Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN (Kajian Surah An-Naml, 23-26) Mutho’am Mutho’am
Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam Vol 19 No 1 (2019): Juni
Publisher : LP3M Universitas Sains Al Qur'an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/mq.v19i1.1600

Fenomena penting yang mewarnai era transformasi masyarakat global saat ini adalah menguaknya wacana tentang kepemimpinan perempuan. Baik dikaji dari segi ranah politik, ekonomi, sosial dan agama kepemimpinan Perempuan telah menjadi discursus yang menuntut untuk segera dibumikan, tidak hanya menjadi wacana yang melangit saja. Dalam Islam setidaknya ada dua landasan yang bisa dijadikan referensi yaitu Pertama, Hadist Bukhori dan shokhih periwayatanya, menyatakan bahwa tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan. Kedua, ada informasi dari Al-Qur’an pada surah An-Naml tentang seorang perempuan yang sukses memimpin negaranya

Standar Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Udma Layinnatus Shifa; Mutho`am Mutho`am
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 7 No 2 (2021): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v7i2.2245

Jual beli merupakan suatu transaksi di mana pembeli dan penjual melakukan pertukaran terhadap suatu benda dengan harga yang disepakatinya. Tujuan dalam jual beli adalah mendapatkan keuntungan yang baik dan halal. Menurut Wahbah Az-Zuhaili sewajarnya pelaku usaha tidak mengambil keuntungan melebihi sepertiga dari harga modal sedangkan dalam Islam tidak memberi batasan dalam mengambil keuntungan. Wahbah Az-Zuhaili membolehkan seorang penguasa atau pemerintah dapat menerapkan kebijakan pematokan harga jika diperlukan, yaitu ketika kondisi pasar memang sangat membutuhkan pengendalian harga melalui pematokan harga. Mengenai standarnya beliau menyatakan bahwa sepantasnya pelaku usaha tidak mengambil laba melibihi sepertiga, karena dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Wahbah Az-Zuhaili dalam menentukan sebuah hukum mengenai standar pematokan harga beliau menggunakan as-Sunnah untuk memperjelas hukum yang belum ada dalam al-Qur’an. Metode lainnya yaitu menggunakan maslahah mursalah, metode ini menjelaskan tentang kemaslahatan rakyat yang dalam hal ini digambarkan sebgai kemaslahatan pembeli harus didahulukan dari kemaslahatan pedagang. Kemudian beliau menggunakan metode aturan fikih yang mengemukakan bahwa tidak boleh ada bahaya atau kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain.

Pengabdian Masyarakat Tentang Penurunan Percepatan Stunting di Desa Garunglor Sukoharjo Wonosobo Sulfia Utami; Pertiwi Teguh Hudi; Agtrin Syahida; Mutho'am Mutho'am
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 2, No 4 (2022): PADMA
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v2i4.24528

Desa Garunglor merupakan salah satu desa di kecamatan Sukoharjo, kabupaten Wonosobo. Desa ini memiliki permasalahan stunting yang terbilang cukup serius. Dimana Desa Garunglor menjadi desa nomor dua dengan kasus stunting tertinggi di Kecamatan Sukoharjo. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Stunting tidak hanya mengganggu perkembangan fisik tetapi juga mengganggu perkembangan otak. Berdasarkan data dari Puskesmas Sukoharjo 2, di Desa Garunglor tercatat terdapat 11 balita stunting menurut indikator BB/ TB, 4 dengan tinggi badan sangat pendek dan 7 dengan tinggi badan pendek. Stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya informasi dan pengetahuan tentang stunting, kurangnya akses pangan yang bergizi, kurangnya air bersih, kurangnya pemberian tablet penambah darah kepada remaja putri, pemorsian gizi pada anak yang kurang teratur, kurangnya pemberian imunisasi pada balita, dan pernikahan dini. Sedangkan di Desa Garunglor sendiri, stunting lebih banyak disebabkan oleh pernikahan dini yang tinggi, pola asuh yang kurang baik, dan asupan gizi yang kurang diperhatikan.Kata Kunci: Stunting, Asupan Gizi Garunglor Village is one of the villages in Sukoharjo, Wonosobo. This village has a fairly serious stunting problem. Where Garunglor Village is the number two village with the highest stunting cases in Sukoharjo District. Stunting itself is a condition of failure to thrive due to malnutrition in the first thousand days of a child's life. Stunting not only interferes with physical development but also interferes with brain development. Based on data from the Sukoharjo 2 Health Center, in Garunglor Village there were 11 stunting toddlers according to the BB/TB indicator, 4 with very short height and 7 with short height. Stunting can be caused by several factors, namely lack of information and knowledge about stunting, lack of access to nutritious food, lack of clean water, lack of giving blood-boosting tablets to adolescent girls, poor nutrition in children, lack of immunization for toddlers, and marriage. early. Meanwhile, in Garunglor Village itself, stunting is mostly caused by high early marriage, poor parenting, and lack of attention to nutritional intake.Keywords: Stunting, Nutritional Intake

