Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Islam Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum Muwazah: Jurnal Kajian Gender
Mutho’am Mutho’am
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Patroli Sebagai Tindak Pencegahan Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran Studi Polres Wonosobo Muhamamad Daffa Setiadi; Mutho'am Mutho'am
Transformasi Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i1.4676

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya patroli sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran di Polres Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas patroli dan analisis dokumen terkait kegiatan patroli di Polres Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya patroli memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan dan pelanggaran di wilayah hukum Polres Wonosobo. Patroli yang dilakukan secara rutin dan terprogram dapat menciptakan rasa aman dan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Selain itu, patroli juga dapat mendeteksi potensi tindak kejahatan dan pelanggaran, serta memberikan respons cepat terhadap kejadian yang terjadi. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan upaya patroli di Polres Wonosobo. Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor waktu dan wilayah yang luas. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas upaya patroli dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlu adanya peningkatan jumlah personel, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kerjasama antara Polres Wonosobo dengan pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan upaya patroli. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan pembaruan kebijakan terkait strategi patroli guna meningkatkan efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan dan pelanggaran.
Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha Dalam Penjaminan Produk Halal Di Indonesia Aksamawanti, Aksamawanti; Mutho'am, Mutho'am
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1265

Abstract

Produk halal menjadi trend konsumsi di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menjamin produk yang beredar di pasar melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi Jaminan Produk Halal dilakukan oleh beberapa instansi yaitu Kementerian dan/lembaga terkait, BPJH, MUI, dan LPH. Setelah diterbitkannya Sertifikat Halal oleh BPJPH, Pelaku Usaha diberi kewajiban untuk menjaga kehalalan produksinya. Salah satu alternative yang dapat dilakukan pelaku usaha (perusahaan) yaitu dengan menunjuk Auditor Halal Internal. Fungsi dan peran Auditor Halal Internal adalah menjaga kesinambunan JPH pada proses produksi atau dengan kata lain menjaga kepatuhan syariah selama masa berlaku Sertifikat Halal yakni empat tahun.
Urgensi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonosobo (Kajian Fiqh Siyâsah Dustûriyah) Mutho'am, Mutho'am; Aksamawanti, Aksamawanti
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5988

Abstract

Kebijakan Peraturan Daerah terkait dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo merupakan sesuatu yang penting dalam rangka pembenahan sistem ketenagakerjaan, agar terwujud hak-hak bagi para pekerja. Pembenahan terhadap peraturan yang sudah ada merupakan upaya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, karena masih ditemukan permasalahan-permasalahan dilapangan. Salah satu pijakan yang digunakan untuk membenahinya yaitu dengan menggunakan konsep Siyâsah Dustûriyah. Konsep ini merupakan bagian dari Fiqh Siyâsah Islam yang membahas perundang-undangan negara, termasuk konsep-konsep konstitusi. Mulai dari penyusunan legislasinya, bagaimana cara perumusannya dengan menggunakan mekanisme syuro atau demokrasi. Dalamsiyasah juga mengurus persoalan timbal balik hubungan antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi termasuk didalamnya adalah hak-hak tenaga kerja. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan kajian kepusatakaan library reseach danjuga menggunakan teknik desk review serta wawancara untuk mendapatkan gambaran secara lebih mendalam. Hasil penelitiannya adalah Siyâsah Dustûriyah sebagai salah satu pijakan dalam membuat peraturan ketenagakerjaan maka akan didapatkan rumusan-rumusan ketenagakerjaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
Nalar Fikih Kebangsaan K.H. Afifuddin Muhajir: Islam, Pancasila dan Keindonesiaan Mutho’am, Mutho’am; Bashori, Akmal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34059

