Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Hukum Islam
Akmal Bashori
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
AKOMODASI ‘URF TERHADAP UPAYA PRIBUMISASI FIKIH MU’ÂMALÂT DI INDONESIA Akmal Bashori
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.08 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v17i2.821

Abstract

Urf (tradition) is an aspect that can not be separated from humans, because ‘urf is an integral whole with actions that are repeatedly practiced and agreed upon by the local community. This tradition becomes a cultural symbol in which the culture (‘urf) in the perspective of fiqh epicemology becomes one of the elements in its formulation. The effort of indigenous jurisprudence mu’âmalât through cultural channels reap a positive response in society that is still recognized its existence. Like the principle of mutual “legowo” (QS 4: 29), the tradition of "maro" in the fiqh of mu’âmalât is called mudharobah, tradis “Ijon” (salam). All of it gets the legitimacy of Jurisprudence because fiqh is responsive and accommodative to the ‘urf, in addition to the basic law of fiqh mu’âmalât is permissible.
MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL Akmal Bashori; Akhmad Jakfar
Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam Vol 20 No 2 (2020): Desember
Publisher : LP3M Universitas Sains Al Qur'an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/mq.v20i2.1713

Abstract

Zakat merupakan katagori ibadah yang mempunyai dua dimensi yakni ibadah mahdhoh dan ibadah bidang harta yang memiliki nilai sosial (al-ibâdah al-mâliyyah al-ijtimâ’iyah), maka ia dituntut untuk bagaimana memperhatikan lingkungan sosial khususnya fakir-miskin (QS, 9: 60). Oleh karena itu dalam hal ini LAZISMU berupaya untuk bagaimana menyikapi dan mengimplementasikan ibadah zakat yang berdimensi ganda ini terhadap realitas kemiskinan yang ada, di antaranya adalah a) pemberdayaan ekonomi yang meliputi pemberian bantuan modal usaha, dan ternak produktif, b) sosial dakwah. Secara umum pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan tepat sasaran dan berkategori baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa perbaikan yang dapat dilakukan agar zakat yang diberikan bisa memberikan dampak yang lebih maksimal kepada mustahik: pertama, dukungan pada aspek spiritual masih perlu dimaksimalkan agar mampu mengentaskan lebih banyak kemiskinan; kedua, dari komponen pendidikan dan Dakwah Sosial yang masih berada pada predikat Cukup Baik.
Reformulasi Hukum Arab Era Formatif Islam Akmal Bashori
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 1 No 02 (2015): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v1i02.1114

Abstract

Penampilan Islam yang ramah, simpatik, santun dan murah senyum adalah perwujudan dari praktik hukum Islam yang bersifat ‘humanis’. Hal terlebut terlihat dalam proses dialog yang sangat panjang antara adat dengan wahyu bahkan—tarik tambang antar keduanya—berebut supremasi dan tidak mengenalfinalitas. Hal itu bukan merupakan pemaksaan tata nilai yang doktriner yang dilakukan oleh nabi, akan tetapi lebih kepada ‘pengkajian ulang’ terhadap tradisipra-Islam, di samping melakukan reformasi tata kerja tidak aqliah (rasional) menuju pola berfikir (hukum) dan tata kerja yang ‘aqliah. Oleh karena itu al-Qur`an sebagai wahyu dan kitab hukum, di dalamnya terdapat tawaran perbaikan yang berupa pembatalan dan perubahan (hukum) sarat dengan idiom-idiom yang bersifat antropologis-sosiologis.
Polemik Asy-Syafi’i dengan Mazhab Fiqih Klasik: Potret Dinamika Berpikir Metodologis Akmal Bashori
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 2 No 01 (2016): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v2i01.1124

Abstract

Diskursus hukum Islam pada faktanya memang sangat menarik untuk dikaji dan diperdebatkan karena ia bukan dogmatism taken for granted, melainkan produk hukum yang lahir dari nalar manusia. Corak nalar yang selalu berkelindan dalam setiap akal manusia selalu mengalami dinamika yang mengesankan bagi peradaban (fiqih) Islam sejak generasi sahabat hingga era formatif mazhab fiqih mencapai kesempurnaan. Hal tersebut memberikan arti kepada kita bahwa nalar perubahan hukum sangat berpotensi melahirkan polemik. Asy-Syafi’i sebagai tokoh pendiri mazhab moderat, ternyata juga tak mampu meredam polemic, bahkan asy-Syafi’i terseret dalam pusaran konflik pemikiran antar ulama mazhab sezaman. Meskipun demikian, berkat gagasan pemikiran metodologisnya, ia dianggap sebagai pahlawan yang di kukuhkan oleh generasi setelahnya sebagai pendiri uṣûl al-fiqh, walaupun ada yang berpandangan skeptis jika tidak dikatakan banyak yang menjustifikasikannya.
Dekonstruksi Ijtihad: Revitalisasi Kebekuan Nalar Melampaui Dogmatisme Akmal Bashori
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 2 No 02 (2016): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v2i02.1135