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Stunting di Desa Garunglor, Sukoharjo, Wonosobo Sulfia Utami; Pertiwi Teguh Hudi; Agtrin Syahida; Mutho’am Mutho’am
JUPNA: Jurnal Pengabdian Astina Vol 1 No 1 (2023): JIMP: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Astina Mandiri

Desa Garunglor merupakan salah satu desa di kecamatan Sukoharjo, kabupaten Wonosobo. Desa ini memiliki permasalahan stunting yang terbilang cukup serius. Dimana Desa Garunglor menjadi desa nomor dua dengan kasus stunting tertinggi di Kecamatan Sukoharjo. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Stunting tidak hanya mengganggu perkembangan fisik tetapi juga mengganggu perkembangan otak. Berdasarkan data dari Puskesmas Sukoharjo 2, di Desa Garunglor tercatat terdapat 11 balita stunting menurut indikator BB/ TB, 4 dengan tinggi badan sangat pendek dan 7 dengan tinggi badan pendek. Stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya informasi dan pengetahuan tentang stunting, kurangnya akses pangan yang bergizi, kurangnya air bersih, kurangnya pemberian tablet penambah darah kepada remaja putri, pemorsian gizi pada anak yang kurang teratur, kurangnya pemberian imunisasi pada balita, dan pernikahan dini. Sedangkan di Desa Garunglor sendiri, stunting lebih banyak disebabkan oleh pernikahan dini yang tinggi, pola asuh yang kurang baik, dan asupan gizi yang kurang diperhatikan.

Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha Dalam Penjaminan Produk Halal Di Indonesia Aksamawanti Aksamawanti; Mutho'am Mutho'am
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1265

Produk halal menjadi trend konsumsi di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menjamin produk yang beredar di pasar melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi Jaminan Produk Halal dilakukan oleh beberapa instansi yaitu Kementerian dan/lembaga terkait, BPJH, MUI, dan LPH. Setelah diterbitkannya Sertifikat Halal oleh BPJPH, Pelaku Usaha diberi kewajiban untuk menjaga kehalalan produksinya. Salah satu alternative yang dapat dilakukan pelaku usaha (perusahaan) yaitu dengan menunjuk Auditor Halal Internal. Fungsi dan peran Auditor Halal Internal adalah menjaga kesinambunan JPH pada proses produksi atau dengan kata lain menjaga kepatuhan syariah selama masa berlaku Sertifikat Halal yakni empat tahun.

Urgensi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonosobo (Kajian Fiqh Siyâsah Dustûriyah) Mutho'am Mutho'am; Aksamawanti Aksamawanti
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5988

