islamic principles, which are capable of addressing contemporary challenges without losing their fundamental values. Using a qualitative approach and literature review methods, this study examines various primary and secondary sources, including biographical books, works of thought by prominent figures, scientific journal articles, historical archive documents, and contemporary writings. This approach allows for an in-depth exploration of the dynamics of Abdul Wahab Chasbullah's thinking and how his ideas made a real contribution to the struggle for Indonesian independence and the formation of an inclusive national framework. His thoughts were not limited to religious discourse, but also included visionary socio-political strategies in fighting for independence and building a state system that respected plurality. The results of the research show that Abdul Wahab Chasbullah was a cleric who was not only fluent in religious knowledge, but also very sensitive to the socio-political developments of his time. His moderate and adaptive political views enabled him to build bridges between Islamic tradition and the growing spirit of nationalism during the colonial period. Through NU, he made Islam a moral force that helped drive the struggle for independence. He was active in various national organizations and used the media as a means of intellectual and political struggle. Thus, Abdul Wahab Chasbullah's political thought is not only an important historical legacy but also relevant as a reference for formulating policies and the direction of national development today. His inclusive attitude and contextual understanding of Islamic values serve as an important example for future generations in building a democratic, just, and culturally rooted nation.
PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN SIBER Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni; Gunawan, Selentinus; Ramadhan, Rizkia; Aziz, Mu'min; Paradisa, Dinar
Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 4, No 3 (2025): Vol. 4 No. 3 Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/err.v4i3.3357

Abstract

This Community Service Program (PKM) titled "The Strategic Role of Local Government in Increasing Public Awareness of Cybersecurity" was carried out in Terumbu Village, Kasemen District, Serang City, Banten. The program aims to strengthen the role of local governments in educating the public about cybersecurity and improving the digital literacy of local government apparatus. Participatory lectures, cybercrime simulations, and group discussions were applied to enhance participants' understanding of cyber threats and prevention measures. Results indicate a significant increase in awareness, with local officers expressing readiness to continue periodic cybersecurity education. This program highlights the effectiveness of collaborative, localized approaches between local governments and academics in fostering a secure, inclusive, and empowered digital culture.Kata Kunci: cybersecurity, digital literacy, local government, public education, pentahelix collaboration
DAMPAK KENAIKAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA SERANG TAHUN 2022-2023 Maulana, Muhammad Akbar; Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni; Hanif, Fahmi Aminatul
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 2 Oktober 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i1.3457

Abstract

This study aims to analyze the impact of population growth on the open unemployment rate in Serang City in 2022-2023. Serang City, as the capital of Banten Province, is experiencing rapid population growth due to urbanization, migration, and birth factors. This growth poses a serious challenge to the open unemployment rate in Serang City. The research method used is quantitative analysis with a descriptive approach. Data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and other official sources, and analyzed using statistical methods to see the relationship between population growth and unemployment. The results of the study show a positive correlation between population growth and increasing open unemployment rates. Structural unemployment and economic fluctuations also exacerbate this condition, showing that the imbalance between population and job opportunities further exacerbates the unemployment problem. This study makes an important contribution to understanding the impact of demographics on the labor market in Serang City, and offers strategic guidance for local governments in addressing unemployment problems arising from rapid population growth. It is hoped that with the right intervention, the unemployment rate in Serang City can be reduced and community welfare can be increased. Overall, this study makes an important contribution to the understanding of the impact of demographics on the labor market in Serang City, as well as offering strategic guidance for local governments in addressing unemployment problems arising from rapid population growth. Keywords: Population, Welfare, Local Government, Open Unemployment, Workforce
DAMPAK KENAIKAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA SERANG TAHUN 2022-2023 Akbar Maulana, Muhammad; Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.2098

Abstract

This research aims to determine local government governance in waste management in Palembang City. The research used is a qualitative approach due to the characteristics of the research which aims to describe answers to questions and analyze them regarding local government governance in Palembang City, especially in Kalidoni District, so that an understanding and analysis of the factors that play a role in it is obtained. Based on the previous discussion, the conclusions from the results of research conducted regarding waste management in Kalidoni District, Palembang City: the issues and potential solutions viewed from a government governance perspective are as follows: 1) Solid waste governance in Palembang City as follows: In general, the pattern of waste management in other large cities in Indonesia is still focused on the performance of the Regional Government in managing waste with the concept: transportation from TPS to TPA. Next, it is dumped in the landfill using the open dumping concept. Waste management in Palembang City also found waste management concepts using the 3R system and Waste Bank, although the amount is still small and has not significantly helped reduce the volume of waste in Palembang City, which amounts to more than a thousand tons per day. 2) Waste management in Kalidoni District was developed from the perspective of government governance in Palembang City, consisting of: a) Leaders and Leadership, one of the potential determining aspects of government governance.
Political Dynamics of Cybersecurity Policy in Indonesia: A Governmentality Analysis under Joko Widodo’s Administration (2014-2024) Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni; Syarkawi, Syarkawi
Journal of Contemporary Local Politics Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jclp.v4i2.800

Abstract

This article examines Indonesia’s cybersecurity policy during the Joko Widodo administration (2014–2024) through the lens of Michel Foucault’s concept of governmentality. As cyberspace has increasingly been constructed as a strategic domain of governance, the Indonesian state has framed cyber threats as risks to national security, digital sovereignty, and political stability. This framing has justified the expansion of regulatory authority, institutional consolidation, and digital surveillance practices. Using a qualitative document analysis approach, this study analyzes cybersecurity-related laws, presidential regulations, national cybersecurity strategies, and official reports issued by state institutions, particularly the National Cyber and Crypto Agency. The findings demonstrate that cybersecurity policy in Indonesia functions not merely as a technical mechanism to protect digital infrastructure, but also as a political technology of governance. Through the production of threat discourses, the deployment of governing technologies, and the shaping of digital subjectivities, cybersecurity policy operates as a form of population management that encourages self-regulation and compliance among citizens. Drawing on governmentality theory, this article argues that cybersecurity governance reflects broader state strategies to regulate conduct in the digital sphere rather than simply respond to technical risks. The study contributes to debates on digital governance and local politics by highlighting how cybersecurity policy in a democratic developing country simultaneously enhances state capacity while generating tensions with democratic accountability, civil liberties, and digital rights.