Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI KOMUNIKASI EFEKTIF CUSTOMER SERVICE DALAM PELAYANAN PRIMA KEPADA NASABAH (STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYRI’AH BAITUL MAAL WATTAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU CAPEM BADUNG) Darwati, I Gusti Ayu Mas; Hasim, Fuad
Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi
Publisher : Dwijendra University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.367 KB) | DOI: 10.46650/jkik.12.1.622.%p

Abstract

Implementasi komunikasi efektif oleh customer service sangat penting dalam pelayanan  prima  di  KSPS  BMT  UGT  Capem  Badung  (Koperasi  Simpan Pinjam Syariâ??ah Baitul Maal Wattamwil Cabang Pembantu Badung), karena itu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan mengetahui bagaimanakah implementasi komunikasi efektif customer service dalam pelayanan prima kepada nasabah melalui Kegiatan Pelayanan Prima Customer Service kepada Nasabah di KSPS BMT UGT Capem Badung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator implementasi komunikasi efektif adalah pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan makin baik dan tindakan.Kata Kunci : implementasi komunikasi efektif dan pelayanan prima
CONSTITUTIONAL COURT RULING NUMBER 90/PUU-XXI/2023 REGARDING ASPECTS OF HUMAN RIGHTS Hasim, Fuad
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2024): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i2.98

Abstract

The aim of this research is to examine the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 on aspects of human rights. This research uses a juridical-normative approach by examining the legal aspects of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 through a literature review. The focus of research here is on aspects of human rights (HAM) and power holders. In this case, the Constitutional Court's decision received public attention regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates, giving rise to pros and cons in society. This literature review highlights the controversy over Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and analyzes the authority of the Constitutional Court in the context of human rights and power holders. The discussion involved the principle of separation of powers and the role of the Constitutional Court as a judicial institution. Although the Constitutional Court's decisions reflect constitutional interpretation, their impact on political and social dynamics shows the complexity of the relationship between law and social life. The results of this research show A careful and comprehensive analysis of the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 shows the complexity of the relationship between law, political decisions, and social life, as well as the importance of a deep understanding of the legal and constitutional context in evaluating the consequences of certain legal decisions.
PERAN TIM PAAREDI (POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hariyadi, Riski; Hasim, Fuad; Yuliawati, Tita; Putri, Nerisma Eka
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam Vol. 13 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/rasikh.v13i2.1673

Abstract

Family Welfare Empowerment (PKK) is a community organization that empowers women to participate in Indonesia's development. PKK has been regulated in Presidential Regulation No. 99/2017 on the Family Empowerment and Welfare Movement.  One of the PKK priority programs is parenting children and adolescents. PPK Rambah village, Tanah Tumbuh sub-district, Bungo district has a flagship program, namely Parenting Children and Youth in the Digital Age (PAAREDI). In Rambah village, there is a PAAREDI structure consisting of the chairman, secretary, treasurer, membership field, socialization and communication field, education field, and talent and character field. The membership field is responsible for bookkeeping data on children aged 0-6 years, 7-12 years and 13-18 years.  The socialization field is in charge of arranging counseling schedules, finding resource persons, and sharing activities and materials on social media. The education sector is tasked with providing material on religion, pkbn, kdrt, pornography, hiv and the dangers of drugs. Then the field of talent and character is in charge of assisting children's interests and talents, as well as the formation of children's character in the family, fellow friends and society.  In Islam, the role of the PAAREDI team in Rambah Village is in line with the objectives of maqashid shari'ah, namely hifz din, hifz nafs, hifz 'aql, hifz nasl, and hifz mal.
KEBEBASAN MEMILIH TIDAK MENIKAH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Refi Nurani, Gempita; ,, Anis Rochmana; Hasim, Fuad
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1266

Abstract

Pada umumnya perjalanan hidup manusia terdapat salah satu fase di mana orang tersebut menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan, namun beberapa dekade terakhir manusia semakin terbuka mengenai keputusan untuk memilih hidup melajang dan tidak menikah. Dari masalah tersebut timbul faktor penyebab orang memilih tidak menikah dan bagaimana perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah. penelitian ini menjadi gambaran bahwa pilihan tidak menikah menurut hak asasi manusia diperbolehkan dan menurut hukum Islam diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Penelitian ini merupakan jenis normatif, dengan menggunakan Pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menganalisa konsep bahan hukum sehingga diketahui makna yang terkandung. Hasil Penelitian yang menjadi Faktor penyebab orang memilih untuk tidak menikah antara lain faktor psikis (trauma), faktor sakit (fisik), faktor ekonomi, faktor fokus karir dan faktor tidak tertarik pada lawan jenis. Kemudian Perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah bahwa keduanya memiliki kesamaan pada kebebasan untuk memilih dan menjaga kehidupan. Kebebasan memilih hak asasi manusia bersifat mutlak dan hukum Islam tidak mutlak. Dalam pilihan tidak menikah maka manusia berhak atas hak asasi manusianya. Tapi dalam hukum Islam memilih tidak menikah diperbolehkan dengan syarat tertentu, salah satunya ketika hal tersebut dapat mengancam jiwa dan karena manusia dalam Islam hanya diberi titipan kebebasan dari Allah SWT maka seharusnya menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sebab segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan serta kembali kepada-Nya.