Abstract

Indonesia is not an Islamic country, but Indonesia is also not anti-Islamic. Pancasila positions monotheism in its first principle in line with Islamic theology. Likewise, in the Constitution, it is stated "the blessing of God's grace". However, there are quite a few who consider Indonesia to be thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir in this context provides a scientific-fiqhiyyah argument that what Indonesia is accused of being a thoghut state is not correct. So what is Kiai Afifudin Muhajir's concept of national jurisprudence? What is the epistemic-methodical framework of Kiai Afifudin Muhajir's thinking? Based on these questions, this writing uses qualitative research with Karl Menheim's sociology of science approach. The results of the research state that Kiai Afif's national jurisprudence thoughts have a summa-comprehensive reach, including religion-state symbiosis, democracy-public benefit, justice and legal certainty, the appointment of leaders, Pancasila and Islam. Apart from that, research also states that in formulating his thoughts, Kiai Afif has a moderate style of thinking, namely combining nuṣūṣ al-sḥarī'ah with Maqāṣidiyah reasoning. Kiai Afif uses fiqhiyyah and uṣūliyah reasoning, especially in the aspect of people's benefit, and juxtaposes that the issue of the form of the Pancasila state is included in the mu'amalah category, basically, it is a problem of murlahah, which is definitively not prohibited by the Shari'a. Keywords: National Jurisprudence; Fiqh Reasoning; K.H. Afifuddin Muhajir Abstrak Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia juga tidak antipatif terhadap Islam. Pancasila memosisikan monoteistik dalam sila pertamanya selaras dengan teologi Islam. Demikian juga dalam UUD, disebutkan “berkat rahmat Allah”. Meski demikian tidak sedikit yang menganggap Indonesia sebagai thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir dalam konteks ini memberikan argumentasi secara ilmiah-fiqhiyyah bahwa apa yang dituduhkan Indonesia negara thoghut adalah kurang tepat. Lantas bagaimana konsep fikih kebangsaan Kiai Afifudin Muhajir? Bagaimana kerangka Epistemik-metodis pemikiran Kiai Afifudin Muhajir? Dari pertanyaan tersebut penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan Karl Menheim. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemikiran fikih kebangsaan Kiai Afif mempunyai daya jangkau summa-komprehensif, meliputi simbiosis agama-negara, demokrasi-kemaslahatan umum, Peradilan dan kepastian Hukum, pengangkatan pemimpin, Pancasila dan keislaman. Selain itu penelitian juga menyatakan bahwa dalam merumuskan pemikirannya Kiai Afif mempunyai corak berpikir moderat yakni menggabungkan nuṣūṣ al-sḥarī’ah dengan nalar Maqāṣidiyah. Kiai Afif menggunakan nalar fiqhiyyah dan uṣūliyah khususnya dalam aspek kemaslahatan rakyat, dan menyandingkan bahwa persoalan bentuk negara Pancasila adalah termasuk dalam kategori mu’amalah pada dasarnya adalah maslaḥah mursalah, yang secara definitif tidak dilarang oleh syariat. Kata Kunci: Fikih Kebangsaan; Nalar Fikih; K.H. Afifuddin Muhajir
THE TRANSFORMATION OF ZAKAT LAW: An Analysis of Ijtihād Maqāṣidī in the Modernisation of Zakat Practices in Indonesia Bashori, Akmal; mutho'am, Mutho'am; Arianti, Farida; Kumala, Irma Nur; Nurviani, Eka; Mukarromah, Firda Laily
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i1.26733

Abstract

Zakat is not merely a category of normative worship but also an aspect of mu’āmalah characterized by its adaptability. This notion is evident in the efforts of the National Zakat Agency (BAZNAS) of Kendal District to modernize zakat law, going far beyond what is stipulated in classical naṣ and fiqh. The modernization of zakat law at BAZNAS Kendal, the main focus of this article, is explored through empirical juridical research using a philosophical re-actualization approach, extensive interpretive analysis, and the theory of maqāṣidi ijtihād. The study finds that modernization is apparent in initiatives to mandate zakat from corporations as zakatable entities, with allocations for distribution in forms such as creative consumptive zakat for installing clean water facilities, creative productive zakat in the form of microfinance, and zakat for community development. Methodologically, Baznas Kendal employs the principles of maqāṣid al-shariֿ’ah, evident in its efforts to link normative zakat teachings (naṣ) with various dynamics of modern life (al-wāqi’) and considerations of social welfare as the essence of shari’a presence. Therefore, this study contributes to the reconstruction of pre-modern zakat law formulations whose conceptualization is no longer visible in the modern era into something more contextually meaningful, and it deepens the understanding of the conceptual framework for the modernization of zakat law that adheres to maqāṣid al-shariֿֿ’ah. Zakat bukan saja katagori ibadah kenormatifan yang given, melainkan juga mu’amalah dengan karakter adaptability (keberubahan). Anggapan ini terlihat dalam upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kendal memodernisasi hukum zakat jauh melampaui apa yang tertertuang dalam naṣ maupun fiqh klasik. Modernisasi hukum zakat di BAZNAS Kab. Kendal sebagai fokus utama dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan reaktualisasi filosofis dan analisis interpretatif ekstensif, dan teori ijtihād maqāṣidī. Penelitian ini menemukan bahwa modernisasi hukum terlihat pada upayanya mewajibkan perusahaan sebagai objek yang dikenai zakat, sementara alokasi distribusinya dalam bentuk: zakat konsumtif kreatif berupa pemasangan saluran air bersih, dan produktif kreatif berupa zakat micro finance, serta zakat community development. Secara metodologis Baznas Kendal menggunakan dalil maqāṣid al-shari’a, hal ini terlihat pada upayanya mengaitkan antara ajaran normatif zakat (naṣ) dengan berbagai faktor dinamika kehidupan modern (al-wāqi’), serta pertimbangan kemaslatan sosial sebagai intisari kehadiran shari’a. Dengan demikian penelitian ini berkontribusi merekonstruksi formulasi hukum zakat pramodern yang konseptualisasinya tidak lagi visible di masa modern menjadi lebih memberi makna aplikasi kontekstualnya, serta memperdalam pemahaman kerangka konsepsional modernisasi hukum zakat berbasis maqāṣid al-shariֿֿ’ah.
Women's Leadership in the Indonesian Context: From Interpretative Discourse to Contemporary Fiqh Siyasah Mutho'am Mutho'am; Heriyanto Heriyanto
MUWAZAH : jurnal kajian gender Vol 15 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v15i1.8938