Kebijakan Peraturan Daerah terkait dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo merupakan sesuatu yang penting dalam rangka pembenahan sistem ketenagakerjaan, agar terwujud hak-hak bagi para pekerja. Pembenahan terhadap peraturan yang sudah ada merupakan upaya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, karena masih ditemukan permasalahan-permasalahan dilapangan. Salah satu pijakan yang digunakan untuk membenahinya yaitu dengan menggunakan konsep Siyâsah Dustûriyah. Konsep ini merupakan bagian dari Fiqh Siyâsah Islam yang membahas perundang-undangan negara, termasuk konsep-konsep konstitusi. Mulai dari penyusunan legislasinya, bagaimana cara perumusannya dengan menggunakan mekanisme syuro atau demokrasi. Dalamsiyasah juga mengurus persoalan timbal balik hubungan antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi termasuk didalamnya adalah hak-hak tenaga kerja. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan kajian kepusatakaan library reseach danjuga menggunakan teknik desk review serta wawancara untuk mendapatkan gambaran secara lebih mendalam. Hasil penelitiannya adalah Siyâsah Dustûriyah sebagai salah satu pijakan dalam membuat peraturan ketenagakerjaan maka akan didapatkan rumusan-rumusan ketenagakerjaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Nalar Fikih Kebangsaan K.H. Afifuddin Muhajir: Islam, Pancasila dan Keindonesiaan Mutho’am, Mutho’am; Bashori, Akmal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34059

Indonesia is not an Islamic country, but Indonesia is also not anti-Islamic. Pancasila positions monotheism in its first principle in line with Islamic theology. Likewise, in the Constitution, it is stated "the blessing of God's grace". However, there are quite a few who consider Indonesia to be thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir in this context provides a scientific-fiqhiyyah argument that what Indonesia is accused of being a thoghut state is not correct. So what is Kiai Afifudin Muhajir's concept of national jurisprudence? What is the epistemic-methodical framework of Kiai Afifudin Muhajir's thinking? Based on these questions, this writing uses qualitative research with Karl Menheim's sociology of science approach. The results of the research state that Kiai Afif's national jurisprudence thoughts have a summa-comprehensive reach, including religion-state symbiosis, democracy-public benefit, justice and legal certainty, the appointment of leaders, Pancasila and Islam. Apart from that, research also states that in formulating his thoughts, Kiai Afif has a moderate style of thinking, namely combining nuṣūṣ al-sḥarī'ah with Maqāṣidiyah reasoning. Kiai Afif uses fiqhiyyah and uṣūliyah reasoning, especially in the aspect of people's benefit, and juxtaposes that the issue of the form of the Pancasila state is included in the mu'amalah category, basically, it is a problem of murlahah, which is definitively not prohibited by the Shari'a. Keywords: National Jurisprudence; Fiqh Reasoning; K.H. Afifuddin Muhajir Abstrak Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia juga tidak antipatif terhadap Islam. Pancasila memosisikan monoteistik dalam sila pertamanya selaras dengan teologi Islam. Demikian juga dalam UUD, disebutkan “berkat rahmat Allah”. Meski demikian tidak sedikit yang menganggap Indonesia sebagai thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir dalam konteks ini memberikan argumentasi secara ilmiah-fiqhiyyah bahwa apa yang dituduhkan Indonesia negara thoghut adalah kurang tepat. Lantas bagaimana konsep fikih kebangsaan Kiai Afifudin Muhajir? Bagaimana kerangka Epistemik-metodis pemikiran Kiai Afifudin Muhajir? Dari pertanyaan tersebut penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan Karl Menheim. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemikiran fikih kebangsaan Kiai Afif mempunyai daya jangkau summa-komprehensif, meliputi simbiosis agama-negara, demokrasi-kemaslahatan umum, Peradilan dan kepastian Hukum, pengangkatan pemimpin, Pancasila dan keislaman. Selain itu penelitian juga menyatakan bahwa dalam merumuskan pemikirannya Kiai Afif mempunyai corak berpikir moderat yakni menggabungkan nuṣūṣ al-sḥarī’ah dengan nalar Maqāṣidiyah. Kiai Afif menggunakan nalar fiqhiyyah dan uṣūliyah khususnya dalam aspek kemaslahatan rakyat, dan menyandingkan bahwa persoalan bentuk negara Pancasila adalah termasuk dalam kategori mu’amalah pada dasarnya adalah maslaḥah mursalah, yang secara definitif tidak dilarang oleh syariat. Kata Kunci: Fikih Kebangsaan; Nalar Fikih; K.H. Afifuddin Muhajir

Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia Bashori, Akmal; Mutho'am, Mutho'am; Noor Hazlina Wan Jusoh, Wan
Jurnal Hukum Islam Vol 21 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi_v21i2_02