Abstract

One of the principal reasons for the failure of Muslims to reconcile Islam law is that the process of ijtihad was closed several centuries ago. However, the sacred texts of Islam need to be interpreted in the light of contemporary realities and modern knowledge. For ijtihad to be performed successfully in a society, democracy and freedom of expression must prevail. While scholars of Islamic law clearly have very important roles to play in the revived practice of ijtihad, they should not have exclusive responsibility over this practice. Faithfulness to the text needs to be combined with creative imagination to produce the most enlightened reinterpretations (decontruction), suitable for the twenty-first century. Muslim scholars have particular opportunities as well as a responsibility to lead a revival of ijtihad. Muslim scholars in the university have the freedom to think creatively while still being faithful to the texts, and their new interpretations could stimulate new thinking among the more traditional religious establishments.
Ijtihad Kaum Minoritas: Otoritarianisme Hukum Agama terhadap Pernikahan Sejenis Akmal Bashori
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 5 No 02 (2019): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v5i02.1194

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana ijtihad yang dianggap tepat dalam melihat kaum minoritas yakni homoseksual yang merasa terdiskriminasi oleh otoritarianisme agama karena dianggap menyimpang dari batas normal kewajaran sebagai seorang manusia. Apakah homoseks itu adalah sebuah penyakit, ataukah gaya hidup, ataukah justru ini adalah fitrah ilahiyah? Dalam kerangka seperti itu, penulisan ini menjadi menarik karena menggunakan pendekatan medis dan usūliyah. Dari kajian menggunakan pendekatan tersebut ditemukan bahwa: ijtihad kaum minoritas, tidak sepantasnya didiskriminasi karena ini adalah fitrah ilahiah dengan catatan bahwa pelaku telah melaukukan uji medis pasien yang bersangkutan lebih dominan pada kromosom X/Y, sehingga hormon yang dikeluarkan akan mempengaruhi orientasi seksualitas yang bersangkutan.
GROUNDING MORAL MODERATION IN ADDRESSING THE EROSION OF SOCIAL VALUES Akmal Bashori; Arif Sugitanata; Afriadi Putra; Supriyadi; Muhammad Hasyied Abdurrasyied
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 22 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/khazanah.v22i1.13662

Abstract

This article examines the phenomenon of moral erosion in modern society, influenced by globalization, technological advancements, and demographic changes, which contribute to the rise of crime, corruption, and the degradation of social trust. Employing a qualitative research approach based on the theory of Maqāṣid al-sharīʿah and a literature review, this study proposes moral moderation as a crucial strategy for restoring and strengthening social values, particularly in multicultural societies. The findings reveal that moral erosion is marked by a decline in the application of social norms, driven by factors such as globalization and economic disparities, which complicate the integration of values within society. Moral moderation is proposed as a response to balance behavior and prevent extremism, and it is essential in cultivating wise and responsible character. This concept is also relevant in educational and workplace settings, supporting the principles of Maqāṣid al-sharīʿah in safeguarding vital human aspects. The article also explores the relationship between moral moderation and religious moderation in Indonesia, emphasizing the importance of balance and respect for diversity to create a harmonious and tolerant society. This research provides academic contributions and practical recommendations for policymakers and educators to strengthen morality in modern society.
Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains Bashori, Akmal
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 20 No 2 (2022): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (838.699 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v20i2.3373

Abstract

Nusantara jurisprudence is the embodiment of jurisprudence in the nusantara, jurisprudence is constructed in accordance with the culture of the people, so that there is a dialectical process between culture and naṣ. The question is, does the fiqh that is practiced have to be the same as the fiqh where Islam itself descends, or can fiqh be dialectic with locality so that it gives rise to fiqh with the characteristics of each regional locality? How is the scientific construction of the fiqh nusantara from the perspective of the philosophy of science? Thus, this paper aims to find out how the scientific construction of the archipelago's fiqh from the perspective of the philosophy of science. With a philosophical approach, this paper will describe how the scientific construction of the fiqh nusantara. From this paper it is found that: first, in the perspective of philosophy of science, the material object of the fiqh nusantara is fiqh mu’āmalāh which contains several aspects: mu’āmalāh / property, jinayat, aḥwāl syakhsiyah, zakāt and waqf, qada, and nationality; second, the formal object of the archipelago's fiqh is divided into ontology, which contains the concept of al-tsabit, and mutagoyyirat, epistemology which contains the theory of knowledge of the archipelago's fiqh, among others: Authoritative Sources (al-Qur’an & Sunah), Ijtihād (Ijmā, Qiyās, Istiḥsān, Istiṣlāh, 'Urf, Saḍ Dzariah), and axiology, namely maqāṣid sharī'ah in this case to guide humans in capturing God's intentions wisely.
Dekonstruksi Pemaknaan Mualaf Sebagai Penerima Zakat di Indonesia Akmal Bashori; Sugitanata, Arif; Karimullah, Suud Sarim
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 22 No 1 (2024): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v22i1.5027