Abstract

This article aims to explore women's leadership within the Indonesian context, focusing on contemporary discourse on interpretation and fiqh siyasah. This study seeks to understand how the dynamics of thought and the interpretation of religious texts in Indonesia relate to the position of women in the political sphere. The research employs a qualitative approach using text analysis and discourse analysis. Data is collected from various sources, including relevant literature, policy documents, and the experiences of female leaders involved in leadership roles. This methodology is designed to uncover diverse perspectives on women's leadership and how interpretations of tafsir and fiqh siyasah can be applied in a modern context. The findings of the research indicate that although traditional interpretations of Islamic texts often limit women's roles in leadership, contemporary movements and reinterpretations of fiqh siyasah are challenging these norms. The study identifies significant barriers to women's leadership, including socio-cultural attitudes and institutional biases. It concludes that changes in mindset and policy are crucial for fostering an inclusive political environment that recognizes and promotes women's leadership. Thus, the progressive reinterpretation of religious texts and the development of a more inclusive contemporary fiqh siyasah regarding women's leadership is essential to ensure that women's contributions to politics are grounded in a strong legal religious standing
Al-Ghazālī on Reason, Legal, and Sufism: Toward an Integrative Epistemology of Islamic Law in Modernity Akmal Bashori; Mutho'am; Muhammad Landung Hidayat
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 37 No. 2 (2026): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v37i2.8771

Abstract

This article examines the reconstruction of al-Ghazālī’s integrative epistemology of Islamic law through qualitative library research, using Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn as the primary text and employing the analytical framework of bayānī, burhānī, and ‘irfānī epistemologies. The study reveals that al-Ghazālī consistently integrates Sufi ethics and burhānī logic into the discourse of fiqh, uncovering the inner meanings behind the formal structures of law. The synergy between bayānī reasoning (scriptural-normative), burhānī reasoning (rational-philosophical), and ‘irfānī reasoning (mystical-intuitive) produces an integral epistemological construction of fiqh in which law is inseparable from moral and spiritual dimensions, forming a unified and integrative epistemic system. This article further proposes a reconstruction of modern Islamic legal epistemology through three major agendas: the transformation of bayānī into maqāṣid-oriented ethical guidance, the emancipation of burhānī through critical engagement with modernity, and the humanization of ‘irfānī as a transformative spiritual ethic. Such an integrative epistemology enables fiqh to move beyond rigid legalistic dogma and emerge as a liberating and humanistic spirit of Islamic law.
Co-Authors Agtrin Syahida Agtrin Syahida Akmal Bashori Akmal Bashori Aksamawanti Aksamawanti Aksamawanti Aksamawanti Aksamawanti, Aksamawanti Anggun Indriyani Bashori, Akmal Farida Arianti Heriyanto Heriyanto Ihwan Fahidin Kumala, Irma Nur Muhamamad Daffa Setiadi Muhammad Landung Hidayat Mukarromah, Firda Laily Noor Hazlina Wan Jusoh, Wan Nurviani, Eka Pertiwi Teguh Hudi Pertiwi Teguh Hudi Sulfia Utami Sulfia Utami Udma Layinnatus Shifa