The shift from conventional business transactions to digital business transactions, especially for the Muslim community in Indonesia, necessitates a fast and reactive response from current laws. The theoretical argument that has been developed thus far is that the fatwa is the most appropriate legal tool for Muslim communities to respond to the rapid development of digital business. Nevertheless, do the existing fatwas fulfill legal needs as expected in this era of digital transactions? Hence, this paper discusses digital transaction fatwas within the framework of Islamic legal epistemology, especially fatwas from the National Shariah Council–Indonesian Ulama Council. The research method uses normative juridical with a conceptual and historical-uṣūliyah approach. This research finds that the contemporary fatwa epistemology of the National Shariah Council–Indonesian Ulama Council in terms of digital transactions employs istiṣlāhī arguments. This is shown by the proposition that fiqh rules are more dominant than textual ones. Moreover, the arguments in the fatwa of the National Shariah Council–Indonesian Ulama Council provide signs of benefit as the estuary of maqāṣid syarī'ah. The consistency of the use of legal methodology utilized by the National Shariah Council–Indonesian Ulama Council in fatwas on digital transactions is shown in the structure and utilization of al-nuṣūṣ al-shariah arguments, the opinions of ulama, and the rules of fiqh, which are expanded from the five rules of fiqh into eight rules. These fatwas are reliable and valid in terms of dictum and method, thus supporting the development of the current digital transactions.

TRADISI KAWIN BOYONG PADA PERKAWINAN ADAT DI DUSUN BEDAHAN, PRINGAMBA KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA Ihwan Fahidin; mutho'am muth'oam
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2022): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v1i1.3075

Boyong marriage is a marriage carried out before the Ijab Qabul, where the groom moves to the bride's house. The procession is carried out at night, some during the day and in the evening, when the groom will move to the bride's house. Usually there will be a discussion between the two parties regarding the Boyong Marriage, after both parties have agreed, the groom will be escorted by his family from the house to the bride's house. The community's customs related to Kawin Boyong, have become an inherent culture since the first, brought by the ancestors to be made a tradition in the community of Bedahan hamlet, Pringamba Village, Pandanarum District, Banjarnegara Regency. There is an assumption that if these customs are not preserved, it will cause bad luck for the local community, because customs are like culture that are very closely held as beliefs and symbols of Java in the Bedahan Village community, Pringamba Village. But on the one hand, when the marriage has not been carried out legally, the groom stays at the bride's house, fears will occur that disobedience can even lead to a relationship that is prohibited by religion. Because the time for marriage is still waiting for the day while they are already living under the same roof. How did the tradition emerge, what is the background behind its emergence? And to what extent is the implementation of boyong marriage and its limitations, so that it becomes a tradition that needs to be preserved in the community.

RELASI PENCEGAHAN STUNTING DAN UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (Kb) Kecamatan Mojotengah) Anggun Indriyani; Mutho’am Mutho’am
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2022): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v1i2.4015

One of the goals of marriage is to create good and quality offspring. In this case, the readiness of the parties is a necessity, including in efforts to prevent the birth of stunting toddlers. The birth of a stunted toddler has a negative impact both on the toddler, such as the child's health condition which is prone to disease, the child's low intelligence and the impact on his family such as the prolonged cycle of poverty. This study itself aims to find out the steps to prevent stunting in Slukatan Village by the Family Planning Extension Center (KB) of the Mojotengah District and its relation to efforts to create a sakinah family. This field research uses qualitative methods. The data obtained is through observation, interviews, and documentation. After the data is collected, it is then described and concluded in an inductive way. The results of this study indicate that the prevention of stunting in Slukatan Village by the Family Planning Counselor Center for Family Planning in the District of Mojotengah is carried out incidentally and is carried out in 3 stages, namely the awareness stage, the skills proficiency stage, the intellectual development stage. Efforts to prevent stunting, such as coaching prospective brides, assisting pregnant women, activities understanding 1000 HPK nutrition and providing complementary foods related to providing halal and thayyib food for children, and implementing a healthy lifestyle are related to creating a sakinah family that idealizes peace and comfort in a family connection.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search