Abstract

This article addresses the underexplored issue of the neglect faced by Mualaf as zakat recipients post-prophethood, necessitating a contemporary deconstruction of the concept. The objective is to ensure that, despite editorial disparities, the essence of Mualaf aligns with fiqh mainstream. The method involves applying Jaques Derrida's deconstruction theory in a qualitative research framework. The results reveal that the deconstruction of contemporary Mualaf primarily intersects with praxis, emphasizing the awakening of individuals' hearts to rediscover their inherent human nature inclined towards goodness. The implications point to a reconstructed understanding of Mualaf, manifested in practical initiatives such as efforts to revive those ensnared in immoral activities, support mental rehabilitation for individuals affected by addiction, and contribute to the development of isolated communities or tribes in remote areas. This study sheds light on the transformative potential of reevaluating Mualaf in addressing societal challenges and advocates for a nuanced understanding in the discourse surrounding zakat recipients
Nalar Fikih Kebangsaan K.H. Afifuddin Muhajir: Islam, Pancasila dan Keindonesiaan Mutho’am, Mutho’am; Bashori, Akmal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34059

Abstract

Indonesia is not an Islamic country, but Indonesia is also not anti-Islamic. Pancasila positions monotheism in its first principle in line with Islamic theology. Likewise, in the Constitution, it is stated "the blessing of God's grace". However, there are quite a few who consider Indonesia to be thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir in this context provides a scientific-fiqhiyyah argument that what Indonesia is accused of being a thoghut state is not correct. So what is Kiai Afifudin Muhajir's concept of national jurisprudence? What is the epistemic-methodical framework of Kiai Afifudin Muhajir's thinking? Based on these questions, this writing uses qualitative research with Karl Menheim's sociology of science approach. The results of the research state that Kiai Afif's national jurisprudence thoughts have a summa-comprehensive reach, including religion-state symbiosis, democracy-public benefit, justice and legal certainty, the appointment of leaders, Pancasila and Islam. Apart from that, research also states that in formulating his thoughts, Kiai Afif has a moderate style of thinking, namely combining nuṣūṣ al-sḥarī'ah with Maqāṣidiyah reasoning. Kiai Afif uses fiqhiyyah and uṣūliyah reasoning, especially in the aspect of people's benefit, and juxtaposes that the issue of the form of the Pancasila state is included in the mu'amalah category, basically, it is a problem of murlahah, which is definitively not prohibited by the Shari'a. Keywords: National Jurisprudence; Fiqh Reasoning; K.H. Afifuddin Muhajir Abstrak Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia juga tidak antipatif terhadap Islam. Pancasila memosisikan monoteistik dalam sila pertamanya selaras dengan teologi Islam. Demikian juga dalam UUD, disebutkan “berkat rahmat Allah”. Meski demikian tidak sedikit yang menganggap Indonesia sebagai thoghut. Kiai Afifuddin Muhajir dalam konteks ini memberikan argumentasi secara ilmiah-fiqhiyyah bahwa apa yang dituduhkan Indonesia negara thoghut adalah kurang tepat. Lantas bagaimana konsep fikih kebangsaan Kiai Afifudin Muhajir? Bagaimana kerangka Epistemik-metodis pemikiran Kiai Afifudin Muhajir? Dari pertanyaan tersebut penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan Karl Menheim. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemikiran fikih kebangsaan Kiai Afif mempunyai daya jangkau summa-komprehensif, meliputi simbiosis agama-negara, demokrasi-kemaslahatan umum, Peradilan dan kepastian Hukum, pengangkatan pemimpin, Pancasila dan keislaman. Selain itu penelitian juga menyatakan bahwa dalam merumuskan pemikirannya Kiai Afif mempunyai corak berpikir moderat yakni menggabungkan nuṣūṣ al-sḥarī’ah dengan nalar Maqāṣidiyah. Kiai Afif menggunakan nalar fiqhiyyah dan uṣūliyah khususnya dalam aspek kemaslahatan rakyat, dan menyandingkan bahwa persoalan bentuk negara Pancasila adalah termasuk dalam kategori mu’amalah pada dasarnya adalah maslaḥah mursalah, yang secara definitif tidak dilarang oleh syariat. Kata Kunci: Fikih Kebangsaan; Nalar Fikih; K.H. Afifuddin Muhajir
Co-Authors Afriadi, Putra Akhmad Jakfar Arif Sugitanata Karimullah, Suud Sarim Marhumah Marhumah Muhammad Hasyied Abdurrasyied mutho'am, mutho'am Mutho’am, Mutho’am Noor Hazlina Wan Jusoh, Wan Sugitanata, Arif Supriyadi